WORKSHOP

1. WORKSHOP PenyusunanFormasidalamrangkaInpassing JabatanFungsionalPranataKeuangan APBN dan AnalisisPengelolaanKeuangan APBN Tahun 2019 Jakarta, 15 s.d. 16 Mei 2019

2. PENGATURAN POKOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERBENDAHARAAN PeraturanMenteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2018 PeraturanMenteri PAN-RB Nomor 54 Tahun 2018 PRANATA KEUANGAN APBN ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN RUMPUN : AKUNTAN DAN ANGGARAN RUMPUN : AKUNTAN DAN ANGGARAN KATEGORI : KEAHLIAN PENDIDIKAN: MIN. S-1/D-4 PENDIDIKAN: MIN. D-3 KATEGORI : KETERAMPILAN PPK PPK PPSPM PPSPM Penyusun LK Penyusun LK Bendahara PPABP Khususpengangkatan pada inpassing, pendidikan minimal SLTAdapatdiangkatmenjadipejabatfungsionalPranataKeuangan APBN

3. KARAKTERISTIK TUGASJAFUNG TERBUKA – K/L KEDUDUKAN & TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN JABATAN (FORMASI) PEMAKETAN TUGAS Implementasi JF padasatkertidakmerubahtugasdankewenangan PPK, PPSPM, danBendaharamaupunmekanisme yang telahdiaturdalamperaturanmengenaipengelolaankeuangan APBN. Jafung yang melaksanakantugassebagai PPK/PPSPM/Bendahara tetap harusmemenuhiketentuan: Memiliki Surat Keputusan pengangkatan/Penetapandari PA/KPA/KepalaSatker; MemilikiSertifikatKompetensi dari Instansi Pembina; Tetap melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada KPA. KekhususandalamperhitungandanpenentuanJumlahformasijafungpadasatkeryaituminimal 3 (tiga) formasimeliputi PPK, PPSPM danBendaharaPengeluaran. Untuk menjaminterlaksananyasalingujiantaraketiganyadanterselenggaranyafungsipengelolaankeuangan APBN. Pemaketan pelaksanaan butirkegiatan bagi Jafung yang melaksanakan tugas sebagaiPPK, PPSPM, Bendahara, angkakreditdalamsetahunditetapkandalambesarantertentusesuaijenjangjabatan. Sebagaikebalikandaripemaketan, yaitukegiatannon pemaketan. PenetapanAngkaKreditnyasecaranormatifdihitung per uraianbutirkegiatandalamsatutahun.

4. PENGATURAN FORMASI “KebutuhanJumlahPegawaidalamJabatanFungsionaladalahjumlahdansusunanJabatanFungsionalPegawaiNegeriSipil yang diperlukanolehsatusatuanorganisasiKementerianKeuanganuntukmampumelaksanakantugaspokokdenganbaik, efektif, danefisiendalamjangkawaktutertentu.” PMK Nomor 205/PMK.05/2016 tentangPedomanPenghitunganKebutuhanPegawaidalamJabatanFungsional di LingkunganKementerianKeuangan “FormasiadalahjumlahdansusunanjabatandanlataupangkatPegawaiNegeriSipil yang diperlukandalarnsuatusatuanorganisasinegarauntukmampumelaksanakantugaspokokdalarnjangkawaktutertentu. ” Perka BKN No. 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil • Hal-hal yang perludiperhatikandalampenyusunanformasi: • Analisisbebankerja; • Peta Jabatan; • SinkronisasitugasJafungdenganJabatanStrukturaldanJabatanFungsionalUmum; • KeselarasandenganRencanaStrategis/ Blue Print Organisasi; • Indikator lain yang diaturdalamPeraturanMenteri PAN RB, meliputiantara lain: • Level unit organisasi; • Jumlahpemangkukepentingan (satker, Pemerintah Daerah, pegawai); • Besaranpagu DIPA; dan • Frekuensi dan volume transaksi.

