KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2012

1. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2012 PAPARAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN PADA RAPAT PIMPINAN NASIONAL (RAPIMNAS) DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN YOGYAKARTA, 4 NOVEMBER 2011

2. POKOK BAHASAN 3 3 3 POSTUR DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN APBN 2012 ANTISIPASI TERHADAP PERMASALAHAN YANG TERKAIT DENGAN APBN 2 2 2 1 2 3 ARAH KEBIJAKAN FISKAL APBN 2012

3. ARAH KEBIJAKAN FISKAL APBN 2012

4. ARAH KEBIJAKAN FISKAL APBN 2012 … (1) APBN 2012 disusun dengan mengacu pada RKP 2012 serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal tahun 2012, hasil kesepakatan Pemerintah dengan DPR RI pada pembicaraan pendahuluan APBN 2012. • Tema RKP 2012: Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Inklusif dan Berkeadilan bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat. • Prioritas Pembangunan Nasional: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Penanggulangan Kemiskinan; (5) Ketahanan Pangan; (6) Infrastruktur; (7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha; (8) Energi; (9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; (10) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik; (11) Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi; • Dan 3 Prioritas lainnya di bidang : (1) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; (2) Bidang Perekonomian; (3) Bidang Kesejahteraan. • Arah kebijakan APBN 2012 difokuskan untuk menunjang 4 (empat) pilar pembangunan: • Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan berkeadilan (pro-growth) • Memperluas kesempatan kerja (pro-job) • Menanggulangi kemiskinan (pro-poor), • Mendukung (ramah terhadap) upaya pelestarian lingkungan hidup (pro-environment).

5. ARAH KEBIJAKAN FISKAL APBN 2012 … (2) Mengacu pada Tema RKP 2012, prioritas pembangunan nasional, dan 4 pilar pembangunan fokus APBN 2012, maka kebijakan fiskal tahun 2012 diarahkan untuk: “Memberikan dorongan terhadap perekonomian (stimulus fiskal) seraya memelihara stabilitas ekonomi; dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal”. Sejalan dengan arah kebijakan fiskal tersebut, APBN Tahun 2012 dirancang untuk meningkatkan kualitas belanja negara melalui langkah-langkah peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah, serta mengendalikan defisit APBN pada kisaran 1,5 % terhadap PDB.

6. SASARAN-SASARAN STRATEGIS RKP 2011- 2012 1,55

7. POSTUR DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN APBN 2012

8. Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2011-2012 APBN • Kecuali suku bunga SPN 3 bulan,asumsi dasar ekonomi makro 2012, disepakati sama dengan usulan RAPBN 2012 • Implikasi: Penurunan suku bunga SPN 3 bulan diturunkan dari 6,5% menjadi 6,0%, berakibat menghemat pembayaran bunga utang Rp0,9 T.

9. Ringkasan Postur APBN 2012 (Triliun Rupiah)

10. Kebijakan Penerimaan Perpajakan 2012 • Melaksanakan Sensus Pajak Nasional; • Melanjutkan pokok-pokok kebijakan perpajakan yang telah dilakukan di tahun 2011; • Melakukan perbaikan pelayanan dan penyuluhan perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela; • Melakukan perbaikan kebijakan perpajakan untuk mendukung optimalisasi pendapatan negara dan mendukung kegiatan ekonomi, termasuk dengan pemberian insentif fiskal; • Melakukan pembenahan internal aparatur dan sistem perpajakan; • Melakukan penegakan hukum (law enforcement) kepada wajib pajak yang tidak patuh; • Mensinergikan unsur Pemerintah dalam penggalian potensi perpajakan dengan memberikan dukungan data/informasi kepada Kementerian Keuangan; • Melakukan optimalisasi di bidang kepabeanan dan cukai, termasuk kebijakan kenaikan tarif cukai; • Meningkatkan pengawasan dalam rangka mengeliminasi kebocoran kepabeanan dan cukai.

11. Penerimaan Perpajakan 2012 (Triliun Rupiah) • Penerimaan perpajakan meningkat sebesar Rp13,2 T berasal dari: • Hasil optimalisasi perpajakan Rp11,0 T; • Efisiensicost recoverymengakibatkanPPhmigasnaik Rp2,2 T; dan • Target penerimaan PBB pada APBN 2012 akandikurangisebesar Rp6,0 T dalam APBN-P 2012 sebagaikoreksiatasperhitungan target penerimaan PBB sejalandenganbeberapakabupaten/kota yang akanmulaimelakukanpemungutan PBB pedesaandanperkotaanpadatahun 2012 sesuaidenganketentuanperundang-undangan.

