MEDIASI DALAM LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA

1. MEDIASI DALAM LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA YENI SALMA BARLINTI

2. MEDIASI DALAM PENGADILAN • Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah serta dapat memberi akses yang lebih besar kepada para pihak untuk menemukan penyelesaian sengketanya yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan • Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator

3. Cont’d • Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif) • Perma No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan • Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg

4. JENIS PERKARA YANG DI-MEDIASI Pasal 4 • Kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator

5. TAHAP-TAHAP PROSES MEDIASI

6. Cont’d 1. Penyerahan Resume Perkara Resume perkara dibuat oleh tiap pihak yang berperkara yang berisi duduk perkara dan atau usulan penyelesaian sengketa Penyerahan dilakukan dalam waktu 5 hari kerja setelah pemilihan (oleh para pihak) atau penunjukan (oleh Ketua Majelis Hakim)

7. Cont’d 2. Mediasi 2.1 Mediasi Gagal Apabila salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati atau tanpa alasan setelah dipanggil secara patut, mediator wajib menyatakan Mediasi telah Gagal Apabila sengketa yang dimediasikan melibatkan aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebut dalam surat gugatan sehingga pihak lain tersebut tidak dapat menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi, mediator dapat menyampaikan kepada hakim bahwa perkara Tidak Layak untuk dimediasi dengan alasan para pihak tidak lengkap 2.2 Mediasi Berlangsung Proses mediasi dilaksanakan paling lama 40 hari kerja sejak mediator dipilih atau ditunjuk. Mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 hari kerja sejak berakhir masa 40 hari kerja, atas dasar kesepakatan para pihak

8. Cont’d • Dalam proses mediasi, Mediator dapat: • Melakukan kaukus jika dianggap perlu • Mengundang keterlibatan ahli berdasarkan kesepakatan para pihak  biaya ditanggung (salah satu atau) para pihak berdasar kesepakatan

9. Cont’d 2.2.1 Mencapai Kesepakatan Perdamaian Kesepakatan dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator setelah mediator memeriksa kesepakatan tersebut untuk menghindari adanya kesepakatan yang bertentangan dengan hukum, tidak dapat dilaksanakan, atau itikad tidak baik • Kesepakatan Dikuatkan dalam Akta Perdamaian oleh hakim • Jika para pihak tidak menghendaki untuk dikuatkan dalam Akta Perdamaian, maka dalam kesepakatan perdamaian tersebut harus memuat klausula pencabutan gugatan atau perkara telah selesai

10. Cont’d 2.2.2 Tidak Mencapai Kesepakatan Perdamaian / Mediasi Gagal Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku Pada setiap tahap pemeriksaan, hakim berwenang mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan Upaya perdamaian berlangsung selama 14 hari kerja setelah para pihak menyampaikan kepada hakim

11. Keterpisahan Mediasi dan Litigasi • Pernyataan dan pengakuan dalam mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan • Catatan mediator wajib dimusnahkan • Mediator tidak boleh menjadi saksi • Mediator tidak dapat dikenai pertanggungjawaban perdata ataupun pidana

12. Cont’d • Pasal 83 • Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh penggugat sebelum perdamaian tercapai.

13. PENGECUALIAN PERKARA PERKAWINAN DALAM MEDIASI • Tidak ada mediasi terhadap pembatalan nikah apabila nikahnya adalah nikah yang fasid • Misalnya seorang isteri menikah lagi sebelum bercerai dengan suami pertama, lalu pernikahan kedua tersebut diajukan pembatalan nikah oleh suami pertama

14. MEDIASI DALAM PERKARA KEWARISAN • Muslim wajib patuh pada ketentuan Allah swt dalam al Qur’an, termasuk Hukum Kewarisan Islam • Al Takharuj  pengunduran diri seorang ahli waris dari hak warisnya secara ikhlas, sukarela dan tanpa paksaan, dan hanya meminta imbalan sejumlah uang atau barang tertentu. • Pembagian harta warisan secara damai berdasarkan musyawarah di antara para ahli waris • Dasar hukum: Atsar Sahabat, Usman bin Affan • Dari Abi Yusuf dari seseorang yang menceritakan kepadanya, dari Amru bin Dinar dari ibnu Abbas: Salah seorang istri Abdurrahman bin ‘Auf, yaitu Thumadhir binti al-Ashbag, menyatakan mengundurkan diri dari bagian hak warisnya. Terhadapnya diberikan oleh para ahli waris sejumlah 83 ribu (dinar atau dirham) dengan mengeluarkannya dari pembagian harta warisan

15. Cont’d • KHI Pasal 184 (?) memungkinkan dilakukan musyawarah tentang bagian harta warisan, setelah para pihak mengetahui haknya • Hal yang perlu disebutkan pada pasal-pasal perdamaian pembagian harta warisan: • Terlebih dahulu terdapat pasal yang menyebut kedudukan dan besar bagian masing-masing ahli waris berdasarkan hukum kewarisan Islam. • Apabila dalam pembagian yang disepakati terdapat ahli waris yang menerima kurang dari porsi bagiannya, misalnya untuk anak laki-laki dan perempuan disepakati menerima bagian yang sama besar, harus ada pernyataan rela menyerahkan bagiannya kepada ahli waris lain.

16. WASSALAM TERIMA KASIH