1 / 11

PENYUSUNAN & PENETAPAN RAPBD

PENYUSUNAN & PENETAPAN RAPBD. PP No 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah. Tujuan proses penyusunan APBD. Menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia di daerah Mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah

gunda
Download Presentation

PENYUSUNAN & PENETAPAN RAPBD

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. PENYUSUNAN & PENETAPAN RAPBD PP No 58 Tahun 2005 PengelolaanKeuangan Daerah

  2. Tujuanproses penyusunan APBD • Menyelaraskankebijakanekonomimakrodansumberdaya yang tersediadi daerah • Mengalokasikansumberdayasecaratepatsesuaikebijakanpemerintah • Mempersiapkankondisibagipelaksanaanpengelolaananggaransecarabaik Manfaat APBD • Memberikanarahkebijakanperekonomian & gambaransecarategaspenggunaansumberdaya yang dimillikimasyarakat • Untukmencapaikeseimbanganekonomimakrodalamperekonomian • Sebagaisaranapengendaliupayamengurangiketimpangan & kesenjangan

  3. Ragamperencanaan di tingkatdaerah • Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah (RPJP) • Disusununtukjangkawaktu 20 tahun • Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJM) • Disusununtukjangkawaktu 5 tahun • Penjabaranvisi, misi, program kepaladaerahterpilih • Ditetapkan max 3 bulansetelahkepaladaerahdilantik • RencanaKerjaPemerintah Daerah (RKPD) • Disusununtukperiode1 tahun Perencanaan di tingkat SKPD • RencanaStrategis (Renstra) SKPD >> periode 5 tahun • RencanaKerja (Renja) SKPD >> periode per 1 tahun

  4. Dasarhukumpenyusunan & penetapan APBD • PeraturanPemerintah No. 58 Tahun 2005 tentangPengelolaanKeuangan Daerah • PP tersebutberisipedomanuntuk: • MenyusunRencanaKerjaPemerintah Daerah (RKPD) • MenyusunRancanganKebijakanUmumAnggaran (RKU-Anggaran) • PenetapanPrioritasdanPlafonAnggaranSementara (PPAS) • MenyusunRencanaKerja & Anggaran SKPD (RKA-SKPD) • MenyusunRancanganPerda APBD • Penetapan APBD

  5. AcuanpenyusunanRencanaKerjaPemerintah Daerah (RKPD) Level Pusat Level Propinsi RPJPD PenyusunanRPJMD memperhatikan 2 hal: • RPJM • StandarPelayanan Minimal (SPM) RPJMD Mendagri PedomanPenyusunan APBD Kepala Daerah Sbgpedoman SbgPedoman Renstra SKPD RKPD Renja SKPD RKU-APBD DibahasKepala Daerah & DPRD Level Pemda & SKPD Prioritas & PlafonAnggaranSementara (PPAS) RKA-SKPD KUA-APBD RancanganPerda APBD Dituangkandalam Nota Kesepakatan

  6. Penyusunanperencanaan (1) • Visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program & kegiatanpembangunansesuaidengantupoksimasing-masing • Memuat: arahkebijakankeuangandaerah, strategipembangunandaerah, kebijakanumum& program SKPD, program lintas SKPD, & program kewilayahan Level SKPD Renstra SKPD • Disusunberdasarkanevaluasipencapaianpelaksanaan program dankegiatan tahun2 sebelumnya • Bertujuan: menjaminketerkaitan & konsistensiantaraperencanaan, penganggaran, pelaksanaan, & pengawasan • Memuat: • Rancangankerangkaekonomidaerah • Prioritaspembangunan & kewajibandaerah • Rencanakerjaygterukur &pendanaannya RenjaSKPD RKPD

