1 / 47

INVENTARISASI DAN PENGHAPUSAN

INVENTARISASI DAN PENGHAPUSAN. Oleh : Bambang Wisnu Handoyo DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. Dasar Hukum Pengelolaan Barang Daerah. UU No. 1/2004 Perbendaharaan Negara PP No. 24/2005 Standar Akuntansi Pemerintahan

cormac
Download Presentation

INVENTARISASI DAN PENGHAPUSAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. INVENTARISASI DAN PENGHAPUSAN Oleh : Bambang Wisnu Handoyo DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

  2. DasarHukumPengelolaanBarang Daerah • UU No. 1/2004 Perbendaharaan Negara • PP No. 24/2005 Standar Akuntansi Pemerintahan • PP No. 58/2005 Pengelolaan Keuangan Daerah • PP No. 6 /2006 PengelolaanBarangMilik Negara/Daerah • PP No. 38/2008 Perubahanatas PP No. 6/2006 • Perpres No.54 Th 2010 yang diperbaru dgn Perpres No. 70 Th 2012 tentangTatacaraPengadaanBarangdanJasa • Permendagri No. 13/2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. • Permendagri No. 17/2007 PedomanTeknis Pengelolaan BMD • Perda tentang Pengelolaan BMD

  3. SIKLUS PENGELOLAAN BARANG DAERAH (PERMENDAGRI NO.17 THN.2007) STD SARANA &PRASR. PERKANTRN STD HARGA PENERIMAAN, PENYIMPANAN & PENYALURAN PENGGUNAAN PENATAUSAHAAN PENGADAAN PEMANFAATAN PERENCANAAN KEB. DAN PENGANGGARAN PENGAMANAN & PEMELIHARAAN PENGELOLAAN PENILAIAN TUNTUTAN GANTI RUGI PENGHAPUSAN PEMBIAYAAN PEMINDAH TANGANAN PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN

  4. PERBEDAAN KARAKTERISTIKPengurusanUangPengurusanBarang • Satu Tahun Anggaran • Macam yang diurus sedikit • Nilainya relatif kecil • Banyak yang berminat • Fas,perhat oke,……….. • Menerus sampai dihapus • Macam yg diurus banyak • Nilainya relatif besar • Sedikit yang berminat • Fas, perhat kurang,…… . .

  5. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PERMENDAGRI No.17 thn 2007 Perencanaan kebutuhan dan penganggaran Pengadaan Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran Penggunaan PENATAUSAHAAN Pemanfaatan Pengamanan dan pemeliharan PENILAIAN PENGHAPUSAN PEMINDAHTANGANAN Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pembiayaan Tuntutan Ganti Rugi

  6. KeuntunganPengelolaan BMD • Meningkatkan Pengurusan dan Akuntabilitas barang • Meningkatkan manajemen layanan publik • Meningkatkan manajemen resiko • Meningkatkan efesiensi keuangan • Meningkatkan PAD • Sebagai pertanggung jawaban pimpinan (pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran)

  7. Aset Daerah • Asetlancar • Uangkas • Uangdi bank • Piutang • Persediaan • Investasi • Asettetap • Tanah • MesindanPeralatan • GedungdanBangunan • Jalan, IrigasidanJaringan • AsetTetaplainnya • Konstruksidalampengerjaan • AsetLainnya • Asettakberwujud • Tagihanpenjualanangsuran • Tuntutan GR • Kemitraandenganpihakketiga • Aset lain-lain

  8. PengertianBarang Daerah • BMD merupakan bagian dari aset pemerintah Daerah yang berwujud. • BMD meliputi: • barang yang dibeliataudiperolehatasbeban APBD; dan • barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah; • barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; • barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; • barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau • barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (Pasal 3 PMD17/2007)

  9. BUPATI SELAKU PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLA AN BARANG DAERAH SEKDA SELAKU PENGELOLA PPKD SELAKU PEM BANTU PENGELOLA KA SKPD SELAKU PENGGUNA PENYIMPAN BARANG PENGURUS BARANG

  10. KEPALA SKPD sebagai PENGGUNA BARANG • Mengajukan rencana kebutuhan barang • Mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang • Melakukan pencatatan dan inventarisasi • Menggunakan barang untuk operasional • Mengamankan dan memelihara • Mengajukan usul pemindah tanganan • Melakukan pengawasan dan pengendalian • Menyusun laporan barang

  11. Penatausahaan • PEMBUKUAN Mencatatpadadaftarbarang yang disediakansecarateraturdanmenyimpanbuktikepemilikannya • INVENTARISASI • PenggunaBarangmelakukaninventarisasi BMD, yang hasilnyadisampaikankepadaPengelolaBarang; • Persediaan dan Konstruksi Dalam Pengerjaan dilaksanakan inventarisasi oleh Pengguna Barang setiap tahun anggaran; • Laporan hasil inventarisasidisampaikankepadaPengelola Barang • PELAPORAN • PenggunaBarangmenyampaikan LBPS dan LBPT kepada PengelolaBarang; • PengelolaBarangmenyusunLaporan BMD untuk NERACA DAERAH.

