1 / 20

Adanya KKN di Bidang Pengadaan Pemerintah dikuatkan oleh data dari :

PENGADAAN BARANG/JASA. BACK GROUND. Adanya KKN di Bidang Pengadaan Pemerintah dikuatkan oleh data dari :. Terjadi Kebocoran 10% s/d 50% dalam proses pengadaan pemerintah ( Bank Dunia) Korupsi di pengadaan pemerintah paling luas dan merajalela

forbes
Download Presentation

Adanya KKN di Bidang Pengadaan Pemerintah dikuatkan oleh data dari :

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. PENGADAAN BARANG/JASA BACK GROUND Adanya KKN diBidangPengadaanPemerintahdikuatkanoleh data dari : • Terjadi Kebocoran 10% s/d 50% dalam proses pengadaan pemerintah(Bank Dunia) • Korupsi di pengadaan pemerintah paling luas dan merajalela (DonaldStromboom, Mantan Senior Procurement Specialist WB) • Sistem Pengadaan Pemerintah Indonesia sangat rawan terhadap praktek KKN (World Bank /ADB/GOI CPAR2000)

  2. PENGADAAN BARANG & JASA Definisi Proses Penganggaran Proses Pemaketan Proses Pemilihan Penyediaan Barang/ jasa - Proses Pembuatan Dokumen Lelang Pelaksanaan Pekerjaan: - Penyesuaian - Adendum pekerjaan - Pemeriksaaan Pekerjaan Proses pembayaran electronics / by internet

  3. PROSES PENGANGGARAN e-BUDGETING Sistem penyusunan anggaran berbasis web untuk memfasilitasi proses penyusunan anggaran belanja daerah • Latarbelakang: • Penggelembungananggarankarenasatuanhargaygtidakstandart • Manfaat : • Prosesnyatransparan • Proses penyusunan tepat waktu • Anggaran sesuai dengan kebutuhan dalam kegiatan • Kronologis anggaran yang jelas • Laporan seputar kegiatan dapat dengan mudah dibuat

  4. PROSES PEMAKETAN e-PROJECT PLANNING Sistemperencanaankegiatanberbasis web untukmemfasilitasipencatatanrincianrencanakegiatanberdasarkanfaktorwaktu, alokasianggaran, volume kegiatan, metode & jenispekerjaan Tidakadanilaipekerjaan yang dimanipulasikarenasecaraotomatisdiambildari e-Budgeting PengklasifikasianMetodePekerjaan: • Nilai 0 – 5 juta Swakelola • Nilai > 5 sampaidengan ≤ 50 jtPenunjukanLangsung • Nilai > 50 jtlelang • Manfaat • Kinerja menjadi lebih efektif dan efisien • Meminimalisirketerlambatanpelaksanaanpekerjaan • Mendorongpartisipasimasyarakatdalampembangunan • Transparan

  5. PROSES PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA SISTEM e-PROCUREMENT Sekretariat Layanan e-Procurement ULP (Unit Layanan Procurement) • Administratif : • MenyusunJadualLelangTahunan • Cekkelengkapan data & dokumen • Membuat Draft PengumumanLelang • MengumumkanLelang, Berita & Informasi • Helpdesk • Setting Panitia • Set Data Pekerjaan, upload dokumenlelang, • persyaratan,& rincianpekerjaan • Aanwijzing, upload BA Aanwijzing & Addendum • PembukaanPenawaran • Evaluasi • Mengusulkancalonpemenang • Teknis : • Pemeliharaan data di server • Penyediaan koneksi internet • Penanganan hardware & pheriperal • jaringan (LAN) • Pembuatan dan pengembangan aplikasi • Pengamanan fisik & lingkungan

  6. PROSES PEMBUATAN DOKUMEN & PERSIAPAN PENGADAAN • PPK menyerahkannamapaket, jenisdannilaianggaran (e-project) disertaispektekniske ULP (Unit Layanan Procurement) • ULP (Unit Layanan Procurement) memeriksaspekteknis, menghitung OE danmembuatdokumenlelanguntukdilaksanakanproseslelang • ULP (Unit Layanan Procurement) • ULP adalah pelaksana pemilihan penyedia barang / jasa di lingkungan pemerintah • Pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) melalui Gugus Tugas Pengadaan. • Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) dibentuk dengan Keputusan Walikota No. 188.45/15/ 402.1.2/2008 Tgl. 22 Januari 2008 • ULP dibentuk agar pelaksanaanpengadaanlebihtransparandandapatdipertanggungjawabkan (tidakadaikatanantarapihakdengan PPK)

  7. PENANGGUNG JAWAB DIREKTUR MANAJER Bagian Bagian Bagian Teknis Administrasi Sarpras GTP GTP GTP GTP GTP GTP Pemasokan Barang Pemasokan Barang Konsultansi Konstruksi Konstruksi Konstruksi - SO ULP -

  8. Proseskerja ULP dalampelayananpanitiadanpenyedia

  9. PROSES PELELANGAN Menggunakan Sistem e-Procurement Sekretariat Layanan e-Procurement Maksud • PusatrujukaninformasiterkaitteknisoperasionalpelaksanaaneProcurement; • Pihakpengelola data base dansisteminformasi; • Fasilitatordan mediator antarpihakdalamproseslelangeProcurement. Tujuan • Ter-eliminasinya permasalahan saat pelelangan; • Percepatan implementasi eProcurement tegerasi.

