MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT

1. MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT STAF AHLI MENTERI SOSIAL RI

2. HakekatTujuanPelayananSosial • Tujuan-tujuanKeadilanSosialdanKemanusiaan Tujuan-tujuaniniberakardarigagasan ideal tentangkeadilansosialdalammasyarakatdemokratisdankeyakinanakannilai-nilaikemanusianbahwamanusiamemilikipotensiuntukmewujudkanjatidirikecualimanusia yang mengalamihambatanfisik, sosial, ekonomiatau factor-faktor lain yang mencegahmanusiauntukmewujudkanpotensi-potensidirinya.

3. Konsepinimenyatakanbahwaadalahbenardanadilbagimanusiauntukmenolongsesamamanusiamelaluipelayanansosial. Tujuannyaadalahmelakukanidentifikasiterhadaporang-orang yang mengalamipenderitaan/kemalangan, sangattergantung, sangatterlantardandiharapkanpadaakhirnyadapatmenolongdirinyasendiridanmenjadikanorang-orangtersebutsebagaisasaranprioritasbagiinvestasisumberdaya yang terbatas.

4. 2. TujuanPengendalianSosial Tujuaniniberdasarkanpadapengakuanbahwa fakir miskin, kaumtakpunyaataukelompokorang yang tidakberuntung, secarapeoranganataukelompokakanmengganggumasyarakat yang dianggapnyatelahmengasingkanataumerugikanmereka. Olehkarenanyamasyarakatharusmelindungidirinyadariancamanterhadapkehidupannya, hartanyadanstabilitaspolitikdidalammasyarakat yang biasanyadilakukanolehorang-orang yang kekurangansumber-sumberataukesempatanuntukmemperolehkehidupan yang memuaskan. Pelayanansosialterhadaporang-orang yang bermasalah, pelanggarhukumdewasaatauanak-anak/remajamenunjukantujuanpengendaliansosialdarikesejahteraansosial.

5. 3. Tujuan Pembangunan Ekonomi Tujuanpembangunanekonomimemberikanprioritaspada program-program yang dirancanguntukmeningkatkanproduksibarangdanjasasertasumber-sumber lain yang akanberkontribusipadapembangunanekonomi. Sekelompokmasyarakat yang secaralangsungmenerimamanfaatdari program-program tersebutbiasanyaorang-orang yang mampudansehat yang relatifmerupakanwargamasyarakat yang lebihbaik

6. PelayananSosial yang dapatmendukungpencapaiantujuanpembangunanekonomi, terutamaadalah : a. Tipe-tipepelayanansosialtertentu yang secaralangsungberkontribusipadapeningkatanproduktivitasperorangan, kelompokdanmasyarakatseperti : Pelayanankonselingbagiremajadanbagipenyesuaianpekerjadilingkuknganindustri; pelayanandanfasilitaskesejahteraanbagitenagakerja; rehabilitasipekerjapenyandangcacat; pelatihanketerampilanbagipenganggurandanpekerja yang berkualitasrendah, pelayanansosialterpadubagipetanidanlainnya.

7. b. Tipepelayanansosialtertentu yang bersifatmencegahataumengurangibebanketergantungandaritenagakerjadewasa yang disebabkanolehketergantungandariorang-orang yang sangatmudaatausangattua, oran-orangsakit, orangcacatdansebagainya yang dapatmenghambatproduktivitastenagakerjadewasa. Contohdaripelayanansosialiniadalahtempatpenitipananak, pantisosiallanjutusia, pusatrehabilitasidansebagainya.

8. c. Tipepelayanansosialtertentu yang bersifatmencegahataumengurangiakibat-akibatnegatifdariurbanisasidanindustrialisasiterhadapkehidupankeluargadanmasyarakatdengancaramengembangkankepemimpinanlokaldanpemberdayaanmasyarakat. Contohdaripelayanansosialiniadalahpelayananpendidikankesejahteraankeluarga, program pelatihankepemimpinanmasyarakatdanberbagaijenispelayanankemasyarakatan yang dapatmeningkatkankepercayaandirimasyarakatdanolehkarenanyadapatmeningkatkankemampuanmasyarakatuntuksecaramandirimemecahkanmasalah-masalahnya.

