1 / 51

STRATEGI PENINGKATAN PENERIMAAN DAERAH

UNIVERSITAS INDONESIA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK DEPARTEMEN ADMINISTRASI. STRATEGI PENINGKATAN PENERIMAAN DAERAH MELALUI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PAJAK DAERAH & RETRIBUSI DAERAH. Oleh : EDI SUMANTRI. Pendahuluan : Background. Penyelenggaraan Pemerintahan (Daerah : OTDA).

huela
Download Presentation

STRATEGI PENINGKATAN PENERIMAAN DAERAH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. UNIVERSITAS INDONESIA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK DEPARTEMEN ADMINISTRASI STRATEGI PENINGKATAN PENERIMAAN DAERAH MELALUI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PAJAK DAERAH & RETRIBUSI DAERAH Oleh : EDI SUMANTRI

  2. Pendahuluan : Background Penyelenggaraan Pemerintahan (Daerah : OTDA) KEBUTUHAN Pembangunan secara Berkesinambungan (Sustainability) PENDAPATAN DAERAH Pelayanan pd Masyarakat (Publik)

  3. Salah Satu Instrumen dalam menghadapi Tantangan tersebut Anggaran : APBD (Pendapatan Daerah) Rp Kemandirian (UU 32 & 33 2004) Sumber Pendanaan Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan di Daerah

  4. Konsepsi Pendapatan Daerah & PAD UU No. 32 Thn 2004 (Pasal 157) & UU No. 33 Thn 2004 (Pasal 5 – 6) Rp • PENDAPATAN DAERAH • PEMBIAYAAN

  5. Konsepsi Otonomi Daerah UU No. 32 Thn 2004 Otonomi Daerah : kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur & mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dg Peraturan Per-UU-an Daerah Otonom (Daerah) : kesatuan masyarakat hukum yg mempunyai batas Daerah tertentu berwenang mengatur & mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan NKRI

  6. OTONOMI DAERAH DESENTRALISASI FISKAL • PEMDA DIBERI KEWENANGAN UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH, SBG UPAYA UTK MENUTUPI BIAYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN KPD MASYARAKAT, a.l. MELALUI PEMUNGUTANPAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 6

  7. FILOSOFI DASAR PENDAPATAN DAERAH 7

  8. KomponenPendapatan Daerah PAD • Hasil Pajak Daerah • Hasil Retribusi Daerah • Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan • Lain-lain PAD yg sah : • > Hasil Penjualan Kekayaan Daerah. • > Jasa Giro. • > Pendapatan Bunga. • > Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah thd Mata Uang Asing. • > Komisi, Potongan, ataupun bentuk lain sbg akibat dari Penjualan dan/atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa oleh Daerah). Dana Perimbangan Lain2 Pendapatan

  9. Pajak Daerah (UU 34/2000) Tax • Daerah Provinsi : • > PKB & Kendaraan di Atas Air (5%). • > BBN-KB & Kendaraan di Atas Air (10%). • > PBB-KB (5%). • > Pajak PPABT-AP (20%). • Daerah Kabupaten/Kota : • > Pajak Hotel (10%). • > Pajak Restoran (10%). • > Pajak Hiburan (35%). • > Pajak Reklame (25%). • > Pajak Penerangan Jalan (10%). • > Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C (20%). • > Pajak Parkir (20%).

  10. Permasalahan Utama • Internal Organisasi • Sistem Informasi Manajemen PAD masih relatif terbatas & belum beroperasi secara optimal, yg berpengaruh thd optimalisasi pendayagunaan data & informasi potensi PAD riil yg ada utk keperluan pengambilan kebijakan. • Sumberdaya Aparatur/Pegawai, baik dari sisi kuantitas (jumlah) maupun dari kualitas (profesionalisme & kompetensi) yg mampu mendukung pekerjaan teknis operasional pengelolaan PAD sesuai dg TUPOKSI masing2 masih belum tersedia secara memadai, demikian halnya dg Standar Kinerja & Standar Kompetensi Aparatur/Pegawai.

