290 likes | 618 Views
Kelompok 1. Anggota : Cik Ida Kumalasari Amirudin (135030100111043) Whisnu Yudha Caretta (135030101111037) Betty Dyah Anggun P.W (135030101111039) Enggar Niko Priyambodo (135030101111040) Ardika Wasis Harsanto (135030107111033). Pendahuluan. Latar Belakang
E N D
Anggota : Cik Ida KumalasariAmirudin (135030100111043) WhisnuYudhaCaretta (135030101111037) Betty DyahAnggun P.W (135030101111039) EnggarNikoPriyambodo (135030101111040) ArdikaWasisHarsanto (135030107111033)
LatarBelakang • UntukmemenuhitugasmatakuliahHukumAdministrasiPublik • Eddy RumpokopernahmenjadimahasiswaFakultasIlmuAdministrasiUniversitasBrawijaya • Hasilpenghitungancepatpilkada Kota Batu 2012 digelardiLaboratoriumIlmuPolitikdanRekayasaKebijakanUniversitasBrawijayadanmelibatkanmahasiswaIlmuPolitikUniversitasBrawijaya
4. Kota Batumerupakan Kota yang dekatdengan Malang 5. Kasusiniterjadipadatahun 2012 yang merupakansyaratutamatugaskasusperadilantatausaha Negara yang terjadidiatastahun 2000.
RumusanMasalah • ApakahlatarbelakangpermasalahansengketatatausahanegaradalampilkadaBatu? • BagaimanakronologispermasalahandalampilkadaBatu? • Bagaimanahasilkeputusanpengadilantatausaha Negara terhadapkasusdalampilkadaBatu? • Apasajaregulasi yang mengaturtentangkasusdalampilkadaBatudanPeradilan Tata Usaha Negara?
Metode • Studikepustakaan • Metodeanalisisdandiskusi • Penyusunanmakalah
TujuanPenulisan • Mengetahuipenyebabatau yang melatarbelakangimasalahsengketatatausaha Negara dalampilkadaBatu • MengetahuikronologiskasusdalampilkadaBatu • MengetahuihasilkeputusanPeradilan Tata Usaha Negara terhadapkasusdalampilkadaBatu • Mengetahuiregulasi yang mengaturkasusdalampilkadaBatudanPeradilan Tata Usaha Negara
Sengketa Tata Usaha Negara adalahsengketa yang timbuldalambidangtatausahanegaraantaraorangataubadanhukumperdatadenganbadanataupejabattatausahanegara, baikdipusatmaupundidaerah, sebagaiakibatdikeluarkannyakeputusantatausahanegara, termasuksengketakepegawaianberdasarkanperaturanperundang-undangan yang berlaku. (Pasal 1 Angka 10 UU Nomor 51 Tahun 2009 TentangPerubahanKeduaAtasUndang-UndangNomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha).
Undang-undangRepublik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentangperubahanatasundang-undangnomor 5 tahun 1986 tentangperadilantatausaha Negara dalampasal 4 yang isinyaperadilantatausaha Negara adalahsalahsatupelakukekuasaankehakimanbagirakyatpencarikeadilanterhadapsengketa Tata Usaha Negara.
Syarat-syaratGugatanPeradilan Tata Usaha Negara • Syarat Formal • Syarat Material/Substansial
SidangGugatan PDI terhadap KPUD ke PTUN Surabaya BerlangsungSenin 27 Agustus 2012 Obyek yang digugat : Keputusan KPU Batu No: 270/188/KPU Kota 014.329951/VIII/2012 tertanggal 7 Agustus 2012 tentangHasilPenelitianUlangSuratPencalonanbesertaLampirannyaPemilukada Kota Batu Keputusan KPU BatuberupaBeritaAcara No: 270/75/BA/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentangPenetapanPasanganCalon yang memenuhisyaratsebagaipesertaPemilukadadanWakilKepala Daerah Kota Batu 2012
Hasil Quick CountPilkada Kota Batu 2012digelarLaboratoriumIlmuPolitikdanRekayasaKebijakanUniversitasBrawijaya. • 1.Eddy Rumpoko-PunjulSantoso(48%) • 2.Abdul Majid-Kustomo (24%) • 3. Suhadi-Gunawan (21%) • 4. Gunawan-Sunjoyo (6%) • 5. Tidaksah (1%) • Total suara yang dikumpulkansebanyak 39.216 suara. Sampeldiambildari 160 TPS dari total 399 TPS. • Perhitungancepatselesaitepatpukul 15.25 WIB, data yang masukseratuspersenmelibatkanmahasiswaIlmuPolitikUniversitasBrawijaya.
