IDA BUDHIATI, S.H., M.H. ANGGOTA KPU DIVISI HUKUM & PENGAWASAN

1. TAHAPAN PEMILU, Pendaftaran & VERIFIKASI ParpolMenjadi Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi &DPRD Kabupaten/KotaTahun 2014 IDA BUDHIATI, S.H., M.H. ANGGOTA KPU DIVISI HUKUM & PENGAWASAN

2. TAHAPAN PEMILU 2014

3. Tahapan Pemilu 2014 meliputi: • Tahapan persiapan; • Tahapan penyelenggaraan; dan • Tahapan penyelesaian.

4. TAHAPAN PERSIAPAN

5. TAHAPAN PENYELENGGARAAN

6. TAHAPAN PENYELESAIAN

7. PENDAFTARAN & VERIFIKASI PARPOL MENJADI PESERTA PEMILU 2014

8. SYARAT PARPOL PESERTA PEMILU • Parpol peserta Pemilu pada Pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara sah secara nasional; • Parpol yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya; atau • Partai politik baru yaitu partai politik yang belum pernah mengikuti Pemilu.

9. SYARAT PARPOL PESERTA PEMILU • Pasal 17 ayat 1 UU No. 8/2012 parpol yang memenuhi PT melengkapi persyaratan: • surat keterangan pemenuhan PT & perolehan kursi di DPR/DPRD provinsi/DPRD kab/kota dari KPU • Berita Negara RI sebagai bukti terdaftar sebagai badan hukum; • keputusan pengurus pusat parpol tentang pengurus di tingkat provinsi & kab/kota; • surat keterangan penyertaan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol sesuai perUU; • surat keterangan tentang kantor & alamat tetap pengurus tingkat pusat, provinsi & kab/kota sampai tahapan terakhir Pemilu; • penyertaan nama, lambang & tanda gambar parpol; • nomor rekening dana kampanye Pemilu atas nama parpol; dan • salinan AD/ART parpol. • Pasal 15 UU No. 8/2012 parpol yang tidak memenuhi PT/parpol baru melengkapi persyaratan: • Berita Negara RI sebagai bukti terdaftar sebagai badan hukum; • keputusan pengurus pusat parpol tentang pengurus di tingkat provinsi & kab/kota; • surat keterangan penyertaan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol sesuai perUU; • bukti keanggotaan sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada kepengurusan parpol di kab/kota dengan kepemilikan KTA • surat keterangan tentang kantor & alamat tetap pengurus tingkat pusat, provinsi & kab/kota sampai tahapan terakhir Pemilu; • penyertaan nama, lambang & tanda gambar parpol; • nomor rekening dana kampanye Pemilu atas nama parpol; dan • salinan AD/ART parpol

10. ALUR PENDAFTARAN & VERIFIKASI PARPOL • Pendaftaran 10 Agust – 7 Sept 2012 • Pengurus DPP mendaftar ke KPU menyerahkan dokumen persyaratan • Pengurus DPC menyerahkan syarat keanggotaan kepada KPU Kab/Kota PENGUMUMAN 9 – 11 Agust 2012 KPU melakukan verifikasi administrasi KPU menetapkan parpol yang memenuhi syarat administrasi untuk ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual oleh KPU Prov & KPU Kab/Kota KPU menyampaikan hasil verifikasi administrasi kepada parpol Parpol memperbaiki syarat administrasi Vertual oleh KPU (kepengurusan parpol, keterw.perempuan & kantor) Pemberitahuan hasil verifikasi Vertual oleh KPU Provinsi (kepengurusan parpol, keterw.perempuan & kantor) Pemberitahuan hasil verifikasi • Pemberitahuan hasil verifikasi: • Vertual pengurus, keterw. perempuan & kantor • Vertual keanggotaan • Verifikasi oleh KPU Kab/Kota: • Vertual pengurus, keterw.perempuan & kantor • Verifikasi keanggotaan: adm & faktual KPU Kab/Kota menyampaikan hasil verifikasi kepada KPU melalui KPU Provinsi Perbaikan Verifikasi hasil perbaikan KPU menetapkan parpol peserta Pemilu 2014 9 – 15 Des 2012 Perbaikan Verifikasi hasil perbaikan KPU Provinsi menyampaikan hasil verifikasi kepada KPU

11. Pendaftaran PARPOL PT (melengkapi persyaratan sebagaimana Pasal 17 ayat (1) UU No. 8/2012) 2 rangkap • KPU menerima pendaftaran, mencatat dalam register & memberi tanda bukti pendaftaran • Parpol dapat melengkapi persyaratan dalam masa pendaftaran PENDAFTARAN oleh PENGURUS PARPOL PUSAT pada KPU 10 Agust – 7 Sept 2012 PENGUMUMAN 9 – 11 Agust 2012 PARPOL NON PT/PARPOL BARU (melengkapi persyaratan sebagaimana Pasal 15 UU No. 8/2012) 3 rangkap Pengurus parpol tingkat cabang menyerahkan daftar nama anggota & fotokopi KTA kepada KPU Kab/Kota

12. VERIFIKASI • Verifikasi Administrasi: penelitian terhadap dokumen tertulis berkenaan dengan pemenuhan syarat menjadi peserta Pemilu • Verifikasi Faktual: pencocokan & penelitian terhadap kebenaran dokumen tertulis berkenaan dengan pemenuhan syarat menjadi peserta Pemilu

