MENGENAL LEBIH DEKAT HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK

1. MENGENAL LEBIH DEKAT HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK ASPEK PERPAJAKAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM HIBAH KOMPETISI BERBASIS INSTITUSI (PHK-I) DITJEN DIKTI KEMENDIKNAS Hotel Inna Garuda, Yogyakarta, 19 Agustus 2010 KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

2. Negara membutuhkan dana yang sangat besar untuk membiayai penyelenggaraan negara Darimana Sumber Pembiayaannya ?

3. Menjual Sumber Daya Alam..?.. Pinjaman LN dan DN..?.. Pajak

4. Pajak adalah: • Iuran kepada Negara • Berdasarkan Undang-undang • Dapat dipaksakan • Tidak memberikan imbalan secara langsung • Dipergunakan untuk keperluan Negara

5. PAJAK – TANPA KONTRAPRESTASI LANGSUNG Masyarakat bersedia antri membayar tagihan listrik, telepon dan tagihan dari perusahaan air minum (PAM) (kontribusi), karena masyarakat merasakan sendiri, telah memperoleh kontraprestasi langsung (balas jasa), berupa arus listrik & air minum dlm kehidupan sehari-hari Masyarakat banyak yang enggan membayar pajak, karena merasa tidak memperoleh kontraprestasi langsung

6. Sebelum reformasi Official assesment Reformasi Perpajakan Th.1983 Self-assessment System: Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk : mendaftarkan diri, menghitung, membayar , melaporkan pajaknya sendiri. SISTEM PERPAJAKAN INDONESIA

7. JENIS-JENIS PAJAK : PAJAK PUSAT (dikelola oleh DITJEN. PAJAK) : • Pajak Penghasilan • Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) • Bea Meterai • Pajak Bumi dan Bangunan • Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

8. JENIS-JENIS PAJAK DAERAH(UU NO. 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH ) • PAJAK PROPINSI : • PKB • BBNKB • Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor • Pajak Air Permukaan • Pajak Rokok

9. JENIS-JENIS PAJAK DAERAH • Pajak Kabupaten/Kota • Pajak Hotel • Pajak Restoran • Pajak Hiburan • Pajak Reklame • Pajak Penerangan Jalan • Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan • Pajak Parkir • Pajak Air Tanah • Pajak Sarang Burung Walet • PBB Pedesaan dan Perkotaan (selambat2nya 2014) • Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (th.2011)

10. PPh 21/26 Aspek Perpajakan PPN PPnBM PPh 22 BM PHK-I PPh 23 DirjenPajak PPh 4(2) BPHTB PBB

11. Pemotonganataspenghasilan yang dibayarkankepada Orangpribadisehubungandenganpekerjaan; jabatan; Jasadankegiatan. PPh Pasal 21/26 Pemotonganataspenghasilanygdibayarkansehubung- An jasatertentudansumbertertentudanbersifat Final PPh Pasal 4 (2) Pemungutanataspenghasilanygdibayarkansehubung- An denganpembelianbarang PPh Pasal 22 Pemotonganataspenghasilanygdibayarkanberupa ; hadiah,bunga, sewa , deviden, royalty danjasajasa lain ObjekPPhPasal 23 ygbelumdipotongPPhPasal 21 PPh Pasal 23/26 Pemungutanataspajakkonsumsi yang dibayarsendiri Sehubunganpenyerahan BKP dan JKP. PPN & PPnBM PembayaranMateraiuntukpemanfaatandokumen tertentu Bea Materai

12. KEWAJIBAN WP 1. Mendaftarkan diri dan memperoleh NPWP 2. Mengisi dan menandatangani SPT 3. Membayar dan menyetor ke kas negara 4. Pembukuan atau pencatatan

13. NOMOR POKOK WAJIB PAJAK FUNGSI UTAMA NPWP : • Sarana dalam administrasi perpajakan • Tanda pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. • Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Setiap WAJIB PAJAK satu NPWP !

14. Kewajiban Wajib Pajak 3 M Menghitung Pajak yang terutang Membayar Melapor

15. 3 M • Menghitung pajak sesuai tarif dan ketentuan yang berlaku ---ingat PTKP dan tarif PPh • Membayar pajak – melalui kantor pos atau bank-bank yang ditunjuk dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP) • Melapor pajak - ke KPP dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan SPT (SPT) - SPT Masa dan SPT Tahunan

16. Berkaitan dengan Pajak Penghasilan • Wajib Melaporkan SPT Masa • SPT Tahunan • Pelunasan utang pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak dan surat keputusan lainnya.

17. Berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai: • Melakukan pembayaran/penyetoran PPN/PPnBM yang telah dipungut • Membuat Faktur Pajak • Mengisi SPT Masa PPN dan melaporkan ke KPP

18. Wajib melakukan pembukuan/pencatatan? Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia, harus mengadakan pembukuan/pencatatan. --

19. MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK PPh Pasal 25 1. MEMBAYAR SENDIRI PAJAK TERUTANG PPh Pasal 29 2. MELALUI PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN PIHAK LAIN PPh Psl. 4 ayat (2), Psl 15, Psl 21, 22, 23 serta PPh Pasal 26

20. MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK 3. PEMUNGUTAN OLEH PIHAK PENJUAL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 4. PEMBAYARAN PAJAK PAJAK LAINNYA PBB , BPHTB, BEA MATERAI INGAT BATAS WAKTU PEMBAYARAN PAJAK !!

21. MEKANISME PELAPORAN PAJAK SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) SPT MASA Sarana bagi Wajib Pajak dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang SPT TAHUNAN INGAT BATAS WAKTU PELAPORAN !!

