ANTROPOLOGI HUKUM: Pengantar

1. ANTROPOLOGI HUKUM:Pengantar Oleh : Lidwina Inge Nurtjahyo, SH., MSi.

2. ApaituAntropologiHukum (1)? • William Nixon (1998): Antropologihukumadalahbidangkajian yang mencobamenjelaskanketeraturandidalammasyarakat. Hukumdipandangsebagaikomponenpentingdalamkebudayaan.

3. ApaituAntropologiHukum (2)? DalamAntropologiHukum, Hukumditinjausebagaiaspekdarikebudayaan, karenadirumuskan, ditetapkan, dandiberlakukanuntukmemenuhikebutuhananggotamasyarakat (kebudayaan: hasilbudidayamanusiauntukmemenuhikebutuhanhidupnya, Koentjaraningrat). T.O. Ihromi : AntropologiHukummengkajihukumsebagaibagiandarikebudayaan yang berfungsisebagaiPedomanBerlakudanPengendalianSosial DalamkonteksPedomanBerlaku, hukumdilihatsebagaiseperangkatperaturan yang mengatur/memberikanpedomanbagaimanaanggotamasyarakatbertingkahlaku. PandanganinijugadianutHoebel. DalamkonteksPengendalianSosial, hukumterlebihdahulumelaluisuatuprosespengajaran. Yang diajarkanadalahnilai-nilaiataunorma-normasosial. Norma-normasosialitudiinternalisasikansehinggamenjadibagiandarikepribadiandanperilakuanggotamasyarakat yang memangdiharapkanolehmasyarakat yang bersangkutan. Prosestersebuttidakselaluberjalanlancar, dapatjugaterjadipengingkarannorma.

4. Lanjutan T.O. Ihromi Pengingkaran/pelanggaran norma yang dianggap ringan masih diganjar dengan teguran, bujukan. Pengingkaran/pelanggaran yang dianggap berat akan mendapatkan hukuman/sanksi yang keras pula. Pandangan mengenai hukum sebagai proses dianut oleh Laura Nader. Untuk dapat memperoleh gambaran yang tepat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan proses pengendalian masyarakat kita harus mengenal lebih dahulu nilai-nilai budaya masyarakat tersebut. Antropologi Hukum menyoroti fungsi hukum dalam rangka mempertahankan nilai-nilai budaya yang dianut dalam kehidupan bersama dari manusia.

5. ApaituAntropologiHukum (3)? • AntropologiHukumjugamengungkapkanapa yang disebutHoebelsebagaipostulat-postulathukumdarisuatumasyarakat. Postulatadalahanggapan-anggapan yang dianutsuatumasyarakatmengenaicarahidup yang wajardidunia. Anggapan-anggapaninimenjiwaiseluruhkebudayaanmasyarakatitutermasukjugahukumrakyatsetempat .

6. Hukumdalamperspektif AH (1) • Maka, mempelajari hukum dalam konteks pandangan a la Antropologi • Hukum tidak cukup belajar substansinya saja, tetapi juga mempelajari • bagaimana hukum itu dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari lengkap • dengan latar belakang kebudayaan masyarakatnya. • Bagaimana membedakan antara hukum dan kebiasaan saja? Menurut • Pospisil, ada 4 (empat) atribut atau sifat hukum: • otoritas (hukum adalah keputusan yang dihasilkan oleh pihak yang berwenang untuk itu), • universalitas (hukum adalah keputusan yang berlaku secara universal), • obligatio (bukan obligation! Artinya hukum harus mengatur masalah hak dan kewajiban dari anggota masyarakat secara timbal balik), • atribut berupa mekanisme pemaksa dalam bentuk sanksi.

7. Hukumdalamperspektif AH (2) • Sanksi dapat digolongkan atas: • yang bersifat positif /rewards (berupa hadiah, penghargaan, pujian dll) apabila anggota masyarakat dianggap telah melakukan kewajibannya atau dianggap menaati hukum. • yang bersifat negatif/punishment, berupa hukuman, ancaman, denda, dll. apabila hukum tersebut tidak dilaksanakan. • Sanksi bersifat negatif ini dapat digolongkan atas 3 (tiga) tindakan: • pelanggar diwajibkan melakukan tindakan sehubungan dengan norma yang dilanggarnya, sesudah hal itu dilakukan maka masyarakat tempat pelanggar tinggal dapat berlaku seolah-olah tidak pernah terjadi pelanggaran; • dalam bentuk membatasi kebebasan fisik pelanggar, mis. Penjara; jika dua cara di atas tidak berhasil mengembalikan situasi semula (restitusi) maka dilakukan cara ke • pelanggar harus melakukan semacam pembayaran kembali (retribusi), mis. Denda. (Hoebel).

8. HukumdalamPerspektif AH (3) Definisi lain mengenai Hukum dikemukakan Bohannan (1989:59), bahwa hukum sebaiknya dipikirkan sebagai perangkat kewajiban-kewajiban yang mengikat yang dianggap sebagai hak oleh suatu pihak dan diakui sebagai kewajiban oleh pihak lain (azas resiprositas/reciprocity), yang telah dilembagakan lagi dalam lembaga-lembaga hukum supaya masyarakat dapat terus berfungsi dengan cara yang teratur berdasarkan aturan-aturan yang dipertahankan melalui cara demikian (double institutionalization).

9. HukumdalamPerspektif AH (4) DalamkajianAntropologiHukumpadatahapawal, memangmasihterdapatkecenderunganethnosentrismedalammelihathukum yang berlakudiluarmasyarakat non Barat. Mis. pandangan Radcliffe Brown yang menyatakanbahwadalammasyarakat yang belumberbentuknegara (stateless) belumadahukum, sikaptertib yang adasemata-matamunculkarenasikaptaatadat yang spontandanotomatis (automatic spontanaeus submission to tradition). Ethnosentrismedisinidiartikansebagaisuatupandangan yang melihatdanmengkajisistemhukummasyarakat non Barat denganmempergunakankerangkaberpikir/paradigmasistemhukum Barat.

10. HukumdalamPerspektif AH (5) • Macaulay, Friedman, Stookey (1995: 1-18): -sistemhukum: “Law is the way of declaring what is morally right and worng” (p.5); “legal system is not totally autonomous” (p.6); “complicated, change over time, culture-bound, tied to specific culture” (p. 8); “Law is also an unusually parochial discipline” (p.9).

11. Bidang Kajian Antropologi Hukum - Hukum Adat - Sosiologi Hukum

12. Bidang Kajian Antropologi Hukum - Hukum Adat - Sosiologi Hukum

13. KAJIAN ANTROPOLOGIS TERHADAP HUKUM Hukum, menurut pandangan Antropologi Hukum, karena merupakan salah satu aspek dari kebudayaan, maka artinya semua kelompok masyarakat yang memiliki kebudayaan memiliki hukum, meskipun dengan perwajahan yang berbeda-beda (ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis, dll.).