DISIPLIN & PRESTASI KERJA PNS

1. DISIPLIN & PRESTASI KERJA PNS DisampaikandalamSosialisasi PP No. 53 tahun 2010 dan PP No. 46 tahun 2011 BimtekPenyusunan SKP bagiSatpamdilingkungan UniversitasSebelasMaret Oleh: Dra. KartiniHariyati Kepala Biro Adm. UmumdanKeuangan UNS

2. DISIPLIN PNS

3. DasarHukum PP No. 53 Tahun 2010 Disiplin PegawaiNegeriSipil Perka BKN No. 21 Th 2010 KetentuanPelaksanaan PP No. 53 Tahun 2010 • Padasaat PP No. 53 Tahun 2010 • mulaiberlaku (6 Juni 2010), • PP No. 30 Tahun 1980 tentangDisiplin PNS • dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

4. Pengertian Disiplin PNS adalahkesanggupan PNS untukmenaatikewajibandanmenghindari larangan yang ditentukan dalam peraturanperundang-undangandan/atauperaturankedinasan yang apabilatidakditaatiataudilanggardijatuhihukumandisiplin (pasal 1) Dalampasal 3 disebutkanbahwakewajiban PNS antara lain adalah : masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja (ayat 11) danmencapaisasarankerjapegawai yang ditetapkan (ayat 12)

5. Penajaman ketentuan Kewajiban masuk kerja dan mentaati jam kerja • PNS yg tidak masuk kerja selama 5 s/d 15 hari kerja tanpa alasan yang sah, dikenai hukuman ringan. (pasal 8 ayat 9) • PNS yg tidak masuk kerja selama 16 s/d 30 hari kerja tanpa alasan yang sah, dikenai hukuman sedang. (pasal 9 ayat 11) • PNS yg tidak masuk kerja selama lebih dari 31 hari kerja tanpa alasan yang sah, dikenai hukuman berat. (pasal 10 ayat 9) • PNS yg tidak masuk kerja selama 46 hari kerja atau lebihtanpa alasan yang sah, dikenai hukuman berat berupa Pemberhentian dengan Hormat atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat. Keterlambatan akan dihitung secara kumulatif selama 7½ jam akan dikonversi = tidak masuk kerja selama 1 hari kerja.

6. PELANGGARAN KEWAJIBAN MASUK KERJA DANMENTAATI JAM KERJA

7. Penajaman ketentuan Kewajiban mencapaisasarankerjapegawai (SKP) • PNS yang hanyamencapaisasarankerja25% - 50%, dikenai hukuman sedang (pasal 9 ayat 12) • PNS yang hanyamencapaisasarankerjakurangdari 25%, dikenai hukuman berat (pasal 10 ayat 10) Pencapaiankinerjadihitungsetiapakhirtahun. Untukmengukurcapaian SKP, maka TMT 1 Januari 2014dilaksanakanPenilaianPrestasiKinerja PNS sebagaipengganti DP3 (PP No. 46 Tahun 2011 pasal 31 dan 33)

8. PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM Presiden Pejabat Pembina Kepegawaian Pejabat Struktural (Eselon I s/d V) Pejabat yang setara

9. KETENTUAN TERHADAPPYB MENGHUKUM APABILA TIDAK MENJATUHKAN HUKUMAN DISIPLIN PYB menghukum apabila tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin, maka pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya dengan jenis hukuman disiplin yang sama yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin tersebut dan tanpa proses BAP.

10. PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS

11. DasarHukum PP No. 46 Tahun 2011 PenilaianPrestasiKerjaPegawaiNegeriSipil Perka BKN No. 1 Th 2013 KetentuanPelaksanaan PP No. 46 Tahun 2011 • Padasaat PP No. 46 Tahun 2011 mulaidilaksanakan (1 Januari 2014), PP No. 10 Tahun 1979 tentangPenilaianPelaksanaanPekerjaan PNS (DP3) • dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

12. Pengertian • Penilaianprestasikerja PNSadalahsuatuprosespenilaiansecarasistematis yang dilakukanolehpejabatpenilaiterhadapsasarankerjapegawai(SKP) danperilakukerja PNS. • SKPadalahrencanakerjadan target yang akandicapaiolehseorang PNS. (bobot60%) • Perilakukerjaadalahsetiaptingkahlaku, sikapatautindakan yang dilakukanoleh PNS atautidakmelakukansesuatu yang seharusnyadilakukansesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan. (bobot40%)

13. AspekPenilaian SKP 1 Kuantitas 2 Kualitas 3 Waktu 4 Biaya(apabilaada)

14. Penyusunan SKP • Jelas : kegiatandiuraikansecarajelas • Dapatdiukur: kegiatandapatdiukursecarakuantitasdlmbentukangka • Relevan : berdasarkanlingkuptugasjabatanmasing-masing • Dapatdicapai: dilakukansesuaikemampuan PNS • Memiliki target waktu: dapatditentukanwaktunya • PNS yg tidak menyusun SKP dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS

15. PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) RENSTRA KEMDIKBUD RENSTRA UNIT ORGANISASI PENETAPAN KINERJA TAHUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN SKP ESELON I TUSI, Wewenang, Tanggung jawab, dan Uraian tugas • TARGET : • Kuantitas • Kualitas • Waktu, dan • biaya SKP ESELON II SKP ESELON III SKP ESELON IV SKP FUNGSIONAL TERTENTU/FUNGSIONAL UMUM

16. TATA CARA PENILAIAN SKP 1. Penilaian SKP dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kerja dengan target dari aspek kuantitas, kualitas, waktu dan/atau biaya, dikalikan100. 2. Penilaian perilaku kerja dilakukan dengan cara pengamatan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. 3. Penilaian prestasi kerja dilakukan dengan cara meng-gabungkanPenilaian SKP dengan Penilaian Perilaku Kerja

17. 4. Nilai prestasi kerja PNS dinyatakan dengan angkadansebutan. • 91 keatas: sangat baik • 76 – 90 : baik • 61 – 75 : cukup • 51 – 60 : kurang • 50 kebawah: buruk • 5. Penilaian SKP tidaklebihdari 100 • 6. Nilai perilaku kerja dapat diberikan paling tinggi100 • 7. SKP yang tidak tercapai yang diakibatkan oleh faktor-faktor diluar kemampuan individu PNS, penilaian didasarkan pada pertimbangan kondisi penyebabnya.

18. Untuk menilai kualitas output, digunakan kriteria sbb :

19. PENILAIAN TUGAS TAMBAHAN PNS yg diberikan tugas lain atau tugas tambahan oleh atasan langsungnya dan dapat dibuktikan dengan surat keterangan (anak lampiran I-c) maka akan diberikan nilai tugas tambahan.

21. PENILAIAN KREATIVITAS Apabila seorang PNS pada tahun berjalan menemukan sesuatu yg baru dan berkaitan dengan tugas pokoknya serta dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari: 1. Unit kerja setingkat Eselon II 2. Pejabat Pembina Kepegawaian 3. Presiden maka akan diberikan nilai kreativitas sbb:

22. PenilaianPrilakuKerja

23. PENILAIAN PERILAKU KERJA • Nilai perilaku kerja PNS dinyatakan dengan angka dan keterangan sbb: • 91 – 100 : Sangat baik • 76 – 90 : Baik • 61 – 75 : Cukup • 51 – 60 : Kurang • 50 – ke bawah : Buruk 2. Penilaian perilaku kerja meliputi aspek: • Orientasi pelayanan • Integritas • Komitmen • Disiplin • Kerja sama • Kepemimpinan

24. Orientasipelayanan

25. integritas

26. komitmen

28. kedisiplinan

29. kerjasama

30. kepemimpinan

31. REKOMENDASI Pejabat penilai dapat memberikan rekomendasi berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja sbb: • Untuk peningkatan kemampuan dengan mengikutsertakan diklat teknis, e.g. diklat komputer, kenaikan pangkat, pensiun, kehumasan, sekretaris, dsb. • Untuk menambah wawasan pengetahuan dalam bidang pekerjaan, perlu dilakukan rotasi pegawai. • Untuk kebutuhan pengembangan, perlu peningkatan pendidikan dan peningkatan karier (promosi).

32. BUKU CATATAN PENILAIAN PERILAKU KERJA PNS Nama: Ali Muktar Raja, S.Sos NIP : 19750713 200001 1 099

33. IkhtisarJabatandanUraianTugasSatpamsesuaiPerka BKN No. 3 tahun 2013 (hal.41) IkhtisarJabatan • Melakukanpenjagaan, pengawasan, tindakanpengawalanberdasarkanprosedur yang berlakudalamrangkaketertibandankeamanandilingkungankerja

34. UraianTugasSatpam • Menyiapkanperalatan yang diperlukansesuaiketentuan yang adauntukmemperlancartugaspokok; • Melakukanpenjagaanobyekkerjadanmengidentifikasiterhadapkeluarmasukpegawai/tamu, lalulintaskendaraandanbarangdalamrangkaketertibandankeamanan • Melakukanpengawasanbarang, kendaraan, danpegawaidilingkungankantorberdasarkanketentuanuntukmenjaminkeamanan • Melakukantindakansegeraapabilaterjadimusibahberdasarkanprosedurkerja yang ditetapkan agar terhindardarihal-hal yang tidakdiinginkan • Melakukanpengawalanterhadappengambilanuangdanmetrialberdasarkanprosedur yang berlaku agar terjaminkeamanan • Mencatatsetiapperistiwa yang terjadipadaobyekkerjasesuaiprosedur yang berlakuuntukbahanlaporan • Melaporkanhasilpelaksanaantugassesuaidenganprosedur yang berlakusebagaibahanevaluasidanpertanggungiawaban; • Melaksanakantugaskedinasan lain yang diperintahkanpimpinanbaiktertulismaupunlisan.

35. CONTOH SKP SATPAM

36. Pengukuran SKP Satpam

37. ContohPenilaianPrestasiKerjaSatpam

38. ContohPenilaianPrestasiKerjaSatpam

39. www.jamalwiwoho.com