1 / 28

SISTEM PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI DITJEN DIKTI

1. SISTEM PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI DITJEN DIKTI. Menuju Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif. PENGORGANISASIAN MENCAPAI STANDAR. Melampaui Standar Minimal. Insan Indonesia Cerdas & Kompetitif. Internally Driven. 8 Standar MInimal PP No. 19/2005. Wajib PP No. 19/2005.

geoff
Download Presentation

SISTEM PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI DITJEN DIKTI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. 1 SISTEM PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI DITJEN DIKTI MenujuInsan Indonesia CerdasdanKompetitif

  2. PENGORGANISASIAN MENCAPAI STANDAR Melampaui Standar Minimal Insan Indonesia Cerdas &Kompetitif Internally Driven 8 StandarMInimal PP No. 19/2005 Wajib PP No. 19/2005 2015 2020 2025 ada time frame Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

  3. MODEL PENGENDALIAN MUTU PERGURUAN TINGGI Pemerintah External Quality Assurance / Publik /PMEAkreditasi BAN-PT DITJEN DIKTI 1. Evaluasi Eksternal 2. Kelayakan teknis pengelolaan 3. Saran peningkatan Evaluasi Evaluasi 1. Evaluasi Eksternal 2. Kelayakan kepatuhan peraturan 3. Pembinaan SPMPT Quality Improvement • Evaluasi Internal (Diri) • Internal Quality Assurance / PMI • Continuous Quality Improvement PP 19/2005 ttg SNP sebagai standar minimum PERGURUAN TINGGI MANDIRI 2015 2020 AUN STANDARD time frame 2025 INTERNATIONAL STANDARD

  4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR EXTERNAL QUALITY ASSURANCE / AKREDITASI (BAN-PT) BINAAN MANDIRI Perguruan Tinggi INTERNAL QUALITY ASSURANCE Mencapai AUN Standard 100 besar Asia / dunia Melampaui SNP AUN Quality Label Mencapai AUN Standard Mencapai International Standard 100 besar Asia / dunia BINAAN KEPATUHAN PERUNDANGAN / EPSBED NASIONAL REGIONAL INTERNASIONAL 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2020 2025

  5. Ditjen DIKTI Quality • Standar Internasional • AUNP Standar • SNP Continuous Quality Improvement Perguruan Tinggi Quality Benchmarking Standar • Meningkatkan daya saing melalui keunggulan masing-masing program • Mencapai kesehatan organisasi • Otonomi/Desentralisasi (SADA) Continuous Quality Improvement Terintegrasi Quality Assurance System (QAS) and Credit Transfer System (CTS) Perundang-undangan Kebijakan Nasional VERTIKAL PP 19/2005 tentang SNP, Renstra Diknas, Renstra Dikti, National Qualification Framework (NQF) PERIJINAN Kontrol dengan HORISONTAL Improvement Recognition Accountability Credit Transfer System • External Examiner • Bimbingan Akademik • Networking/assessment • Common System/Standard • Sistem Transfer Kredit PT • Th. 2010 AUN mulai melaksanakan CTS bidang ilmu Sosial Humaniora Quality Assurance System • Internal Quality Assurance & External Peer Assesment SPMPT • External Quality Assurance/Accreditation BAN - PT , lainnya

  6. Metodepencapaianmutusaatini Perguruan Tinggi Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri Evaluasi Diri EPSBED M Penjaminan Mutu Internal QA Penjaminan Mutu Eksternal Akredi tasi

  7. Kondisi yang ingindicapai Perguruan Tinggi Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) Penjaminan Mutu Internal (PMI) M Penjaminan Mutu Eksternal (PME)

  8. Mutu dan Standar Nasional Pendidikan (1) PP No.19 Tahun 2005 Tentang StandarNasionalPendidikan (SNP) Pasal 1 Butir 1 Standarnasionalpendidikanadalahkriteria minimal tentangsistempendidikandiseluruhwilayahhukum Negara KesatuanRepublik Indonesia M

  9. Mutudan StandarNasionalPendidikan (2) PP No.19 Tahun 2005 Tentang StandarNasionalPendidikan (SNP) Pasal 2 ayat (1) LingkupStandarNasionalpendidikanmeliputi: a. standarisi; b. standarproses; c. standarkompetensilulusan; d. standarpendidikdantenagakependidikan; e. standarsaranadanprasarana; f. standarpengelolaan; g. standarpembiayaan, dan h. standarpenilaianpendidikan M

