Download
1 / 28
310 likes | 847 Views
Mediasi. Oleh YAS. Latar Belakang-1. Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah , serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan ;
E N D
Mediasi Oleh YAS
Latar Belakang-1 • Mediasimerupakansalahsatuprosespenyelesaiansengketa yang lebihcepatdanmurah, sertadapatmemberikanakses yang lebihbesarkepadaparapihakmenemukanpenyelesaian yang memuaskandanmemenuhi rasa keadilan; • Pengintegrasianmediasikedalamprosesberacaradipengadilandapatmenjadisalahsatuinstrumenefektifmengatasimasalahpenumpukanperkaradipengadilansertamemperkuatdanmemaksimalkanfungsilembagapengadilandalampenyelesaiansengketadisampingprosespengadilan yang bersifatmemutus (ajudikatif). • Hukumacara yang berlaku, baikPasal 130 HIR maupunPasal 154 RBg, mendorongparapihakuntukmenempuhprosesperdamaian yang dapatdiintensifkandengancaramengintegrasikanprosesmediasikedalamprosedurberperkaradiPengadilanNegeri.
Latar belakang-2 • Bahwasambilmenungguperaturanperundang-undangandanmemperhatikanwewenangMahkamahAgungdalammengaturacaraperadilan yang belumcukupdiaturolehperaturanperundang-undangan, makademikepastian, ketertiban, dankelancarandalamprosesmendamaikanparapihakuntukmenyelesaikansuatusengketaperdata, dipandangperlumenetapkansuatuPeraturanMahkamahAgung. • BahwasetelahdilakukanevaluasiterhadappelaksanaanProsedurMediasidiPengadilanberdasarkanPeraturanMahkamahAgungRepublik Indonesia No. 2 Tahun 2003 ternyataditemukanbeberapapermasalahan yang bersumberdariPeraturanMahkamahAgungtersebut, sehinggaPeraturanMahkamahAgung No. 2 Tahun 2003 perludirevisidenganmaksuduntuklebihmendayagunakanmediasi yang terkaitdenganprosesberperkaradiPengadilan.
Pengertian: • mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator (pasal 1 butir ke-7 ). • Mediasi merupakan proses lanjutan dari negosiasi. Dalam mediasi, pihak ketiga tidak berwenang mengambil keputusan, hanya dapat mendorong para pihak untuk mencari titik temu di antara pihak yang bersengketa dan memberikan solusi-solusi alternatif yang mungkin dapat membantu para pihak tersebut menyelesaikan masalahnya. Mediator dimungkinkan memberikan penyelesaian yang inovatif melalui suatu bentuk penyelesaian yang tidak dapat dilakukan oleh pengadilan., akan tetapi para pihak yang bersengketa memperoleh manfaat yang saling menguntungkan. • Priyatna Abdurarasyid, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar. (Jakarta: PT Fikahati Aneska bekerjasama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, 2002), hal. 35.
Pengertian-2 • Dalam mediasi, proses negosiasi tidak berhenti. Mediator mengarahkan agar kesepakatan yang mungkin dicapai oleh para pihak dapat memenuhi kebutuhan dan melindungi kepentingan hukum dan psikologis mereka. Dalam proses mediasi, semua pihak bertemu langsung dengan mediator bersama-sama dan/atau dalam pertemuan yang berbeda. Dalam pertemuan ini, masing-masing pihak memberikan informasi mengenai permasalahan yang dihadapi. Dalam hal ini, mediator tidak memaksakan penyelesaian atau mengambil kesimpulan yang mengikat tetapi lebih memberdayakan para pihak untuk menentukan solusi apa yang mereka inginkan. Mediator mendorong dan memfasilitasi dialog, membantu para pihak mengklarifikasi kebutuhan dan keinginan mereka, menyiapkan panduan, serta meluruskan perbedaan-perbedaan pandangan. Arixs, “Mediasi: Solusi Alternatif Sengketa di Luar Peradilan”, <http://www.cybertokoh.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=1037> Senin, 22 Mei 2006, 11:45:51.