9. VISI KEMENTERIAN SOSIAL RI TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT Visiinimengandungarti, bahwapembangunankesejahteraansosial yang telah, sedangdanakandilakukanolehpemerintahdanmasyarakat, ditujukanuntukmewujudkansuatukondisimasyarakat yang masukkedalamkategori PMKS menjadiberkesejahteraansosialpadatahun 2014

10. MISI KEMENTERIAN SOSIAL RI • Meningkatkanaksesibilitasperlindungansosialuntukmenjaminpemenuhankebutuhandasar, pelayanansosial, pemberdayaansosial, danjaminansosialbagi PMKS. • Mengembangkanperlindungandanjaminansosialbagipmks • Meningkatkanprofesionalismepenyelenggaraanperlindungansosialdalambentukbantuansosial, rehabilitasi, pemberdayaandanjaminansebagaimetodepenanggulangankemiskinan.

11. Meningkatkan profesionalisme pelayanan sosial dalam perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial dan penanggulangan kemiskinan. • Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial untuk menjamin keberlanjutan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. • Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

12. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNANKESEJAHTERAAN SOSIAL • Peningkatan kualitas hidup dan akses seluas-luasnya bagi PMKS terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik, dan jaminan kesejahteraan sosial. • Peningkatan prakarsa dan peran aktif masyarakat termasuk masyarakat mampu, dunia usaha, perguruan tinggi, dan Orsos/LSM dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan.

13. Penguatan ketahanan sosial masyarakat berlandaskan prinsip kemitraan dan nilai-nilai sosial budaya bangsa. • Pengembangan sistem perlindungan sosial nasional. • Peningkatan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial dalam mendayagunakan sumber kesejahteraan sosial.

14. LANDASAN KONSTITUSIONALUndang-Undang No 11 Tahun 2009Tentang Kesejahteraan Sosial • SASARAN : Perorangan, Keluarga, KelompokdanMasyarakat. • KELOMPOK MASALAH : Kemiskinan, Keterlantaran, Kecacatan, KetunaanSosialdanPenyimpanganPerilaku, Keterasingan/Keterpencilan, KorbanBencana, KorbanKekerasandanMasalahSosiallainnya. • FUNGSI : 1.Pemulihan/rehabilitasi 2. Pemberdayaan 3. PerlindunganSosial 4. JaminanSosial

15. TUJUAN • Meningkatkan aksesibilitas penyandang masalah kesejahteraan sosial thp pelayanan sosial dasar. • Meningkatkan kualitas hidup PMKS dan kelompok rentan lainnya. • Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan. • Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial. • Meningkatkan kesadaran dan wawasan kesejahteraan sosial dalam perumusan kebijakan publik. • Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial.

16. PROGRAM PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL • Program Rehabilitasi Sosial • Program Perlindungan dan Jaminan Sosial • Program Pemberdayaan Sosial • Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial • Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lain • Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara.

17. Pelayanan Sosial Anak Pelayanan Sosial Lanjut Usia Program Rehabilitasi Sosial Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial

18. Bantuan Sosial Korban Bencana Alam Bantuan Sosail Korban Bencana Sosial Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial Jaminan Sosial Bantuan Tunai Bersyarat/PKH

19. Penanggulangan Kemiskinan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Program Pemberdayaan Sosial Pemberdayaan Keluarga Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial

20. Pendidikan Tinggi Kesejahteraan Sosial Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Kesos Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Regional (I-IV) Penelitian Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Penelitian Terapan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lain Badan Pendidikan dan Penelitian Kesos

