HUKUM PERUSAHAAN

1. HUKUM PERUSAHAAN

2. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis PRINSIP EKONOMI Prinsipinimengandungpengertianbahwamanusiadapatbertindaksecarabebasberdasarkankesadaransendiritentangapa yang dianggapbaikuntukdilakukandenganpenuhtanggungjawab.

3. Prinsip kejujuran • Kejujuran adaah prinsip etika bisnis yang sangat penting karena menjamin kelanggengan sebuah kegiatan bisnis. • Dalam hal ini, bisnis adalah kegiatan simbiosis mutualisme atau kegiatan yang saling membutuhkan dan menguntungkan antara penjual dan pembeli.

4. Prinsip berbuat baik dan tidak berbuat jahat. • Prinsip moral untuk bertindak baik kepada orang lain. • Prinsipkeadilan • Bersikapadildalamhubunganbisnisdenganmemperlakukanorangsesuaidenganhaknya. • Prinsip hormat pada diri sendiri • Dalam melakukan hubungan bisnis, manusia memiliki kewajiban moral untuk memperlakukan diri sebagai pribadi yang memiliki nilai sama dengan pribadi lainnya.

5. Rumusanperusahaandalamdilihatdalam 2 hal : Pengertian Bentukusahadapatberbentukorganisasiataubadanusaha (company). Berupakegiatandalambidangprekonomian yang dilakukansecaraberlanjutolehpengusahauntukmelakukankeuntungan/laba.

6. Menurut pemerintah Belanda, Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus, dan terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mecari laba bagi dirinya sendiri Menurut Molegraaf, Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan, dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan PENGERTIAN PERUSAHAAN Menurut undang-undang no. 3 tahun 1982, Perusahaan adalah suatu bentuk usahayang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan , bekerja serta berkedudukan dlam wilayah NKRI untuk tujuan memperoleh keuntungan Adalah: setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan Adalah : setiap orang atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan

7. Pasal 1 Butir 2 UU No 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan : setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukkan dalam wilayah negara Republik Indonesia.

8. Pasal 1 UU no.3 th.1982 tentang wajib daftar perusahaan ada 2 unsur pokok yang terkandung dalam perusahaan, yaitu : • Bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha baik berupa suatu persekutuan/bentuk usaha yang didirikan , bekerja dan berkedudukan di Indonesia • Jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang bisnis yang dijalankan secara terus menerus untuk mencari keuntungan. Kegiatan dilakukan terus menerus atau tidak terputus Kegiatan dilakukan secara terang-terangan karena berkenaan dengan pihak ke tiga Unsur perusahaan Mengadakan perjanjian perdagangan Harus bermaksud memperoleh keuntungan

9. PERUSAHAAN PERSEKUTUAN PERORANGAN • DAPAT TERDIRI DARI: • Seorang diri saja, • Seorang diri & dibantu oleh para pembantu, • Orang lain yang dibantu oleh para pembantu

10. Kedudukan Pengusaha • Ada 3 yaitu : • Dapat melakukan perusahaannya sendiri : tanpa pembantu- perusahaan perseorangan yang sangat sederhana. • Melakukan perusahaannya dengan pembantu-pembantunya kedudukannya 2 yaitu : a. pengusaha b. pimpinan perusahaan 3. Pengusaha ------ pemberi kuasa ------ pimpinan perusahaan ------- orang lain (penerima kuasa)

11. DI DALAM PERUSAHAAN PEMBANTU PERUSAHAAN YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN BERSIFAT SUB ORDINASI, YAITU : HUBUNGAN ATASAN DAN BAWAHAN SEHINGGA BERLAKU SUATU PERJANJIAN PERBURUHAN PEMBANTU PERUSAHAAN DI LUAR PERUSAHAAN PEMBANTU PERUSAHAAN YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN BERSIFAT KOORDINATIF, YAITU : HUBUNGAN YANG SEJAJAR SEHINGGA BERLAKU SUATU PERJANJIAN PEMBERIAN KUASA

12. PembantudiLuar Perusahaan • Agenperusahaan : orang yang melayanibeberapapengusahasebagaiperantaradenganpihakketiga. • Perjanjianantarapihakperusahaandenganagenadalahperjanjianpemberiankuasadansifathubungannyatetap. • Hubunganhukumnyapemberiankuasadantetap. • Pengacara : mewakilipengusahamengenaipersoalanhukumbaikdidepan hakim maupundiluarpengadilan. • Hubunganhukumnyapemberiankuasadanpelayananberkala.