Lanjutan • Mediator::pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. • Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya. • Sertifikat Mediator: dokumen yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang telah diakreditasi oleh Mahkamah Agung. • AktaPerdamaian (acte van dading): akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa.
RuangLingkup • PeraturanMahkamahAgunginihanyaberlakuuntukmediasi yang terkaitdenganprosesberperkaradiPengadilan. • Setiap hakim, mediator danparapihakwajibmengikutiprosedurpenyelesaiansengketamelaluimediasi yang diaturdalamPeraturanini. • TidakmenempuhprosedurmediasiberdasarkanPeraturaninimerupakanpelanggaranterhadapketentuanPasal 130 HIR danatauPasal 154 Rbg yang mengakibatkanputusanbataldemihukum. • Hakim dalampertimbanganputusanperkarawajibmenyebutkanbahwaperkara yang bersangkutantelahdiupayakanperdamaianmelaluimediasidenganmenyebutkannama mediator untukperkara yang bersangkutan.
JenisPerkaradanPengecualian • Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator. • Kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. • Pasal 2 Perma 2 Tahun 2003 disebutkan bahwa, “semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator.
Perbandingan-1 • Di Indonesia penyelesaian sengketa dengan cara damai dengan melibatkan pihak ketiga telah dilakukan jauh sebelum Indonesia merdeka,misalnya: • Forum Runggun Adat dalam Masyarakat Batak. • Minangkabau, penyelesian sengketa juga sudah dilakukan melalui lembaga hakim perdamaian yang mana hakim tersebut berperan sebagai fasilitator. • Jawa, penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah yang difasilitasi oleh tokoh masyarakat atau tokoh agama.
Perbandingan-2 • Mediasi sendiri telah dilaksanakan di berbagai negara, misalnya di Amerika dan Eropa, karena proses pengadilan dan biaya proses pengadilan sulit diprediksi. Suatu hal yang menarik bahwa mediasi didukung oleh para ahli hukum internasional, karena mereka menyadari bahwa proses penyelesaian sengketa yang cepat tentunya menghasilkan imbalan yang cepat pula. Oleh karena itu, mediasi kini sangat diminati oleh mereka yang berprofesi di bidang hukum, karena selain para pihak yang bersengketa, mereka juga mendapatkan manfaat. • Alternative Dispute Resolution (ADR) atau alternatif penyelesaian sengketa merupakan istilah yang pertama kali dimunculkan di Amerika Serikat. Konsep ini merupakan jawaban atas beberapa permasalahan yang muncul di masyarakat Amerika terhadap sistem pengadilan yang mereka miliki. Ketidakpuasan tersebut bersumber dari masalah penyelesaian perkara yang lama, biaya yang mahal, serta keraguan terhadap kemampuan pengadilan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang bersifat rumit. • Pada alternative to litigation, seluruh mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan bagian dari Alternative Dispute Resolution (ADR), namun dalam alternative to ajudication, maka Alternative Dispute Resolution (ADR) dapat meliputi mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat konsensual seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan sebagainya.
Pelaksana Mediator: Akreditasi MA • Hakim bukan yg memeriksa perkara (tidak ada biaya). • Advokat, • Akademisi hukum , • Profesi bukan hukum yang bersertifikat mediator (bila Advokat, Akademisi dan Profesi lain maka biaya ditanggung ke-2 pihak); • Daftar Mediator disediakan KPN dgn latar belakang keahlian masing2; Cat: - Para Pihak berhak menentukan Mediator sendiri. - Waktu 2 hari untuk memilih yg bukan Hakim.
“Good faith” parapihak • Para pihak wajib menempuh proses mediasi dengan iktikad baik. • Salah satu pihak dapat menyatakan mundur dari proses mediasi jika pihak lawan menempuh mediasi dengan iktikad tidak baik.