  7. Penyusunanperencanaan (2) RKPD • Dokumenygmemuatkebijakanpendapatan, belanja, & pembiayaan, sertaasumsiygmendasarinya. • Periode 1 tahun • Kepala Daerah menyampaikan RKUA thanggaranberikutnya, sebagailandasanpenyusunan RAPBD, kepada DPRD RancanganKebijakanUmum APBD (RKU-APBD) Kepala Daerah • Adalah RKU-APBD ygtelahdibahasdandisepakatioleh DPRD danKepala Daerah KebijakanUmum APBD (KUA) • Adalah program prioritas & patokanbatasmaksimalanggaran yang diberikankepada SKPD untuksetiap program • Sebagaiacuandalampenyusunan RKA-SKPD • Jikasudahdisepakatioleh DPRD danKepala Daerah, dituangkandalam Nota Kesepakatan Prioritas & PlafonAnggaranSementara (PPAS) Kepala Daerah & DPRD

  8. Penyusunanperencanaan (3) • Pendekatankerangkapengeluaranjangkamenengahdaerah, penganggaranterpadu, penganggaranberdasarkanprestasikerja. • Memuat: Rencana Program & Kegiatan, Anggaranpendapatan, belanja & pembiayaan SKPD, Informasitentangurusanpemerintahandaerah, organisasi, standarbiaya, prestasikerja yang akandicapaidari program dankegiatan • Kepala SKPD mengevaluasihasilpelaksanaan program & kegiatan 2 tahunanggaransebelumnya s/d semester pertamatahunanggaranberjalan Kepala Daerah & DPRD Nota Kesepakatan PedomanPenyusunan RKA-SKPD RKA-SKPD • Diajukanolehkepaladaerahkepada DPRD utkdibahas & disetujui • Jika DPRD tidakmenyetujuiRaperda APBD, anggaranPemdasementaradibiayaisebesarpengeluarandalam APBD tahunsebelumnya RancanganPerda APBD

  9. Langkahpembahasan PPAS Menentukanskalaprioritasdalamurusanwajibdanurusanpilihan Menentukanurutan program dalammasing-masingurusan Menyusunplafonanggaransementarauntukmasing-masing program Penyusunan RKA-SKPD Dalampendekatanpengeluaranjangkamenengah, RKA-SKPD disusun: Menggunakanprakiraanmaju berisiperkiraankebutuhananggaranuntuk program & kegiatan yang direncanakandalamtahunanggaranberikutnya ~ Merupakanimplikasikebutuhandanauntukpelaksanaan program dankegiatantersebutpadatahunberikutnya. Menggunakanpendekatanpenganggaranterpadu mengintegrasikanseluruh proses perencanaandanpenganggaran di lingkungan SKPD untukmenghasilkandokumenrencanakerjadananggaran Pendekatanprestasikerja memperhatikanketerkaitanantarapendanaandengankeluarandanhasil yang diharapkandarikegiatan& program, pencapaianefisiensi berdasarkancapaiankinerja, indikatorkinerja, analisisstandarbelanja, standarsatuanharga, & standarpelayanan minimal

  10. Kerangkawaktupenyusunan APBD PersetujuanRaperda APBD: makshingga 1 blnsblmthnanggaranybsdilaksanakan Raperda APBD Penyusunan RKPD 2013 Penyampaian RKU-APBD 2014 Oktober minggu-1 15 Juni Mei            1 Juli 1 Juli 1 Juli Juliminggu ke-2 Pembahasan PPAS 1-1-2012 1-1-2013 1-1-2014 TahunAnggaranberjalan

  11. Proses Penetapan APBD • DiajukanolehKepala Daerah dandibahasbersama DPRD • Menitikberatkanpadakesesuaianantara KU-APBD & PPAS dengan program & kegiatan yang diusulkandalamRaperda APBD RancanganPerda APBD • Raperda APBD provinsi (disetujuibersama DPRD) & rancanganperaturangubernurttgpenjabaran APBD disampaikanpadaMendagriuntukdievaluasi (sebelumditetapkanolehgubernur) Evaluasi • PengesahanolehMenteriDalamNegeri (Provinsi) danGubernur (Kabupaten/Kota) • Selambat2 nya 15 harisejakditerimanyarancangan yang dimaksud Pengesahan

More Related