  12. Pelaksanaan Penatausahaan ? • 1. Penatausahaan barang milik daerah merupakan kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan; • 2. Pengguna barang daerah harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam daftar barang pengguna dan daftar kuasa pengguna sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi inventaris barang milik daerah; • 3. dokumen kepemilikan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan disimpan oleh pengelola; dan • 4. dokumen kepemilikan selain tanah dan/atau bangunan disimpan oleh pengguna.

  13. Rangkaian Kegiatan Pembukuan: • 1.Pengguna barang wajib melakukan pendaftaran dan pencatatan BMD ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP). • 2. Pengguna barang dalam melakukan pendaftaran dan pencatatan sesuai format : • Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah, • 2) Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin, • 3) Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan, • 4) Kartu Inventaris Barang (KIB) D Jalan, Irigasi dan Jaringan; • 5) Kartu Inventaris Barang (KIB) E Aset Tetap Lainnya, • 6) Kartu Inventaris Barang (KIB) F Konstruksi dalam Pengerjaan; danKartu Inventaris Ruangan (KIR). • 3. Pembantu pengelola melakukan koordinasi dalam pencatatan dan pendaftaran BMD ke dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD).

  14. ASET TETAP P.P. 24 THN 2005 TTG SAP • Tanah • Peralatan dan mesin : • a. Alat-alat besar. • b. Alat-alat angkutan • c. Alat-alat bengkel dan alat ukur • d. Alat-alat pertanian/peternakan • e. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga. • f. Alat Studio dan alat komunikasi • g. Alat-alat kedokteran • h. Alat-alat laboratorium. • i. Alat Keamanan • Gedung dan bangunan : • a. Bangunan gedung. • b. Bangunan Nomumen • Jalan, irigasi dan jaringan : • a. Jalan dan Jembatan. • b. Bangunan air/irigasi • c. Instalasi. • d. Jaringan • Aset tetap lainnya : • a. Buku dan perpustakaan. • b. Barang bercorang kesenian/kebudayaan • c. Hewan/ternak dan tumbuhan. • 6. Konstruksi dalam pengerjaan.

  15. I N V E N T A R I S A S I I KEGIATAN/TINDAKAN UTK MELAKUKAN: • PERHITUNGAN • PENGURUSAN • PENYELENGGARAAN • PENGATURAN • PENCATATAN DATA DAN • PELAPORAN BMD DLM PEMAKAIAN SELURUH BRG YG DIMILIKI PEMDA YG PENGGUNAANNYA LEBIH DARI SATU TAHUN DICATAT DLM BUKU INVENTARIS II DARI KEGIATAN INVENTARISASI DISUSUN BUKU INVENTARIS

  16. PENGENDALIAN, PEMANFAATAN, PENGAMANAN • DAN PENGAWASAN SETIAP BRG • USAHA UTK MENGGUNAKAN, MEMANFAATKAN • SETIAP BRG SCR MAKSIMAL SESUAI TUJUAN DAN • FUNGSINYA MASING-MASING • MENUNJANG PELAKS TGS PEMERINTAHAN PERAN & FUNGSI DILAKS DGN TERTIB, TERATUR & BERKELANJUTAN, BERDSRKAN DATA YG BENAR, LENGKAP & AKURAT B.I. • PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN • PENGADAAN • PENERIMAAN, PENYIMPANAN DAN PENYALURAN • PENGGUNAAN • PENATAUSAHAAN • PEMANFAATAN • PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN • PENGHAPUSAN • PEMINDAHTANGANAN • PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN • PEMBIAYAAN INFORMASI

  17. Siapa Pelaksana Inventarisasi ? • 1. Pengelola dan pengguna melaksanakan sensus BMD setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menyusun Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris beserta rekapitulasi barang milik pemerintah daerah. • 2. Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan sensus BMD, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. • 3. Pengguna menyampaikan hasil sensus kepada pengelola paling lambat 3 (tiga) bulan setelah selesainya sensus. • 4. Pembantu Pengelola menghimpun hasil inventarisasi BMD. • 5. Barang milik daerah yang berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan dikecualikan dari Sensus BMD

  18. PELAPORAN ? • 1. Pengguna menyusun laporan barang semesteran dan tahunan dan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui pengelola. • 2. Pembantu Pengelola menghimpun laporan tersebut menjadi Laporan Barang Milik Daerah (LBMD). • 3. Laporan Barang Milik Daerah digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca Pemerintah Daerah.