TahapPraMediasi • Padaharisidang yang telahditentukan yang dihadirikeduabelahpihak, hakim mewajibkanparapihakuntukmenempuhmediasi. • Ketidakhadiranpihakturuttergugattidakmenghalangipelaksanaanmediasi. • Hakim, melaluikuasahukumataulangsungkepadaparapihak, mendorongparapihakuntukberperanlangsungatauaktifdalamprosesmediasi. • Kuasahukumparapihakberkewajibanmendorongparapihaksendiriberperanlangsungatauaktifdalamprosesmediasi. • Hakim wajibmenundaprosespersidanganperkarauntukmemberikankesempatankepadaparapihakmenempuhprosesmediasi. • Hakim wajibmenjelaskanprosedurmediasidalamPermainikepadaparapihak yang bersengketa.
JangkaWaktu • Dalamwaktu paling lama 5 (lima) harikerjasetelahparapihakmenunjuk mediator yang disepakati, masing-masingpihakdapatmenyerahkan resume perkarakepadasatusama lain dankepada mediator. • Dalamwaktu paling lama 5 (lima) harikerjasetelahparapihakgagalmemilih mediator, masing-masingpihakdapatmenyerahkan resume perkarakepada hakim mediator yang ditunjuk. • Prosesmediasiberlangsungpaling lama 40 (empatpuluh) harikerjasejak mediator dipiliholehparapihakatauditunjukolehketuamajelis hakim sebagaimanadimaksuddalamPasal 11 ayat (5) dan (6). • Atasdasarkesepakatanparapihak, jangkawaktumediasidapatdiperpanjang paling lama 14 (empatbelas) harikerjasejakberakhirmasa 40 (empatpuluh) harisebagaimanadimaksuddalamayat 3. • Jangkawaktuprosesmediasitidaktermasukjangkawaktupemeriksaanperkara. • Jikadiperlukandanatasdasarkesepakatanparapihak, mediasidapatdilakukansecarajarakjauhdenganmenggunakanalatkomunikasi.
Tugas Mediator • Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati. • Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi. • Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus. • Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.
Mediasigagal: (1)Mediator berkewajibanmenyatakanmediasitelahgagaljikasalahsatupihakatauparapihakataukuasahukumnyatelahdua kali berturut-turuttidakmenghadiripertemuanmediasisesuaijadwalpertemuanmediasi yang telahdisepakatiatautelahdua kali berturut-turuttidakmenghadiripertemuanmediasitanpaalasansetelahdipanggilsecarapatut. (2) Jikasetelahprosesmediasiberjalan, mediator memahamibahwadalamsengketa yang sedangdimediasimelibatkanasetatauhartakekayaanataukepentingan yang nyata-nyataberkaitandenganpihak lain yang tidakdisebutkandalamsuratgugatansehinggapihak lain yang berkepentingantidakdapatmenjadisalahsatupihakdalamprosesmediasi, mediator dapatmenyampaikankepadaparapihakdan hakim pemeriksabahwaperkara yang bersangkutantidaklayakuntukdimediasidenganalasanparapihaktidaklengkap.
TempatMediasi • Mediasi dapat diselenggarakan di salah satu ruang Pengadilan Tingkat Pertama atau di tempat lain yang disepakati oleh para pihak. • Mediator hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan. • Penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang Pengadilan Tingkat Pertama tidak dikenakan biaya. • Jika para pihak memilih penyelenggaraan mediasi di tempat lain, pembiayaan dibebankan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan.
SaksiAhli: • Atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat di antara para pihak. • Para pihak harus lebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan atau penilaian seorang ahli. • Semua biaya untuk kepentingan seorang ahli atau lebih dalam proses mediasi ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan.