5. FORMULA PERHITUNGAN FORMASI Formula Perhitungan KJF AngkaKredit per Tahun Keterangan : = AngkaKredit per Tahun pada tiapjenjang yang dihasilkan oleh PejabatPaket AK Paket w (AK Paket x Ʃ PejabatPaket) + AK Non Paket KJF = AK Non Paket = AngkaKredit per Tahun pada tiapjenjang yang dihasilkan oleh Pejabat Non Paket w = Jam KerjaEfektif AKper tahun = AngkaKredit per Tahun pada tiapjenjang Terampil = 0.004 Mahir = 0.01 Penyelia = 0.02 Ahli Pertama = 0.01 Ahli Muda = 0.02 Ahli Madya = 0.03 = PPK, PPSPM dan Bendahara PejabatPaket = 1.250 untuksatker non Kemenkeu 1.500 untuksatkerKemenkeu JKE*)

6. CONTOH PERHITUNGAN FORMASI ContohSimulasiPenghitunganKebutuhanPegawai JF PK Mahir: AK Paketdalamsetahun : Terampil : 5 Mahir : 12.5 Penyelia : 25 AngkaKredit per jam pada tiapjenjang Terampil : 0.04 Mahir : 0.01 Penyelia : 0.02 (12.5 x 1*) + 10.01 (AK Paket x PejabatPaket) + AK Non Paket w 0.01 KJF = KJF = w = Jam KerjaEfektif 1.250 AngkaKredit per Jam =1.8 =dibulatkanmenjadi 1 * AsumsiJumlahPejabatBerjenjang III/a-III/b berjumlah 1

7. PETA JABATAN “Peta Jabatanadalahsusunannarnadantingkatjabatanstrukturaldanfungsional yang tergambardalamsuatustrukturorganisasidaritingkat paling rendahsampaidengantingkat paling tinggi.” Perka BKN No. 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Kepala Kantor Contoh Peta Jabatan Pada KPPN KasubbagUmum JF APK APBN Muda Kasi Bank Kasi Vera Kasi MSKI Kasi PD JF APK APBN Pertama JF PK APBN Penyelia JF PK APBN Mahir JF APN Muda JF APN Pertama JF PTPN Mahir JF PTPN Penyelia JF PTPN Terampil JF PK APBN Terampil Pelaksana Pelaksana

8. TAHAPAN PENYUSUNAN, PENGUSULAN & PENETAPAN FORMASI JAFUNG - K/L SatkermelakukanperhitungankebutuhanformasiJafungdanmenyampaikannyasecarahierarkiskepada K/L pusatnya beserta tembusan ke KPPN 1 7 5 PenetapanFormasi Rekomendasiformasi KPPN melakukan verifikasi usulan perhitungan formasi 2 usulan & rekomendasiformasi kompilasi & usulanformasi DJPB KEMEN PAN RB K/L Kanwil DJPb melakukan kompilasi dan menyampaikan usulan perhitungan formasi ke Kantor Pusat DJPb 3 6 4 4 K/L menyampaikanusulanformasijafungkepadaDJPb 3 BKN kompilasi DJPbmelakukanevaluasidanmemberikanrekomendasiatasusulanformasijafung 5 Usulanperhitunganformasi Kanwil 1 BerdasarkanrekomendasiDJPb, PPK menyampaikanusulanformasijafungkepadaKemenpan RB dantembusan BKN untukditetapkan 6 Indikatorperhitungan, al: • Level unit organisasi; • Jumlahpemangkukepentingan (satker, Pemerintah Daerah, pegawai); • Besaranpagu DIPA; dan • Frekuensi dan volume transaksi 2 Verifikasiusulanperhitunganformasi Kemenpan RB menetapkandanmenyampaikanformasijafungtersebutkepada PPK K/L dantembusan BKN daninstansipembina 7 1 KPPN Satker

9. TIMELINE PENYELESAIAN PENYUSUNAN FORMASI Inpassing Pengangkatan JF melaluimekanismeinpassing Oktober 2020 Batas Waktu InpassingsesuaiPermenpan 53 dan 54 Tahun 2018 Formasi PenyusunanFormasi dan Persyaratanterkait JF oleh KL 2020 2019 2021 Q4 S2 S2 Q2 S1 Q3 S1 Q1 • Formasi • (Juni-Juli 2019) • Pengajuanformasi K/L ke Kementerian Keuangan • Rekomendasiformasi K/L oleh DJPb • PersetujuanFormasiJafungdariKemenpan RB April 2021 Batas Waktu InpassingsesuaiPermenpan 42 Tahun 2018

10. TERIMA KASIH