1 / 36

CURRENT ISSUES

CURRENT ISSUES. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN. Rapat Pimpinan Nasional Direktorat Jenderal Perbendaharaan Yogyakarta, 3 – 5 November 2011. Sistematika. Aspek Organisasi KPPN Percontohan Evaluasi KPPN Filial Prestasi KPPN Semarang II Penyempurnaan SOP

hien
Download Presentation

CURRENT ISSUES

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. CURRENT ISSUES SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN RapatPimpinanNasionalDirektoratJenderalPerbendaharaan Yogyakarta,3 – 5 November 2011

  2. Sistematika • AspekOrganisasi • KPPN Percontohan • Evaluasi KPPN Filial • Prestasi KPPN Semarang II • Penyempurnaan SOP • IKU KemenkeuOne Triwulan III 2011 • AspekSumberDayaManusia • Program PensiunDini • Assessment Center • PenegakanDisiplin • LHKPN • AspekKeuangan • RealisasiAnggaran DJPBN • PelaksanaanAnggaran • PelaporanKeuangan • AspekSarana/Prasarana • StandardisasiSarana dan Prasarana • SistemPengelolaanAsetTetapTerintegrasi (Si-PAT)

  3. AspekOrganisasi

  4. KPPN PERCONTOHAN • Perkembangansampaidengansaatini: • SDM : • Telahdiumumkanhasilassessment dan SK Pelaksana; • Eselon III dan IV menunggu penetapandalamwaktudekat. • SOP • Telahefektifdilaksanakant.m.t. 3 Oktober 2011 • Keuangan : • Pendanaanpenyempurnaansarprasdidukungoleh SKPA yang wajibdilaporkan per bulanoleh KPPN Jakarta III, Jakarta V, Tanjung Pinang, Mamuju, dan Manokwari. • RencanaKeDepan • KPPN Tipe A-1diproyeksikan menjadi KPPN Percontohandenganmempertimbangkan volume kerja, lay-out dan kondisisaranafisik, daerahlayanan, jumlah satker, sertaskor pada penilaian kantor.

  5. HasilAssessment KPPN PercontohanTahap V

  6. EVALUASI KPPN FILIAL • Seluruh KPPN PelaksanaLayanan Filial telahmelaksanakanujicobalayanan filial secarapenuhdi lima lokasilayanan filial (Alor, MuaraTeweh, Namlea, Natuna, Sinabang) terhitungmulaitanggal 1 Juli 2011. • KPPN Indukwajibmelakukan monitoring terhadappelaksanaanlayanan filial untukmenyampaikanlaporanevaluasikepadaKakanwilDitjenPerbendaharaansetempatdengantembusanSekretarisDitjenPerbendaharaan. • KanwilDitjenPerbendaharaanmelakukanmonitoring dan evaluasipelaksanaanlayanan filial minimal 6 bulansekaliuntukdilaporkankepadaSekretarisDitjenPerbendaharaan.

  7. PRESTASI KPPN SEMARANG II • Juara 1 Penilaian KPPN PercontohanlingkupDitjenPerbendaharaanTahun 2011. • Peringkat 1 Kantor PelayananPercontohantingkatKementerianKeuanganTahun 2011. • Key Success: • Sinergi semua pihak (KPPN, Kanwil, Kantor Pusat) • Penggabungan inovasi dari seluruh inovasi unggulan KPPN • Pemenuhan saranadanprasarana yang modern dan ideal sehingga menjadi model dan Pilot project standardisasisaranadanprasarana KPPN • Penyiapan SDM yang optimal melalui workshop dan pelatihan khusus.