13. 3. Notaris : membuatperjanjiandenganpihakketiga. • Hubunganhukumnyapemberiankuasadanpelayananberkala. • Makelar : seorangperantara yang menghubungkanpengusahadenganpihakketigauntukmengadakanberbagaiperjanjian. • DiaturdalamPasal 62 s.d 72 KUHD • Ciri-cirimakelar : • Diangkatresmiolehpemerintah. • BersumpahdimukaKetuaPengadilanNegeri

14. Hubunganhukumnya: pemberiankuasadanpelayananberkala. • Laranganbagimakelar : • Berdagangdalamlapanganperusahaandimanadiadiangkat. • Menjadipenjamindalamperjanjian yang dibuatdenganperantaranya. • Kewajibanmakelar : membuatdanmemeliharabukusakudanbukuharian. • Tanggungjawabnya : • Dalamperjanjianjualbelidengancontoh, diharuskanmenyimpancontohtersebut. • Dalamperjanjianjualbeliwewselatausuratberhargalainnyaharusmenanggungsahnyatandatanganpenjual.

15. Makelar tidak resmi • Tidakdiangkatsecararesmidantidakmengucapkansumpahdipengadilannegeri. • Makelartidakresmidipandangsebagaipemegangkuasabiasa (Pasal 63 KUHD joPasal 1792 KUHPerdata) • Perbedaanantaramakelarresmidenganmakelartidakresmi : • Pemegangkuasamendapatkanupah, makelarmendapatkanupah yang disebutprovisi. • Pemegangkuasaharusmembuatcatatan-catatansedangkanmakelarharusmembuatbukusakudanbukuharian. • Makelarberkewajibanuntukmenyimpancontohbarangdalamjualbelidengancontoh, sedangkanpemegangkuasatidak. • Makelarharusmenanggungsahnyatandatanganpenjualweselatausuratberhargalainnya, sedangkanpemegangkuasatidak.

16. Komisioner • Adalahorang yang menjalankanperusahaandenganmembuatperjanjian-perjanjianatasnamanyasendiri , mendapatprovisiatasperintahdanataspembiayaanorang lain. • PengaturannyaPasal 76 s.d 85 a KUHD • Ciri-cirikhasnya : • Tidakadasyaratpengangkatanresmidanpenyumpahan. • Komisionermenghubungkankomitendenganpihakketigaatasnamadirinyasendiri. • Di dalammembuatperjanjiankomisionertidakberkewajibanuntukmenyebutnamakomitennya. • Akantetapikomisionerdapatjugabertindakatasnamapemberikuasanya (sifatkhususnya)

17. Sifat hubungan hukumnya : • Pemberian kuasa dan pelayanan berkala. • Menurut Polak, hubungan tersebut bersifat sebagai perjanjian pemberian kuasa khusus, di mana kekhususannya adalah : • Menurut Pasal 1792 KUHPerdta seorang penerima kuasa bertindak atas nama pemberi kuasa sedangkan komisioner pada umunya bertindak atas namanya sendiri. • Pemegang kuasa bertindak tanpa upah kecuali diperjanjikan, sedangkan komisioner mendapatkan provisi. • Akibat hukum perjanjiannya banyak yang tidak diatur dalam undang-undang.

