620 likes | 879 Views
MODUL 2 POKOK BAHASAN 4. Kerangka konsep Proses Kebijakan: Penetapan agenda kebijakan, Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan, dan Monitoring-Evaluasi Kebijakan. Tujuan Pembelajaran. Mengetahui Kerangka konsep Proses Kebijakan
E N D
MODUL 2POKOK BAHASAN 4 Kerangka konsep Proses Kebijakan: Penetapan agenda kebijakan, Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan, dan Monitoring-Evaluasi Kebijakan.
Tujuan Pembelajaran Mengetahui Kerangka konsep Proses Kebijakan Memahami proses-proses dalam penetapan kebijakan menggunakan tombol Knobs. Memahami mengenai Kebijakan, Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan, dan Monitoring-Evaluasi Kebijakan
Daftar Isi Tombol Pengendali (Control Knobs) untuk kebijakan
MATERI UTAMA Klik link di bawah ini untuk download materi: Atau masukkan alamat ini ke internet: http://manajemen-pelayanankesehatan.net/images/files/mod2/M2-PB%204-Kerangka%20Konsep%20Reformasi.pdf
Bacaan Lebih Lanjut ______. (2011). Mata KuliahKebijakandanManajemenKesehatan. Yogyakarta. BagianIlmuKesehatanMasyarakat FK UGM ______. (2011). Mata KuliahAnalisisKebijakan. Yogyakarta. BagianIlmuKesehatanMasyarakat FK UGM
MODUL 2POKOK BAHASAN 4 Pemahaman mengenai reformasi dan reformasi di sektor kesehatan
Tujuan Pembelajaran Mengetahui tujuan dari pembentukan sistem kesehatan Mengetahui variasi berbagai sistem kesehatan daerah Memahami mengenai proses reformasi sektor kesehatan
Daftar Isi Situasi Indonesia Saat ini Peran Pemerintah dalam sistem kesehatan Variasi sistem kesehatan daerah Reformasi sektor kesehatan
Reformasi Pelayanan Kesehatan di Indonesia Outlook 2011-2015 Dalam konteks ideologi pemerintah PusatManajemenPelayananKesehatan FK-UGM
Isi Pengantar Konsep Reformasi sektor Kesehatan Perkembangan sektor RS: Apa ideologinya? Ideologi di balik reformasi pelayanan kesehatan Outlook kebijakan 2011-2014.
Pengantar Pada tahun 2011, Kementerian Kesehatan menggulirkan 7 Reformasi Pembangunan Kesehatan yaitu 1) revitalisasi pelayanan kesehatan, 2) ketersediaan, distribusi, retensi dan mutu sumberdaya manusia, 3) mengupayakan ketersediaan, distribusi, keamanan, mutu, efektifitas, keterjangkauan obat, vaksin dan alkes, 4) Jaminan kesehatan, 5) keberpihakan kepada daerah tertinggal perbatasan dan kepulauan (DTPK) dan daerah bermasalah kesehatan (DBK), 6) reformasi birokrasi dan 7) world class health care.
Reformasi pelayanan kesehatan perlu dimonitor dengan pendekatan pelaku dalam: (1) Penyusun kebijakan dan pemegang fungsi regulasi dalam sistem kesehatan; (2) Pemberi pelayanan kesehatan yang berupa RS pemerintah dan swasta, serta lembaga-lembaga pelayanan kesehatan lainnya; (3) Pemberi pendanaan untuk sektor kesehatan; dan (4) LSM dan ikatan profesi di sektor kesehatan.
Apaitu “Health System Reform”?(ReformasiSistemKesehatan) • Upaya yang mempunyai tujuan untuk mengubah sistem kesehatan guna meningkatkan kinerja Konsep Reformasi sektor Kesehatan dan Pembiayaan yang berkelanjutan
Melakukan Health Reform, tidak mudah • Konsekuensi-nya sulit di prediksi • Sistem kesehatan mempunyai beberapa tujuan (multiple goals). Jika dampaknya baik pada satu tujuan, bisa menyebabkan dampak yang tidak baik pada tujuan lain. • Ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan. Bisa jadi yang diuntungkan tidak mempunyai posisi yang cukup kuat • Negara mempunyai keterbatasan dalam hal kemampuan pembiayaan dan administrasi
Pendekatan Reform yang Purposive • Definisikan permasalahan yang dinyatakan dalam outcomes • Nilai-nilai etik yang melandasi reform • Analisa politik perlu dilakukan sepanjang proses • Kembangkan hubungan sebab-akibat (yang evidence-based) untuk menilai kinerja (gunakan pohon masalah) • Membangun strategi reform berdasarkan determinan kinerja sistem (Control Knobs) • Bagaimana implementasinya
Siklus Health Reform ETIK Evaluasi POLITIK Definisi Masalah Pelaksanaan Diagnosa Keputusan Politik Pengembangan Kebijakan
Sasaran Kinerja untuk Reform SASARAN Status Kesehatan Perlindungan Resiko Kepuasan Publik Kebanyakan pengambilan kebijakan sektor kesehatan terkait dengan ketiga sasaran tersebut Penting secara etik dan moral Menjadi pusat perhatian politis dan populer
TombolPengendali (Control Knobs) yang dapat dipakai untuk mempengaruhi hasil ApaituTombolPengendali? Perangkatsektorkesehatan Perangkatinibisadiubah/dimodifikasimelaluikebijakanpublik. Mengubahsetelanpadatombolakanberpengaruh padakinerjasektorkesehatan
“Tombol Pengendali Kebijakan”:Apakah ada ideologinya? TUJUAN TOMBOL PENGENDALI Status Kesehatan • Pembiayaan • Pembayaran • Pengorganisasian • Regulasi • Promosi Access Quality Efficiency KepuasanPublik Cost PerlindunganResiko
Bacaan Lebih Lanjut Roberts. J (2008). Flagship Course : Sekilas Pandang. Harvard School of Public Health Handono S.D (2011). PerubahanSistemPembayaran. Yogyakarta: FK UGM
MODUL 2POKOK BAHASAN 4 Reformasi di RS dan ideologi
Tujuan Pembelajaran Memahami perubahan yang tterjadi di RS Memahami reformasi di sektor RS Memahami ideologi di balik reformasi RS
Apa arti ideologi? Ideologi siapa? • Ideologi masyarakat • Ideologi pemerintah • Bagaimana interaksi keduanya 1. The body of ideas reflecting the social needs and aspirations of an individual, group, class, or culture. 2. A set of doctrines or beliefs that form the basis of a political, economic, or other system.
