1 / 19

Perencanaan Pajak Internasional

Perencanaan Pajak Internasional. prinsip-prinsip yang harus dipahami dalam perpajakan internasional ( Doernberg (1989)  ). 1.     Capital Export Neutrality ( Netralitas Pasar Domestik ):

hong
Download Presentation

Perencanaan Pajak Internasional

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PerencanaanPajakInternasional

  2. prinsip-prinsip yang harusdipahamidalamperpajakaninternasional (Doernberg (1989) ) • 1.     Capital Export Neutrality (NetralitasPasarDomestik): Kemanapunkitaberinvestasi, bebanpajak yang dibayarharuslahsama. Sehinggatidakadabedanyabilakitaberinvestasididalamatauluarnegeri. Makajangansampaibilaberinvestasidiluarnegeri, bebanpajaknyalebihbesarkarenamenanggungpajakdariduanegara. Hal iniakanmelandasiUU PPhPsl 24 yang mengaturkreditpajakluarnegeri. 2.      Capital Import Neutrality (NetralitasPasarInternasional): Darimanapuninvestasiberasal, dikenakanpajak yang sama. Sehinggabaik investor daridalamnegeriatauluarnegeriakandikenakantarifpajak yang samabilaberinvestasidisuatunegara. Hal inimelandasihakpemajakan yang samadenagnWajibPajakDalamNegeri (WPDN) terhadap permanent establishment (PE) atauBadanUasahTetap (BUT) yang dapatberupacabangperusahaanataupunkegiatanjasa yang melewati time-test dariperaturan yang berlaku.

  3. prinsip-prinsip yang harusdipahamidalamperpajakaninternasional (Doernberg (1989) ) • 2.      Capital Import Neutrality (NetralitasPasarInternasional): Darimanapuninvestasiberasal, dikenakanpajak yang sama. Sehinggabaik investor daridalamnegeriatauluarnegeriakandikenakantarifpajak yang samabilaberinvestasidisuatunegara. Hal inimelandasihakpemajakan yang samadenagnWajibPajakDalamNegeri (WPDN) terhadap permanent establishment (PE) atauBadanUasahTetap (BUT) yang dapatberupacabangperusahaanataupunkegiatanjasa yang melewati time-test dariperaturan yang berlaku. • 3.      National Neutrality: Setiapnegara, mempunyaibagianpajakataspenghasilan yang sama. Sehinggabilaadapajakluarnegeri yang tidakbisadikreditkanbolehdikurangkansebagaibiayapenguranglaba.

  4. masalah-masalahdalamperpajakaninternasional • Transfer Pricing: Kegiataniniadalahmentransferlabadaridalamnegerikeperusahaandenganhubunganistimewadinegara lain yang tarifpajaknyalebihrendah. Hal inidapatdilakukandenganmembayarhargapenjualan yang lebihrendahdarihargapasar, membiayakanbiaya-biayalebihbesardaripadaharga yang wajar, thin capitalization (memperbesarutangdenganbebanbungauntukmengurangilaba). Misalnya: tarifpajakdi Indonesia 28%, diSingapura 25%.

  5. masalah-masalahdalamperpajakaninternasional • Treaty Shopping: Fasilitasdi tax treaty justrubukannyamenghindarkanpajakbergandanamunmalahmemberikesempatanbagisubjekpajakuntuktidakdikenakanpajakdimana-mana. Misalnya: Investasi SBI di bursa singapuradibebaskanpajak. Treaty Shopping diredamdenganketentuan beneficial owner (penerimamanfaat) dalam tax treaty (P3B) baik yang memakai model OECD maupun PBB sehingga tax treaty hanyaberlakubilapenerimamanfaat yang sebenarnyaadalahresidendinegara yang menandatangani tax treaty.

  6. masalah-masalahdalamperpajakaninternasional • Tax Heaven Countries: Negara-negarayang memberikankeringananpajaksecaraagresifsepertitarifpajakrendah, pengawasanpajaklonggartelahmembuatpenerimaanpajakdarinegara-negaraberkembangmerosottajam. Negara tax heaven yang termasukdalam KMK No.650/KMK04/1994 antara lain Argentina, Bahrain, Saudi Arabia, Mauritius, Hongkong, Caymand Island, dll. Saatininegara tax heaven sedangdimusuhiduniainternasional, pengawasan tax avoidance (penghindaranpajak) dinegara-negaratersebutsedanggencar-gencarnya. Berinvestasidinegara tax heaven beresikobesarterkenakoreksi UU PPhPasal 18. Lebihbaikberinvestasipadanegaradengan tax treaty.