18. Hubungan komisioner dengan pihak ketiga • Adalah sebagai para pihak dalam perjanjian ------ komiten tidak dapat menggugat pihak ketiga begitu juga sebaliknya. • Komisioner bertanggung jawab terhadap komitennya --- apabila timbul kerugian. • Del Credere : janji khusus (beding) dalam perjanjian komisi antara komisioner dengan komiten dan dapat diperjanjikan secara terang-terangan atau diam-diam berdasarkan kebiasaan hukum dalam praktek. • Isi janjinya : jaminan dari komisioner bahwa penyelesaian perjanjian akan menguntungkan dan jika menguntungkan akan mendapatkan tambahan provisi.-----------sebagai penjamin (borgtocht) dan tambahan provisi

19. Perbedaan Perusahaan Kecil Vs besar

20. BENTUK – BENTUK ORGANISASI BISNIS PERUSAHAAN PERSEKUTUAN PERSEORANGAN Usaha Dagang, yaitu salah satu bentuk perusahaan perseorangan yang dilakukan oleh satu orang pengusaha. • BERBADAN HUKUM • Mempunyai Kriteria : • Dinyatakan Secara Tegas Dalam Peraturan Perundangan Yang Mengatur. • Dinyatakan Secara Tegas Dalam Akta Pendiriannya • Didalam Prosedur Pendiriannya Diperlukan Adanya Campur Tangan Pemerintah, Misl: Adanya Pengesahan • Tanggung Jawab Secara Terbatas/Adanya Pemisahaan Harta Kekayaan, Hak Dan Kewajiban Yang Terpisah Dari Pribadi Perseorangan • BUKAN BADAN HUKUM • Mempunyai Kriteria Sebagai Berikut: • Mempunyai Tanggung Jawab Secra Pribadi, • Tanggung Jawabnya Bersifat Tanggung Renteng • Misal : persekutuan perdata, Fa, CV • Ciri –ciri dari Usaha Dagang, yaitu : • Modal milik satu orang saja • Tanggung jawab pribadi • Didirikan atas kehendak seorang pengusaha • Keahlian, teknologi, dan manajemen dikelola satu orang saja • Bila tampak banyak orang di perusahaan itu merupakan para pembantu pengusaha • Risiko dan untung rugi menjadi tanggung jawab sendiri • Tidak melalui proses pendirian perusahaan sebagaimana mestinya

21. Bentuk-bentuk Perusahaan • Perseorangan • Badan usaha: - tidak berbadan hukum : Maatschap, Firma, CV, - badan hukum : Perseroan Privat (PT) , Perseroan Publik (BUMN, BUMD), Koperasi, Yayasan

22. Perusahaan Perseorangan • Perusahaan yang didirikan dan modalnya hanya dimilik oleh satu orang pengusaha • Bentuk ini sangat sederhana • Tidak ada pengaturan perundang-undangan yang mengaturnya. • Risiko dan pertanggungjawab pada satu tangan. • Yang bekerja bersama adalah sebagai pembantu pengusaha.

23. Persekutuan Perdata(Maatschap) • Diatur dalam Buku III Bab VIII Pasal 1618-1652 KUHPerdata • Pengertian menurut Pasal 1618 KUHPerdata: • Adanya suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih. • Masing-masing memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan (inbreng) • Bermaksud membagi keuntungan bersama.

24. Angela Schneeman : partnership: asosiasi yang tediri dari dua orang atau lebih melakukan kepemilikan bersama suatu bisnis untuk mendapatkan keuntungan. • Atau • suatu perjanjian (agreement) diantara dua orang atau lebih • memasukkan uang, tenaga kerja dan keahlian ke dalam suatu perusahaan untuk • mendapatkan keuntungan yang dibagi bersama sesuai dengan bagian atau proporsi yang telah disepakati bersama.

25. INBRENG MenurutPasal 1619 ayat (2) KUHPerdata: inbrengitudapatberupa : • Uang • Benda • Tenagakerja (fisikmaupunpikiran) • MenurutPasal 1662 ayat (2) NBW Belanda : • Uang • Benda • Tengakerja • Hakmenikmatisuatubarang

26. Bentuk-bentukMaatschap • Pasal 1620-1623 KUHPerdata maatschap dapat dibagi atas : • Persekutuan perdata umum : para sekutu memasukkan seluruh hartanya atau bagian yang sepadan (ini dilarang oleh undang-undang) • Persekutuan perdata khusus: memasukkan benda-benda tertentu atau sebagian tenaga kerjanya.

27. Menurut Prakteknya • Persekutuan perdata antara pribadi2 • Persekutuan yang bertindak keluar secara terang-terangan kepada pihak ketiga tujuan mencari keuntungan. • Perjanjian kerjasama dari suatu transaksi sekali saja.