21. Perencanaan dan Penyelenggaraan Tata Kelola Keuangan Tata Kelola Organisasi dan Sumber Daya Manusia Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Lain Kemensos Hubungan Masyarakat Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyusunan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum Penyuluhan Sosial

22. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aratur Negara Inspektorat Jenderal sbg salah satu unit pengawasan internal pemerintah, tidak hanya berperanan sbg “watch dog” semata, tetapi juga menjadi mitra sbg “erly warning signs (pemberi peringatan dini), konsultan dan katalisator bagi pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial di kementerian sosial. Inspektorat Jenderal juga diharapkan mampu “mengawal” arah pembangunan nasional bidang kesejahteraan sosial dalam mencapai tujuan sesuai visi dan misi yang diemban. Inspektorat Jenderal juga sekaligus mampu berperanan dalam memperbaiki/mengoreksi kesalahan dalam upaya memperkecil peluang penyelewengan terhap pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial.

23. REORIENTASI PARADIGMA • Pendekatan Kebutuhan Pendekatan HAM • Selektivitas Universalisme • Model Residual/Kuratif/ Institusional, Preventif, Rehabilitatif Developmental, Empowering. • Voluntarism Profesionalism • Sektoral/Parsial Terpadu/Integreted

24. STRATEGI PROGRAM • PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL • Standarisasi pelayanan minimal, akreditasi, sertifikasi/lisensi • Pengembangan fungsi panti sosial sebagai care management centre – core bisnis Kemensos • Model konsentrasi penanggulangan masalah sosial • Integrasi program strategis “jaminan sosial “ lingkup pelayanan dan rehabilitasi (paca berat dan LU terlantar) dengan Program Nasional Jaminan Sosial. • Pembentukan Loka Bina Karya (LBK) menjadi Pusat Pelayanan Sosial Berbasis Masyarakat. • Bantuan Sosial kepada Panti Sosial Masyarakat.

25. PEMBERDAYAAN KAT, FM DAN PMKS SERTA KELEMBAGAAN KESOS • Integrasi program strategis “pemberdayaan sosial” dengan Program nasional Pemberdayaan Sosial (PNPM) dengan tetap mempertahankan kekhasan Kemensos. • Optimalisasi Corporate Social Responsibility (CSR) dalam penanggulangan kemiskinan. • Pendayagunaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) sebagai tenaga penyuluh dan pendamping sosial. • Penyediaan tenaga profesional pekerja sosial di lembaga kesejahteraan sosial. • Model konsentrasi penanggulangan masalah sosial (kemiskinan).

26. PROGRAM BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL • Integrasi program strategis “jaminan sosial” dengan Program Sosial Nasional dan Program Perlindungan Sosial Nasional. • Penyusunan integrated conseptual framework penanggulangan bencana, termasuk program keserasioan sosial. • Model Konsentrasi penanngulangan masalah sosial. • Institusional dan capacity building untuk Program Keluarga Harapan (2007-2015). • Penanganan deportant tenaga kerja.migran bermasalah di beberapa negara. • PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI DAERAH TERTINGGAL Tahun 2010 – 2014 Kementerian Sosial RI telah menetapkan 50 kabupaten tertinggal menjadi prioritas lokasi pembangunan kesejahteraan sosial.

27. INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2010tentang Program Pembangunan YangBerkeadilan PROGRAM PRO RAKYAT : • Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keluarga • Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat • Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil

28. KEADILAN UNTUK SEMUA (JUSTICE FOR ALL) : • Program Keadilan bagi Anak • Program Keadilan bagi Perempuan • Program Keadilan di Bid Ketenagakerjaan • Program Keadilan di Bid Bantuan Hukum • Program Keadilan di Bid Reformasi Hukum dan Peradilan • Program Keadilan bagi Kelompok Miskin dan Terpinggirkan

29. PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILINIUM : • Program Pemberantasan Kemiskinan dan Kelaparan • Program Pencapaian Pendidikan Dasar untuk Semua • Program Pencapaian Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan • Program Penurunan Angka Kematian Anak • Program Kesehatan Ibu • Program Pengendalian HIV/AIDS, Malaria, dan Penyakit Menular lainnya • Program Penjaminan Pelestarian Lingkungan Hidup • Program Pendukung Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milinium

30. PROGRAM PRO RAKYAT DAN KEADILAN UNTUK SEMUAKementerian Sosial RI • PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) • JAMINAN SOSIAL BAGI PENYANDANG CACAT BERAT • PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK • BANTUAN DANA JAMINAN SOSIAL BAGI LANJUT USIA TERLANTAR • PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN • PEMBERDAYAAN KELUARGA • PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL

31. PROGRAM KELUARGA HARAPAN • Di 20 provinsi, 96 Kabupaten/Kota dan 954 Kecamatan. • Sasaran 816 Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) : • Memiliki anak tidak sekolah • Memiliki usia sekolah yg belum menyelesaikan pendidikan dasar • Memiliki ibu hamil atau ibu nifas JAMSOS BAGI PACA BERAT • Di 33 provinsi • Sasaran 163.232 orang • Nilai bantuan Rp. 300.000/orang/bln selama 12 bln

32. PELAYANAN KESEJAHTERAANSOSIAL ANAK (PKSA) • Di 33 provinsi. • Sasaran : • Anak tereksploitasi secara ekonomi (pekerja anak) • Anak terlantar • Anak cacat ringan • Anak yg berhadapan dgn hukum • Anak korban tindak kekerasan • Anak yg diperdagangkan • Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi • Anak korban penyalahgunaan Napza • Anak korban penculikan • Anak dalam situasi darurat (pengungsi, korban kerusuhan, korban bencana alam, dan dalam situasi konflik bersenjata).

33. Pelayanan : • Bimbingan psikosial dan motivasi untuk mengikuti sistem pendidikan • Pemenuhan kebutuhan makanan bergizi/nutrisi dan penyediaan alat sekolah • Bridging course dan remedial • Pelatihan keterampilan kerja • Dukungan keluarga dan penyadaran masyarakat.

34. BANTUAN DANA JAMINAN SOSIAL BAGI LANJUT USIA • Di 33 Provinsi • Sasaran : • LU usia 70 tahun ke atas atau 60 ke atas dlm keadaan sakit menahun. • Sangat miskin dan bergantung orang lain • Tanpa sumber penghasilan • Panca indera tidak berfungsi • Bukan paca berat • Tidak menerima batuan dari pemerintah atau lembaga sosial • Memenuhi persyaratan administrasi.

35. Pelayanan : • Permakanan/peningkatan gizi • Transportasi • Dana kematian • Pemenuhan kebutuhan dasar lainnya

36. PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN • Di 33 provinsi, 99 kab/kota • Sasaran : • Rumah Tangga Miskin (RTM) • Kegiatan : • KUBE-BLPS : 3.900 KUBE (39.000 KK) • LKM : 20 unit (2.000 KK) • RTLH : 6.267 unit (di 13 provinsi) • Pemantapn pendamping : 1.320 orang • Pelatihan calon pengelola LKM : 20 unit (80 orang) • Penumbuhan KUBE : 9.284 KUBE (92.841 KK)

37. PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL • Di 27 provinsi • Sasaran : • Komunitas Adat Terpencil (lokasi dan komunitas) • Kegiatan : • Pemberdayaan : 7.006 KK (baru dan lanjutan) • Studi kelayakan • Pemberdayaan KAT di perbatasan : 7 provinsi (4.800 KK) • Forum pakar KAT • Pengembangan SDM KAT • Pengembangan Kelembagaan dan Lingkungan Sosial • Pembangunan sarana prasarana lingkungan • Bahan Bangunan Rumah (BBR) • Peralatan, bibit tanaman, alat rumah tangga dan jaminan hidup.

38. TERIMA KASIH