12. Pokok-Pokok Kebijakan PNBP APBN 2012 • Melakukan optimalisasi penerimaan minyak dan gas bumi tahun 2012 dengan tetap memperhatikan kesinambungan produksi dan kelestarian lingkungan hidup. • Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap KKKS terkait dengan efisiensi cost recovery, di antaranya dengan peningkatan local content, baik berupa barang dan jasa maupun sumber daya manusia. • Melakukan konsolidasi terhadap upaya peningkatan nilai tambah hasil pertambangan umum. • Meningkatkan tarif dan melakukan diversifikasi sumber PNBP K/L. • Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam rangka peningkatan penerimaan negara melalui monitoring dan evaluasi serta penyusunan dan penyempurnaan ketentuan peraturan perundang-undangan panas bumi. • Mengutamakan strategi optimalisasi dana terbaik secara moderat antara penarikan dividen untuk APBN dengan laba ditahan untuk investasi perseroan.

13. Penerimaan Negara Bukan Pajak, APBN 2012 (Triliun Rupiah) • PNBP meningkat sebesar Rp5,3 T, dari RAPBN-nya berasal dari: • Penerimaan SDA Migas: Rp3,5 T, sebagai akibatdariefisiensiCost Recovery dari USD13,4 miliar menjadi USD12,3 miliar. • Optimalisasi PNBP SDA Non-Migas: Rp0,9 T; • Deviden BUMN naik Rp0,4T; • PNBP Lainnya: - Rp 906 M, berasal dari hasil optimalisasi Rp434,9 M, dan pergeseran dari PNBP K/L ke BLU Rp1.340,9 M. • BLU : naik Rp1,4T, berasal dari hasil optimalisasi Rp32,4 M, dan pergeseran dari PNBP K/L ke BLU Rp1340,9 M. • Implikasi  perubahan pagu penggunaan PNBP pada belanja barang sebesar Rp457 M

14. Arah Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2012 Kebijakan Umum • Peningkatan belanja infrastruktur untuk mendukung upaya debottlenecking,domestic connectivity, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kesejahteraan masyarakat; • Pemberian dukungan pada pendanaan kegiatan multiyears • Peningkatan kemampuan pertahanan menuju minimum essential forces(MEF); • Peningkatan kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (climate change) • Penguatan Program Pro Rakyat (Klaster 4), yang terdiri dari: • 6 Program Utama: Rumah Sangat Murah, Kendaraan Angkutan Umum Murah, Air Bersih untuk Rakyat, Listrik Murah dan Hemat, Peningkatan Kehidupan Nelayan, Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin Perkotaan; • 3 Program Prioritas: Surplus beras 10 juta ton padatahun 2014, Penciptaan lapangan kerja guna mengurangi pengangguran 1 juta jiwa/tahun, dan Pembangunan Transportasi Jakarta.

15. Postur Belanja Pemerintah Pusat 2012 (Triliun Rupiah) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dalam APBN 2012 direncanakan mencapai Rp965,0 T, naik Rp56,8 T dari pagu APBN-P 2011. Peningkatan ini terutama berkaitan dengan naiknya anggaran belanja pegawai, belanja modal, pembayaran bunga utang, anggaran pendidikan dan belanja lain-lain.

16. Kebijakan Belanja Pegawai, APBN 2012 THP PNS terdiri dari : Gaji Pokok, Tunjangan Beras, Tunjangan Umum, dan Uang Makan. • Kenaikan gaji pokok dan pensiun pokok (rata-rata 10%) • Pemberian Gaji dan Pensiun bulan ke 13 • Kenaikan uang makan PNS (Rp20.000  Rp25.000) • Kenaikan uang lauk pauk TNI/Polri (Rp40.000 Rp45.000) • Penyediaan anggaran tunjangan kinerja untuk mendukung reformasi birokrasi • Pemberian jaminan kesehatan utama (Jamkestama) untuk Ketua, Wakil Ketua, Anggota DPR, DPD, BPK, KY, Hakim MK, dan Hakim Agung MA • Pengelolaan jumlah PNS mengacu prinsip zero growth • Penyediaan anggaran untuk pembayaran kurang bayar tunjangan profesi guru 2009-2010 CatatanBanggar: zero growth dengantetapmemperhatikanrekrutmentenagapendidikdantenagakesehatansesuaikebutuhan

17. Kebijakan Belanja Barang, APBN Tahun 2012 • Menjaga kelancaran penyelenggaraan kegiatan operasional Pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pemeliharaan aset; • Meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi dan penggunaan Belanja Barang K/L, khususnya biaya perjalanan dinas; • Meningkatkan capacity building pegawai serta persiapan/evaluasi dalam rangka reformasi birokrasi.

