1 / 98

SAP HUKUM PERDATA

SAP HUKUM PERDATA. PENGANTAR HK PERDATA Pengertian dan Ruang lingkup hk perdata Hk perdata dalam arti luas dan sempit Hk perdata material dan Hk. Perdata formil. HUKUM PERDATA DI INDONESIA. I. SISTEM HK PERDATA DI INDONESIA ASAS-ASAS HK PERDATA

pillan
Download Presentation

SAP HUKUM PERDATA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. SAP HUKUM PERDATA PENGANTAR HK PERDATA Pengertian dan Ruang lingkup hk perdata Hk perdata dalam arti luas dan sempit Hk perdata material dan Hk. Perdata formil

  2. HUKUM PERDATA DI INDONESIA • I. SISTEM HK PERDATA DI INDONESIA • ASAS-ASAS HK PERDATA • SEJARAH DAN SISTEMATIKA KUHPERDT/BW DI INDONESIA • BUKU I TENTANG ORANG/ Van personnen • 1.pengertian dan wujud subyek hukum • 2.wujud subyek hukum • 3. nama, kewarganegaraan, domisili

  3. II. Kewenangan berhak dan kecakapan berbuat • 1.pengertian kewenangan berhak • 2.pasal 2 KUHPerdata • 3. pengertian kecakapan berhak • 3. akibat hukum ketidakwenangan berhak dan ketidakcakapan berhak • 4.handlichting • 5. curatele, perwalian.

  4. Badan hukum • 1. pengertian badan hukum • 2. hakikat badan hukum • 3. kedudukan badan hukum • 4.pengertian domisili • 5. catatan sipil

  5. Buku II tentang Benda/ Van zaken • 1. pengantar hukum benda • 2. macam-macam benda • 3. Buku II setelah UU No. 5 tahun 1960 • 4. sistem hukum benda • 5. perbedaan sistem hukum benda dengan hukum perikatan • 6. sepuluh asas hukum benda

  6. Hak kebendaan: • 1. oengertian hak kebendaan • 2. ciri-ciri hak kebendaan • 3. hak kebendaan yang memberi kesenangan dan hak kebendaan yang memberi jaminan • 4. cara memperoleh hak kebendaan • 5. cara memperalihkan hak kebendaan

  7. Privilegie, hak retentie • Hak gadai, hak tanggungan, hipotik dan jaminan fidusia

  8. Buku III tentang perikatan • Van verbintenissen • Pengertian perikatan, perjanjian • sumber-sumber perikatan • Pengertian perjanjian • Jenis-jenis perikatan • Syarat sahnya perikatan • Hapusnya perikatan

  9. PENGERTIAN HK PERDATA • SUBEKTI—hk. Pdt dlm arti luas—semua hk privat materiil, yaitu segala hukum pokok yg mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. • Sri Sudewi– hk yg mengatur kepentingan antara warga negara perseorangan yg satu dg warga negara perseorangan yg lain.

  10. Pengertian hukum • Van Apeldorn—hukum adalah suatu gejala dalam pergaulan hidup yg bergolak terus menerus dalam keadaan bentur membentur tanpa hentinya dengan gelaja lainnya. • Grotius—peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin keadilan • Mochtar Kusumaatmadja—keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaidah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat.

  11. hukum • Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat • Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib • Peraturan itu bersifat memaksa • Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut secara tegas.

  12. Ciri-ciri hukum • Ada perintah dan larangan • Perintah dan larangan harus ditaati oleh setiap orang

  13. Pembagian hukum • Menurut sumbernya: • 1. hukum UU • 2. kebiasaan. • 3. traktat • 4.Yurisprudensi • Menurut bentuknya: • 1. hukum tertulis • 2. hukum tidka tertulis • Menuurt tempat berlakunya: • 1. hukum nasional • 2. hukum internasional • 3. hukum asing • 4. hukum gereja

  14. Menurut waktu berlakunya: • 1. ius constitutum • 2. ius constituendum • 3. hukum alam—hukum yang berlaku dimana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia.