  10. Mutu dan Standar Nasional Pendidikan (3) PP No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pasal 4 Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. M

  11. KewajibandanTujuan PenjaminanMutu PP No.19 Tahun 2005 Tentang StandarNasionalPendidikan (SNP) Pasal 91 (1) Setiapsatuanpendidikanpadajalur formal dan non formal wajibmelakukanpenjaminan mutupendidikan; (2) Penjaminanmutupendidikansebagaimanadimaksudpadaayat (1) bertujuanuntukmemenuhiataumelampauiStandarNasionalPendidikan. M

  12. HELTS 2003 - 2010 dan Penjaminan Mutu HELTS 2003 -2010 Butir E Strategic Issues: In healthy organization, a continuous quality improvement should become its primary concern. Quality assurance should be internally driven, institutionalized within each organization’s standard procedure, and could also involve external parties. However, since quality is also a concern of all stakeholders, quality improvement should aim at producing quality outputs and outcomes as part of public accountability. M

  13. SPM-PT Berdasarkan PP. No.19 Tahun 2005 Standar Lain (Melampaui SNP) Insan Indonesia Cerdas &Kompetitif Internally Driven M 8 Standar Minimal Wajib

  14. Standar Mutu PP. No.19 Tahun 2005 • Ditetapkan sendiri oleh PT : • a. Penelitian dan publikasi • b. Pengabdian kepada masyarakat; • c. Sistem informasi; • d. Kerjasama institusional dalam dan luar negeri; • e. Kemahasiswaan; • f. Suasana akademik; • g. Sumber pendanaan (revenue • generating); • h. Bidang lain sesuai ciri • khas perguruan tinggi • yang bersangkutan. Standar Lain (Melampaui SNP) Internally Driven Psl 2 ayat (1) PP No 19/2005 1. Standar Isi 2. Sandar Proses 3. Standar Kompetensi Lulusan 4. Standar Pendidik danTenaga Kependidikan 5. Standar Sarana danPrasarana 6. Standar Pengelolaan 7. Standar Pembiayaan 8. Standar PenilaianPendidikan 8 Standar Minimal Wajib Wajib

  15. PrinsipPenyusunan KebijakanNasional SPM-PT • Keberadaan dan karakter masing-masing dari ketiga • kegiatan (Epsbed, QA, Akreditasi) tetap dipertahankan, dengan penyesuaian seperlunya; • Ketiga kegiatan tersebut diwadahi dalam sebuah • sistem, yaitu Sistem Penjaminan Mutu Perguruan • Tinggi (SPM-PT); • Sebagai sebuah sistem, ketiga kegiatan tersebut • harus: • - menggunakan data dan standar (minimal) yang sama; • - saling mendukung, tidak menimbulkan duplikasi.

  16. Pengertian (1) SPM – PT adalah sistem yang dibentuk untuk menjamin mutu perguruan tinggi, dengan cara melaksanakan tiga macam kegiatan, yaitu: 1.Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) Kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data serta informasi tentang perguruan tinggi oleh Pemerintah untuk mengendalikan pemenuhanSNP (dahulu disebut EPSBED);

  17. Pengertian (2) 2. Penjaminan Mutu Internal (PMI) Kegiatan evaluasi diri perguruan tinggi oleh perguruan tinggi sendiri (internally driven), untuk memenuhi atau melampaui SNP secara berkelanjutan/continuous improvement (dahulu disebut Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi); 3. Penjaminan Mutu Eksternal (PME) Kegiatan penilaian kelayakan perguruan tinggi oleh BAN-PT atau lembaga mandiri di luar perguruan tinggi yang diakui Pemerintah, berdasarkan SNP atau standar yang melampaui SNP yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri (disebut Akreditasi).

  18. Tujuan SPM–PT bertujuanmenciptakan sinergi antara PDPT, PMI, dan PME untuk memenuhi atau melampaui SNP oleh perguruan tinggi, untuk mendorong upaya penjaminan mutu perguruan tinggi yang berkelanjutan di Indonesia.

  19. Sasaran • SPM – PT mempunyai sasaran: • 1. PDPT, PMI, dan PME dijalankan dengan penyesuaian • pada standar minimal dan format seperlunya; • 2. Tercipta koordinasi yang harmonis di antara PDPT, • PMI, dan PME; • 3. PDPT, PMI, dan PME menggunakan SNP sebagai • standar minimal dan menggunakan satu basis data • yang sama.