18. Kebijakan Belanja Modal, APBN Tahun 2012 Meningkatkan anggaran belanja modal dalam rangka : • Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar, termasuk infrastruktur energi, ketahanan pangan, dan komunikasi; • Mendukung upaya debottlenecking, pengurangan backlog pembangunan infrastruktur, dan peningkatan domestic connectivity (keterhubungan antarwilayah); • Meningkatkan kemampuan pertahanan menuju minimum essential forces (MEF); • Mendukung pendanaan kegiatan multiyears; • Meningkatkan kapasitas mitigasi dan adaptasi terhadap dampak negatif akibat perubahan iklim (climate change), dan meningkatkan kesiagaan dalam menghadapi bencana.

19. Program Ketahanan Pangan 2011-2012 • Sasaran dari program ketahanan pangan 2011-2012 : • Mengatasi kenaikan harga pangan melalui kebijakan stabilisasi harga dengan penyediaan stok pangan dan operasi pasar (subsidi pangan); • Meningkatkan produksi, produktivitas, dan mutu produk bahan pangan yang aman konsumsi berdaya saing dan berkelanjutan, dengan sasaran produksi: • Padi 74,1 juta ton gabah kering giling (GKG) • Jagung 24,0 juta ton • Kedelai 1,9 juta ton • Gula 4,4 juta ton • Daging sapi dan kerbau 512,5 ribu ton • Ikan 14,86 juta ton • Mengantisipasi dampak inflasi pangan global melalui kerjasama internasional di bidang pangan; • Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan yang berkelanjutan; • Mendukung pencapaian surplus beras minimal 10 juta ton/tahun dalam kurun waktu 5-10 tahun. 19

20. AnggaranBelanjaSubsidi 2012 (Triliun Rupiah) • KebijakanUmumSubsidi: • Menataulangkebijakansubsididansistempenyaluransubsidi yang lebihakuntabeldantepatsasaran • Pengalokasian BBM bersubsidisecaralebihtepatsasarandankebijakanpengendaliankonsumsi BBM bersubsidi • Mengarahkansubsidipertanian yang lebihtepatsasarandanmendukungpeningkatanproduktifitaspertanian.

21. Kebijakan Subsidi Energi • Bertujuan untuk mengendalikan harga jual BBM, sehingga dapat terjangkau oleh daya beli masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah. • Kebijakan 2012 : • Pembatasankonsumsi BBM jenis premium untukkendaraanrodaempatpribadipadawilayahJawa Bali sejak 1 April 2012 • Optimalisasi program konversiminyak tanah ke LPG tabung3 Kg; • Peningkatan pemanfaatan energi alternatif sepertibahanbakarnabati (BBN) danbahanbakar gas (BBG); • Melakukanpenghematankonsumsi BBM bersubsidi; dan • Menyempurnakanregulasikebijakansubsidi BBM dan LPG tabung 3 Kg • Parameter dan Kebijakan : • Volume Konsumsi BBM 40,0 juta KL (sebesar 2,5 juta KL dibintangidanakandievaluasidalam APBN-P tahun 2012) • ICP US$95/barel  US$90/barel • Kurs Rp8.700/US$Rp8.800/US$ • Alpha naik dari Rp595,5 /liter ke Rp613,9/liter • Tambahan subsidi BBN : Biodiesel Rp3.000,0 per liter dan Bioethanol sebesar Rp3.500,0 per liter • Jumlah subsidi BBM dalam APBN 2012 sudah termasuk subsidi PPN atas BBM bersubsidi jenis tertentu dan LPG tabung 3 Kg, yang direalokasi dari Pos Subsidi Pajak, sebagai tindak lanjut dari hasil temuan BPK. . Subsidi BBM Rp 123,6 T • Kebijakan 2012 : • Menjaga penyediaan tenaga listrik secara efisien dan menjamin kesinambungan kepentingan penyedia listrik (PLN) dan konsumen; • Pemberian subsidi listrik kepada golongan pelanggan yang lebih tepat sasaran dengan didukung kebijakan tarif; • Optimalisasi bauran energi (energy mix) untuk bahan bakar pembangkit. • Parameter : • Margin PLN : 7% • Losses (susut jaringan) : 8,5 %. Subsidi Listrik Rp 44,96 T

22. Kebijakan Subsidi Non-Energi (1) • Bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu untuk membeli beras dengan harga murah. • Parameter : • Kuantum raskin 3,1 juta ton • Sasaran 17,5 juta RTS • Durasi 12 bulan dengan alokasi 15kg/RTS/bulan • HPB RpRp6.558/kg. • Tidak ada kenaikan harga jual beras raskin (Rp1.600/kg). Subsidi PanganRp15,6 T Subsidi PupukRp16,9 T • Bertujuan untuk meringankan beban petani dalam memenuhi kebutuhan pupuk dengan harga yang terjangkau dan mendukung upaya peningkatan ketahanan pangan. • Parameter : 22

