Download
1 / 11
550 likes | 3.08k Views
SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA, ANGGARAN, DAN AKUNTANSI. Siklus Pengelolaan Keuangan Negara Siklus Anggaran Siklus Akuntansi Ref : Bawuk, 2013. Siklus Pengelolaan Keuangan Negara. Pada pengelolaan keuangan negara, siklus terdiri dari : perencanaan dan penganggaran ;
E N D
SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA, ANGGARAN, DAN AKUNTANSI Siklus Pengelolaan Keuangan Negara Siklus Anggaran Siklus Akuntansi Ref : Bawuk, 2013
Siklus Pengelolaan Keuangan Negara • Pada pengelolaan keuangan negara, siklus terdiri dari: • perencanaan dan penganggaran; • pelaksanaan anggaran/perbendaharaan; • akuntansi, • pemeriksaan, dan • pertanggungjawaban.
Siklus Pengelolaan Keuangan Negara • Integrasi RK dan Anggaran • Unified Budget • Penganggaran Berbasis Kinerja • Penggunaan KPJM • Klasifikasi Anggaran • Tahap Perencanaan: • Bappenas (Pusat) • SKPD Perencanaan (Daerah) • Tahap Penganggaran: • Menteri Keuangan (Pusat) • TAPD (Daerah) PerencanaandanPenganggaran • PemerintahPusat: • Terbit DIPA • Pemerintah Daerah: • DPA • SPD • Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Lap Keu PelaksanaanAnggaran Pertanggungjawaban • Sistem Penerimaan • Sistem Pengeluaran • Pemeriksa Eksternal (BPK) • Opini atas LK • LHP Pemeriksaan Akuntansi • Pengguna Anggaran • Bendahara Umum
Arsitektur Pengelolaan Keuangan DaerahPP 58/2005 dan Permendagri 13/2006 Penetapan Kekuasaan Pengelola Keudaerah Pejabat Pengelola Keudaerah Pejabat Pengguna Anggaran Pengendalian defisit & Penggunaan Surplus Pengelolaan BLUD Penyusunan Rancangan APBD Penetapan APBD Pelaksanaan APBD Penatausahaan Pertanggungjawaban Pengelolaan Kekayaan & Kewajiban Penyelesaian Kerugian Daerah Semesteran Tahunan
Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah Perencanaan & Penganggaran Pelaksanaan Pertgjwban Pemeriksaan Penatausahaan Rancangan DPA-SKPD RPJMD Penatausahaan Pendapatan Disusun Sesuai SAP • Bendahara penerimaan wajib menyetor penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya 1 hari kerja RKPD Verifikasi KUA PPAS DPA-SKPD Penatausahaan Belanja Nota Kesepakatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah • Penerbitan SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS oleh Kepala SKPD • Penerbitan SP2D oleh PPKD Pelaksanaan APBD • LRA • Neraca • Lap. Arus Kas • CaLK, dst Laporan Keuangan diperiksa oleh BPK Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Pendapatan Penatausahaan Pembiayaan Belanja RKA-SKPD • Dilakukan oleh PPKD Pembiayaan Raperda Pertanggung-jawaban APBD RAPBD Kekayaan dan Kewajiban daerah • Kas Umum • Piutang • Investasi • Barang • Dana Cadangan • Utang Laporan Realisasi Semester Pertama Evaluasi Raperda APBD oleh Gubernur/ Mendagri Perubahan APBD Akuntansi Keuangan Daerah APBD
Catatan : RPJM = Rencana Pembangunan Jangka Menengah RKPD = Rencana Kerja Perangkat Daerah KUA = Kebijakan Umum APBD PPAS = Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara RKA = Rencana Kerja Dan Anggaran SKPD = Satuan Kerja Perangkat Daerah RAPERDA = Rancangan Peraturan Daerah DPA = Dokumen Pelaksanaan Anggaran SPD = Surat Penyediaan Dana TAPD = Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Perencanaan dan PenganggaranUU 17/2003 • Pengintegrasian antara Rencana Kerja dan Anggaran • Rencana kerja dan anggaran merupakan satu kesatuan dan disusun secara terintegrasi. • • Penyatuan Anggaran (unified budget) • Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki satu dokumen anggaran. Tidak ada lagi pemisahan antara anggaran rutin dan pembangunan. • • Penganggaran Berbasis Kinerja • Alokasi anggaran sesuai dengan hasil yang akan dicapai, terutama berfokus pada output atau keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan. • • Penggunaan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) • Pemerintah dituntut menyusun anggaran dengan perspektif waktu jangka menengah. • • Klasifikasi Anggaran • Klasifikasi anggaran tersebut terdiri dari klasifikasi menurut fungsi, menurut organisasi, dan menurut jenis belanja.
Catatan : • Klasifikasi Organisasi : Sesuai dengan struktur organisasi Pemda (pengaturan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran) • Klasifikasi menurut Fungsi : Pelayanan Umum; Pertahanan ; Ketertiban dan Keamanan ; Ekonomi ; Lingkungan Hidup ; Perumahan dan Fasilitas Umum ; Kesehatan ; Pariwisata dan Budaya ; Agama ; Pendidikan ; Perlindungan Sosial • Klasifikasi Ekonomi : Belanja Pegawai ; Belanja Barang ; Belanja Modal ; Bunga ; Subsidi ; Bantuan Sosial ; Hibah ; Belanja Tak Tersangka/Tak Terduga
Siklus Anggaran Pemerintah Daerah 12 bulan 6 bulan 12 bulan