8 Oktober 2012, KPU Kota Batu, JawaTimur, menetapkanpasangan Eddy Rumpoko (ER) sebagaiWali Kota BatudanPunjulSantoso (PS) sebagaiWakilWali Kota Batuuntuk lima tahunkedepan. Keduanyadinyatakansebagaipemenangpilkada yang diselenggarakan 2 Oktober 2012. Hasilrekapitulasimenyebut, pasangan ER-PS unggulatastigalawanpolitiknyadenganmemperolehsuara 46.724 (44,7%), disusul MK 25.379 (24,3%), DiNo 23.929 (22,91%), danWak Gus 8.396 (8,03%).
LatarBelakangpermasalahansengketatatausahanegaradalampilkadaBatuLatarBelakangpermasalahansengketatatausahanegaradalampilkadaBatu • 1. Gugatan PDIP terhadap KPUD kePeradilan Tata Usaha Negara Surabaya • 2. GugatanTigaCalonwali Kota danwakilwali Kota Batuterhadap KPUD keMahkamahKonstitusi
B. KronologispermasalahandalampilkadaBatu • C. HasilkeputusanPeradilan Tata Usaha Negara terhadapkasusdalampilkadaBatu • Gugatan PDIP terhadap KPUD kePeradilan Tata Usaha Negara Surabaya • GugatanTigaCalonwali Kota danwakilwali Kota Batuterhadap KPUD keMahkamahKonstitusi
D. Regulasi yang mengaturpermasalahandalampilkadaBatu • Keputusan KPU Batu No: 270/188/KPU Kota 014.329951/VIII/2012 tertanggal 7 Agustus 2012 tentangHasilPenelitianUlangSuratPencalonanbesertaLampirannyaPemilukada Kota Batu • Keputusan KPU BatuberupaBeritaAcara No: 270/75/BA/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentangPenetapanPasanganCalon yang memenuhisyaratsebagaipesertaPemilukadadanWakilKepala Daerah Kota Batu 2012
3. Keputusan PTUN Nomor 166 Tahun 2013 tentangpasanganwalikotaBatu • 4. Pasal 115 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN • 5.SuratNomor 29 Tahun 2012 tentangpenetapan 4 calonwalikota-wakilwalikotaBatu • 6.SuratNomor 30 Tahun 2012 tentangpenghitungansuara • 7.SuratNomor 31 Tahun 2012 tentangpenetapanpemenangcalonwalikotadanwakilwalikotaBatu • 8.Keputusanmajelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya Nomor 116/G/2012/PTUN.SBY.
9. KabareskrimPolrimengeluarkanarahanteknisNomor B/2964/Was/VII/2012/Bareskrimtertanggal 6 Juli 2012 tentangpenghentianpenyidikandanpembukaanpenyidikan agar merujukPasal 80, 82 KUHAP danPerkapNomor 12 Tahun 2009 (ataskasuspemalsuanijazah SMP Eddy Rumpoko) • 10.SP3 NomorSP.Tap/31/VI/2012/DitreskrimumPoldaJatimtertanggal 7 Juni 2012 untukberkasperkarapemalsuanijazahdengantigatersangkatersangka, yakni Eddy Rumpoko (Wali Kota Batu), Suharminah (Kepala SMP Taman Siswa), danPurwantara (Pegawai TU SMP Taman Siswa)
E. Regulasi yang mengaturtentangPeradilan Tata Usaha Negara • Keppres No. 52 Tahun 1990 tentangPembentukan PTUN di Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya, Ujung Pandang • Keppres No. 16 Tahun 1992 tentangPembentukan PTUN di Bandung, Semarang dan Padang • Keppres No. 41 Tahun 1992 tentangPembentukan PTUN Pontianak, Banjarmasin dan Manado • Keppres No. 16 Tahun 1993 tentangPembentukan PTUN Kupang, Ambon, danJayapura
5. Keppres No. 22 Tahun 1994 tentangPembentukan PTUN Bandar Lampung, SamarindadanDenpasar • 6.Keppres No. 2 Tahun 1997 tentangPembentukan PTUN Banda Aceh, Pakanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, MataramdanDili • 7.Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentangperadilantatausaha Negara
8. Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentangperubahanatasUndang-undang No. 5 tahun 1986 tentangperadilantatausaha Negara • 9. Undang-undang No.51 tahun 2009 tentangperubahankeduaatasUndang-undang No. 5 tahun 1986 tentangperadilantatausaha Negara
Kesimpulan Eddy Rumpokodicoretdaridaftarcalonoleh KPUD PDIP Menggugat KPUD ke PTUN Surabaya Sidang PTUN Surabaya PDIP Menang KetigaCalonlainnyamenggugat KPUD Eddy Rumpokomendapatsuaraterbanyak MahkamahKonstitusi Jakarta PencoblosanWalikotaBatu Gugatanketigacalonditolak Eddy RumpokomenjadiWalikotaBatu