23. Subsidi Non-Energi (2) PSO Rp 2,0 T • Bertujuan untuk Membantu masyarakat di bidang transportasi dan informasi publik. Dalam Tahun 2012, PSO diberikan kepada PT KAI, PT PELNI, LKBN Antara dan PT Pos Indonesia. • PT KAI Rp770,1 M  subsidi untuk penugasan layanan jasa angkutan kereta api penumpang kelas ekonomi • Volume penumpang : 140,6 juta orang • Frekuensi KA : 416 KA/hari • Jumlah lintas layanan : 80 • PT PELNI Rp897,6 M subsidi untuk layanan jasa angkutan penumpang kapal laut kelas ekonomi • Jarak tempuh meningkat dari 88.708 mil menjadi 90.138 mil • Kapasitas dan voyage tetap yaitu masing-masing sebesar 27.100 dan 541 • Biaya pokok tidak termasuh PPh. • LKBN ANTARA Rp84,8 M subsidi untuk penugasan layanan berita berupa teks, foto, radio, multimedia, english news, dan televisi • PT POS Indonesia Rp272,5 M  subsidi untuklayanan jasa pos di daerah terpencil • Jumlah Kantor Pos Cabang Layanan Pos Universal (KPC-LPU) PSO : 2.278 unit • Jumlah Pegawai KPC LPU 4.556 orang • Jumlah Pendapatan Rp60,0 M dan jumlah Biaya Rp332,5 M.

24. Kebijakan Subsidi Non-Energi (3) Subsidi Bunga Kredit Program Rp1,2 T Subsidi Pajak/DTP Rp4,2 T Subsidi Benih Rp0,3 T • Bertujuan untuk mendukung program stabilisasi harga kebutuhan pokok dan perkembangan industri nasional yang strategis. • Subsidi Pajak terdiri dari : • DTP PPh Rp3,2 T (PPh komoditas panas bumi dan PPh bunga dan imbal hasil atas penerbitan SBN di pasar internasional) • Bea masuk DTP Rp1,0 T • Bertujuan untuk mendukung program-program Pemerintah dalam rangka menggerakkan ekonomi, menunjang upaya peningkatan ketahanan pangan dan mendukung program diversifikasi energi. • Parameter : • BI-rate 6,75 % • Suku bunga yang dibayar Penerima antara 5-8 persen. • Suku bunga LPS 7 % • Bertujuan untuk mendukung upaya peningkatan ketahanan pangan. • Parameter : • volume benih bersubsidi mencapai183,1 ribu ton.

25. Kebijakan Belanja Bantuan Sosial, APBN Tahun 2012 KebijakanBantuanSosialterutamadialokasikanuntuk: • Meningkatkan program-program perlindungan sosialmelalui: • BantuanOperasionalSekolah (BOS) melaluiKementerian Agama yang berkeadilandanmeratauntuksemua agama, • Beasiswa untuk siswa dan mahasiswa miskin, • JaminanKesehatanMasyarakat (Jamkesmas), dan • Program Keluarga Harapan (PKH), • Melanjutkan kesinambungan program pemberdayaan masyarakat (PNPM Mandiri), a.l. PNPM perdesaan, perkotaan, serta PNPM daerah tertinggal dan khusus. • Menanggulangirisikososialakibatbencanaalammelaluipengalokasiandanacadanganpenanggulanganbencanaalam.

26. Sasaran Program Bantuan dan Perlindungan Sosial, APBN 2012 (1) • Jamkesmas → Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan keseharan rujukan bagi penduduk miskin dan tidak mampu, sehingga masyarakat miskin menjadi sehat dan produktif. • Sasaran Jamkesmas 2012 *) : • Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin : 9.236 unit. • Rumah sakit yang melayani pasien miskin peserta program Jamkesmas : 85 persen. • Program Keluarga Harapan (PKH) → Program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Sebagai imbalannya RTSM diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualtas SDM, yaitu pendidikan dan kesehatan. • Sasaran PKH 2012 *) : • Jumlah RTSM yang mendapatkan PKH : 1.516.000 RTSM. • PNPM→ Upaya untuk meningkatkan kapasitas/pemberdayaan masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya. • Sasaran PNPM 2012 *) : • Jumlah Kelurahan/Desa penerima PNPM Perkotaan : 10.948 Kelurahan/Desa. • Jumlah Kecamatan penerima PNPM Perdesaan : 5.020 Kecamatan. • Jumlah Kecamatan penerima PNPM PISEW : 237 Kecamatan • JumlahKelurahan/Desapenerima PNPM PPIP: 3.000 Kelurahan/desa. • Jumlah Kabupaten penerima PNPM P2DTK : 35 Kabupaten. *) Berdasarkan data prioritas nasional 2012 dokumen RKP 2012