  8. PENYEMPURNAAN SOP • KanwilDitjenPerbendaharaan • KPPN

  9. IKU KEMENKEU-ONE

  10. ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA

  11. Ketentuan tentang pensiun sebelum mencapai batas usia pensiun telah diatur dalam UU No. 11 Tahun 1969 dan PP No. 32 Tahun 1979. • DalamPedomanPenataanPegawaitersebut, terdapatbeberapastrategiorganisasiuntukmelaksanakan: • Rekruitment (EntryStrategy), • PengembanganSumber DayaManusia (DevelopmentStrategy) dan • PenguranganPegawai (ExitStrategy) • Saat ini, draft Perpres PPDK mengenai pemberian uang kompensasi khusus telahdisusun. • Tim ReformasiBirokrasi dan TransformasiKelembagaanPusat (TRB-TKP) sedangmenyusunPedomanUmumPenataanPegawai yang akanditerapkanpadaseluruh unit eselon I KementerianKeuangan. PROGRAM PENSIUN DINI DENGAN KOMPENSASI KHUSUS (PPDK)SEBAGAI SALAH SATU EXIT STRATEGY • PPDK merupakan salah satu alternatif exit strategy medium landing yang saat ini eligible ditempuh oleh Kementerian Keuangan. 11

  12. LATAR BELAKANG PPDK Kompensasi atas penghasilan yang seharusnya diterima Pegawai tidak memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan dapat diberhentikan Penyempurnaan Organisasi, Perbaikan Proses Bisnis dan Penataan SDM Terjadinya kesenjangan antara kompetensi pegawai yang ada dengan yang dibutuhkan 12

  13. RUANG LINGKUP • PERATURAN TENTANG PEMBERIAN UANG KOMPENSASI KHUSUS • Pengaturan dibatasi kepada PNS di lingkungan Kementerian Keuangan; • Penetapan PNS yang diberhentikan sebelum mencapai batas usia pensiun yang dapat diberikan Uang Kompensasi Khusus; • Besaran uang kompensasi khusus yang dihitung berdasarkan formula perhitungan; • Ketentuan yang tidak mendapatkan Uang Kompensasi Khusus. • Tahapan implementasi dan tata cara pelaksanaan pembayaran kompensasi khusus diatur oleh Menteri Keuangan. 13

  14. ACTION PLAN • Telah disusun R-Perpres tentang Pemberian Uang Kompensasi Khusus 1 Penyiapan Payung Hukum • Telah disusun R-PMK Pelaksanaan PPDK DJPBN Revisi Kegiatan pada DIPA Sekretariat Jenderal Kemenkeu 2 • Pendanaan • Alokasi Dana 2012 Telah disusun kuesioner survei yang ditujukan kepada seluruh target peserta PPDK Sosialisasi dan Survei tingkat minat dan partisipasi pegawai DJPBN 3 Sosialisasi secara langsung kepada para pegawai dan pejabat DJPBN 4 • Workshop pendampingan entrepreneurship pegawai pensiun dini • Melakukan penjajakan kerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM, dan PPM School of Management 14

  15. ASSESSMENT CENTER Dalam proses assessment perlu ditekankan bahwa kondisi ideal dimaksudbukanlah LULUS ATAU TIDAK LULUS, tetapi merupakan penggabungan dari berbagai unsur penilaian sehingga dapat terpetakan kompetensi peserta assessment (assesse) baik soft maupun hard competency sehingga assesse dapat dinyatakan COCOK ATAU TIDAK COCOK pada suatu jenis jabatan/pekerjaan.

  16. III VII IX Future Leader II VIII VI I IV V Dead Wood RENDAH K I N E R J A Kuadran Penataan Pegawai Kementerian Keuangan Pemetaanpegawaidalam 9 kuadrandiperolehdengan : Untukpenilaiankompetensi/ potensipegawaimelalui assessment center Untukpenilaiankinerjapegawaimelaluipenilaiankinerjaindividu . Saatinitimreformasibirokrasipusatsedangmenyusun PMK yang mengaturpeniliankinerjaindividu. KOMPETENSI / POTENSI TINGGI Development Strategy (MutasiHorisontal/ Diagonal) Development Strategy Development Strategy (Leadership Development/promosi) SEDANG Development Strategy Development Strategy Exit Strategy RENDAH Development Strategy (MutasiHorisontal/ Diagonal) Exit Strategy SEDANG TINGGI