13. VERIFIKASI

14. ALUR VERIFIKASI Melaksanakan verifikasi administrasi pemenuhan syarat parpol menjadi peserta Pemilu sebagaimana Pasal 15 & Pasal 17 ayat (1) UU No. 8/2012 KPU KPU menyampaikan hasil verifikasi administrasi kepada parpol KPU melakukan verifikasi dan menetapkan parpol yang memenuhi syarat administrasi untuk ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual. Parpol memperbaiki syarat administrasi KPU Kab/Kota melakukan: ~ verifikasi admin keanggotaan parpol ~ verifikasi faktual pengurus, keterw.perempuan & kantor parpol tingkat kab/kota ~ verifikasi faktual KTA KPU Prov melakukan verifikasi faktual pengurus, keterw.perempuan & kantor parpol tingkat prov KPU melakukan verifikasi faktual pengurus, keterw.perempuan & kantor parpol tingkat pusat KPU Kab/Kota menyampaikan hasil verifikasi faktual KPU Prov menyampaikan hasil verifikasi faktual KPU menyampaikan hasil verifikasi faktual Parpol memperbaiki/melengkapi hasil verifikasi faktual Parpol memperbaiki/melengkapi hasil verifikasi faktual Parpol memperbaiki/melengkapi hasil verifikasi faktual KPU Kab/Kota melakukan verifikasi faktual KPU melakukan verifikasi faktual KPU Prov melakukan verifikasi faktual KPU Kab/Kota menyusun berita acara hasil verifikasi faktual & menyampaikan pada KPU melalui KPU Provinsi KPU menyusun berita acara hasil verifikasi faktual & rekapnasional KPU Prov menyusun berita acara hasil verifikasi faktual

15. Verifikasi Keanggotaan Parpol KPU Kab/Kota melakukan verifikasi faktual dengan metode: • Metode Sensus digunakan untuk verifikasi faktual terhadap keanggotaan Parpol sampai dengan 100 orang. • Metode Sampel Acak Sederhana digunakan untuk verifikasi faktual terhadap keanggotaan Parpol lebih dari 100 orang. • KPU Provinsi melakukan supervisi terhadap pengambilan sampel.

16. Simulasi Verifikasi Keanggotaan Parpol

17. Simulasi Pengambilan Sampel Kasus I I. Jika Partai Politik menyerahkan 1500 Kartu Tanda Anggota (KTA) di suatu kabupaten/kota, maka jumlah sampel yang diverifikasi adalah 150 KTA. Setelah diverifikasi terdapat kesalahan sebanyak 25 sampel. A. Metode Proyeksi: Populasi : 1.500 Sampel 10% dari Populasi: 150 KTA tidak memenuhi syarat: 25 Syarat minimal KTA: 1.000 Hasil Verifikasi: Jumlah KTA memenuhi syarat = (Jumlah Sampel – KTA tidak memenuhi syarat) x 100/10 = (150 – 25) x 100/10 = (125) x 100/10 = 1.250 KTA B. Kesimpulan: Memenuhi syarat Proyeksi atas KTA yang valid dari partai politik itu memenuhi bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten/kota.

18. Lanjutan… II. Kasus II Jika Partai Politik menyerahkan 1.000 Kartu Tanda Anggota di sebuah kabupaten/kota dan setelah diverifikasi terdapat kesalahan sebanyak 15 Kartu Tanda Anggota, maka jumlah populasi baru dari partai tersebut adalah :  • Metode Proyeksi: Populasi : 1.000 Sampel 10% dari Populasi: 100 KTA tidak memenuhi syarat: 15 Syarat minimal KTA: 1.000 Hasil Verifikasi: Jumlah KTA memenuhi syarat = (Jumlah Sampel – KTA tidak memenuhi syarat) x 100/10 = (100 – 15) x 100/10 = (85) x 100/10 = 850 KTA  B. Kesimpulan : Tidak memenuhi syarat Proyeksi atas KTA yang valid dari partai politik itu tidak/belum memenuhi bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kab/kota. Jadi, Partai Politik itu harus menyerahkan kembali KTA Perbaikan sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kab/kota.

19. Lanjutan… III. Kasus III Jika partai politik menyerahkan 500 KTA di sebuah kabupaten. Jumlah penduduk di kabupaten itu adalah 400.000 orang. Ketika diverifikasi terdapat kesalahan KTA sebanyak 20.   A. Metode Proyeksi: Populasi : 500 Sampel 10% dari populasi : 50 KTA yang tidak memenuhi syarat : 20 Syarat minimal keanggotaan di kabupaten: 1.000 atau 400.000 x 1/1000 = 400 Hasil verifikasi: Jumlah KTA memenuhi syarat = (jumlah sampel – KTA tidak memenuhi syarat) x 100/10 = (50 – 20) x 100/10 = (30) x 10 = 300 B. Kesimpulan: Tidak memenuhi syarat Proyeksi atas KTA yang valid dari partai politik itu tidak/belum memenuhi bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kab/kota. Jadi, partai politik itu harus menyerahkan kembali KTA perbaikan sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kab/kota.

20. S E K I A N & T E R I M A K A S I H