Memahami ideologi di sektor RS Metode Analisis: Menggunakan model Sense Making Pengumpulan data Data dipahami Data dimaknai oleh analis Hasil pemaknaan merupakan hal yang dapat diperdebatkan.
Ideologi masyarakat Sejarah menyatakan bahwa ideologi masyarakat dibentuk oleh pemerintah Pemerintah sejak jaman pra Belanda tidak menggunakan ideologi welfare-state Kelas di masyarakat sudah terbentuk ratusan tahun
Ideologi yang berjalan di sektor kesehatan; khususnya RS Sejarah RS di Indonesia Jenis RS Menurut UU RS tahun 2009 RS Publik: RS non-profit/nirlaba (RS Pemerintah dan RS Swasta Yayasan/Perkumpulan) RS Private: RS for profit ( RS Swasta berbentuk PT)
Sejarah RS di Indonesia Masa Kolonial: Dari Militer dan Perkebunan ke Misi dan Politik Etis Pasca kemerdekaan: Berkurangnya bantuan luar negeri Orde Baru;Pendekatan pasar dan peran negara yang sedikit. Pasca Reformasi 1997: RS menjadi isu politik, termasuk pendanaan masyarakat. 2009: UU RS menjanjikan adanya insentif pajak
RS di Indonesia: • Dari yang paling mewah, sampai yang paling sederhana • Dari mutu yang sangat tinggi, sampai ke yang paling buruk • Dari pengguna masyarakat atas sampai masyarakat bawah • Sebagian besar berada di daerah yang sulit
Dinamika RS 1998 - 2008 • RS Pemerintah: termasuk RS BUMN dan Militer. • RS Swasta: Perseroan Terbatas (PT), Yayasan dan Perkumpulan • Ada fakta mekanisme pasar di sektor kesehatan.
RS berbentuk PT Meningkat sangat pesat. Dari 34 di tahun 1998 menjadi 85 di tahun 2008. Cenderung berada di kelompok pasar menengah atas Sebagian berasal dari bentuk Yayasan. Antara tahun 2002 sd 2008, ada penambahan 25 RS PT dari bentuk Yayasan. Sebaliknya hanya 5 PT menjadi Yayasan Berbasis UU PT yang cukup rinci dan mampu memperkuat governance (tata-kelola) rumahsakit.
RS Yayasan dan Perkumpulan Dari 1998 - 2004 berkembang pesat dari 434 menjadi 538 Dalam 5 tahun terakhir tidak mempunyai banyak perkembangan Sebagian rumahsakit Yayasan berubah menjadi PT (25) Semakin berat aspek ekonominya karena segmen yang dilayani harus sampai ke masyarakat ekonomi bawah. Melayani Jamkesmas yang tarif DRGnya mungkin di bawah unit-cost Sebagian kurang efisien karena mempunyai overhead yang besar dan “beban historis”. Selama bertahun-tahun tidak mempunyai insentif pajak. Perlakukan pajak dan retribusi hampir sama dengan RS for-profit
Ringkasan dinamika RS 1998 - 2008 • RS Swasta berkembang dengan TT yang lebih kecil, berbentuk PT untuk sasaran menengah ke atas • RS Yayasan melambat perkembangannya • RS Pemerintah meningkat jumlah TTnya. Ada kemungkinan pengaruh Jamkesmas. • RS militer, BUMN cenderung statis Pemaknaan: • Peran mekanisme pasar menguat. RS-RS swasta cenderung ke PT • Peran subsidi pemerintah pusat dan daerah juga menguat • Dinamika RS berada dalam suasana pasar namun ada intervensi pemerintah, walaupun sedikit.
Penafsiran • Ideologi yang berjalan adalah berbasis mekanisme pasar, bukan etatisme. • Apakah sebuah neoliberalisme? Catatan: Neoliberalism describes a market-driven[1] approach to economic and social policy based on neoclassical theories of economics that stresses the efficiency of private enterprise, liberalized trade and relatively open markets, and therefore seeks to maximize the role of the private sector in determining the political and economic priorities of the state.
Bagaimana dinamika ideologi Pemerintah dalam sektor rumahsakit -Apakah menyerahkan ke pasar murni? -Apakah menjadi semacam etatisme? Apakah menyerupai ideologi sosial liberal di Amerika Serikat?
Ada INTERVENSI PEMERINTAH DI SEKTOR RS:Risiko apabila pasar RS dilepaskan bebas tanpa intervensi Pemerintah Bagi Masyarakat pengguna Bagi Rumahsakit: RS Pemerintah dapat tidak berjalan dengan baik. RS Swasta Yayasan dapat terbebani misi sosial kemanusiaan jika tanpa dukungan pemerintah RS Swasta PT menjadi tanpa support/proteksi untuk bersaing dengan RS luar negeri. • Masyarakat miskin tidak dapat memperoleh manfaat atau memperoleh dengan mutu rendah • Rumahsakit hanya digunakan oleh yang mampu