KEWARGANEGARAAN 21 OKTOBER 2010

1. KEWARGANEGARAAN21 OKTOBER 2010 IKMA 2010

2. KELOMPOK 3 PELAKSANAAN UUD 1945

3. ADE JIWANTYO (22) 101011055 ADELIA PERWITA SARI (23) 101011056 YUWADITYA DEWI (21)101011054

4. ASTIN ROCHDYA SARI (26)101011060 NABILAH QONITAH (27) 101011061 ANGELIA AYU (24) 101011057

5. ANISA OCTAVIANI (30) 101011065 TIFANI LASIANJAYANI (28)101011062

6. BIDANG

8. Pasal 28C ayat pertamaPasal 28D ayat ketigaPasal 28F

10. Pembukaan UUD’ 45 Alinea 4:“… Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bai seluruh rakyat Indonesia.”

11. BIDANG EKONOMI

12. Kasus Tentang perekonomian dan Kesejahteraan SosialBlok Cepu adalah ladang minyak yang berada di Cepu, Blora, Jawa Tengah. Itu adalah ladang minyak terbesar di Tanah Air, setidaknya hingga sekarang. Kandungan minyaknya tercatat melampaui cadangan minyak di Indonesia secara keseluruhan yang diperkirakan hanya berjumlah sekitar 9,7 miliar barel. Cadangan prospektif Blok Cepu di kedalaman kurang dari 1.700 meter misalnya, mencapai 1,1 miliar barel sedangkan cadangan potensial di kedalaman di atas 2.000 meter diperkirakan berjumlah 11 miliar barel.Lembaga Minyak dan Gas atau Lemigas, sebuah lembaga studi yang menjadi bagian dari Akademi Minyak dan Gas, Cepu, pernah mengungkapkan, Banyu Urip, Sukowati, Jambaran dan Alas Tua, nama sumur-sumur di Blok Cepu- menyimpan kandungan minyak mentah hingga 1,4 miliar barel. Di Blok Cepu pula terdapat kandungan cadangan gas sebesar 8,772 triliun kaki kubik. Dengan kekayaan sebesar itu, menurut studi Lemigas, pengelola ladang minyak Blok Cepu dapat mengangkat minyak mentah minimal sebesar 31 persen atau setara dengan 458,7 juta barel. Sedangkan untuk gas, yang bisa diangkat sebesar 72 persen. Biarpun hanya sebagai staf ahli menteri, Rizal bahkan bisa memastikan pencopotan direksi Pertamina. Dia pula yang menjadi “wakil” Pertamina, berunding dengan ExxonMobil untuk mengurus pengelolaan Blok Cepu, ladang minyak dengan cadangan minyak terbesar di negeri ini. Hasilnya: Blok Cepu diserahkan ke ExxonMobil. Bersama Lin Che Wei dan M. Ikhsan, Rizal tercatat pernah “mewakili” PT Pertamina untuk merundingkan Kontrak Kerja Sama Blok Cepu antara Pertamina dengan ExxonMobil Oil Indonesia. Perundingan mereka menghasilkan keputusan kontroversial yang mengejutkan banyak pihak, karena Blok Cepu kemudian benar-benar diserahkan kepada Exxon Mobil dengan kontrak selama 30 tahun sejak Maret 2006. Perusahaan Amerika itu mengeksploitasi Blok Cepu lewat anak perusahaannya, Mobil Cepu Ltd. Pengelolaan Blok Cepu oleh ExxonMobil akan mengakibatkan adanya potensi kehilangan pendapatan bersih untuk negara sebesar Rp 143 triliun per tahunnya. Angka tersebut diperoleh dari potensi kehilangan pendapatan bersih atas eksploitasi minyak bumi sebesar Rp 13 triliun dan gas bumi sebesar Rp 130 triliun per tahunnya.

13. Pasal 33 khususnya ayat 2 dan 3

14. KASUS 1 Menkeu Bentuk Satgas Penertiban Barang Milik Negara Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Barang Milik Negara (BMN) yang akan bertugas hingga 30 Juni 2010. Satgas Penertiban BMN dibentuk untuk membantu proses identifikasi permasalahan, inventarisasi BMN, valuasi, penyesuaian Laporan Kementerian/Lembaga (KL), sertifikasi (bila perlu), dan pembangunan database.

15. Analisis Kasus • Merupakan kegiatan perekonomian dalam pelaksanaan UUD 1945 pasal 33. Lebih spesifik lagi pada ayat 1 “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan”. • Mempertegas kedudukan Negara sebagai penguasa jalannya system perekonomian di Indonesia. • Pada pelaksanaannya, ada kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan satgas yang dibentuk sehingga mewujudkan usaha bersama dalam menjalankan perekonomian sesuai UUD 1945.

16. KASUS 2 Skenario Pembatasan Subsidi BBM Pemerintah akan membatasi pemakaian bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium dan solar bagi mobil pribadi keluaran produksi mulai 2005 ke atas. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh di Jakarta, Jumat (16/7/2010), mengatakan pertimbangannya adalah pemilik mobil keluaran 2005 itu merupakan golongan masyarakat mampu. Pemerintah masih tetap akan memberikan subsidi BBM bagi kendaraan angkutan umum dan sepeda motor

17. Analisis Kasus • Pelaksanaan UUD 1945 pasal 33 ayat 3 “Bumi, air, dan di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat” • Penghematan sumberdaya alam • Menyejahterakan rakyat dalam golongan menengah ke bawah sehingga bbm subsidi tepat pada sasaran pemerintah. • Karena BBM merupakan kekayaan alam yang dikuasai oleh Negara, dan melalui kebijakan tersebut dapat menciptakan kemakmuran bagi seluruh rakyat

