1 / 25

SISTEM PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI DITJEN DIKTI

1. SISTEM PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI DITJEN DIKTI. Menuju Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif. QUALITY ASSURANCE ADALAH TREND GLOBAL. DITJEN DIKTI. SEKRETARIAT ASEAN. UU 20/2003 Sisdiknas PP 19.2005 SNP Renstra DIKNAS Renstra Dikti. KPPTJP II,III HELTS ’03-10. EU. AUNP.

joann
Download Presentation

SISTEM PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI DITJEN DIKTI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. 1 SISTEM PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI DITJEN DIKTI Menuju Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif

  2. QUALITY ASSURANCE ADALAH TREND GLOBAL DITJEN DIKTI SEKRETARIAT ASEAN UU 20/2003 Sisdiknas PP 19.2005 SNP Renstra DIKNAS Renstra Dikti KPPTJP II,III HELTS’03-10 EU AUNP AUN ASEAN Reform? Bologna Reform Credit Transfer System AUN-QA Quality Assurance System KUALITAS beberapa program Ditjen DIKTI HARMONISASI KOMPATIBEL Sudah Disetujui Mendik ASEAN Continuous Quality Improvement Quality Assurance System (Penjaminan Mutu) 707 PTN-PTS GERAKAN NASIONAL (Vertikal, Horisontal) Credit Transfer System Sudah ada Praktik Baik

  3. Ditjen DIKTI Quality • Standar Internasional • AUNP Standar • SNP Continuous Quality Improvement Perguruan Tinggi Quality Benchmarking Standar • Meningkatkan daya saing melalui keunggulan masing-masing program • Mencapai kesehatan organisasi • Otonomi/Desentralisasi (SADA) Continuous Quality Improvement Terintegrasi Quality Assurance System (QAS) and Credit Transfer System (CTS) Perundang-undangan Kebijakan Nasional VERTIKAL PP 19/2005 tentang SNP, Renstra Diknas, Renstra Dikti, National Qualification Framework (NQF) PERIJINAN Kontrol dengan HORISONTAL Improvement Recognition Accountability Credit Transfer System • Kompetensi (inti dan individu) • Kurikulum (credit accumulation) • Student Centered System (SCL & Student Career Decision) • Bimbingan Akademik • Networking/assessment • Common System/Standard • Sistem Transfer Kredit PT Quality Assurance System • Internal Quality Assurance & External Peer Assesment SPMPT • External Quality Assurance/Accreditation STKPT BAN - PT , lainnya

  4. Kondisi Sekarang Perguruan Tinggi EPS BED Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri M Penjaminan Mutu Internal QA Penjaminan Mutu Eksternal Akredi tasi Evaluasi Diri

  5. Kondisi Yang Direncanakan Perguruan Tinggi Penjaminan Mutu Internal (PMI) M Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) Penjaminan Mutu Eksternal (PME)

  6. Mutu dan Standar Nasional Pendidikan (1) PPNo.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pasal 1 Butir 1 Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia M

  7. Mutu dan Standar Nasional Pendidikan (2) PPNo.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pasal 2 ayat (1) Lingkup Standar Nasional pendidikan meliputi: a. standar isi; b. standar proses; c. standar kompetensi lulusan; d. standar pendidik dan tenaga kependidikan; e. standar sarana dan prasarana; f. standar pengelolaan; g. standar pembiayaan, dan h. standar penilaian pendidikan M

  8. Mutu dan Standar Nasional Pendidikan (3) PPNo.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pasal 4 Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. M

  9. Kewajiban dan Tujuan Penjaminan Mutu PPNo.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pasal 91 (1) Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan; (2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan. M

  10. HELTS 2003 - 2010 dan Penjaminan Mutu HELTS 2003 -2010 Butir E Strategic Issues: In healthy organization, a continuous quality improvement should become its primary concern. Quality assurance should beinternally driven,institutionalized within each organization’s standard procedure, and could also involve external parties. However, since quality is also a concern of all stakeholders, quality improvement should aim at producing quality outputs and outcomes as part of public accountability. M

  11. SPM-PT Berdasarkan PP. No.19 Tahun 2005 Standar Lain (Melampaui SNP) Insan Indonesia Cerdas & Kompetitif Internally driven M 8 Jenis SNP (Standar Minimal) Wajib

