180 likes | 690 Views
UU NO.41 TAHUN 2009. PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN . Pertimbangan. Tujuan. M elindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan Menjamin tersedianya lahan pertanian pangan Mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan
E N D
UU NO.41 TAHUN 2009 PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
Tujuan • Melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan • Menjamin tersedianya lahan pertanian pangan • Mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan • Melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani • Meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat • Meningkatkanpenyediaanlapangankerjabagikehidupan yang layak • Mempertahankankeseimbanganekologis
Masalah Akibatnya : • Terjadipenyempitan rata-rata penguasaanlahanuntukpetani. (luas rata-rata kepemilikanlahansawahdiJawadan Bali hanya 0,34 ha per rumahtanggapetani) • Terjadipersaingan yang tidakseimbangdalampenggunaanlahan, terutamaantarasektorpertaniandan non-pertanian. (alihfungsilahansawahmenjadilahannonpertaniandaritahun 1999 hinggatahun 2002 diperkirakanmencapai 330 ribuha atausetaradengan 110 ribuha per tahun) TingginyaTekananSumberDayaLahan
CatatanPenting • Perlindunganlahanpertanianpangantidakhanyadilakukanpadalahanpertanianpangan yang sudahada, melainkanjugapadalahanpotensialyang berfungsisebagailahancadangan pun perlumendapatperlindungan. • Salahsatupotensiterbesaruntukdijadikanlahancadanganadalahpemanfaatanlahantelantar. • Upayaperlindunganlahanpertanianpangansecaraberkelanjutantidakhanyaterbataspadaperlindungansecarafisikterhadaplahanpertaniandariancamandangangguanalihfungsilahan. Upayatersebutjugadiarahkanuntukmengembangkanlahan agar fungsinyadapatlebihoptimal danlebihproduktifuntukmenunjangpeningkatanproduksidankesejahteraanpetani.
Saran danHarapan • Sosialisasikesegenaplapisanmasyarakatmenjadiujungtombakpenting agar nantiparapemangkukepentingandapatmemahamisubstansinya. Denganbegitu, nantinyadapatmendoronguntukmenaatidanmelaksanakannya. • Pemerintahharussenantiasamenjagadanmelakukanpengawasan agar undang-undanginidapatdilaksanakandanditegakkansecarakonsisten. DENGAN BEGITU, NANTINYA AMANAT DARI UU NO.41 TAHUN 2009 DAPAT DILAKSANAKAN DENGAN OPTIMAL.