  11. Permasalahan Utama (lanjutan) • Eksternal Organisasi • WP masih belum sepenuhnya menyadari kewajiban Perpajakannya, yg dp dilihat dari masih tdptnya sebagian WP yg tidak atau terlambat menyampaikan SPTPD, tidak teratur & tidak tertib serta tidak tepat waktu dalam melaksanakan pembayaran kewajiban Perpajakannya & pembayarannya tidak sesuai dg potensi Pajak yg seharusnya dibayarkan. • Kondisi perkembangan sosial & ekonomi serta keamanan khususnya di Provinsi Besar seperti DKI Jakarta yg berpengaruh thd tingkat Pendapatan WP yg berimplikasi pd tingkat Pendapatan PAD.

  12. Permasalahan Utama (lanjutan) • Lingkup Nasional • Kebutuhan Daerah Tidak Sebanding Dengan Sumber-Sumber Penerimaan Daerah Yang Ada, Karena Potensi Masing-Masing Daerah Sebagian Besar Dikelola Oleh Pusat. • Kebijakan Otonomi Daerah Belum Sepenuhnya Didukung Oleh Kebijakan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

  13. Pokok Permasalahan Bagaimana Strategi dan Upaya meningkatkan penerimaan Daerah

  14. KERANGKA PIKIR STRATEGI PENINGKATAN PENERIMAAN DAERAH SUMBER APBD PAD+DANA PRMB DIGALI DARI POTENSI SPESIFIK DAERAH BAGI SUMBER ? JUMLAH APBD ±2,7% APBN PENYERAHAN SEBAGIAN OBYEK PAJAK PUSAT LATAR BELAKANG TINGKAT KEBUTUHAN MENINGKAT PERLU TAMBAHAN DANA STATUS IBUKOTA NEGARA KOMPLEKS TAMBAHAN PPh OPDN BAGI HASIL ? • PELAKSANA • FUNGSI ALOKASI • Tahu Kebutuhan • Tahu Kondisi • Tahu Situasi BAGI HASIL PAJAK LAINNYA

  15. INTENSIFIKASI EKSTENSIFIKASI UNGKAP YANG TIDAK JUJUR CARI YANG TERSEMBUNYI STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDEKATAN TEKNIS YURIDIS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2000 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH MENINGKATKAN TAX RATIO (1,68%) MENINGKATKAN COVERAGE RATIO PERLUASAN BASIS/OBYEK PAJAK DAERAH TANPA MENAMBAH JENIS PAJAK BARU PAJAK MENINGKAT

  16. Tax Ratio PerbandinganAntaraJumlahRealisasiPenerimaanPajak Yang DapatDipungutOlehPemerintahTerhadapProdukDomestikBruto (PDB) Coverage Ratio JumlahObjekPajak Yang SudahTerjaringDibandingkanDenganObyek Yang SeharusnyaDibebaniPajak

  17. Strategi Pengelolaan Pendapatan Daerah (PAD) ( Pendekatan T e k n I s ) • Identifikasi potensi jenis2 Pajak Daerah yang ada, belum tergali, dikelola oleh Pusat tapi kecocokan daerah, khususnya yg berbasis pd Kegiatan Jasa. • Kewenangan yg lebih luas bagi Daerah Provinsi / Kabupaten Kota dalam pemungutan Pajak Daerah & Retribusi Daerah. • Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pelaksanaan WASDAL. • Peningkatan Profesionalisme Sumberdaya Manusia Unit Pengelola Pendapatan. • Sosialisasi untuk membangun Dukungan Masyarakat terhadap Kebijakan di Bidang Perpajakan.