  10. DIREKTUR Sekretaris MANAGER Koord. Operasional Koord. Teknis B. Hardware & Data B. Konseling B. Informasi B. Administrasi B. Developer B. Keamanan Fisik&Lingk STRUKTUR ORGANISASI

  11. KONSEP LAYANAN SISTEM e-PROCUREMENT Single Windows Dari satu site user dan masyarakat luas dapat mengakses informasi lelang dari awal s/d akhir One Time Registration User cukup sekali registrasi, maka guna akses ke tahapan dan waktu selanjutnya tinggal log in On Line Transaction Penawaran dilakukan secara on line dari tempat mana saja Integrity Data Data base lelang (data penyedia barang/jasa, data penawaran dll) saling up date antar server

  12. KonsepPenerapan X Hard copy Paperless efisiensi efektif X Temu muka antar pihak On line potensi arisan hilang dan penawaran kompetitif X Dokumen Lelang terbatas / tertutup Transparan & akuntabilitas dapat diakses publik publik √ Pemberlakukan SKK & SKP Pembatasan potensi proyek perolehan pekerjaan alami kemacetan atas dasar kemampuan menurun teknis & keuangan

  13. ULP memasukkan data GTP & Dokumen Pengadaan pekerjaan yang akan dilelang ke portal e-Procurement ULP mengundang PPK SKPD/Unit Kerja & GTP (Yg ditunjuk) membahas Dokumen Pengadaan pekerjaan yang akan dilelang PPK SKPD/Unit Kerja memasukkan paket pekerjaan yang akan dilelang ke ULP Sek retariat e-Procurement mengumumkan paket pelelangan PPK Menyetujui data GTP & Dokumen Pengadaan pekerjaan yang akan dilelang; PPK menjawab sanggahan koordinasi dgn ULP (GTP) GTP memproses pelelangan paket pekerjaan s/d usulan calon pemenang kepada PPK melalui Dir. ULP PPK menetapkan calon pemenang pada portal e-proc (termasuk didalamnya pengumuman Pemenang) PPK membuat SPPBJ PPK membuat Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dgn Penyedia Bang/jasa PROSES PELAKSANAAN PELELANGAN UMUM MELALUI e-PROCUREMENT Sek retariat e-Procurement mengecek kelengkapan dokumen Penyedia B/J registrasi, download dokumen lelang, & menawar Sanggahan

  14. PELAKSANAAN PEKERJAAN • Pembuatankontrak menggunakan e-Delivery • Standard kontrak : • Kontrakbaranggaransi • Kontrakbarang non garansi • Kontraksewa • Kontrakjasakonsultansi • Kontrakkonsultanperencana • Kontrakjasapemborongan • Dst • Pembuatanlaporankemajuanfisik, MC0, Addendum

  15. IKP (INFRASTRUKTUR KUNCI PUBLIK) UNTUK SUPPORT PROSES ePROCUREMENT Pertukaraninformasimelalui media elektronik (internet) yang terkaitdengantransaksibisnis (termasukeProcurement) atauperdagangansecaraelektronik “MemerlukanPengamanan” IKP suatu sistem yang memungkinkan terjadinya integritas dan keaslian data melalui penggunaan TTD digital sehingga dokumen atau data yang dikirim tidak hanya mengidentifikasi dari pengirim, tetapi juga memastikan keutuhan dari dokumen tersebut tidak berubah selama proses transmisi. Memenuhi Aspek Keamanan : • Privacy/Confidentiality • Authentication • Integrity • Non Repudiation

  16. Konsep Lembaga CA (Certification Authority) • Untuk menjamin keamanan proses penawaran harga di Sistem e-Procurement, penyedia barang/jasa menggunakan pasangan kunci kriptografi (kunci privat & kunci publik) yang diperoleh melalui CA; • CA akan memberikan SD beserta pasangan kunci kriptografi setelah user menjalani rangkaian proses verifikasi; • Rekanan menggunakan kunci kriptografi untuk kirim penawaran dan Panitia pengadaan sebagai pemilik pekerjaan, menggunakan pasangan kunci kriptografi pada saat proses pembukaan sampul penawaran.

  17. PrinsippenggunaanInfrastrukturkuncipublik

  18. PEMERIKSAAN PEKERJAAN • Hasil laporan kemajuan fisik pekerjaan dibuat penyedia melalui aplikasi e-delivery. • Pemeriksaan disetujui oleh PPK dan PPTK (menghindari banyaknya orang yang terkait dengan pencairan keuangan) • Keterlambatan bisa terdapat di Penyedia/PPKm sebagai dasar turun ke lapangan

  19. PROSES PEMBAYARAN • On line denganmemanfaatkanTandaTangan Digital melalui IKP (InfrastrukturKunciPublik) • Meminimalisirkesalahannomorrekening • Mempermudahprosespembayaran • Lampiranpembayaranmelaluihasil print out dari portal e-delivery • Pembayarantidakmelaluibanyakmeja yang menyebabkanpengeluaran yang tidakdapatdiprediksiolehpenyediabarang/jasa

  20. TERIMA KASIH ……

More Related