1 / 24

Kebijakan Pemerintah di bidang ketenagakerjaan

Kebijakan Pemerintah di bidang ketenagakerjaan. By: Eko Sakapurnama. Outline. Analisis Tenaga Kerja sebagai bagian Perencanaan SDM Kebijakan pemerintah dalam menangani pencari kerja Penempatan Tenaga Kerja Program Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) Program Antar Kerja Antar Lokal (AKAL)

ikia
Download Presentation

Kebijakan Pemerintah di bidang ketenagakerjaan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KebijakanPemerintahdibidangketenagakerjaan By: EkoSakapurnama

  2. Outline • AnalisisTenagaKerjasebagaibagianPerencanaan SDM • Kebijakanpemerintahdalammenanganipencarikerja • PenempatanTenagaKerja • Program AntarKerjaAntar Daerah (AKAD) • Program AntarKerjaAntarLokal (AKAL) • Program AntarKerjaAntar Negara (AKAN) • PelatihanKerja

  3. Referensi • Noe, R.A., Hollenbeck, J.H., Gerhart,B., Wright, P.M., (2007), Fundamentals of Human Resource Management, Edition 2, McGraw Hill International, (Chapter 2, 3, 15, 16) • http://www.infokerja-jatim.com/?m=detail_berita&id=54 • Bps.go.id

  4. Pengertian Perencanaan SDM • Kegiatan dimana organisasi melakukan identifikasi kebutuhan jumlah dan jenis-jenis fungsi karyawan yang diperlukan untuk dapat mencapai tujuan. (Noe,et.al., 2007)

  5. Tahapan Proses Proses Perencanaan SDM • Perkiraan permintaan (demand) tenaga kerja (TK) • Perkiraan ketersediaan (supply) tenaga kerja • Perkiraan surplus atau defisit tenaga kerja • Penentuan sasaran dan rencana strategis • Implementasi dan Evaluasi

  6. Bagan Proses Perencanaan SDM • (Noe,et.al., 2007, p.138)

  7. PerkiraanPermintaan TK • Seberapa besar permintaan TK menginginkan berbagai posisi atau pekerjaan dalam suatu organisasi • Organisasi harus menentukan “trend analysis” untuk memperkirakan bursa permintaan TK dalam beberapa tahun kedepan.

  8. PerkiraanKetersediaan TK • Menganalisa seberapa besar ketersediaan (supply) tenaga kerja eksisting (internal) maupun calon tenaga kerja dari pihak eksternal • Organisasi juga harus memperhatikan: • Demografi tenaga kerja (usia, sex) • Tingkat pengangguran terbuka • Trend perkembangan output pendidikan • (cth: peminat ilmu kriminologi, arkeologi, sastra daerah, semakin berkurang)

  9. KaitanPerencanaan SDM denganHubungan Industrial Labour supply and Labour Demand Pemerintah : AKAD AKAL AKAN Hubungan Industrial

  10. Supply TK • Kualifikasi Angkatan/Tenaga Kerja (Workforce) • Tenaga kerja: seluruh individu yang dapat/mampu bekerja dan aktif mencari pekerjaan. • Menurut data BPS per Februari 2009 • Total workforce = 113,74 juta orang • Total pekerja = 104,49 juta orang • Pengangguran terbuka = 8,14 persen • Jumlah angkatan kerja dengan pendidikan SD masih mendominasi yaitu sebanyak 55,43 juta orang • (http://www.bps.go.id/brs_file/tenaker-15mei09.pdf )

  11. Supply TK • Kualifikasi Angkatan/Tenaga Kerja (Workforce) • Berdasarkan level pendidikan • Semakin tinggi prosentase pekerja yang berpendidikan rendah akan menyulitkan bagian HR untuk meningkatkan kompetensi maupun skills karyawan • Peran MSDM = mengadakan pelatihan, pengembangan, pemberian bea siswa, coaching dll.