  19. KIB A ( TANAH ) Tanah Perkampungan, Tanah Pertanian, Tanah Perkebunan, Kebun Campuran, Hutan, Tanah Kolam Ikan, Danau/ Rawa, Sungai, Tanah Tandus/Rusak, Tanah Alang-Alang dan Padang Rumput, Tanah Penggunaan Lain, Tanah Bangunan dan Tanah Pertambangan, tanah badan jalan dan lain-lain sejenisnya.

  20. KIB B. (PERALATAN DAN MESIN) • a) alat-alat besar • b) alat-alat angkutan • c) alat-alat bengkel dan alat ukur • d) alat-alat pertanian/peternakan • e) alat-alat kantor dan rumah tangga • f) alat studio dan alat komunikasi • g) alat-alat kedokteran • h) alat-alat laboratorium • i) alat-alat keamanan

  21. KIB C (GEDUNG DAN BANGUNAN) • a) bangunan gedung • b) bangunan monumen

  22. KIB D. (JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN) • a) jalan dan jembatan • b) bangunan air/irigasi • c) instalasi • d) jaringan

  23. KIB E. (ASET TETAP LAINNYA) • a) buku dan perpustakaan • b) barang bercorak kesenian/kebudayaan • c) hewan/ternak dan tumbuhan

  24. KIB F. KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

  25. TANGGUNGJAWABINVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH • KARO PERLENGKAPAN/UNIT PENGELOLA BMD KRN JABATANNYA ADALAH PEMBANTU KUASA BARANG DLM PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN BARANG PADA UNIT/SKPD. MENYUSUN BUKU INDUK INVENTARIS YG MERUPAKAN KOMPILASI DARI BUKU INVENTARIS UNIT-UNIT. • UNIT/SKPD MEMBUAT BUKU INVENTARIS YG MEMUAT CATATAN DATA BARANG PADA UNIT/SKPD YG BERSANGKUTAN.

  26. B.I. • B.I.I • KIB (A,B,C,D,E,F) • KIR KEGIATAN PENCATATAN PELAKS. INV • B.I. DAN REKAP 5 THN • DAFTAR MUTASI BRG DAN REKAP 1 THN KEGIATAN PELAPORAN

  27. PENYIMPAN BARANG DAN PENGURUS BARANG ? Penyimpan barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang. Pengurus barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap satuan kerja perangkat daerah/unit kerja.

  28. Inventarisasi Tahapan Inventarisasi TujuanInventarisasi Untukmengetahuijumlah, nilai/harga, kondisidankebera-daaanseluruhbaranginventarissecaranyata yang dimiliki/dikuasai Unit Kerjadalamrangkatertibadministrasiperlengkapan. • Persiapan • Pelaksanaan • Pelaporan • Tindak lanjut

  29. 1. Persiapan • Membentuk Tim • Menyiapkan database • Menyiapkan Peta Lokasi • Menyiapkan Denah Ruangan • Merancang Formulir • Formulir Inventarisasi/Sensus • Formulir Laporan Hasil Inventarisasi/Sensus • Formulir Barang Tidak Ketemu • Merancang Kebutuhan • SDM/Personil • Sarana/Prasarana • Alokasi waktu Pelaksanaan

  30. 2. Pelaksanaan • Membagi Wilayah Kerja Tim • Pengelompokam Tim sesuai kebutuhan/Lokasi • Melaksanakan Inventarisasi/Sensus • Database ada; Barang juga ada • Database ada; Barang tidak ada • Database tidak ada; Barang ada • Penilaian • Pengkodean

  31. INVENTARISASI/SENSUSBARANG MILIK DAERAH O P N A M E FISIK BI KIR BARANG MILIK DAERAH KIB A-F KIB A-F LAPORAN HASIL INVENTARISASI