  7. Mengapaterjadiperpajakanbergandainternasional? Perpajakanbergandaterjadikarenabenturanantarklaimperpajakan. Hal inikarenaadanyaprinsipperpajakan global untukwajibpajakdalamnegeri (global principle) dimanapenghasilandaridalamluarnegeridandalamnegeridikenakanpajakolehnegararesiden (negaradomisiliwajibpajak). Selainitu, terdapatpemajakanteritorial (source principle) bagiwajibpajakluarnegeri (WPLN) olehnegarasumberpenghasilandimanapenghasilan yang bersumberdarinegaratersebutdikenakanpajakolehnegarasumber.

  8. Perusahaan ManufakturDomestikPertimbanganAwal Tuan Holmes memulaipolycon Lens Company bertahun-tahun yang laluuntukmemproduksilensakritiksebagaibahanutamauntukmemproduksikacapembesar,seiringberkembangnyaperusahaandenganbaikdanpenasehatpajakdomestik Tuan S. Holmes membantuperusahaanmengurangijumlahpajaktahunandenganbermacam-macammatode.

  9. PersyaratanUntukMenjadiPerwakilanLuarNegeriPenjualansesungguhnyaakanakandimpengaruhipenjualanperwakilan, keuntungandariadanyaperwakilanperusahaanadalahsbb: 1. Menyediakantempat yang tetapuntukmemasarkanpersediaanlensadannmemberikancontohpenggunaannyauntukteleskopdengan model yang dikirimdarinegara A. 2.    Memutar slide untukmenarikkonsumenpotensial. 3.    Menghindariinformasi lain yang mungkinmemengaruhipenjualan. Perjanjianpenghindaranpajakberganda (P3B) berisiketentuan yang dibentuksaatperusahaanmendirikancabangdisuatutempatdanmemilikibentukusahatetap (BUT) dansaatperesmiankantoratauagenuntuktujuan yang digambarkandiatasmenimbulkankewajibanpajakdisana .

  10. Polyconmencapaikesuksesanmelaluipenjualaneksporsetelahbeberapatahunsehinggadiambilkesimpulanbahwaperusahaantidakakandapatmencapaipotensipenuhtanpamemilikiperwakilanpenjualanluarnegeri.Polyconmencapaikesuksesanmelaluipenjualaneksporsetelahbeberapatahunsehinggadiambilkesimpulanbahwaperusahaantidakakandapatmencapaipotensipenuhtanpamemilikiperwakilanpenjualanluarnegeri. • Polycondapatmencobauntukmelindungipengurangangandaataskerugianawal yang ditimbulkandarioperasipenjualandi Luna Technic Company sepertimengalamikerugian. Tuan Holmes harusmenyadaribahwatransperdaricabangkeanakperusahaanmungkinakanmelibatkanPolycondalamkewajibanpajak.

  11. PENDIRIAN PABRIK MANUFAKTUR LUAR NEGERI • Penjualanlensaoptikberkualitastinggimendekatibataskapasitasproduktifdanmeningkatnyabiayaperalatanberat yang terlibatdalampeningkatankapasitasdanpasarpenjualanterbatas ,Tuan Holmes memutuskanlebihberkonsentrasiuntukmembangunkacapembesarberkualitasrendahdanbervolumetinggiuntukpasarkonsumenmassal. • Dengankas yang dihasilkandaripenjualanlensaoptikberkualitastinggi, Tuan Holmes memutuskanuntukmendirikanpabrikmanufakturluarnegeri. Pertama, untukmeningkatkankemampuankelompokdalammembelibahanplastikkhususdenganhargalebihrendahdaripadapasardalamnegeri. Kedua, untukmenghematbiayatransportasibahanmentah. ketiga, untukmendapatkanbiayatenagakerjaproduksilebihrendah . keempat, untukmendapatkankeuntunganataskelonggaranpajak yang memungkinkan.

  12. MENDIRIKAN ANAK PERUSAHAAN PENJUALAN Adabeberapafaktorpertimbangandalammenentukanlokasi yang tepatuntukanakperusahaan. • 1.     Pertimbanganpajak • 2.    Kelonggaranpajak yang memungkinkanperusahaanuntukmengambilkeuntunganataspelabuhanbebassehinggabeberapakewajibanpajakatasbarang –barang yang di import untuktujuanekspordapatdihindari. Walaupunkebijakanpenentuanhargaantarperusahaandibawahpengawasan yang cermat, tambahanlabamungkinsajadiperolehdenganmengenakanbungaataskontrakpenjualan yang terbayardarianakperusahaan .