  12. Standar Mutu PP. No.19 Tahun 2005 • Ditetapkan sendiri oleh PT : • a. Penelitian dan publikasi • b. Pengabdian kepada • masyarakat; • c. Sistem informasi; • d. Kerjasama institusional • dalam dan luar negeri; • e. Kemahasiswaan; • f. Suasana akademik; • g. Sumber pendanaan • (revenue generating); • h. Bidang lain sesuai ciri • khas perguruan tinggi • yang bersangkutan. Standar Lain (Melampaui SNP) Internally driven Psl 2 ayat (1) PP No 19/2005 1. Standar Isi 2. Sandar Proses 3. Standar Kompetensi Lulusan 4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 5. Standar Sarana dan Prasarana 6. Standar Pengelolaan 7. Standar Pembiayaan 8. Standar Penilaian Pendidikan 8 Jenis SNP (Standar Minimal) Wajib

  13. Prinsip Penyusunan Kebijakan Nasional SPM-PT • Keberadaan dan karakter masing-masing dari ketiga • kegiatan tetap dipertahankan, dengan penyesuaian • seperlunya; • Ketiga kegiatan tersebut diwadahi dalam sebuah • sistem, yaitu Sistem Penjaminan Mutu Perguruan • Tinggi (SPM-PT); • Sebagai sebuah sistem, ketiga kegiatan tersebut • harus: • - menggunakan data dan standar (minimal) yang sama; • - saling mendukung, tidak menimbulkan duplikasi.

  14. Pengertian (1) SPM – PT adalah sistem yang dibentuk untuk menjamin mutu perguruan tinggi, dengan cara melaksanakan tiga macam kegiatan, yaitu: 1.Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) Kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data serta informasi tentang perguruan tinggi oleh Pemerintah untuk mengendalikanpemenuhanSNP(dahulu disebut EPSBED);

  15. Pengertian (2) 2. Penjaminan Mutu Internal (PMI) Kegiatan evaluasi diri perguruan tinggi oleh perguruan tinggi sendiri (internally driven), untukmemenuhiataumelampaui SNP secara berkelanjutan/continuous improvement (dahulu disebutPenjaminan Mutu Pendidikan Tinggi); 3. Penjaminan Mutu Eksternal (PME) Kegiatan penilaian kelayakan perguruan tinggi oleh BAN-PT atau lembaga mandiri di luar perguruan tinggi yang diakui Pemerintah, berdasarkanSNPataustandar yang melampaui SNPyang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri (disebutAkreditasi).

  16. Tujuan SPM–PT bertujuanmenciptakan sinergi antara PDPT, PMI, dan PME untuk memenuhi atau melampaui SNP oleh perguruan tinggi, untuk mendorong upaya penjaminan mutu perguruan tinggi yang berkelanjutan di Indonesia.

  17. Sasaran • SPM – PT mempunyai sasaran: • 1. PDPT, PMI, dan PME dijalankan dengan penyesuaian • pada standar minimal dan format seperlunya; • 2. Tercipta koordinasi yang harmonis di antara PDPT, • PMI, dan PME; • 3. PDPT, PMI, dan PME menggunakan SNP sebagai • standar minimal dan menggunakan satu basis data • yang sama.

  18. Status (1) PDPT Kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data serta informasi tentang perguruan tinggi oleh Pemerintah, dimaksudkan untuk memenuhi Pasal 50 UU. Sisdiknas yang mengatur bahwa pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab Mendiknas (dhi. Pemerintah). Dengan demikian, PDPT dilakukan atas dasar tugas dan wewenang Pemerintah untuk mengawasi dan mengendalikan pemenuhan SNP. Karena itu, kegiatan ini merupakan kegiatan pertanggungjawaban vertikal (vertical accountability).

  19. Status (2) PMI Kegiatan evaluasi diri oleh perguruan tinggi sendiri(internally driven),untuk memenuhi atau melampaui SNP secara berkelanjutan / continuous improvement, dimaksudkan sebagai upaya untuk memenuhi terutama kebutuhan internal stakeholders (mahasiswa, dosen, tenaga pendidik). Karena itu, kegiatan ini merupakan kegiatan pertanggungjawaban horisontal – internal (internal-horizontal accountability).