  12. Supply TK • Kualifikasi Angkatan/Tenaga Kerja (Workforce) • Berdasarkan level pendidikan di Indonesia

  13. KebijakanPemerintahdalamPenempatanTenagaKerja • Implementasi Program AntarKerjaAntar Daerah (AKAD) • Pengadaan BLK (BalaiLatihanKerja)

  14. AKAD • AntarKerjaAntar Daerah (AKAD) merupakansalahsatubentukmekanismepelayananpenempatantenagakerjalintasProvinsidiwilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia • penempatan TK-AKAD sudahadapadasaat Indonesia dijajaholehbangsaBelanda,  PemerintahBelandamengadopsipolatersebutdariPemerintahInggris yang selanjutnyadiimplementasikandi Indonesia, awalnyapenempatan TK-AKAD daripendudukPulauJawaditempatkankePulau Sumatera untukdipekerjakandi sector perkebunan, selanjutnyadiikutipenempatanAntarKerjaAntar Negara (AKAN) darimasyarakatJawa Indonesia ke Negara Suriname.

  15. DasarPemikiran

  16. Tujuan AKAD

  17. ManfaatAKAD (1) • untukmengatasipermasalahanpengangguran • Meningkatkan status sosialmasyarakatKebijakandankeputusanpenempatantenagakerjadenganmekanisme AKAD mempunyaialasankhususyaknipertimbangan social - ekonomisdanpolitis. Secara social ekonomisbahwapenganggurdapatditekandanbagitenagakerja yang berhasilditempatkanakanmeningkat status social ekonominya, karenatenagakerjatelahmendapatkanpekerjaandanmendapatkanpenghasilan yang dapatdigunakanuntukmenopangkehidupannyabesertakeluarganya. • Peningkatandevisadaerah

  18. ManfaatAKAD (2) • Mengurangikerawanankonfliksosialakibatpengangguran • peningkatanrodaperekonomian, pasar – pasar, transportasi, hiburandan lain-lain yang adadidaerahsekitarpenempatanakanlebihhidup. Misal: daerahpenempatanAKAD untuksektorperkebunandimanapenduduknyasedikitdansepi. • Meningkatkanmotivasitenagakerjalokal,karenadengankedatangantenagakerjadariluardaerahnyamakaakanmenggugahsemangatkerja. Contohpadadaerahpenempatanpropinsitertentu, masyarakatsetempatbekerjadi sector pertanian / perkebunankurangberminat, kononkulturpekerjadanmasyarakatdidaerahtersebutmasihmengganggapwajibtidurdisianghari,  dengankedatangan TK-AKAD dariJawa yang memilikibudayakerjatinggimakaakanberpengaruhterhadapbudayalokaltersebut.  

  19. Dasar Hukum Peraturanperundangan yang terkaitlangsungdenganpelayananpenempatan TK-AKAD adalah: • UndangUndangNomor : 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaanBab VI PenempatanTenagaKerja • Permenakertrans RI Nomor : Per. 07/Men/IV/2008 TentangPenempatanTenagaKerja • KeputusanDirjenBinapentaDepnakertrans RI No. Kep. 258/DPPTK/IX/2008 Tentang Tata Cara PenempatanTenagaKerjaAntarKerjaAntar Daerah,

  20. Pelaksana Penempatan Kerja Padaprinsipnyatelahdiaturdanditetapkanperandanfungsimasing masingpemangkukepentingan (stake holder) baikpemerintah, pelaksanapenempatandanpenggunatenagakerja. PihakPelaksanamekanismeAKAD terdiridari :   • LembagaPelaksanaPenempatanTenagaKerja ( LPTKS-AKAD ) berbadanhukumdanmemilikiIjindariMenteriTenagaKerjadanTrasmigrasi RI, untukmemenuhikebutuhansendiriataupihak lain ( labour supply) berdasarkan job order; • Perusahaan PemberiKerja yang membutuhkantenagakerja.Termasukkategoripenempatan TK-AKAD adalahPenempatandiperairanlepaspantaidanPelayaranantarpulaudalamwilayah NKRI.

  21. Dokumen yang diperlukan

  22. TahapanProses AKAD

  23. BalaiLatihanKerja • Tempatuntukmempersiapkanangkatankerja yang dikelolaolehKemenakertrans. • padatahun 2008 darijumlah 61.833 oranglulusanpelatihan BLK sebanyak 53.031 (85,76 persen) orangdapatlangusngditempatkandandiserappasarkerja. Sedangkanpadatahun 2009 dari 107.051 lulusan BLK, sebanyak 95.094 (88,83 persen) langsungdiserappasarkerja. • Jumlah BLK: • 11 BLK UPTP (Unit Pelaksana Teknis Pusat) yang dikelola Pusat • 208 BLK Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang dikelola pemerintah daerah

  24. THE END

More Related