  18. Upaya2 Peningkatan Pendapatan Daerah ( Pendekatan Teknis ) ) • Peningkatan kuantitas & kualitas serta profesionalisme SDM. • Memperluas basis penerimaan Pajak Daerah. • Memperkuat proses pemungutan. • Meningkatkan pengawasan Perpajakan Daerah. • Mengembangkan koordinasi & komunikasi antar sumberdaya aparatur dan antar unit kerja (instansi) terkait. • Perbaikan kualitas pelayanan. • Meningkatkan efisiensi Administrasi Perpajakan dan menekan Biaya Pemungutan. • Meningkatkan kapasitas penerimaan Pajak Daerah. • Mengatasi segala ancaman/tantangan sbg konsekuensi instabilitas ekonomi, politik & sosial.

  19. PERLUASAN BASIS/OBJEK PAJAK DAERAH STRATEGI... ( Pendekatan Yuridis ) PEMBERDAYAAN DAERAH MENGURANGI BERBAGAI JENIS PUNGUTAN PEMERINTAH HARUS MEMBAGI SUMBER ! BUKAN MEMBAGI HASIL ! CARANYA TUJUANNYA MENGURANGI KESENJANGAN FISKAL MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH

  20. USULAN DAERAH PAJAK PROVINSI PAJAK KABUPATEN KOTA • Pajak Kendaraan Bermotor • Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor • Pajak Bahan Bakar • Pajak Air Permukaan • Pajak Konsumsi Rokok • Pajak Persewaan Ruangan • Pajak Restoran dan Jasa Boga • Pajak Hiburan • Pajak Reklame • Pajak Listrik • Pajak Bahan Galian Gol C • Pajak Parkir • Pajak Air Bawah Tanah • Pajak Sarang Burung Walet

  21. ASOSIASI DIPENDA SELURUH INDONESIA STRATEGI... RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM (RDPU) DENGAN PANSUS RUU – PDRD 12 JULI 2006 MENGUSULKAN

  22. Usulan Daerah terhadap RUU PDRD (dihimpun berdasarkan hasil seminar penjaringan aspirasi Daerah) • 24 – 25 Januari 2007 Makasar, Sulawesi Selatan. • 26 – 27 Januari 2007 Surabaya, Jawa Timur. • 31 Jan - 1 Peb 2007 Balikpapan, Kalimantan Timur. • 2 – 3 Pebruari 2007 Kuta, Bali. • 7 - 8 Pebruari 2007 Medan, Sumatera Utara. • 9 - 10 Pebruari 2007 Bandung, Jawa Barat.

  23. PERLUASAN BASIS/OBYEK PAJAK DAERAH

  24. PERLUASAN BASIS/OBYEK PAJAK DAERAH

  25. PENAMBAHAN JENIS PAJAK BARU

  26. PERTIMBANGAN PERLUASAN BASIS/OBYEK PAJAK DAERAH

  27. PERTIMBANGAN PERLUASAN BASIS/OBYEK PAJAK DAERAH

  28. PERTIMBANGAN PERLUASAN BASIS/OBYEK PAJAK DAERAH

  29. PERTIMBANGAN PERLUASAN BASIS/OBYEK PAJAK DAERAH

  30. PENAMBAHAN JENIS PAJAK BARU

  31. EKSTENSIFIKASI DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil PPh Pasal 21 Sebesar 30% Tambahan Bagi Hasil PPh PPh BADAN 20% Tambahan Dana Perimbangan Cukai Rokok

  32. UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2009U TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DISYAHKAN DAN DIUNDANGKAN TGL 15 SEPTEMBER 2009 • APA LATAR BELAKANGNYA ? • APA TUJUAN PERUBAHAN UU PDRD ? • APA SAJA PERUBAHNNYA ? • PENAMBAHAN JENIS PAJAK DAERAH BARU !!? • KAPAN EFEKTIF PEMBERLAKUANNYA ? • APAKAH DAPAT MEMBERIKAN PENINGKATAN KEMAMPUAN KEUANGAN BAGI SEMUA DAERAH ? • BAGAIMANA IMPLEMENTASINYA PADA DAERAH ? • APA TANTANGAN/STRATEGI PEMBERLAKUAN UU NO.28 TAHUN 2009 BAGI DAERAH ?