  13. AKUISISI KELOMPOK LUAR NEGERI Akuisisivisiteccoeporationsmembutuhkanbeberapapertimbanganperencanaanpajak , khususnyaataspenguranganbiayabungapinjaman yang munculuntukmelakukanakiuisisi. Adabebrapalangkahkhusus yang harusdilakukanuntukmengurangibiayabunga , salahsatunyamungkindenganmengurangibiayabungadenganlabadikenaipajakvisiteccorporation, karenaperusahaan yang diakuiakuisisibeartimemilikilaba /keuntungankonsolidasi.

  14. RESTRUKTURISASI KELOMPOK DENGAN HOLDING COMPANY LUAR NEGERI POLYCON (holding) Mungkinsajamenjadipusatinformasidaripolycon group danberalokasidalamyurisdiksi yang menawarkankelonggaranpada holding company . inimungkinaakanmembutuhkanbiayamanajemenuntukanakperusahaan yang berbedadanmeningkatkanlabasetelahpajakditetapkan, dimanabiayamanjemenmerupakanpengurangan yang diperbolehkanterhadaplabakenapajakanakperusahaan .untukmencapaibermacam-macamkelonggaran yang ditawarkanpada holding company,pentingbagipolycon (holding) untukmenunjukkanpelayananmanajemensesungguhnyadalamkelompok, jikatidak, adakemungkinandiperdebatkanbahwapolycon (holding) sudahdiatursedemikianrupa.

  15. FORMASI PERUSAHAAN PENDANAAN LUAR NEGERI • Pertimbangan yang cermatharusdiberikanuntukperaturanpajakdansistempengendaliannilaitukat(exchange control). • Penentuanbiayaberpengaruhpadabesarpajak . jika R dan D dikapitalisasimakapajakpenghasilanakanberlangsungselamamasapengakuannilaisampaihabisdalampenghapusannya. Jikadiperlakukansebagaibiayahanyaberpengaruhpadaperiodetertentusehinggaberdampakpadapajaklansung .perbedaanpenentuaumurasetakanmenentukanbesarnyabiaya.

  16. MEMBANGUN DANA ASET  DENGAN INVESTASI REAL ESTAT Jikapolycon investment meminjamdanauntukmembuatinvestasi real estat,makaadalahpentingbahwahutangbungadapatditutupterhadappiutangsewadinegaradimana real estatberdiri, sehinggapajakpenghasilandipotongluarnegeridipungutdengandasarsewabersih ( net basis ) daripadaataspendapatansewakotor. Kebanyakannegaraakanmenjadikankeuntungansfekulatifsebagaisubjekpajakpenghasilandaripadapajakkeuntungan modal. Keuntungansfekulatifsepertiitudapatdiperolehjika real estatdijualdalamwaktutertentusetelahakuisisi, ataujikaperhatian investor jelasterorientasihanyapadamembuatkeuntungandaripada holding real  estatuntuktujuaninvestasi, dandokumentasi yang cukupharusadauntukmemberikanbuktiatastujuan investor semula.

  17. PERLINDUNGAN LINI PRODUK BARU DAN PENYUSUNAN IZIN OPERASI • Karenavisimatic ( holding ) beradadalamyurisdiksipajakrendah , makatidakmungkinnegara  M  akanmembentukperjanjianpajakgandadengannegara-negaraberpajaktinggi, karenapenghindaranpajakgandatidaklagirelevandimanasalahsaturekanperjanjianmemungutpajakpenghasilandanlaba yang kecilatautidakmemungut. Dengancarainipajakdipotongataspembayaranpiutangroyaltiolehvisimatic franchise Company akandikurangkandenganjumlahnolatau nominal danjikatidakadapajakpenghasilandipotong yang dipungutatasroyalti yang dibayarkanVisimatic Franchise kepadaVisimatic ( holding ), makapiutangsetelahpajakVisimatik ( holding ) dapatmeningkat.

  18. FORMASI ENTITAS TAX HAVEN • Yurisdiksipajaktinggimemilikiperundang- undangan yang membagisecaraadilakumulasipendapatanperusahaan tax haven kepadapemegangsahamdomestik. Beberapanegaramempublikasikandaftarnegara-negara yang mempertimbangkan  tax haven denganadministrasipajak, danpengetahuanatasdaftarinibergunasebagaiperingatankepadakelompok yang  menggunakanperusahaan tax haven dalamstrukturmereka. 

  19. PERTIMBANGAN INDUK PERUSAHAAN YANG TERAKHIR • Pebedaantarifpajakbadandapatdiaplikasikandenganbaikpadalabakenapajak  yang diperolehmacam-macamperusahaandalamkelompok , danmerupakansubjekatasppertimbanganpenetapanharga arm’s-length yang dapatditerima, hargaprodukdanbiayapelayanan , pembayaranbungadanroyalti , dansebagainnya.

More Related