  32. 3. Pelaporan • VerifikasidanValidasi • Kelengkapan • Kebenaran • Entry data • Review • Revisi • Printing • Labeling

  33. Kriteria Kondisi Aset Tetap • Barang Bergerak Rusak Berat (RB) Baik (B) Rusak Ringan (RR) • Apabilakondisibarangtersebuttidakutuhdantidakberfungsilagiataumemerlukanperbaikanbesar/penggantianbagianutama/komponenpokok, sehinggatidakekonomisuntukdiadakanperbaikan/ rehabilitasi. • Apabilakondisibarangtersebutmasihdalamkeadaanutuhtetapikurangberfungsidenganbaik. Untukberfungsidenganbaikmemerlukanperbaikanringandantidakmemerlukanpenggantianbagianutama/komponenpokok. • Apabilakondisibarangtersebutmasihdalamkeadaanutuhdanberfungsidenganbaik

  34. Kriteria Kondisi Aset Tetap • Barang Tidak Bergerak - Tanah Baik (B) Rusak Ringan (RR) Rusak Berat (RB) • Apabilakondisitanahtersebutsiapdipergunakandan/ataudimanfaatkansesuaidenganperuntukannya. • Apabilakondisitanahtersebuttidakdapatlagidipergunakandan/ataudimanfaatkansesuaidenganperuntukannyakarenaadanyabencanaalam, erosidansebagainya. • Apabilakondisitanahtersebutkarenasesuatusebabtidakdapatdipergunakandan/ataudimanfaatkandanmasihmemerlukanpengolahan/perlakuan (misalnyapengeringan, pengurugan, perataandanpemadatan) untukdapatdipergunakansesuaidenganperuntukannya

  35. Kriteria Kondisi Aset Tetap • Barang Tidak Bergerak - Jalan dan Jembatan Baik (B) Rusak Ringan (RR) Rusak Berat (RB) • Apabilakondisifisikbarangtersebutdalamkeadaanutuhdanberfungsidenganbaik • Apabilakondisifisikbarangtersebutdalamkeadaanutuhnamunmemerlukanperbaikanringanuntukdapatdipergunakansesuaidenganfungsinya • Apabilakondisifisikbarangtersebutdalamkeadaantidakutuh/tidakberfungsidenganbaikdanmemerlukanperbaikandenganbiayabesar.

  36. Kriteria Kondisi Aset Tetap • Barang Tidak Bergerak - Bangunan Baik (B) Rusak Ringan (RR) Rusak Berat (RB) • Apabilabangunantersebututuhdantidakmemerlukanperbaikan yang berartikecualipemeliharaanrutin. • Apabilabangunantersebutmasihutuh, memerlukanpemeliharaanrutindanperbaikanringanpadakomponen-komponenbukankonstruksiutama. • Apabilabangunantersebuttidakutuhdantidakdapatdipergunakanlagi.

  37. Alat Berat BARANG MILIK/ KEKAYAAN DAERAH Alat Angkutan Alat Bengkel TANAH Alat Komputer Alat Pertanian MESIN DAN PERALATAN Alat Laboratorium Alat Kedokteran GEDUNG DAN BANGUNAN Alat Kantor Alat Lainnya JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN ASET TETAP LAINNYA BukuPerpustakaan BarangBercorakKebudayaandanKesenian KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN HewandanTumbuhan PENGELOMPOKANBARANG MILIK/KEKAYAAN DAERAH ASET TETAP

  38. PENGHAPUSANPSL 53 PENGURUS BARANG

  39. ALASAN / DASAR PENGHAPUSAN BARANG BARANG BERGERAK BARANG TIDAK BERGERAK A. PERTIMBANGAN TEKNIS; - SCR FISIK TDK DPT DIGUNAKAN - AKIBAT MODERNISASI - TELAH MELAMPAUI BATAS WAKTU - KRN PENGGUNAAN MENGALAMI PERUB DSR SPESIFIKASI B. PERTIMBANGAN EKONOMI; - KRN BERLEBIH - SCR EKONOMIS LEBIH UNT APABILA DIHAPUS C. KARENA HILANG; - KESALAHAN KELALAIAN BEND. BRG / P. BRG - MATI BAGI TANAMAN/HEWAN TERNAK - KARENA KECELAKAAN • TIDAK DAPAT DIGUNAKAN SCR OPTIMAL • TERKENA PLANOLOGI KOTA • KEBUTUHAN ORGANISASI • PENYATUAN LOKASI DLM RANGKA EFISIENSI • PERTIMB DLM RANGK STRAT HANKAM • RUSAK BERAT, TERKENA BENCANA