  33. LATAR BELAKANG PERUBAHAN • Pasal 23A UUD’45 : “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”. • Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah. • Peranan PAD dalam APBD: •  Provinsi :51% •  Kabupaten/Kota : 7% • 2. Basis pajak daerah sangat terbatas. • Jenis pungutan daerah yang memenuhi kriteria pajak daerah, potensinya relatif kecil • Daerah diberi kewenangan yg besar utk memungut PDRD (open-list). •  Timbul pungutan bermasalah : Perda bermasalah, Perda yg sdh dibatalkan tetap dipungut, pungutan hanya didasarkan pada Keputusan/Peraturan KDH, dsb. • 4. Pengawasan pungutan daerah kurang efektif. •  Sistem pengawasan bersifat ”Represif” •  Tidak ada sanksi bagi yang melanggar

  34. TUJUAN PERUBAHAN • Memperbaiki sistim pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. • Penguatan perpajakan daerah (local taxing empowerment). • Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan daerah. • Menyempurnakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.

  35. APA SAJA PERUBAHANNYA???

  36. Perubahan Dalam UU.28/2009

  37. I. SISTIM PEMUNGUTAN

  38. II. LOCAL TAXING EMPOWERMENT • 1. PERLUASAN OBJEK PAJAK & RETRIBUSI DAERAH

  39. II. LOCAL TAXING EMPOWERMENT • 1. PERLUASAN OBJEK PAJAK & RETRIBUSI DAERAH

  40. II. LOCAL TAXING EMPOWERMENT • 2. PENAMBAHAN JENIS PAJAK DAERAH & RETRIBUSI.

  41. II. LOCAL TAXING EMPOWERMENT • 2. PENAMBAHAN JENIS PAJAK DAERAH & RETRIBUSI.

  42. II. LOCAL TAXING EMPOWERMENT • 2. PENAMBAHAN JENIS PAJAK DAERAH & RETRIBUSI. Retribusi Jasa Umum

  43. II. LOCAL TAXING EMPOWERMENT • 2. PENAMBAHAN JENIS PAJAK DAERAH & RETRIBUSI. Retribusi Perizinan Tertentu

  44. II. LOCAL TAXING EMPOWERMENT • 3. MENAIKKAN TARIF MAKSIMUM **Tarif PBB-KB yang ditetapkan dalam Perda dapat diubah dengan Perpres (dalam jangka waktu 3 tahun)

  45. II. LOCAL TAXING EMPOWERMENT • 3. MENAIKKAN TARIF MAKSIMUM

  46. II. LOCAL TAXING EMPOWERMENT • 4. DISKRESI PENETAPAN TARIF

  47. III. SISTEM PENGAWASAN & SANKSI

  48. IV. PENYEMPURNAAN SISTIM PENGELOLAAN • 1. BAGI HASIL PAJAK PROVINSI *) untuk air permukaan yang berada hanya pada 1 kabupaten/kota

  49. IV. PENYEMPURNAAN SISTIM PENGELOLAAN • 2. EARMARKING

  50. PEMBERLAKUAN EFEKTIF UU 28/2009 Tgl .1-1-2010 DEFINITIF BPHTB Tgl .1-1-2011 DEFINITIF PBB.PP Tgl. 1-1-2014 PALING LAMA PAJAK ROKOK Tgl. 1-1-2014 DEFINITIF Masa transisi Perda Prov/Kab/Kota tentang jenis PDRD yg sudah berlaku & masih sejalan dengan UU 28/2009 tetap berlaku paling lama 2 tahun sejak diberlaku-kannya UU 28/2009 paling lama 1-1-2012 Perda Provinsi tentang Pajak Pengambilan & Pemanfaatan Air Bawah Tanah & Air Permukaan (ABT-AP) tetap berlaku paling lama 1 tahun sepanjang blm diberlakukan Perda AT oleh Kab/Kota paling lama 1-1-2011 Perda tentang PDRD selain yang ditetapkan dalam UU 28/2009 masih berlaku paling lama 1 tahun sejak diberlakukannya UU 28/2009 sampai dgn 31-12-2010

More Related