1 / 22

HUKUM INVESTASI

HUKUM INVESTASI. OLEH HERNAWAN HADI,SH MH. POLITIK HUKUM INVESTASI. Pasal 33 UUD 1945 1. Azas kekeluargaan. 2. Cabang produksi yg penting dikuasai negara. 3. Penguasaan tsb utk kemakmuran rakyat. 4. Dihindari Free Fight Liberalisme. 5. pelaku usaha : Koperasi,Swasta,BUMN.

harrison-mcintyre
Download Presentation

HUKUM INVESTASI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. HUKUM INVESTASI OLEH HERNAWAN HADI,SH MH Hernawan Hadi.doc.

  2. POLITIK HUKUM INVESTASI • Pasal 33 UUD 1945 1. Azas kekeluargaan. 2. Cabang produksi yg penting dikuasai negara. 3. Penguasaan tsb utk kemakmuran rakyat. 4. Dihindari Free Fight Liberalisme. 5. pelaku usaha : Koperasi,Swasta,BUMN. Hernawan Hadi.doc.

  3. POLITIK PINTU TERBUKA • Membuka perdagangan bebas dg negara maju • Mengundang modal asing. • Meminta bantuan tehnis dibidang teknologi dan birokrasi. • Hutang luar negeri. • Membuka komunikasi kultural dg dunia luar. Hernawan Hadi.doc.

  4. POLITIK PINTU TERBUKA • Perubahan komitmen dlm penyelenggaraan pemerintahan. • Pergewseran paradigma dari sentralistik menjadi desentralistik. • Pergeseran model hukum : dari Teknokratis Struktural ke Humanis Partisipatoris. Hernawan Hadi.doc.

  5. TUJUAN OTONOMI DAERAH • Peningkatan kesejahteraan masyarakat. • Peningkatan pelayanan publik. • Peningkatan daya saing daerah. Hernawan Hadi.doc.

  6. ANATOMI URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN ABOLUT (Mutlak Urusan Pusat) CONCURENT (Urusan Bersama Pusat,Provinsi dan Kab./Kota) PILIHAN OPTIMAL HANKAM MONETER YUSTISI POLITIK LUAR NEGERI AGAMA WAJIB OBLIGATORY(Pelayan Dasar Contoh : Pertanian,industri,perdagangan,pariwisata,kelautan dll Contoh : Kesehatan,pendidikan,lingan hidup,pekerjaan umum,perhubungan Hernawan Hadi.doc.

  7. ESENSI OTONOMI • Pembagian kewenangan. • Mendekatkan negara dg stake holders. • Efektivikasi demokrasi lokal ( responsivitas dan partisipasi) Masyarakat Cerdas. Masyarakat Sehat. Masyarakat makmur Hernawan Hadi.doc.

  8. URUSAN WAJIB PEMDA • Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan. • Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang. • Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketentraman. • Penyediaan sarana dan prasarana umum. • Penanganan Bidang Kesehatan. • Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi SDM potensial. Hernawan Hadi.doc.

  9. LanjutanURUSAN WAJIB PEMDA 7. Penganggulangan masalah sosial. 8. Pelayanan bidang ketenaga kerjaan. 9. Fasilitasi pengembangan UKM. 10.Pengendalian lingkungan hidup. 11.Pelayanan pertanahan. 12.Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil 13.Pelayanan administrasi. 14.Pelayanan administrasi penanaman modal. Hernawan Hadi.doc.

  10. URUSAN PEMDA YG BERSIFAT PILIHAN • Urusan Pemerintahan yg secara nyata ada dan berpotensi utk meningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dg kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah. • Contohnya: bidang pertambangan,perikanan, pariwisata,pertanian,perkebunan, kehutanan. Hernawan Hadi.doc.

  11. PENGEMBANGAN PERANGKAT HUKUM EKONOMI DALAM INVESTASI • Terdapat banyak pilihan : 1. Model Liberal Kapitalis. 2. Model Sosialis. 3. Model Humanis Patisipatoris. • Pola Penegelolaan Ekonomi Indosia. 1. Sektor Ekonomi Rakyat.(SER). 2. Sektor Ekonomi Konglomerat.(SEK). Hernawan Hadi.doc.