27. Sasaran Program Bantuan dan Perlindungan Sosial, APBN 2012 (2) • Beasiswa Siswa/Mahasiswa Miskin → Membantu siswa/mahasiswa dari keluarga kurang mampu agar dapat tetap bersekolah/kuliah. • Sasaran penerima Beasiswa Miskin 2012 *) : • Jumlah siswa SD/SDLB : 3,6 juta siswa. • Jumlah siswa SMP/SMPLB : 1,3 juta siswa. • Jumlah siswa SMA : 614,4 ribu siswa. • Jumlah siswa SMK : 475,5 ribu siswa. • Jumlah mahasiswa : 240 ribu mahasiswa. • Jumlah siswa MI : 750 ribu siswa. • Jumlah siswa MTs : 600 ribu siswa. • Jumlah siswa MA : 400 ribu siswa. • Jumlah mahasiswa PTA : 63,8 ribu mahasiswa. • BOS → Meringankan beban masyarakat untuk biaya pendidikan agar semua siswa memperoleh layanan pendidikan dasar yang bermutu sampai tamat, dalam rangka penuntasan Wajib BelajarPendidikan Dasar 9 tahun. • Sasaran penerima BOS 2012 *) : • Jumlah siswa SD / SDLB : 28 juta siswa. • Jumlah siswa SMP / SMPLB : 10,4 juta siswa. • Jumlah siswa MI : 3,2 juta siswa. • Jumlah siswa MTs : 2,7 juta siswa. • Jumlah siswa UladanWustha : 442 ribu siswa • Kebijakan Realokasi BOS → Mulai tahun 2011 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD/SDLB dan SMP/SMPLB telah direalokasi (dipindahkan) menjadi bagian dari alokasi anggaran Transfer ke Daerah. *) Berdasarkan data prioritasnasional2012 dokumen RKP 2012

28. Kebijakan Belanja Lain-lain,APBN Tahun 2012 • Menampung alokasi anggaran untuk kebutuhan-kebutuhan yang bersifat mendesak, dan satker yang belum mempunyai Bagian Anggaran sendiri. • Mengantisipasi risiko fiskal (terkait dengan deviasi asumsi makro dan pelaksanaan langkah-langkah kebijakan yang tidak sesuai dengan rencana). • Menyediakan anggaran Land capping untuk mendorong pembangunan infrastruktur. • Menyediakan anggaran Ketahanan Pangan dan Cadangan Beras Pemerintah. • Menyediakan anggaran untuk program konversi BBM ke gas untuk transportasi umum.

29. Pokok-Pokok Kebijakan Transfer ke Daerah 2012 (1) • Arah Kebijakan DBH2012: • Meningkatkan akurasi data melalui koordinasi dengan institusi pengelola PNBP. • Menyempurnakan proses penghitungan dan penetapan alokasi DBH secara lebih transparan dan akuntabel. • Melaksanakan prinsip by origin. • Menyempurnakan sistem penyaluran DBH lebih tepat waktu dan tepat jumlah. • Menyelesaikan kurang bayar DBH. • Arah Kebijakan DAU 2012: • Meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah (sebagai equalization grant). • Meningkatkan akurasi data dasar perhitungan DAU yang bersumber dari lembaga/instansi yang berwenang. • Melanjutkan prinsip Non Hold Harmless. • Menggunakan Williamson Index untuk mengukur tingkat pemerataan keuangan antardaerah. • Arah Kebijakan DAK 2012: • Mendukung pencapaian prioritas nasional. • Membantu daerah yang memiliki kemampuan keuangan relatif rendah dalam membiayai pelayanan publik. • Meningkatkan koordinasi pengelolaan DAK secara utuh dan terpadu di pusat dan daerah. • Meningkatkan penyediaan data-data teknis yang akurat untuk mencapai keserasian dan menghindari duplikasi.