  15. Menurut cara mempertahankan dan fungsinya: • 1. hukum materiil • 2. hukum formil • Menurut sifatnya atau daya kerjanya: • 1. hukum memaksa (dwingend recht) • 2. hukum mengatur/menambah (aanvulend recht) • Menurut isinya: • 1. hukum publik • 2. hukum privat

  16. Menurut wiryono prodjodikoro • Hk perdata—suatu rangkaian hukum antara orang-orang atau badan hukum satu sama lain tentang hak dan kewajiban. • Sudikno mertokusumo—hukum antarperorangan yg mengatur hak dan kewajiban perorangan yg satu terhadap yg lain dalam hubungan keluarga dan pergaulan masyarakat.

  17. KESIMPULAN • HUKUM PERDATA—hukum yg mengatur hubungan hukum antara orang/badan hukum yg satu dengan orang/badan hukum yg lain dalam masyarakat dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. • Hukum perdata yg mengatur dan menentukan agar dalam pergaulan masyarakat orang dapat saling mengetahui dan menghormati hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesamanya, sehingga kepentingan tiap-tiap orang dapat terjamin dan terpelihara dengan sebaik-baiknya.

  18. PERBEDAAN HUKUM PERDATA/PRIVAT DENGAN HK. PIDANA/PUBLIK • A. hk publik salah satu pihak penguasa sedang hk perdata kedua belah pihak adalah perseorangan tanpa menutup kemungkinan salah satu pihak penguasa. • Hk.publik sifatnya memaksa/dwingent recht—hk perdata melengkapi/aanvulend recht meskipun ada juga yg memaksa. • Tujuan hk publik—melindungi kepentingan umum—hk perdata—melindungi kepentingan perseorangan/individu • Hk publik—mengatur hubungan hukum antara negara dan individu, hk perdata—mengatur hubungan hukum antar indidvidu

  19. Hukum Perdata dalam arti luas • Meliputi semua hukum privat materiil , yaitu segala hukum pokok yg mengatur kepentingan perseorangan. (peraturan yang ada– dalam KUHPerdata, KUHD, serta sejumlah undang-undang tambahan (UU pasar modal, UU tentang PT dsb.) • Hk perdata dalam arti sempit—hukum perdata sebagaimana terdapat dalam KUHPerdata. • Unsur yang terpenting dalam hukum perdata: • 1. norma peraturan • 2. sanksi • 3. mengikat/dapat dipaksakan

  20. Hukum perdata materiil • Adalah aturan-aturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata itu sendiri, yaitu mengatur kepentingan-kepentingan perdata setiap subyek hukum. • HUKUM PERDATA FORMIL—menentukan cara bagaimana menuntut pemenuhan hak-hak materiil atau mengatur bagaimana tata cara seseorang menuntut haknya apabila dirugikan orang lain. • Hukum perdata formil (hukum acara perdata) mempertahankan hukum perdata materiil, karena hukum perdata formil berfungsi menerapkan hukum perdata metariil apabila ada yang melanggar.

  21. HUKUM PERDATA DI INDONESIA • SISTEM HK PERDATA DI INDONESIA • BERSIFAT—PLURALISTIS (BERANEKA RAGAM) KARENA MASING-MASING GOLONGAN PENDUDUK MEMPUNYAI HUKUM PERDATA SENDIRI-SENDIRI KECUALI BIDANG TERTENTU YG SUDAH DIUNIFIKASI—MISL. HK PERKAWINAN, HK AGRARIA,

  22. PENGGOLONGAN PENDUDUK BERDASARTKAN PSL. 163 IS DAN PSL. 131 IS (INDISCHE STAATSREGELING) • 1. GOL EROPA—semua orang Belanda, semua orang Eropa lainnya, semua orang Jepang, semua orang yg berasal dari tempat lain yg dinegaranya tunduk kepada hukum keluarga yg pada pokoknya berdasarkan asas yg sama seperti hk Belanda. • 2. Gol. Bumi Putera—rakyat Indonesia asli,--berlaku hukum adatnya—dan memberi kemungkinan kepada golongan Bumi putera secara perseorangan dapat menghapuskan berlakunya hk adat dg jalan menundukan dirinya kepada hk perdata Eropa. Mellaui lembaga Penundukan diri—(Stb 1912 No 12) • 3. Gol Timur Asing.—semua orang yg bukan gol. Eropa dan bukan gol. Bumi Putera.

