1 / 23

KEKUASAAN KEHAKIMAN pada UU NO. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

KEKUASAAN KEHAKIMAN pada UU NO. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Heru Susetyo.

hamilton-case
Download Presentation

KEKUASAAN KEHAKIMAN pada UU NO. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEKUASAAN KEHAKIMANpadaUU NO. 48 tahun 2009 tentangKekuasaanKehakiman HeruSusetyo

  2. KekuasaanKehakimanadalahkekuasaannegara yang merdekauntukmenyelenggarakanperadilangunamenegakkanhukumdankeadilanberdasarkanPancasiladanUndang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demiterselenggaranya Negara HukumRepublik Indonesia.

  3. ASAS PENYELENGGARAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN Pasal 2 (1) Peradilandilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". (2) PeradilannegaramenerapkandanmenegakkanhukumdankeadilanberdasarkanPancasila. (3) SemuaperadilandiseluruhwilayahnegaraRepublik Indonesia adalahperadilannegara yang diaturdengan undang-undang. (4) Peradilandilakukandengansederhana, cepat, danbiayaringan.

  4. LEGALITAS DAN PRADUGA TAK BERSALAH Pasal 7 Tidakseorang pun dapatdikenakanpenangkapan, penahanan, penggeledahan, danpenyitaan, kecualiatasperintahtertulisdarikekuasaan yang sahdalamhaldanmenurutcara yang diaturdalamundang-undang. Pasal 8 (1) Setiaporang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, ataudihadapkandidepanpengadilanwajibdianggaptidakbersalahsebelumadaputusanpengadilan yang menyatakankesalahannyadantelahmemperolehkekuatanhukumtetap.

  5. SISTEM PERADILAN PIDANA

  6. TindakPidanaKoneksitas Tindakpidana yang dilakukanbersama-samaolehmereka yang termasuklingkunganperadilanumumdanlingkunganperadilanmiliter, diperiksadandiadiliolehpengadilandalamlingkunganperadilanumum, kecualidalamkeadaantertentu menurutkeputusanKetuaMahkamahAgungperkaraituharusdiperiksadandiadiliolehpengadilandalamlingkunganperadilanmiliter.

  7. Pasal 18 KekuasaankehakimandilakukanolehsebuahMahkamahAgungdanbadanperadilan yang beradadibawahnyadalamlingkunganperadilanumum, lingkunganperadilan agama, lingkunganperadilanmiliter, lingkunganperadilantatausahanegara, danolehsebuahMahkamahKonstitusi

  8. Kekuasaankehakiman RI

  9. KEDUDUKAN MAHKAMAH AGUNG Pasal 20 (1) MahkamahAgungmerupakanpengadilannegaratertinggi daribadanperadilan yang beradadidalamkeempatlingkunganperadilan

  10. Wewenang MA Pasal18 (2) MahkamahAgungberwenang: a. mengadilipadatingkatkasasiterhadapputusanyang diberikanpadatingkatterakhirolehpengadilandisemualingkunganperadilan yang beradadibawahMahkamahAgung, kecualiundang-undangmenentukan lain; b. mengujiperaturanperundang-undangandibawah undang-undangterhadapundang-undang; dan c. kewenanganlainnya yang diberikanundang-undang

  11. JenisPeradilan Peradilanumumsebagaimanadimaksudpadaayat (1) berwenangmemeriksa, mengadili, danmemutusperkarapidanadanperdatasesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan. (3) Peradilan agama sebagaimanadimaksudpadaayat (1) berwenangmemeriksa, mengadili, memutus, danmenyelesaikanperkaraantaraorang-orang yang beragama Islam sesuaidenganketentuanperaturanerundangundangan.

  12. 4) Peradilanmilitersebagaimanadimaksudpadaayat (1) berwenangmemeriksa, mengadili, danmemutusperkaratindakpidanamilitersesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan. (5) Peradilantatausahanegarasebagaimanadimaksudpadaayat(1) berwenangmemeriksa, mengadili, memutus, danmenyelesaikansengketatatausahanegarasesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.

  13. Putusanpengadilantingkatpertamadapatdimintakan banding kepadapengadilantinggiolehpihak-pihak yang bersangkutan, kecualiundang-undangmenentukan lain. (2) Putusanpengadilantingkatpertama, yang tidakmerupakanpembebasandaridakwaanatauputusanlepasdarisegalatuntutanhukum, dapatdimintakan banding kepadapengadilantinggiolehpihak-pihak yang bersangkutan, kecualiundang-undangmenentukan lain

  14. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Pasal 29 (1) MahkamahKonstitusiberwenangmengadilipadatingkatpertamadanterakhir yang putusannyabersifat final untuk: a. mengujiundang-undangterhadapUndang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutussengketakewenanganlembaganegara yang kewenangannyadiberikanolehUndang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutuspembubaranpartaipolitik; d. memutusperselisihantentanghasilpemilihanumum; dan e. kewenangan lain yang diberikanolehundang-undang.