30. Pokok-Pokok Kebijakan Transfer ke Daerah 2012 (2) • Arah Kebijakan Dana Otonomi Khusus 2012: • Provinsi NAD dan wilayah Papua (meliputi Provinsi Papua dan Papua Barat) masing-masing setara 2% DAU Nasional. • Dana tambahan infrastruktur bagi Provinsi Papua dan Papua Barat. • Arah Kebijakan Dana Penyesuaian 2012: • Menyediakan alokasi Tunjangan Profesi Guru PNSD yang diberikan kepada Guru PNSD yang telah bersertifikasi profesi. • Menyediakan anggaran untuk Tambahan Penghasilan Guru PNSD yang diberikan kepada Guru PNSD yang belum menerima tunjangan profesi. • Menyediakan anggaran Dana Insentif Daerah yang digunakandalamrangkapelaksanaanfungsipendidikandandialokasikan kepada daerah sebagai penghargaan atas pencapaian kinerja daerah di bidang pengelolaan keuangan, kinerja pendidikan dan kinerja ekonomi kesejahteraan. • MenyediakananggarandanaproyekPemerintahdanDesentralisasi (P2D2) yang diberikankepadapemerintahdaerahpercontohanataskeberhasilandalammelaksanakankegiataninfrastruktur yang didanaimelalui DAK denganhasil/output yang sesuaidengankriteria yang telahditetapkan. • Melanjutkan pengalihan anggaran BOS yang diberikan kepada sekolah (SD/SMP) untuk mendukung biaya operasional sekolah.

31. Transfer Ke Daerah, APBN 2012 (Triliun Rupiah) • Transfer ke Daerah dalam APBN 2012 disepakati sebesar Rp470,4 T, lebih tinggi Rp6,0 T berkaitan dengan: • Peningkatan DBH sejalan dengan meningkatnya penerimaan negara yang dibagihasilkan; • Peningkatan DAU sejalan dengan meningkatnya PDN Neto; • Peningkatan Dana Otsus sejalan dengan peningkatan DAU; dan • Peningkatandanapenyesuaian, selainterkaitdenganmeningkatnyatunjanganprofesi guru dan BOS, jugakarenamenampungdana P2D2.

32. Pokok-pokok Kebijakan Pembiayaan 2012 • Pembiayaan Melalui Utang : • Mengutamakan penerbitan SBN (SUN dan Sukuk) rupiah di pasar domestik. • Mempertimbangkan biaya yang rendah dan risiko yang minimal. • Mengupayakan pinjaman LN yang diutamakan untuk membiayai kegiatan produktif guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan perbaikan kesejahteraan masyarakat. • Pembiayaan Melalui Non Utang : • Menggunakan sebagian SAL untuk mengurangi tambahan utang dan menjaga stabilitas pasar surat berharga negara. • Mendukung pembangunan infrastruktur melalui PMN kepada PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT. PII), penugasan kepada Pusat Investasi Pemerintah, penyediaan kewajiban penjaminan kepada PT. PLN dan PDAM, serta pengalokasian dana bergulir kepada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Pusat Pembiayaan Perumahan (PPP), dan geothermal; • Mendukung pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM) melalui PMN kepada PT. Askrindo dan Perum Jamkrindo, serta pengalokasian dana bergulir kepada Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM; • Mendukung pengembangan pendidikan melalui penyediaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional yang digunakan untuk dana abadi pendidikan (endowment fund) dan dana cadangan. • Mendukung restrukturisasi BUMN strategis, melalui PMN kepada PT Dirgantara Indonesia dan BUMN strategis lainnya.

33. Pembiayaan Anggaran, APBN 2012 (Triliun Rupiah) • Defisit anggaran dalam APBN 2012 disepakatiRp124,0 T, turun Rp1,6 Tdari RAPBN 2012. • Defisit anggaran tersebut direncanakan ditutup dari : • Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp125,9 T, samadenganusulan RAPBN 2012. • Pembiayaan Luar Negeri (neto) sebesar negatif Rp1,9T, lebihrendah Rp1,6 T dari RAPBN 2012.

34. Rasio Utang Pemerintah terhadap PDB Walaupunterdapat tambahan utang baru, namun pertumbuhan stock utang Pemerintah tetap dapat dikendalikan, sehingga rasio utang Pemerintah terhadap PDB dapat terus diturunkan dari 47% (2005)  24% (2012).

35. ANTISIPASI TERHADAP PERMASALAHAN YANG TERKAIT DENGAN APBN

36. UPAYA MITIGASI KRISIS • PelaksanaanCrisis Management Protocol (CMP) • TelahtersedianyaBond Stabilization Framework; • Alokasi dana mitigasi krisis sesuai UU APBN 2012 (psl 40, 41 dan 43): • Penggunaan SAL untuk stabilisasi pasar SBN domestik dengan persetujuan DPR (ps.40); • Pinjamansiaga (contingency loan) untukketahananpangan (ps.41); • Pengeluaran yang dapat melebihi pagu untuk antisipasi keadaan darurat dengan persetujuan DPR (ps.43). • Public Expenditure Support Facility (PESF) – ASEAN – dalam rangka pembiayaan program infrastruktur, sosial, dan program lainnya. FISKAL BALANCE OF PAYMENT • Masih tersedianya cadangan devisa sebesar US$114,5 miliar per September2011 untuk dapat digunakan dalam antisipasi krisis. • Fasilitas lainnya dalam kerangka kerjasama internasional: • Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM) dengan tujuan utama mengatasi masalah neraca pembayaran dan likuiditas jangka pendek; • Currency Swap dengan China dan Jepang untuk meminimalisasi risiko nilai tukar yang berfluktuasi.