  12. MOTIF INVESTOR • Investor hanya akan datang kedaerah jika yakin dapat memperoleh keuntungan secara wajar dan rasional Hernawan Hadi.doc.

  13. INVESTASI DI INDONESIA Investasi di Indonesia dapat dilaksanakan dalam bentuk. • Penaman Modal Dalam Negeri(PMDN). • Penanaman Modal Asing (PMA). • JOINT VENTURE PMDN dan PMA. Hernawan Hadi.doc.

  14. PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI • Modal 100% dari WNI. • Dilakukan di Indonesia. • Bersifat terus menerus dan tetap. • Tunduk dg hukum Indonesia. Hernawan Hadi.doc.

  15. JOINT VENTURE • Modalnya berupa gabungan PMA dan PMDN. • Di dirikan di Indonesia. • Tunduk pada hukum Indonesia. Hernawan Hadi.doc.

  16. PENANAMAN MODAL ASING • Modal berasal dari luar negeri. • Penanaman modal langsung. • Didirikan di Indonesia dan tunduk pd hukum Indonesia. • Risiko ditanggung secara langsung oleh pemilik modal. • Modal asing adl : alat pembayaran luar negeri,alaty alat perusahaan, hasil perusahaan yg tdk ditransfer ke luar negeri tetapi dipergunakan utk pembiayaan perusahaan di Indonesia Hernawan Hadi.doc.

  17. PENANAMAN MODAL ASING • Pada awal orde baru dirasakan adanya keterbatasan teknologi, ketrampilan, kemampuan manajemen dan dana. • Pemerintah membuka investasi asing melalui UU No.1 Th.1967 ttg PMA. • PMA hanya sgb pelengkap. Hernawan Hadi.doc.

  18. BIDANG PMA • PMA secara penguasaan penuh. • PMA kerja sama dg modal nasional. • Bidang bidang yg tertutup utk penguasaan penuh PMA: 1. Pelabuhan. 2. Transmisi dan listrik. 3. Telekomunikasi. 4. Pelayaran. 5. Penerbangan. 6. Air minum. 7. Kereta api. 8. Pembangkit tenaga atom. 9. Media massa. Hernawan Hadi.doc.

  19. KEBIJAKAN DALAM PMA • Bentuk Badan Usaha : PT. • Jangka waktu maksimal 30 tahun. • Hak atas tanah : HGB, HGU dan Hak Pakai. • Tenaga Kerja : PMA bebas menentukan Direksi. • Dibolehkan memakai tenaga kerja asing,tetapi hrs melibatkan tenaga kerja Indonesia. • Nasionalisasi : Jika kepentingan nasioanal menghendaki. Hernawan Hadi.doc.

  20. TEORI PMA Dalam menelaah Penanaman Modal Asing dpt digunakan teori : • Hubungan kerja sama : Dalam investasi PMA dpt dilaksanakan krn adanya kerjasama yg saling menguntungakan dlm posisi yg sederajat. • Hubungan kurang seimbang (ketergatungan) : Teori Dependencia : PMA terjadi karena salah satu pihak lebih dominan shg pihak lain menjadi tergantung pd PMA. Hernawan Hadi.doc.

  21. EFEK NEGATIF OTONOMI DAERAH THD INVESTASI • EKONOMI BIAYA TINGGI : banyak pungutan dan pajak daerah yang membebani investor. • TUMPANG TINDIH KEWENANGAN : tidak jelas kewenangan perijinan investasi oleh Pusat, Provinsi atau Kab/Kotamadya. • PEREKRUTAN TENAGA KERJA : banyak daerah mensyaratkan perekrutan tenaga lokal yg tdk memenuhi kualifikasi. • KERJA SAMA ANTAR DAERAH : tdk ada kerjasama dan standarisasi peraturan daerah. Hernawan Hadi.doc.

  22. STRATEGI MENARIK INVESTOR • Kesempatan,kemitraan dan keamanan. • Kompetisi sehat dan transparan. • Memangkas ekonomi biaya tinggi. • Aturan yg pro pasar. • Menghapus monopoli. • Prosedur izin cepat dan satu pintu. • Menghormati kontrak. • Kebijakan investasi yang jelas. • Koordinasi antar sektor dan daerah. • Penentuan tarif berdasarkan kondisi ekonomi. • Penegakan hukum. Hernawan Hadi.doc.

More Related