  40. PROSES PENGHAPUSAN TERMASUK KEND. DINAS OPERASIONAL KDH PEMBENTUKAN PAN.PENGHPS DGN SK.KDH PERMOHONAN PERSTJ DPRD DILAMPIRI B.A UNIT SATKER KDH (RO/BAG PERLENGKAPAN) PERSTJN DPRD (KHUSUS KEND & BANGUNAN) • ANGGOTA PANITIA : • ASISTEN YG MEMBIDANGI • RO / BAG PERLENGKAPAN • RO / BAG KEUANGAN • RO / BAG HUKUM • KADIS / INSTANSI TEKNIS • KA UNIT / KARO / KABAG TERKAIT • KA UNIT / PEMAKAI BARANG SK KDH TTG PENGHAPUSAN KHUSUS ALAT KTR & RT TELITI BRG YG RUSAK, DLL BAIK DARI SEGI KEPMLK, ADM, PENGGUNAAN, PEMBIAYAAN, PEMELIHARAAN/PERBAIKAN, DLL • LELANG UMUM. • LELANG TERBATAS  SK KDH • TTG PAN LELANG. • DISUMBANGKAN / DIHIBAHKAN, • DIMUSNAHKAN. B.A HSL PENELITIAN DGN LAMPIRAN : DATA KERUSAKAN, LAPORAN HILANG KEPOLS, SRT. KET SEBAB KEMATIAN, HSL PENGUJIAN DARI INSTANSI.TEKNIS, DLL

  41. Penghapusan • Dalamhalbarangsudahtidakberadapadapenggunaataukuasapenggunabarang, beralihkepemilikannya, terjadipemusnahan, atausebabsebablainnya • Pemusnahanbarangdilakukanolehpenggunabarangsepengetahuanpengelolabarangsetelahmendapatpersetujuandarikepaladaerah • Penghapusan barang milik Daerah : • barang tidak bergerak seperti tanah dan/atau bangunan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD • barang-barang inventaris lainnya selain tanah dan/atau bangunan sampai dengan Rp. 5.000.000.000,-00 (lima milyar rupiah) dilakukan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.

  42. Pemindahtanganan • Pengalihan kepemilikan sebagai tindak lanjut dari penghapusan • Pemindahtanganan tanah dan bangunan serta selain tanah dan bangunan senilai >5milyar rupiah harus dengan persetujuan DPRD yang diajukan oleh kepala daerah • Pemindahtanganan tanah dan bangunan tanpa persetujuan DPRD jika; • Tidak sesuai lagi dengan peruntukan tata ruangnya • Anggaran pengganti telah tersedia • Diperuntukkan bagi pegawai negeri • Diperuntukkan untuk kepentingan umum • Dikuasai oleh negara berdasarkan keputusan pengadilan dan berkekuatan hukum

  43. PEMINDAHTANGANANPSL 56

  44. PEMINDAHTANGANAN(Psl 57,Permendagri 17 Thn 2007) Penjualan BENTUK-BENTUK PEMINDAHTANGANAN Tukar Menukar Hibah Penyer Modal Daerah Pemindahtanganan adalah Pengalihan kepemilikan sebagai tindak lanjut penghapusan

  45. Ada Penilaian dalam Pemindahtanganan Penilaian Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca, berpedoman pada Standar Akuntasi Pemerintah

  46. Pemindahtangan BMD ditetapkan dg kep Bupati/Gubernur stl mendpt persetujuan DPRD untuk : • Tanah dan/ atau bangunan • Selain tanah dan/ atau bangunan yg nilainya diatas Rp 5 M Pemindahtangan BMD tidak memerlukan persetujuan DPRD apabila: 1. Tanah dan/ atau bangunan yang : • Tidak sesuai dg tata ruang wilayah atau penataan kota • Harus dihapuskan karen dana pengganti sudah tersedia di APBD • Diperuntukkan bagi PNS • Diperuntukkan bagi kepentingan umum • Dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yg jika status kepelikan dipertahankan tidak layak sec ekonomis 2. Selain tanah dan/ atau bangunan yg nilainya <Rp 5 M Pemidahtangan BMD selain tanah dan/ bangunan bernilai s/d Rp 5 M ditetapkan oleh pengelola stl mendpt persetujuan bupati/Gubernur

  47. Terima Kasih Semoga bermanfaat

More Related