  17. PENINGKATAN DISIPLIN PEGAWAI Merujukpadabeberapakasuspelanggaran SOP dan dugaanpenerimaangratifikasi yang terjadipadabeberapakantor, denganinidimintauntuk: • Menitikberatkanlangkah-langkahpencegahansupayatidakterjadipelanggarandisiplintermasukketidakpatuhanpada SOP dalambekerja • Menerapkan dan meningkatkan pengawasan untuk mendeteksi pelanggaran secara dini / early warning system • Mengambiltindakantegaskepadapegawai yang : • Menyalahgunakanwewenang • Melakukan penyimpanganaturandan/ataupelanggarandisiplinlainnya • Menciptakankondisi yang kondusif agar pejabat/pegawaidapatmelaksanakantugassecaraprofesionaldgnnyaman dan aman

  18. BAGIAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN • Wajib Lapor LHKPN DJPBN • Direktur Jenderal • Direktur • Kepala Kantor Wilayah • Pejabat Eselon III • Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) • Panitia Pengadaan Barang dan Jasa • Bendahara • LHKPN Model KPK-A • Menduduki jabatan untuk pertama kalinya; • Mengalami promosi/mutasi; • Pensiun • Paling lambat 2 bulan setelah dilantik/tmt jabatan/tmt pensiun • LHKPN MODEL KPK-B • Selama 2 (dua) tahun menduduki jabatan yang sama; • Mengalami promosi/mutasi; • Pensiun. • Paling lambat 2 bulan setelah dilantik/tmt jabatan/tmt pensiun • LaporanHartaKekayaanPenyelenggara Negara (LHKPN) • Dasar Hukum: • Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38/KMK.01/011 • Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-4444/PB/2011 Tgl. 29 April 2011 • Fotokopi bukti pengiriman LHKPN disampaikan kepada: • Sekretaris Ditjen Perbendaharaan; • Kepala Biro Sumber Daya Manusia selaku Koordinator Pengelola LHKPN Kementerian Keuangan; • Inspektur Jenderal kementerian Keuangan. • Bukti pengiriman dapat berupa resi pos/ekspedisi pengiriman/bentuk lainnya

  19. PRIORITAS TRAINING • Service Excellence • PelatihanAplikasiPerkantoran

  20. Training Service Excellence • Kebutuhan Satkerterhadap Sikap Petugas(Berdasarkan Hasil Survey): • selalusiapditempat dan bersediamelayani; • bersikapramah dan santun; • berpenampilanrapih; • responterhadapkebutuhansatker. • Action Plan Jangka Pendek: • Kantor Pusatmenyelenggarakandiklatservice excellencedikantordaerahbagipegawaiKanwil dan KPPN yang akandi-survey. • Action Plan Jangka Panjang: • PenyusunanStandarPelayanan Minimum; • Pembuatanaudio visualcarapelayananoleh Kantor PusatuntukdibagikankeKanwil/KPPN; • Adanyastandarseragampegawaisecaranasional.

  21. Training AplikasiPerkantoran • LatarBelakang • Dari beberapa kali dilaksanakannya assessment, ternyata banyak pegawai yang gagal dalam ujian penguasaan IT, termasuk ujian atas materi aplikasi dasar perkantoran seperti penguasaan atas aplikasi microsoft word, microsoft excel, dan microsoftpowerpoint. • Survei Direktorat Transformasi Perbendaharaan yang menginformasikanbahwa banyak pegawai Ditjen Perbendaharan yang merasa mempunyai kekurangan dalam hal pengetahuan mengenai aplikasi perkantoran. • Action Plan • Pelatihan Aplikasi Perkantoran dilaksanakan secara mandiri oleh setiap kantor DitjenPerbendaharaan. • Tahapan • Penunjukandan pemilihan pengajar yang memberikanmaterioleh Kepala Kantor yang bersangkutan; • Pemilihan pegawai yang akan dilatih (disesuaikan dengan kapasitas tempat, peralatan, dan kesinambungan pelaksanaan tugas pokok sehari-hari) oleh Kepala Kantor; • Pemilihan waktu yang disesuaikan dengan kesibukan masing-masing kantor. • Pemusatandan pelaksanaan pelatihan; • Evaluasi.