37. BOND STABILIZATION FRAMEWORK Dipersiapkan untuk mengantisipasi dampak negative sudden reversal dalam rangka stabilisasi pasar SBN d b c a e Program Jangka Menengah Program Jangka Pendek Koordinasi dengan unit internal Kemenkeu (Dit. PKN dan PIP) untuk membeli SBN pada kondisi yang bearish Pembelian SBN oleh DJPU dari dana yang telah dianggar-kan di APBN Pembelian SBN oleh BUMN terkait di pasar sekunder dalam masa pre crisis atau crisis Pembelian SBN dengan mengguna-kan dana SAL melalui DJPU Pembelian SBN dengan mengguna-kan Bond Stabilization Fund (BSF)

38. MITIGASI RISIKO TERHADAP KRISIS DALAM APBN • Tersedianyadanacadanganrisikofiskal (untukperubahanasumsimakrodanstabilisasiharga) sebesar Rp15,8 T; • DialokasikannyaanggaranBantuanSosial (PNPM, PKH, Jamkesmas, danbencanaalam) sebesar Rp64,9 T (sementara); • Anggaransubsidipangandialokasikansebesar Rp15,6 T; • CadanganberasPemerintahdialokasikansebesar Rp2,0 T; • Belanja lain-lain untukkeperluanmendesakdialokasikansebesarRp5,5 T.

39. PenyelesaianMasalah Lumpur Sidoarjo (1) • Sesuaidenganpasal 18 UU APBN TA 2012 • Untuk kelancaran upaya penanggulangan lumpur Sidoarjo, alokasi dana pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Tahun Anggaran 2012, dapat digunakan untuk: • bantuan kontrak rumah, bantuan tunjangan biaya hidup, biaya evakuasi serta pelunasan kekurangan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak pada tiga desa (Desa Besuki, Desa Kedung Cangkring, dan Desa Pejarakan), dan sembilan rukun tetangga di tiga desa (Desa Siring Barat, Desa Jatirejo, dan Desa Mindi); • bantuan sosial pada wilayah di luar peta area terdampak lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Pemerintah berdasarkan hasil kajian, yang pelaksanaannya dilaporkan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012.

40. PenyelesaianMasalah Lumpur Sidoarjo (2) Penjelasanpasal 18 UU APBN TA 2012 huruf a Cukupjelas. huruf b Yang dimaksuddengan “bantuansosial” adalahsemua pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang diberikan kepada masyarakatgunamelindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, yang dapatlangsungdiberikankepadaanggotamasyarakatdan/ataulembagakemasyarakatan, termasukdidalamnyabantuanuntuklembaga non pemerintahdibidangpendidikandankeagamaan.

41. PeraturanPeralihanPerubahanNomenklaturKementerianPendidikanNasionaldanKementerianPerdaganganPeraturanPeralihanPerubahanNomenklaturKementerianPendidikanNasionaldanKementerianPerdagangan • Sesuaidenganpasal46 UU APBN TA 2012 • Ayat(1) • Alokasi anggaran pada Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata yang telah ditetapkan dalam undang-undang ini dapat disesuaikan dengan mengikuti perubahan nomenklatur dan struktur organisasi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, setelah mendapat persetujuan DPR RI. • Ayat (2) • Penyesuaian alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah struktur organisasi yang baru pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Penjelasan: • Cukupjelas

42. TERIMA KASIH

43. LAMPIRAN

44. PASAL 40 UU APBN TA 2012 • Ayat (1) • Dalam hal terjadi krisis pasar SBN domestik, Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat diberikan kewenangan menggunakan SAL untuk melakukan stabilisasi pasar SBN domestik setelah memperhitungkan kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan dan awal tahun anggaran berikutnya. • Ayat (2) • Jumlah penggunaan SAL dalam rangka stabilisasi pasar SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan Pemerintah dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012. • Ayat (3) • Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan SAL dalam rangka stabilisasi pasar SBN domestik diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