TercapainyaKesepakatan: • Jikamediasimenghasilkankesepakatanperdamaian, parapihakdenganbantuan mediator wajibmerumuskansecaratertuliskesepakatan yang dicapaidanditandatanganiolehparapihakdan mediator. • Jikadalamprosesmediasiparapihakdiwakiliolehkuasahukum, parapihakwajibmenyatakansecaratertulispersetujuanataskesepakatan yang dicapai. • Sebelumparapihakmenandatanganikesepakatan, mediator memeriksamaterikesepakatanperdamaianuntukmenghindariadakesepakatan yang bertentangandenganhukumatau yang tidakdapatdilaksanakanatau yang memuatiktikadtidakbaik. • Para pihakwajibmenghadapkembalikepada hakim padaharisidang yang telahditentukanuntukmemberitahukankesepakatanperdamaian. • Para pihakdapatmengajukankesepakatanperdamaiankepada hakim untukdikuatkandalambentukaktaperdamaian. • Jikaparapihaktidakmenghendakikesepakatanperdamaiandikuatkandalambentukaktaperdamaian, kesepakatanperdamaianharusmemuatklausulapencabutangugatandanatauklausula yang menyatakanperkaratelahselesai.
TidakTercapaiKesepakatan (1). Jikasetelahbataswaktumaksimal 40 (empatpuluh) harikerjasebagaimanadimaksuddalampasal 13 ayat (3), parapihaktidakmampumenghasilkankesepakatanataukarenasebab-sebab yang terkandungdalamPasal 15, mediator wajibmenyatakansecaratertulisbahwaprosesmediasitelahgagaldanmemberitahukankegagalankepada hakim. (2). Segerasetelahmenerimapemberitahuantersebut, hakim melanjutkanpemeriksaanperkarasesuaiketentuanhukumacara yang berlaku. (3) Padatiaptahapanpemeriksaanperkara, hakim pemeriksaperkaratetapberwenanguntukmendorongataumengusahakanperdamaianhinggasebelumpengucapanputusan. (4) Upayaperdamaiansebagaimanadimaksuddalamayat (3) berlangsung paling lama 14 (empatbelas) harikerjasejakhariparapihakmenyampaikankeinginanberdamaikepada hakim pemeriksaperkara yang bersangkutan.
Mediasisetelahtingkat PN: • Para pihak, atasdasarkesepakatanmereka, dapatmenempuhupayaperdamaianterhadapperkara yang sedangdalamproses banding, kasasi, ataupeninjauankembaliatauterhadapperkara yang sedangdiperiksapadatingkat banding, kasasi, danpeninjauankembalisepanjangperkaraitubelumdiputus. • KesepakatanparapihakuntukmenempuhperdamaianwajibdisampaikansecaratertuliskepadaKetuaPengadilan Tingkat Pertama yang mengadili. • KetuaPengadilan Tingkat Pertama yang mengadilisegeramemberitahukankepadaKetuaPengadilan Tingkat Banding yang berwenangatauKetuaMahkamahAgungtentangkehendakparapihakuntukmenempuhperdamaian. • Jikaperkara yang bersangkutansedangdiperiksaditingkat banding, kasasi, danpeninjauankembalimajelis hakim pemeriksaditingkat banding, kasasi, danpeninjauankembaliwajibmenundapemeriksaanperkara yang bersangkutanselama 14 (empatbelas) harikerjasejakmenerimapemberitahuantentangkehendakparapihakmenempuhperdamaian. • Jikaberkasataumemori banding, kasasi, danpeninjauankembalibelumdikirimkan, KetuaPengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutanwajibmenundapengirimanberkasataumemori banding, kasasi, danpeninjauankembaliuntukmemberikesempatanparapihakmengupayakanperdamaian.
Jangka Waktu-1 • Upayaperdamaianberlangsung paling lama 14 (empatbelas) harikerjasejakpenyampaiankehendaktertulisparapihakditerimaKetuaPengadilan Tingkat Pertama. • UpayaperdamaiansebagaimanadimaksuddalamPasal 21 dilaksanakandipengadilan yang mengadiliperkaratersebutditingkatpertamaatauditempat lain ataspersetujuanparapihak. • Jikaparapihakmenghendaki mediator, KetuaPengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutanmenunjukseorang hakim ataulebihuntukmenjadi mediator. • Mediator sebagaimanadimaksuddalamayat (3), tidakbolehberasaldarimajelis hakim yang memeriksaperkara yang bersangkutanpadaPengadilan Tingkat Pertama, terkecualitidakada hakim lain padaPengadilan Tingkat Pertamatersebut.