18. BIDANG SOSIAL

20. PelaksanaanAcaraRembukPendidikanSesuai UUD 1945 Pasal: • 28C ayat (1) : Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

21. 28E ayat (3) : Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. • 31 ayat (1) : Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. • 31 ayat (3) : Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

22. PENGUNGSI LUMPUR LAPINDOPORONG. Harapan para pengungsi di Pasar Baru Porong, untuk mendapatkan 20% uang aset mereka yang terendam lumpur, kembali pupus. Sesuai dengan Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB), mustinya Lapindo membayar uang tersebut awal Oktober ini. Namun hingga November Lapindo tak juga memenuhi janji tersebut.Kabar yang beredar antar pengungsi simpang-siur. Sajis (54 tahun), warga Renokenongo yang kini mengungsi di pasar baru, mendapat kabar kalau PT. Minarak Lapindo Jaya, perusahaan yang menangani pembayaran, kehabisan dana untuk pembayaran ini. Sajis menandatangani PIJB pada 16 September 2008 dan dalam PIJB Minarak harusnya membayar dua minggu setelah penandatanganan.Meski mangkir membayar, Minarak Lapindo tak bikin pernyataan resmi atau permintaan maaf kepada korban yang tak menentu nasibnya setelah terusir dari desa mereka dua tahun lebih. Lapindo bikin surat resmi soal kesulitan dana ini tapi hanya ditujukan pada Badan Penanggulangan Lumpur Lapindo (BPLS) dan ditembuskan ke Gubernur Jawa Timur dan Lapindo Brantas Inc. Dalam surat yang ditandatangani Bambang Mahargyanto, Direktur Utama Minarak Lapindo, menyebutkan Minarak tak bisa membayar karena kesulitan duit dan meminta BPLS supaya menekel tugas mereka terutama yang berkaitan dengan korban. Surat itu dibikin tanggal 28 Oktober 2008.Di pengungsian pasar baru Porong ada 420 berkas kepemilikan tanah yang belum mendapatkan 20 persen ganti rugi sesuai dengan peraturan presiden (14/2007). BPLS, yang dibentuk pemerintah untuk menangani lumpur Lapindo. Alih-alih membela warga yang terlantar nasibnya dan memperingatkan Minarak Lapindo supaya segera membayar malah sebaliknya menjadi corong Minarak. Pada Minggu (2/11) BPLS sibuk menjelaskan kondisi Minarak Lapindo pada pengungsi. Sementara Lapindo yang tidak membayar tak ada sepatah kata maaf buat warga yang kecewa.Ahmad Zulkarnaen, Humas BPLS, kembali mengobral omong kalau BPLS tidak tutup mata terhadap masalah ini. Ketika ditanya kapan warga akan dibayar, “kami akan usahakan, tapi tidak bisa memastikan kapan.”

23. Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945Pasal 27A UUD 1945Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945Pasal 28C UUD 1945Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945Pasal 31 ayat (1 dan 2)Pasal 28I UUD 1945

24. BIDANG BUDAYA

25. Penggunaan Bahasa Inggris di Sekolah Melanggar UU JAKARTA (Suara Karya) Intemasionalisasi standar pendidikan Indonesia saat ini telah disalahartikan sebatas mengganti bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Padahal, dalam Undang-Undang (UU) No 24/2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan secara tegas dinyatakan bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar dalam proses belajar-mengajar. "Sekarang ini ada semacam euforia berbahasa asing di sekolah dan perguruan tinggi. Hal itu bisa dilihat pada program rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI). Penggunaan bahasa asing dalam kegiatan belajar di sekolah telah melanggar UU," kata Agus Dharma, Wakil Kepala Sementara Pusat Bahasa, dalam seminar Pengujian Bahasa di Jakarta, Selasa (20/7).

26. Pernyataan tersebut melanggar UUD 1945 Pasal 36 yang berbunyi :“ Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia"

27. Angklung Jadi Warisan Budaya Dunia pada NovemberBandung (ANTARA):Alat musik tradisional Angklung akan dikukuhkan sebagai salah satu warisan budaya dunia atau "World Intangible Heritage" oleh UNESCO pada bulan November 2010."Insya Allah, Angklung pada bulan November atau Desember ini akan dikukuhkan sebagai `World Intangible Heritage` atau warisan dunia oleh UNESCO, yang berasal dari Indonesia" kata Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, Prof dr H Arief Rachman, di Gedung Pakuan Bandung, Senin. Ia mengatakan, dengan dikukuhkannya angklung oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia, maka tidak akan ada lagi negara lain yang mengaku (klaim) angklung. "Kalau Malaysia ingin memiliki (angklung) silakan saja, tapi kan harus dilihat sumber mata airnya (angklung) dari mana," katanya. Selain angklung, pihaknya juga sedang mengupayakan agar budaya lainnya di Indonesia seperti Kain Tenun, Tari Saman bisa dikukuhkan sebagai akan dikukuhkan sebagai "World Intangible Heritage" atau warisan dunia oleh UNESCO yang berasal dari Indonesia. "Kami juga sedang mengupayakan agar kebudayaan lain di Indonesia seperti Tari Saman dan Kain Tenun bisa dikukuhkan UNESCO sebagai "World Intangible Heritage"," katanya. Sebelumnya, angklung juga diramaikan telah diklaim oleh Malaysia sebagai alat musik asli negara itu. Selain adanya pengamanan dan pengakuan angklung sebagai warisan budaya dunia, juga akan berdampak secara ekonomis. Para perajin angklung akan diuntungkan dengan mendapatkan banyak pesanan angklung dari dalam dan luar negeri.

28. Pasal 32 ayat 1

29. TERIMA KASIH ATAS PERHATIAN ANDA ADA PERTANYAAN ???? “SILAHKAN ANGKAT SALAH SATU TANGAN ANDA” ^_^