45. PENJELASAN PASAL 40 UU APBN TA 2012 • Ayat (1) • Yang dimaksud dengan “krisis pasar SBN domestik” adalah kondisi krisis pasar SBN berdasarkan indikator ProtokolManajemenKrisis (Crisis Management Protocol (CMP)) pasar SBN yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. • Penggunaan dana SAL untuk melakukan stabilisasi pasar SBN dapat dilakukan apabila kondisi pasar SBN telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada level krisis. • Krisis di pasar SBN tersebut dapat memicu krisis di pasar keuangan secara keseluruhan, mengingat sebagian besar lembaga keuangan memiliki SBN. Situasi tersebut juga dapat memicu krisis fiskal, apabila Pemerintah harus melakukan upaya penyelamatan lembaga keuangan nasional. • Stabilisasi pasar SBN domestik dilakukan melalui pembelian SBN di pasar sekunder oleh Menteri Keuangan. • Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat melalui Badan Anggaran atas penggunaan SAL untuk melakukan stabilisasi pasar SBN domestik, diberikan dalam waktu tidak lebih dari satu kali dua puluh empat jam, setelah usulan disampaikan Pemerintah kepada DPR. • Ayat (2) • Cukup jelas. • Ayat (3) • Cukup jelas.

46. PASAL 41 UU APBN TA 2012 Dalam rangka mendukung kebijakan ketahanan pangan, Pemerintah dapat mencari alternatif pembiayaan dalam bentuk pinjaman siaga (contigency loan). Penjelasan: Dukungan terhadap kebijakan ketahanan pangan antara lain dilakukan melalui mitigasi dampak kenaikan harga pangan dunia.

47. PASAL 43 UU APBN TA 2012 (1) • Ayat (1) • Dalam keadaan darurat, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut: • proyeksi penurunan pertumbuhan ekonomi di bawah asumsi dan deviasi asumsi ekonomi makro lainnya yang menyebabkan turunnya pendapatan negara, dan/atau meningkatnya belanja negara secara signifikan; • krisis sistemik dalam sistem keuangan dan perbankan nasional yang membutuhkan tambahan dana penjaminan perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB); dan/atau • kenaikan biaya utang, khususnya imbal hasil SBN secara signifikan. • Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan langkah-langkah: • pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2012; • pergeseran anggaran belanja antarprogram, antarkegiatan, dan/atau antarjenis belanja dalam satu bagian anggaran dan/atau antarbagian anggaran; • pengurangan pagu belanja negara dalam rangka peningkatan efisiensi, dengan tetap menjaga sasaran program/kegiatan prioritas yang tetap harus tercapai;

48. PASAL 43 UU APBN TA 2012 (2) • penggunaan SAL untuk menutup kekurangan pembiayaan APBN, dengan terlebih dahulu memperhitungkan kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan dan awal tahun anggaran berikutnya; • penerbitan SBN melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBN tahun yang bersangkutan; dan • mencari alternatif sumber pembiayaan yang berasal dari kreditur bilateral maupun multilateral dengan tetap memperhatikan fasilitas yang tersedia. • Ayat (2) • Persetujuan DPR sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) adalah keputusan yang tertuang di dalam kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah, yang diberikan dalam waktu tidak lebih dari satu kali dua puluh empat jam setelah usulan disampaikan Pemerintah kepada DPR. • Ayat (3) • Apabila persetujuan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena suatu dan lain hal belum dapat dilakukan, maka Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah sebagaimana tersebut pada ayat (1). • Ayat (4) • Pemerintah menyampaikan langkah-langkah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012.

49. PENJELASAN PASAL 43 UU APBN TA 2012 (1) • Ayat (1)  • Keadaan darurat tersebut terjadi apabila: • Proyeksi pertumbuhan ekonomi paling rendah 1% (satu persen) di bawah asumsi dan/atau proyeksi indikator ekonomi makro lainnya mengalami deviasi paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen) dari asumsinya, kecuali prognosa indikator lifting dengan deviasi paling rendah 5% (lima persen). • Posisi nominal dana pihak ketiga di perbankan nasional menurun secara drastis. • Kenaikan biaya utang yang bersumber dari kenaikan imbal hasil (yield) SBN adalah terjadinya peningkatan imbal hasil secara signifikan yang menyebabkan krisis di pasar SBN, yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan parameter dalam Protokol Manajemen Krisis (Crisis Management Protocol (CMP)) pasar SBN. • Keadaan darurat tersebut menyebabkan prognosa penurunan pendapatan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan dan PNBP, dan adanya perkiraan tambahan beban kewajiban negara yang berasal dari pembayaran pokok dan bunga utang, subsidi BBM dan listrik, serta belanja lainnya. • Ayat (2) • Cukup jelas.

50. PENJELASAN PASAL 43 UU APBN TA 2012 (2) Ayat (3) Yang dimaksud “karena suatu dan lain hal belum dapat dilakukan” adalah apabila Badan Anggaran belum dapat melakukan rapat kerja dan/atau mengambil kesimpulan di dalam rapat kerja, dalam waktu satu kali dua puluh empat jam setelah usulan disampaikan Pemerintah kepada DPR. Ayat (4) Cukup jelas.