22. TANGGAL JATUH TEMPOPEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK(Per Menkeu Nomor : 184/PMK.03/2007)

23. TANGGAL JATUH TEMPOPEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK(Per Menkeu Nomor : 184/PMK.03/2007)

24. FUNGSI SPT • SEBAGAI SARANA WP UNTUK MENETAPKAN SENDIRI BESARNYA PAJAK YANG TERHUTANG DENGAN CARA : • MELAPORKAN DAN MEMPERTANGGUNGJAWABKAN PENGHITUNGAN JUMLAH PAJAK YANG SEBENARNYA TERUTANG; • MELAPORKAN PEMBAYARAN PAJAK YANG TELAH DILAKSANAKAN SENDIRI DALAM SUATU TAHUN PAJAK/ BAGIAN TAHUN PAJAK ; • MELAPORKAN PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN PAJAK YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK LAIN DALAM SUATU TAHUN PAJAK ; • MELAPORKAN PENGHASILAN YANG MERUPAKAN OBJEK PAJAK DAN ATAU BUKAN OBJEK PAJAK; • MELAPORKAN HARTA DAN KEWAJIBAN.

25. P T K P

26. TARIF UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI Pasal 17 ayat (1) a UU PPh KETENTUAN LAMA: KETENTUAN BARU (Mulai tahun pajak 2009):

27. TEMPAT PENYAMPAIAN SPT KPP TEMPAT WP TERDAFTAR CARA PENYAMPAIAN SPT • LANGSUNG • POS SECARA TERCATAT • E-FILLING • DROP BOX

28. SANKSI BAGI WPSanksiAdministrasi : • SPT TAHUNAN WP OP TIDAK DISAMPAIKAN ATAU TERLAMBAT DISAMPAIKAN DIKENAKAN SANKSI DENDA ADMINISTRASI RP. 100.000,- • ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK YANG TERUTANG DIKENAKAN SANKSI DENDA BUNGA 2 % SEBULAN. • SPT YANG TIDAK DISAMPAIKAN PADA WAKTUNYA DAN TELAH DITEGUR , MAKA DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAPAT MENERBITKAN SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB) DENGAN SANKSI ADMINISTRASI KENAIKAN SEBESAR 50 % DARI PAJAK YANG TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR. • APABILA TERDAPAT DATA BARU DAN ATAU DATA SEMULA BELUM TERUNGKAP YG MENGAKIBATKAN PENAMBAHAN JUMLAH PAJAK YG TERUTANG MAKA KEKURANGAN PAJAK YG TERUTANG DALAM SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPKBT) DITAMBAH DGN SANKSI ADMINSITRASI BERUPA KENAIKAN SEBESAR 100% DARI JUMLAH KEKURANGAN PAJAK TSB.

29. SANKSI PIDANA SENGAJA Ps. 39 UU KUP ALPA Ps. 38 UU KUP • tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; • TIDAK MENYAMPAIKAN SPT • MENYAMPAIKAN SPT : • ISINYA TIDAK BENAR • TIDAK LENGKAP • MEMPERLIHATKAN PEMBUKUAN/ PENCATATAN PALSU • TIDAK MENYELENGG. PEMBUKUAN/PENCATATAN • TIDAK MENYETORKAN PAJAK YANGDIPUNGUT /DIPOTONG • MENYALAHGUNAKAN ATAU MENGGUNAKAN TANPA HAK NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ATAU PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK; • TIDAK MENYAMPAIKAN SPT • MENYAMPAIKAN SPT: • ISINYA TIDAK BENAR • TIDAK LENGKAP • MELAMPIRKAN KETERANGAN YANG ISINYA TIDAK BENAR MENIMBULKAN KERUGIAN PADA PENDAPATAN NEGARA PENJARA PALING SINGKAT 6 BULAN DAN PALING LAMA 6 TAHUN DAN DENDA PALING SEDIKIT 2 X DARI JML PAJAK TERUTANG DAN PALING BANYAK 4 KALI DARI JML PJK TERHUTANG KURUNGAN PALING SINGKAT 3 BLN ATAU PALING LAMA 1 TAHUN DAN DENDA PALING SEDIKIT 1 KALI DARI PAJAK YG TERHUTANG ATAU 2 KALI DARI PAJAK TERHUTANG

30. HAK-HAK WP • Memperhitungkan pajak yang telah dipotong atau dipungut • Mengajukan penundaan penyampaian SPT dan pembetulan SPT • Minta pengurangan (Pengurangan angsuran PPh Ps.25, Pengurangan PBB) • Restitusi • Keberatan kepada DJP • Banding kepada Badan Peradilan Pajak

31. Hak Wajib Pajak • Wajib Pajak dapat mengajukan keberatansecara tertulis kepada Dirjen Pajak paling lambat 3 bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak. • Wajib Pajak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak, dalam waktu 3 bulan sejak keputusan keberatan diterima. • Apabila belum puas dengan Putusan Banding, WP berhak mengajukan Peninjauan Kembalike Mahkamah Agung.

32. Hak Wajib Pajak Wajib Pajak berhak mendapatkan perlindungan kerahasiaanatas segala informasi yang disampaikan kepada DJP, misalnya: • SPT • Laporan Keuangan • Data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia, • Dll.

33. Hak Wajib Pajak • Pengangsuran Pembayaran • Penundaan Pelaporan SPT Tahunan • Pengurangan PPh Pasal 25 • Pengurangan PBB • Pembebasan Pajak • Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

34. TERIMA KASIH ATAS PAJAK YANG TELAH ANDA BAYARUNTUK PEMBANGUNANBANGSA

35. TERIMA KASIH