28. Pengurusan Persekutuan Perdata • Gerant statutaire : diatur sekaligus bersama-sama dalam akta pendirian….tidak dapat diberhentikan sewaktu-waktu. • Gerant mandataire : diatur dalam akta yang terpisah atau sesudah akta pendirian…..Penerima kuasa…..dapat diberhentikan sewaktu-waktu.

29. TanggungJawabSekutu MenurutPasal 1642 -1645 KUHPerdata: • Jikaseorangsekutumengadakanhubunganhukumdenganpihakketigamakadialah yang bertanggungjawab 2. Perbuatannyaakanmengikatsekutu yang lain jika : • Adasuratkuasa • Adanyakeuntungan yang nyata • Jikabeberapaorangsekutumengadakanhubunganhukumdenganpihakketigamakapertanggungjawabannyadibagisama rata diantaramereka, kecualidiperjanjikan lain. 4. Jikaseorangsekutumengadakanhubunganhukumdenganpihakketigaatasnamapersekutuanmakapersekutuandapatlangsungmenggugatpihakketiga.

30. Pembagian Keuntungan & Kerugian • Menurut Pasal 1633 ayat (1) KUHPerdata: pembagiannya diatur dalam perjanjian pendirian persekutuan, dan tidak boleh memberikan seluruh keuntungan hanya pada salah seorang sekutu. • Pasal 1633 ayat (2) KUHPerdata : boleh diperjanjikan seluruh kerugian ditanggung oleh seorang sekutu. • Jika tidak diperjanjikan maka berlaku Pasal 1633 KUHPerdata dimana pembagian berdasarkan asas keseimbangan dengan ketentuan tenaga kerja dipersamakan dengan pemasukan terkecil.

31. Berakhirnya Persekutuan Perdata MenurutPasal 1646-1652 KUHPerdatadanPasal 31- 35 KUHD : • Lampaunyawaktu yang diperjanjikan • Pengakhiranolehsalahsatupihak • Pengakhiranberdasarkanalasan yang sah • Selesainyaperbuatan • Hancurnyabenda yang menjadiobjekpersekutuan. • Kematiansalahsatusekutu • Adanyapengampuanataukepailitansalahsatusekutu.

32. Firma (VennotschapOnder Firma) • Diatur dalam Bagian II Bab III KUHD Pasal 16 – 35 • Menurut Pasal 16 KUHD : firma : persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama • Tiga kekhususan firma : • Menjalankan perusahaan • Nama bersama • Tanggung jawab bersifat pribadi untuk keseluruhan

33. Pendirian Firma • Menurut Pasal 22 KUHD dapat didirikan : • Akta otentik • Tanpa akta otentik • Akta kemudian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri • Diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia • Mendaftar dan mengumumkan wajib jika tidak firma dianggap sebagai persekutuan umum yaitu : • Firma yangMenjalankan segala macam urusan • Didirikan untuk waktu yang tidak terbatas • Tidak ada sekutu yang dikecuali dari kewenangan bertindak.

34. TanggungJawabSekutu Dapat dibedakan atas 2 yaitu : • Tanggung jawab intern : seimbang dengan pemasukkannya (inbreng). 2. Tanggung jawab ekstern : secara pribadi untuk keseluruhan artinya setiap sekutu bertanggungjawab atas semua perikatan persekutuan walaupun dibuat oleh sekutu lain

35. Berakhir Firma MenurutPasal 1646-1652 KUHPerdatadanPasal 31- 35 KUHD : • Lampaunyawaktu yang diperjanjikan • Pengakhiranolehsalahsatupihak • Pengakhiranberdasarkanalasan yang sah • Selesainyaperbuatan • Hancurnyabenda yang menjadiobjekpersekutuan. • Kematiansalahsatusekutu • Adanyapengampuanataukepailitansalahsatusekutu.

