KEBIJAKAN PELAKSANAAN ANGGARAN

1. KEBIJAKAN PELAKSANAAN ANGGARAN RuangLingkupdanasas-asasumumperbendaharaannegara SistemPenerimaandanPembayaran Pejabatperbendaharaannegara Pokok-Pokokpelaksanaanpendapatandanbelanjanegara Disusunoleh : Drs. A.Y. Suryanajaya, SH.MH. WidyaiswaraUtama

2. PERBENDAHARAAN NEGARA Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangannegara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalamAPBN dan APBD.

3. RuangLingkupPerbendaharaan Negara • pelaksanaan pendapatan dan belanja negara; • pelaksanaan pendapatan dan belanjadaerah; • pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara; • pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah • pengelolaankas; • pengelolaanpiutangdanutangnegara/daerah; • pengelolaaninvestasidanbarangmiliknegara/daerah; • penyelenggaraanakuntansidansisteminformasimanajemenkeuangannegara/daerah; • penyusunanlaporanpertanggungjawabanpelaksanaan APBN/APBD; • penyelesaian kerugian negara/daerah; • pengelolaan Badan Layanan Umum; • perumusan standar, kebijakan, serta sistem dan prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.

4. PEMBAGIAN TUGAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Fiscal PlanningPolicy Implementation BudgettingPreparation Execution Reporting AccountingTransaction Perumusan kerangka ek. Makro dan pokok kebijakan fiskal Perencanaan dan Penyusunan APBN Pelaksanaan APBN Pertanggung- jawaban APBN -Asumsi dasar ekonomi makro -Pokok-pokok kebijakan fiskal • UU APBN • Keppres • Rincian APBN Dokumen Pelaksanaan Anggaran LKPP Es. I DJA DJPBN

5. ASAS-ASAS UMUM • Undang-undang tentang APBN merupakan dasar bagi Pemerintah Pusat untukmelakukan penerimaan dan pengeluaran negara. • Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untukmelakukan penerimaan dan pengeluaran daerah. • Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas bebanAPBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atautidak cukup tersedia. • Semua pengeluaran negara, termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang sesuai denganprogram pemerintah pusat, dibiayai dengan APBN.

6. ASAS-ASAS UMUM • Semua pengeluaran daerah, termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang sesuai dengan program pemerintah daerah, dibiayai dengan APBD. • Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak dan/atau tidak terduga disediakan dalam bagian anggaran tersendiri yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah. • Kelambatanpembayaranatastagihan yang berkaitandenganpelaksanaan APBN/APBD dapatmengakibatkanpengenaandendadan/ataubunga

7. DIAGRAM PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJADAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA UU APBN Pembahasan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal & RKP Pembahasan RKA-KL Pembahasan RAPBN (9) (4) (4) (4) (4) (4) (8) Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran Nota Keuangan RAPBN dan Lampiran Keppres Tentang Rincian APBN (11) (7) Penelaahan Konsistensi dengan RKP SEB Prioritas Program dan Indikasi Pagu (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (6) (6) Pengesahan SE Pagu Sementara Lampiran RAPBN (Himpunan RKA-KL) Rancangan Keppres tentang Rincian APBN (10) Penelaahan Konsistensi dengan Prioritas Anggaran (14) (5) (5) (5) (13) Renstra KL Rancangan Kerja KL RKA-KL Konsep Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (3) (3) (3) (3) (3) (3) (12) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

8. DokumenPelaksanaanAnggaran • Setelah APBN ditetapkan, Menteri Keuangan memberitahukan kepada semuamenteri/pimpinan lembaga agar menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran untuk masing-masing kementerian negara/lembaga. • Menteri/pimpinan lembaga menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untukkementerian negara/lembaga yang dipimpinnya berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Presiden. • Di dalam dokumen pelaksanaan anggaran diuraikan sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program dan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja, serta pendapatan yang diperkirakan. • Pada dokumen pelaksanaan anggaran tersebutdilampirkan rencana kerja dan anggaran Badan Layanan Umum dalam lingkungan kementerian negara yang bersangkutan. • Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga, kuasa bendahara umum negara, danBadan Pemeriksa Keuangan.

9. DaftarIsianPelaksanaanAnggaran • DaftarIsianPelaksanaanAnggaran (DIPA) adalahdokumenpelaksanaananggaran yang dibuatolehMenteri/PimpinanLembagasertadisahkanolehDirekturJenderalPerbendaharaanatasnamaMenteriKeuangandanberfungsisebagaidasaruntukmelakukantindakan yang mengakibatkanpengeluarannegaradanpencairandanaatasbeban APBN sertadokumenpendukungkegiatanakuntansipemerintah. • Dokumenpelaksanaananggaranlainnyaadalahdokumenpelaksanaananggaran yang dipersamakandengan DIPA dandisahkanolehDirekturJenderalPerbendaharaanatasnamaMenteriKeuangansebagaiBendaharaUmum Negara.