  22. ASPEK KEUANGAN

  23. REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN Data BagianKeuangan per 28 Oktober 2011

  24. PERBANDINGAN PAGU 2011 dan 2012 per jenisbelanja

  25. PERBANDINGAN PAGU T.A. 2011 DAN 2012 DlmJutaan

  26. PELAKSANAAN ANGGARAN (1) • Sehubungandenganpelaksanaananggaran T.A. 2012 lingkupDirektoratJenderalPerbendaharaan, perludiperhatikanhal-halsebagaiberikut: • Sesuai RKA-KL T.A. 2012 DirektoratJenderalPerbendaharaan yang disusunberdasarkanAlokasiAnggaran TA. 2012 KementerianKeuangan, beberapainstansivertikalDitjenPerbendaharaan (KPPN dan Kanwil) mendapatalokasidanabelanja modal fisik dan bangunan(daftarterlampir). • BerdasarkanPeraturanPresidenNomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaanBarang dan JasaPemerintah, setelahrencanakerja dan anggaran (RKA-KL) untuktahunanggaran yang akandatangdisetujui DPR (Pengesahan UU APBN), makaprosespengadaanbarang dan jasasudahbisadimulaipadatahunanggaranberjalan, sedangkanperikatanataukontraknyadapatdilaksanakanpadatahunanggaranberikutnya.

  27. PELAKSANAAN ANGGARAN (2) • Terhadap KPPN dan Kanwil yang pada T.A. 2012 mendapatalokasibelanja modal denganalokasi yang relatifbesar, setelah APBN T.A. 2012 ditetapkan agar segeramengambillangkah-langkahuntukmemulaiprosespengadaanbarang/jasapada T.A. 2011. • Biayauntukkeperluanprosespengadaanbarang dan jasadimaksudagar dibebankan pada DIPA TA. 2011 denganmelakukanrevisi POK berkenaan. • Untukmenegaskanhaltersebut, telahditerbitkanSuratDirekturJenderalPerbendaharaan. • Berkaitan dengan SPPD dari pegawai daerah yang mengadakan perjalanan dinas ke Jakarta, ditemukan beberapa pegawai yang melakukan pemalsuan tiket, boarding pass, dan kuitansi hotel. Para pimpinan di daerah agar melakukan sosialisasi mengenai disiplin perjalanan dinas terkait dengan integritas pegawai dan pemeriksaan oleh tim pemeriksa internal/eksternal.

  28. PELAPORAN KEUANGAN (1) • Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Kanwil (UAPPA-W). • Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007 dan Perdirjen Perbendaharaan No. Per-65/PB/2010. • Kantor Pusat telah mengadakan penilaian laporan keuangan semester I tahun 2011 untuk tingkat Kanwil dengan mendasarkan pada penilaian administratif (bobot 20%) dan penilaian substantif (80%).Hasil penilaian terlampir.

  29. PELAPORAN KEUANGAN (2) • Penegasan laporan SKPA • Menurut SE Dirjen Perbendaharaan No. SE-41/PB.2011 tgl. 19 September 2011, KPA penerima mengirim laporan keuangan beserta ADK dari aplikasi SAKPA secara triwulanan. Namun, berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan akhir tahun, KPA penerima diminta untuk mengirimkan laporan keuangan beserta ADK secara bulanan (terlampir daftar KPA penerima yang telah mengirimkan laporan keuangan s.d Oktober 2011).