  15. KEWENANGAN MK (2) 2) Selainkewenangansebagaimanadimaksudpadaayat (1), MahkamahKonstitusiwajibmemberikanputusanataspendapatDewanPerwakilan Rakyat bahwaPresidendan/atauWakilPresidendidugatelahmelakukanpelanggaranhukumberupapengkhianatanterhadapnegara, korupsi, penyuapan, tindakpidanaberatlainnyaatauperbuatantercela, dan/atautidaklagimemenuhisyaratsebagaiPresidendan/atauWakilPresiden

  16. PENGANGKATAN HAKIM AGUNG Pasal 30 (1) Pengangkatan hakim agungberasaldari hakim karierdannonkarier. (2) Pengangkatan hakim agungsebagaimanadimaksudpadaayat(1) dipiliholehDewanPerwakilan Rakyat darinamacalonyang diusulkanolehKomisiYudisial.

  17. Pasal 39 (1) Pengawasantertinggiterhadappenyelenggaraanperadilanpadasemuabadanperadilan yang beradadibawahMahkamahAgungdalammenyelenggarakankekuasaankehakimandilakukanolehMahkamahAgung. (2) Selainpengawasansebagaimanadimaksudpadaayat (1), MahkamahAgungmelakukanpengawasantertinggiterhadappelaksanaantugasadministrasidankeuangan. (3) Pengawasan internal atastingkahlaku hakim dilakukanolehMahkamahAgung.

  18. Tugas KOMISI YUDISIAL 4) Pengawasandankewenangansebagaimanadimaksud padaayat (1), ayat (2), danayat (3) tidakbolehmengurangi kebebasan Hakim dalammemeriksadanmemutus perkara. Pasal40 (1) Dalamrangkamenjagadanmenegakkankehormatan, keluhuranmartabat, sertaperilaku hakim dilakukan pengawasaneksternalolehKomisiYudisial. (2) Dalammelakukanpengawasansebagaimanadimaksud padaayat (1), KomisiYudisialmempunyaitugas melakukanpengawasanterhadapperilaku hakim berdasarkanKodeEtikdanPedomanPerilaku Hakim.

  19. EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN Pasal 54 (1) Pelaksanaanputusanpengadilandalamperkarapidanadilakukanolehjaksa. (2) Pelaksanaanputusanpengadilandalamperkaraperdatadilakukanolehpaniteradanjurusitadipimpinolehketuapengadilan. (3) Putusanpengadilandilaksanakandenganmemperhatikannilaikemanusiaandankeadilan

  20. BANTUAN HUKUM Pasal56 (1) Setiaporang yang tersangkutperkaraberhakmemperoleh bantuanhukum. (2) Negara menanggungbiayaperkarabagipencarikeadilan yang tidakmampu. Pasal57 (1) Padasetiappengadilannegeridibentuk pos bantuan hukumkepadapencarikeadilan yang tidakmampudalam memperolehbantuanhukum. (2) Bantuanhukumsebagaimanadimaksudpadaayat (1), diberikansecaracuma-cumapadasemuatingkat peradilansampaiputusanterhadapperkaratersebuttelah memperolehkekuatanhukumtetap. (3) Bantuanhukumdan pos bantuanhukumsebagaimana

  21. PENYELESAIAN DI LUAR SIDANG Pasal 58 Upayapenyelesaiansengketaperdatadapatdilakukandiluarpengadilannegaramelaluiarbitraseataualternatifpenyelesaiansengketa.

  22. Pasal 59 (1) Arbitrasemerupakancarapenyelesaiansuatusengketa perdatadiluarpengadilan yang didasarkanpada perjanjianarbitrase yang dibuatsecaratertulisolehpara pihak yang bersengketa. (2) Putusanarbitrasebersifat final danmempunyaikekuatan hukumtetapdanmengikatparapihak. (3) Dalamhalparapihaktidakmelaksanakanputusan arbitrasesecarasukarela, putusandilaksanakan berdasarkanperintahketuapengadilannegeriatas permohonansalahsatupihak yang bersengketa.

  23. Pasal 60 (1) Alternatifpenyelesaiansengketamerupakanlembaga penyelesaiansengketaataubedapendapatmelalui prosedur yang disepakatiparapihak, yaknipenyelesaian diluarpengadilandengancarakonsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, ataupenilaianahli. (2) Penyelesaiansengketamelaluialternatifpenyelesaian sengketasebagaimanadimaksudpadaayat (1) hasilnya dituangkandalamkesepakatantertulis. (3) Kesepakatansecaratertulissebagaimanadimaksudpadaayat(2) bersifat final danmengikatparapihakuntuk dilaksanakandenganitikadbaik.

More Related