10. KebijakanPelaksanaanPendapatandanBelanja Negara • SetelahAPBN ditetapkandenganundang-undang, pelaksanaannyadituangkanlebihlanjutdenganKeputusanPresiden. • PemerintahPusatmenyusunLaporanRealisasi Semester Pertama APBN dan prognosis untuk 6 (enam) bulanberikutnya. • Laporantersebutdisampaikankepada DPR selambat-lambatnyapadaakhirJulitahunanggaran yang bersangkutan, untukdibahasbersamaantara DPR danPemerintahPusat. • DalamkeadaandaruratPemerintahdapatmelakukanpengeluaran yang belumtersediaanggarannya, yang selanjutnyadiusulkandalamrancanganperubahan APBN dan/ataudisampaikandalamLaporanRealiasiAnggaran.

11. PROSES PENYUSUNAN DOKUMEN ANGGARAN DJA SATKER DJPBN UU APBN UU APBN KEPPRES KEPPRES UU APBN KEPPRES CHECK SP DIPA KONSEP DIPA KONSEP DIPA DIPA

12. KebijakanPelaksanaanPendapatandanBelanja Negara • PenyesuaianAPBN denganperkembangandan/atauperubahankeadaandibahasbersama DPR denganPemerintahPusatdalamrangkapenyusunanprakiraanperubahanatas APBN tahunanggaran yang bersangkutan, apabilaterjadi: • perkembanganekonomimakro yang tidaksesuaidenganasumsi yang digunakandalam APBN; • perubahanpokok-pokokkebijakanfiskal; • keadaanyang menyebabkanharusdilakukanpergeserananggaranantar unit organisasi, antarkegiatan, danantarjenisbelanja; • keadaanyang menyebabkansaldoanggaranlebihtahunsebelumnyaharusdigunakanuntukpembiayaananggaran yang berjalan • PemerintahPusatmengajukanrancanganundang-undangtentangPerubahan APBN tahunanggaran yang bersangkutanberdasarkanperubahandimaksuduntukmendapatkanpersetujuan DPR sebelumtahunanggaran yang bersangkutanberakhir.

13. PelaksanaanPendapatandanBelanja Negara • Tahun anggaran meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31Desember. • APBN dalam satu tahun anggran meliputi: • hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih; • kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih; • penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterimakembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. • Semua penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui Rekening Kas UmumNegara.

14. PejabatPerbendaharaan Negara • PenggunaAnggaran/KuasaPenggunaAnggaran (PA/KPA) • BendaharaUmum Negara/KuasaBendaharaUmum Negara (BUN/Kuasa BUN) KuasaPenggunaAnggaran/PenggunaBarang; • Pejabat yang bertugasmelakukanpemungutanpenerimaannegara; • Pejabat yang melakukantindakan yang mengakibatkanpengeluarananggaranbelanja (PejabatPembuatKomitmen); • Pejabat yang bertugasmelakukanpengujiandanperintahmembayar (Penerbit SPM); • Bendaharapenerimaanuntukmelaksanakantugaskebendaharaandalamrangkapelaksanaananggaranpendapatan; • Bendaharapengeluaranuntukmelaksanakantugaskebendaharaandalamrangkapelaksanaananggaranbelanja. • Pasal 4 UU No. 1 Tahun 2004 • Pasal 4 Permenkeu 134/PMK.06/2005

15. PEMISAHAN KEWENANGANDALAM UU NO. 1 TAHUN 2004TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA Menteri Teknis Selaku Pengguna Anggaran Menteri Keuangan Selaku Bendahara Umum Negara Pengurusan Administrasi Administratief beheer Pengurusan Komtabel Comptabel beheer PEMBUATAN KOMITMEN PENGUJIAN PERINTAH PENCAIRAN DANA PENGUJIAN & PEMBEBANAN PERINTAH MEMBAYAR

16. PelaksanaanAnggaranPendapatan • Setiapkementeriannegara/lembaga/satuankerjaperangkatdaerah yang mempunyaisumberpendapatanwajibmengintensifkanperolehanpendapatan yang menjadiwewenangdantanggungjawabnya. • PenerimaanharusdisetorseluruhnyakeKas Negara/ Daerah padawaktunya yang selanjutnyadiaturdalamperaturanpemerintah. • Penerimaankementeriannegara/lembaga/satuankerjaperangkatdaerahtidakbolehdigunakanlangsunguntukmembiayaipengeluaran. • Penerimaanberupakomisi, potongan, ataupunbentuk lain sebagaiakibatdaripenjualandan/ataupengadaanbarangdan/ataujasaolehnegara/daerahadalahhaknegara/daerah. Pasal 16 UU No. 1 Tahun 2004

17. PelaksanaanPenerimaan Negara olehKementrian/Lembaga • Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran dapat membuka rekeninguntuk keperluan pelaksanaan penerimaan di lingkungan kementerian negara/lembaga yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan dari Bendahara Umum Negara. • Menteri/pimpinan lembaga mengangkat bendahara untuk menatausahakan penerimaan negara di lingkungan kementerian negara/lembaga. • Dalam rangka pengelolaan kas, Bendahara Umum Negara dapat memerintahkanpemindahbukuan dan/atau penutupan rekening Kementrian/Lembaga di atas.

18. PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA • Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan. • Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan

19. PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA • Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebankan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkanpembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD. • Untuk melaksanakan ketentuan tersebut Pengguna Anggaran/ KuasaPengguna Anggaran berwenang : • menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih; • meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungandenganikatan/perjanjianpengadaanbarang/jasa; • menelititersedianyadana yang bersangkutan; • Membebankanengeluaransesuaidenganmataanggaranpengeluaran yang bersangkutan; • Memerintahkanpembayaran atas beban APBN/APBD. • Pejabatmenandatanganidan/ataumengesahkandokumen yang berkaitandengansuratbuktiyang menjadidasarpengeluaranatasbebanAPBN/APBD bertanggungjawabataskebenaran material danakibat yang timbuldaripenggunaansuratbuktidimaksud.

20. PELAKSANAAN TAGIHAN ATAS BEBAN APBN • Pembayaranatastagihan yang menjadibeban APBN dilakukanolehBendaharaUmumNegara/KuasaBendaharaUmum Negara. • Dalamrangkapelaksanaanpembayarandimaksud, BendaharaUmum Negara /KuasaBendaharaUmum Negara berkewajibanuntuk : • Menelitikelengkapanperintahpembayaran yang diterbitkanolehPenggunaAnggaran/KuasaPenggunaAnggaran; • mengujikebenaranperhitungantagihanatasbeban APBN yang tercantumdalamperintahpembayaran; • mengujiketersediaandana yang bersangkutan; • memerintahkanpencairandanasebagaidasarpengeluarannegara; • Menolakpencairandana, apabilaperintahpembayaran yang diterbitkanolehPenggunaAnggaran/KuasaPenggunaAnggarantidakmemenuhipersyaratan yang ditetapkan.

21. MEKANISME PELAKSANAAN BELANJA/PENGELUARAN NEGARA Menteri Teknis Selaku Pengguna Anggaran Tahapan Administratif Menteri Keuangan Selaku Bendahara Umum Negara Tahapan Komtabel PEMBUATAN KOMITMEN PENGUJIAN Ps. 19 Ayat 2 UU No. 1 Th. 2004 SP2D PENGUJIAN & PEMBEBANAN Ps. 18 Ayat 2 UU No. 1 Th. 2004 • Pengujian : • Substantif : • Wetmatigheid • Rechmatigheid • Formal SPM • Pengujian : • Wetmatigheid • Rechmatigheid • Doelmatigheid Lihatcontoh SPP

22. PEMBAYARAN ATAS BEBAN APBN • Pembayaranatasbeban APBN/APBD tidakbolehdilakukansebelumbarangdan/ataujasaditerima. • Untukkelancaranpelaksanaantugaskementeriannegara/lembaga/satuankerjaperangkatdaerahkepadaPenggunaAnggaran/KuasaPenggunaAnggarandapatdiberikanuangpersediaan yang dikelolaolehBendaharaPengeluaran. • BendaharaPengeluaranmelaksanakanpembayarandariuangpersediaan yang dikelolanyasetelah : • Menelitikelengkapanperintahpembayaran yang diterbitkanolehPenggunaAnggaran/KuasaPenggunaAnggaran; • Mengujikebenaranperhitungantagihan yang tercantumdalamperintahpembayaran; • Mengujiketersediaandana yang bersangkutan. • BendaharaPengeluaranwajibmenolakperintahbayardariPenggunaAnggaran/KuasaPenggunaAnggaranapabilapersyaratantersebuttidakdipenuhi. • BendaharaPengeluaranbertanggungjawabsecarapribadiataspembayaran yang dilaksanakannya. • Pengecualiandariketentuandimaksudpadaangka 1 diaturdalamperaturanpemerintah.

23. Bayar Proses SAI Transfer UP/GU PEMBEBANAN Transfer Pihak III KPPN ALUR PROSES PEMBAYARAN PADA SATUAN KERJA PEMBUAT KOMITMEN PENGUJI TAGIHAN BENDAHARA PENGELUARAN PENERBIT SPM UNIT AKUNTANSI SATKER LAPORAN KEUANGAN SK SPK KONTRAK DraftSPM GU SPM GU BUKTI SPM LS DraftSPM LS Daftar Lembur Daftar Gaji BA PK BA PB BA Serah Terima BUKTI Benar BUKTI DAN TAGIHAN SP2D UJI DAN PERIKSA SPM Salah

24. ALUR PENERBITAN SPMPADA INSTANSI/SATKER REKANAN PEM.UM./BEND KEUANGAN KPPN SPP dan Bukti Tagihan Bukti Tagihan Bukti Tagihan SP2D UJI N Y Pemeriksaan Proses Penerbitan SPM CEK KEBANK SPM SPM dan Bukti Tagihan Y Proses SAI KPPN Lihatcontoh SPP

25. MEKANISME PENCAIRAN (UP) KPPN KAS NEGARA SUPPLIER (3) SP2D (4) (5) SPM/GU (6) REKENING (2) KUASA PENGGUNA ANGGARAN (1) BENDAHARA BUKTI- BUKTI