  30. ASPEK SARANA / PRASARANA

  31. STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA • PerkembanganStandardisasi • Telahdilaksanakansayembarapemilihanicon Kanwil DJPBN dan KPPN; • Telahdibagikanstandardesainlay-outuntukbeberapaKanwil DJPBN dan KPPN. • Pilot ProjectStandardisasi • KPPN Semarang II (status: rampung); • KPPN Malang (status: sedangdikerjakan); • Kanwil DJPBN Provinsi Sulawesi Selatan (status: FO sedangdikerjakan). • Penetapan • Standardisasisarana dan prasaranaakandidukungoleh SE DirjenPerbendaharaan. • RencanaKeDepan • PenerapanstandardisasisaranapadaKanwil DJPBN dan KPPN yang mendapatkanbelanja modal terkait rehab. • Mengintegrasikanstandardisasisaranadengankebutuhanroll out SPAN.

  32. Tanah • 1.672.126 m2 SISTEM PENGELOLAAN ASET TERINTEGRASI (sI-PAT) LATAR BELAKANG Banyaknya jumlah aset yang dimiliki Ditjen Perbendaharaan, sedangkan Sistem Aplikasi eksisting (SiMAK-BMN) hanya mengakomodir sisi akuntansi dan pelaporan, BELUM termasuk pengelolaan/manajemen aset. SIMAK-BMN • Peralatan dan Mesin 190.158 unit • Gedung Bangunan • 3.918 unit Asset Management

  33. KONSEP DASAR • Bagaimana seorang manajer/ pimpinan dapat mengelola aset secara realtime melalui one desk control (ODC) sehingga memudahkan pengambilan kebijakan/keputusan terhadap pengelolaan aset sebagaimana siklus logistik (asset life cycle) : • Perencanaan • Penganggaran • Pengadaan • Penggunaan • Pemeliharaan • Penatausahaan • Penghapusan • Pengawasan dan Pengendalian Asset Life Cycle / Siklus Logistik Berdasarkan PP No.6/2005 tentang Pengelolaan BMN/D

  34. RUANG LINGKUP 1 Perencanaan secara manual dan tanpa mempertimbangkan kondisi real yang ada dapat menyebabkan sering terjadinya revisi Perencanaan by System dengan mempertimbangkan kondisi real dan perkiraan kebutuhan dapat mengurangi terjadinya revisi dan pengadaan dapatterlaksanansesuai kebutuhan 2 Banyaknya aset yang secara kualitas sudah tidak layakuntukdigunakan, belum dihapuskandaridaftarbarang Dengan adanya informasi perubahan kualitas aset dan perkiraan barang layak hapus by system, penghapusan dapat dilaksanakan secara rutin dan proporsional Pengawasan aset melalui SIMAK-BMN sebatas jumlah dan nilai sedangkanpelaporandilakukansecara periodik (semesteran/ tahunan), sehinggapermasalahanasetbelumdapatdiketahuiapabilatidakdilaporkan Pengawasan aset dapat dilakukan secara realtime dan rinci sehingga pengendalian dan pembinaansecararealtimedapatmeminimalisirterjadinyapermasalahanaset 3 4 Media pengelolaan aset yang adasaatiniadalah SIMAK BMN yang ruanglingkupnyasebatasakuntasi dan pelaporan (hanyasalahsatutahapandalamsikuluslogistikyaitupenatausahaan) Membangun media pengelolaan aset yang terintegrasi danmencakupkeseluruhansikluslogistik

  35. OUTPUT DAN KEUNTUNGAN YANG DAPAT DIPEROLEH • Pengelolaanasetyang lebihbaik. • Perencanaanpengadaan dan pemenuhan kebutuhandilakukan secara otomatis melalui sistem. • Sistem secara otomatis dapat memperkiraan baranglayakhapus berdasarkan skala prioritas. • Monitoring dan pembinaanolehKanwil dan Kantor PusatDitjen PBN dapat dilakukan secara on line melalui web. • Informasi aset rinci dan up to date serta dapat diakses anytime anywhere.

  36. TerimaKasih

More Related