Jangka Waktu-2 (5) Para pihakmelaluiKetuaPengadilan Tingkat Pertamadapatmengajukankesepakatanperdamaiansecaratertuliskepadamajelis hakim tingkat banding, kasasi, ataupeninjauankembaliuntukdikuatkandalambentukaktaperdamaian. (6) Aktaperdamaianditandatanganiolehmajelis hakim banding, kasasi, ataupeninjauankembalidalamwaktuselambat-lambatnya 30 (tigapuluh) harikerjasejakdicatatdalam register indukperkara. (7) DalamhalterjadisebagaimanadimaksuddalamPasal 21 ayat (5) peraturanini, jikaparapihakmencapaikesepakatanperdamaian yang telahditelitiolehKetuaPengadilan Tingkat Pertamaatau hakim yang ditunjukolehKetuaPengadilan Tingkat Pertamadanparapihakmenginginkanperdamaiantersebutdikuatkandalambentukaktaperdamaian, berkasdankesepakatanperdamaiantersebutdikirimkankepengadilantingkat banding atauMahkamahAgung.
KesepakatandiLuarPengadilan • Para pihakdenganbantuan mediator besertifikat yang berhasilmenyelesaikansengketadiluarpengadilandengankesepakatanperdamaiandapatmengajukankesepakatanperdamaiantersebutkepengadilan yang berwenanguntukmemperolehaktaperdamaiandengancaramengajukangugatan. • Pengajuangugatansebagaimanadimaksuddalamayat (1) harusdisertaiataudilampiridengankesepakatanperdamaiandandokumen-dokumen yang membuktikanadahubunganhukumparapihakdenganobjeksengketa. • Hakim dihadapanparapihakhanyaakanmenguatkankesepakatanperdamaiandalambentukaktaperdamaianapabilakesepakatanperdamaiantersebutmemenuhisyarat-syaratsebagaiberikut a. sesuaikehendakparapihak; b. tidakbertentangandenganhukum; c. tidakmerugikanpihakketiga; d. dapatdieksekusi. e. denganiktikadbaik.
AkibatMediasigagal • Jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lain. • Catatan mediator wajib dimusnahkan. • Mediator tidak boleh diminta menjadi saksi dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan. • Mediator tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas isi kesepakatan perdamaian hasil proses mediasi.
PerbedaanPerma: 2/2003 dan 1/2008…………a • Perma 2 Tahun 2003 mewajibkan mediator baik dari kalangan hakim dan bukan hakim memiliki sertifikat mediator, dan tidak mengatur kemungkinan menggunakan mediator yang tidak bersertifikat apabila di dalam pengadilan yang bersangkutan belum ada mediator yang bersertifikat. • Perma 1 Tahun 2008 sudah memberikan kemungkinan penggunaan hakim yang tidak memiliki sertifikat mediator, apabila di dalam pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator baik hakim maupun bukan hakim yang memiliki sertifikat mediato r.
Perbedaan -2 • Perma 2 Tahun 2003 melarang hakim yang memeriksa suatu perkara, baik sebagai ketua majelis atau anggota majelis bertindak sebagai mediator bagi perkara yang bersangkutan. • Perma 1 tahun 2008 masih memberikan kemungkinan kepada hakim pemeriksa perkara bertindak sebagai mediator yi :”Jika pada pengadilan yang sama tidak terdapat hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat, maka hakim pemeriksa pokok perkara dengan atau tanpa sertifikat yang ditunjuk oleh ketua majelis hakim wajib menjalankan fungsi mediator”.(ps.11 ayat6)
Perbedaan-3 • Perma 2 Tahun 2003 membatasi proses mediasi paling lama 22 (dua puluh dua) hari kerja sejak pemilihan atau penetapan penunjukan mediator. • Perma 1 Tahun 2008 ditetapkan bahwa mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim dan atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa kerja 40 (empat puluh) hari(ps.9 ayat (5).