  20. Status (1) PDPT Kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data serta informasi tentang perguruan tinggi oleh Pemerintah, dimaksudkan untuk memenuhi Pasal 50 UU. Sisdiknas yang mengatur bahwa pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab Mendiknas (Pemerintah). Dengan demikian, PDPT dilakukan atas dasar tugas dan wewenang Pemerintah untuk mengawasi dan mengendalikan pemenuhan SNP. Karena itu, kegiatan ini merupakan kegiatan pertanggungjawaban vertikal (vertical accountability).

  21. Status (2) PMI Kegiatan evaluasi diri oleh perguruan tinggi sendiri(internally driven),untuk memenuhi atau melampaui SNP secara berkelanjutan / continuous improvement, untuk memenuhi kebutuhan internal stakeholders (mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan), sehingga kegiatan ini merupakan pertanggungjawaban horisontal – internal (internal-horizontal accountability).

  22. Status (3) PME Penilaian kelayakan Prodi dan/atau perguruan tinggi oleh BAN-PT atau lembaga mandiri yang diakui Pemerintah, berdasarkan SNP atau standar yang melampaui SNP yang ditetapkan oleh lembaga penilai, sebagai upaya memenuhi kebutuhan external stakeholders (orang tua, dunia kerja, masyarakat, Pemerintah), sehingga kegiatan ini merupakan pertanggungjawaban horisontal – eksternal (external-horizontal accountability).

  23. MekanismeOperasional (1) • Mekanisme operasional SPM – PT yang ingin dicapai terdiri atas : • Langkah Pertama ( Pembentukan PDPT ) • Data dan informasi tentang semua kegiatan perguruan • tinggidikumpulkan, diolah, dan disimpan melalui • PDPT, terdiri atas: • a. Data dan informasi untuk pemenuhanSNP (8 standar minimal) bersifat wajib • b Data dan informasi tentang kegiatan perguruan tinggi yangmelampaui SNP, sesuai visi dan misi perguruan tinggi ybs.

  24. MekanismeOperasional (2) • Langkah Kedua (Pelaksanaan PMI) • Berdasarkan data PDPT,perguruan tinggi melakukan dua lingkup evaluasi diri: • Evaluasi diri tentangpemenuhanSNP (8 standar) • Evaluasi diri tentang sejauh mana perguruan tinggi telahmelampauiSNP dengan menambah standar lain dalam rangka pemenuhan visi dan misi dan meraih peringkat akreditasi yang harus ditempuh dalam PME.

  25. MekanismeOperasional (3) Langkah Ketiga (mengikuti PME ) Berdasarkan data dan informasi PDPT,BAN – PT atau lembaga mandiri yang diakui Pemerintah melakukan dua lingkup akreditasi: a. Akreditasi tentangpemenuhanSNP Jika perguruan tinggimemenuhi SNP, maka peringkat akreditasi bagi perguruan tinggi tersebut adalahCUKUP (Nilai C). Sedangkan apabila perguruan tinggi tersebut tidak memenuhi SNP, maka perguruan tinggi tersebut tidak terakreditasi. Akreditasi tentang sejauh mana perguruan tinggi ybs telah melampaui SNP dan mencapai standar tambahan di luar standar SNP, untuk memenuhi visi dan misinya.

  26. MekanismeOperasional (4) • Langkah Ketiga di PME (2) • c. Standar lain di luar kedelapan standar dalam SNP tersebut, • ditetapkan oleh BAN-PT atau lembaga mandiri lainnya, untuk • meraih peringkat akreditasi sebagai berikut:

  27. Mekanisme Operasional (5) • Standar lain di luar kedelapan standar SNP ditetapkan oleh BAN-PT atau lembaga mandiri lainnya, untuk meraih peringkat akreditasi sebagai berikut: • 1.Peringkat BAIK (Nilai B),apabila perguruan tinggi • telahmemenuhi kedelapan standar dalam SNP,dan • mampu mencapai standar rata-rata perguruan tinggi • secara Nasional. • 2.Peringkat SANGAT BAIK (Nilai A),apabila perguruan tinggi telahmemenuhikedelapan standar dalam SNP,dan mampu mencapai standar di atas rata-rata perguruan tinggi secara Nasional, atau mencapai standar Internasional.

  28. Mutu, Mutu, Mutu GinÖngPrati Dino Continuous Quality Improvement TERIMA KASIH

More Related