  20. Status (3) PME Kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau perguruan tinggi oleh BAN-PT atau lembaga mandiri di luar perguruan tinggi yang diakui Pemerintah, berdasarkan SNP atau standar yang melampaui SNP yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri, dimaksudkan sebagai upaya untuk memenuhi terutama kebutuhan external stakeholders (orang tua, dunia kerja, masyarakat, Pemerintah). Karena itu, kegiatan ini merupakan kegiatan pertanggungjawaban horisontal – eksternal (external-horizontal accountability).

  21. Mekanisme Operasional (1) • Mekanisme operasional SPM – PT terdiri atas langkah: • Langkah Pertama di PDPT • a Data dan informasi tentang semua kegiatan perguruan • tinggiwajibdikumpulkan, diolah, dan disimpan melalui • PDPT. Data dan informasi perguruan tinggi terdiri atas: Data dan informasi tentangpemenuhanSNP yang meliputi 8 (delapan) macam standar minimal; • b Data dan informasi tentang kegiatan perguruan tinggi yangmelampauiSNP, baik yang melampaui delapan macam SNP maupun di luar kedelapan macam SNP tersebut, sesuai visi dan misi perguruan tinggi ybs.

  22. Mekanisme Operasional (2) Langkah Kedua di PMI Dengan menggunakan data dan informasi yang telah dikumpulkan di dalam PDPT,perguruan tinggi melakukan evaluasi diri dalam dua lingkup, yaitu: a. Evaluasi diri tentangpemenuhan SNP yang terdiri dari delapan macam standar tersebut; b. Evaluasi diri tentang sejauh mana perguruan tinggi telahmelampaui ke delapan standar di dalam SNP, dan sejauh mana perguruan tinggi tersebut mampu menetapkan dan mencapai standar lain di luar kedelapan standar dalam SNP. Selain untuk memenuhi visi dan misinya, standar lain di luar kedelapan standar dalam SNP tersebut, juga ditetapkan untuk meraih peringkat akreditasi yang harus ditempuh dalam PME.

  23. Mekanisme Operasional (3) Langkah Ketiga di PME (1) Dengan menggunakan data dan informasi yang telah dikumpulkan di dalam PDPT, BAN – PT atau lembaga mandiri yang diakui Pemerintah melakukan akreditasi dalam dua lingkup, yaitu: a. Akreditasi tentangpemenuhanSNP yang terdiri dari delapan macam standar tersebut oleh perguruan tinggi. Dalam hal perguruan tinggimemenuhi kedelapan macam standar dalam SNP, maka peringkat akreditasi bagi perguruan tinggi tersebut adalahCUKUP (Nilai C). Sedangkan apabila perguruan tinggi tersebut tidak memenuhi kedelapan macam standar dalam SNP, maka perguruan tinggi tersebut dinyatakan tidak terakreditasi.

  24. Mekanisme Operasional (4) • Langkah Ketiga di PME (2) • b Akreditasi tentang sejauh mana perguruan tinggi ybs. • telahmelampauike delapan standar di dalam SNP, dan • sejauh mana perguruan tinggi tersebut mampu • mencapaistandar lain di luar kedelapan standar dalam SNP, • untuk memenuhi visi dan misinya. • Standar lain di luar kedelapan standar dalam SNP tersebut, • ditetapkan oleh BAN-PT atau lembaga mandiri lainnya, untuk • meraih peringkat akreditasi sebagai berikut:

  25. Mekanisme Operasional (5) • Langkah Ketiga di PME (3) • 1.Peringkat BAIK (Nilai B), apabila perguruan tinggi • telahmemenuhi kedelapan standar dalam SNP,dan • mampu mencapai standar rata-rata perguruan tinggi • secara Nasional. • 2.Peringkat SANGAT BAIK (Nilai A),apabila perguruan tinggi telahmemenuhi kedelapan standar dalam SNP,dan mampu mencapai standar di atas rata-rata perguruan tinggi secara Nasional, atau mencapai standar Internasional.

More Related