36. CommanditaireVennotschap(CV) Pengertian : persekutuan firma yang mempunyaisatuataulebihsekutukomanditer.

37. Macam-macam sekutu : Sekutu komanditer (pasif) : sekutu yang hnya memasukkan uang atau benda Sekutu komplenmenter : sekutu yang menjadi pengurus persekutuan. Macam-macam CV : • CV diam-diam : persekutuan yang belum menyatakan dirinya secara terang2an kepada pihak ketiga. • CV terang2an : persekutuan yang menyatakan dirinya sebagai CV kepada pihak ketiga. • CV dengan saham : modalnya terdiri dari saham

38. Pendirian CV • Samadengan firma • Biasanyadibuatdenganaktanotaris. • anggarandasarnyamemuathal-hal : • Namadankedudukkanhukumnya • Maksud & tujuannya • Mulai & berakhirnya • Modal persekutuan • Penunjukkansekutuaktifdanpasif • Hak, kewajiban, dantanggungjawabsekutu • Pembaiankeuntungan & kerugian

39. HubunganantaraSekutu • Hubungan intern : sekutuaktifdenganpasif • Sekutuaktif : bertanggungjawabsecarapribadiuntukkeseluruhannya. • Sekutupasif : bertanggungjawabsebesarinbreng yang dimasukkan. • HubunganEkstern : sekutudenganpihakketiga

40. Berakhirnya CV Sama dengan berakhirnya firma : • Lampaunya waktu yang diperjanjikan • Pengakhiran oleh salah satu pihak • Pengakhiran berdasarkan alasan yang sah • Selesainya perbuatan • Hancurnya benda yang menjadi objek persekutuan. • Kematian salah satu sekutu • Adanya pengampuan atau kepailitan salah satu sekutu.

41. Perseroan Terbatas(PT) Perseroan : modalnya terdiri dari saham Terbatas : tanggung jawab pemilik sebesar saham Diatur dalam UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

42. Perseroan Terbatas, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. (Psl 1. point 1 )

43. Pengertian: 1. badanhukum yang merupakanperseku-tuan modal, 2. didirikanberdasarkanperjanjian, 3. melakukankegiatanusaha 4. modal dasar yang seluruhnyaterbagida-lam saham 5. danmemenuhipersyaratan yang ditetapkandalam UU inisertaperaturanpelaksa-naannya.

44. Pendirian Perseroan Terbatas • Ada 3 tahapyaitu : I. Pembuatanaktapendirian : • Didirikanoleh 2 orangataulebih • DibuatdenganaktanotarisdandalamBahasa Indonesia. • Anggarandasarmemuat : Pasal 15 yaitu : • Namadantempatkedudukkanperseroan • Maksuddantujuansertakegiatanusahaperseroan • Jangkawaktuperseroan

45. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetorkan • Jumlah saham, klasifikasi saham, hak-hak yang melekat pada saham, dan nilai nominal saham • Nama jabatan dan jumlah anggota direksi dan dewan komisaris • Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS • Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris • Tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden

46. Anggaran dasar tidak boleh memuat : • Ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham. • Ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain. • Pengesahan ke Mentri Hukum dan HAM • Pendaftaran di Departemen Perindustrian dan Perdagangan di domisili PT berada dan Pengumuman di Berita Negara RI.

47. Modal PT • Modal dasar : keseluruhan nilai nominal saham yang ada dalam perseroan. Modal perseroan terdiri dari :Modal minimal Rp 50.000.000,- kecuali kegiatan usaha tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang tersendiri. • Modal ditempatkan : modal yang disanggupi oleh para pendiri untuk disetor ke dalam kas perseroan pada saat perseroan didirikan. Modal ini paling sedikit 25 % dari modal dasar. • Modal disetor : modal perseroan yang merupakan sejumlah uang tunai atau bentuk lain yang diserahkan para pendiri ke kas perseroan. Modal ini pun 25 %

48. Organ PT • RUPS diatur dalam Pasal 75-91 UUPT. • Direksi diatur dalam Pasal 92-107 UUPT • Komisaris diatur dalam Pasal 108-121 UUPT • Pembubaran PT diatur dalam Pasal 142 UUPT: • Berdasarkan keputusan RUPS. • Jangka waktu yang telah ditetapkan. • Berdasarkan penetapan pengadilan.

49. Dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang inkracht, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya pailit. • Harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalm keadaan insolvensi. • Dicabutnya izin perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi.

50. Koperasi Dasar hukum : Undang-undang No 25 Tahun 1992 tentang koperasi