  23. Hukum perdata Indonesia bersifat pluralistis • A. tidak sesuai dg isi UUD 45 Pasal 27 (1) • Untuk mengatasi hal tersebut, sambil menunggu terciptanya suatu kodifikasi hukum perdata nasional, dg ketentuan Pasal II AP—kuhperdata, KUHD masih tetap berlaku. • Sema No. 3 tahun 1963—menjadi dasar hukum bagi hakim dalam hal akan memberlakukan atau tidak suatu pasal atau ketentuan hukum perdata, bila hakim berpendapat pasal tsb. Tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. • Berdasarkan hal tsb—KUHPerdata—tidak lagi merupakan wetboek tetapi Recht boek.

  24. kesimpulan • Secara yuridis formal—kedudukan Kuhperdata/BW tetap sebagai Undang-Undang., sebab BW tidak pernah dicabut dari kedudukannya sebagai UU.

  25. Menurut R. Abdoel Djamali • HK Perdata di Indonesia terdiri dari: • 1. HK perdata Adat—hukum ini tidak tertulis dan berlaku dalam kehidupan masyarakat adat secara turun temurun serta ditaati. • Hk Perdata Eropa—berbentuk tertulis dan berlakunya berdasarkan Pasal II AP. UUD 45.—isinya mengatur hubungan hk/kepentingan orang-orang Eropa dan bukan Eropa yg tunduk pada ketentuan tsb. • Hk perdata yg bersifat nasional—merupakan produk nasional—yaitu ketentuan hk yg mengatur tentang kepentingan perorangan yg berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia.( UU No; 1/1974 dan UU No.5 /1960)

  26. SEJARAH BERLAKUNYA KUHPERDATA DI INDONESIA • A. Terbentuknya KUHPerdata tidak dapat dilepaskan dari terbentuknya KUHperdata/BW Belanda dan Code Civil Perancis. • Melalui pengumuman Gubernur Jenderal—Hindia Belanda– tgl 3 desember 1847—dinyatakan bahwa sejak tgl 1 Mei 1848—KUHPerdata berlaku di Hindia Belanda/indonesia. • Asas konkordansi—KUHPerdata yg berlaku di Indonesia meneladani KUHPerdata yg berlaku di Belanda (Pasal 131 IS)

  27. SISTEMATIKA KUHPERDATA. • Kodifikasi—unsur-unsurnya: • 1. meliputi bidang hukum tertentu • 2. tersusun secara sistimatis • 3. memuat materi yang lengkap • 4. penerapannya memberikan penyelesaian tuntas. • Sistimatika—susunan yang teratur • Sistimatikan KUHPDT meliputi urutan bentuk-bentuk bagian terbesar sampai pada bentuk bagian terkecil yaitu: • 1. kitab undang-undang tersusun atas buku-buku • 2. tiap-tiap buku tersusun dalam bab-bab • 3. tiap bab tersusun atas bagian-bagian • 4. tiap bagian tersusun atas pasal-pasal • 5. tiap pasal tersusun atas ayat-ayat.

  28. Sistematika menurut KUHPerdata • Sistimatika isi KUHPDT meliputi kelompok materi berdasarkan sistim fungsional • Sistim fungsional ada 2 macam: • 1. menurut pembentuk UU/BW • 2. menurut ilmu pengetahuan/doktrin • Menurut pembentuk UU/BW sbb: • Buku I tentang– orang (Van personen) • Buku II tentang Benda—Van Zaken • Buku III tentang Perikatan ==Van Verbintenissen • Buku IV– tentang bukti dan kedaluwarsa—van bewijs en verjaring

  29. Menurut doktrin • 1. tentang orang/personenrecht • 2. tentang hukum keluarga/familirecht • 3. tentang hukum harta kekayaan/vermogensrecht • 4. tentang pewarisan/erfrecht

  30. Di Belanda telah mengadakan rekodifikasi hk perdata, hk dagang sejak tgl 1 januari 1992—nieuw BW (NBW)—disatukan KHUPerdata dan KUHD. • Sistimatika NBW menjadi 8 buku: • Buku I—hk orang dan hk keluarga (hk harta kekayaan perkawinan) • Buku II—badan hukum (aturan umum, persekutuan, perseroan dan pertanggungjawaban terbatas). • Buku III—hukum harta kekayaan pada umumnya. • Buku IV—hukum waris • Buku V—hukum kebendaan • Buku VI—bagian umum dari hk perjanjian • Buku VII—perjanjian khusus • Buku VIII—hukum pengangkutan.

  31. Pembaharuan HK perdata nasional • Simposium pembaharuan Hk Perdata nasional oleh BPHN—th 1981 di yogyakarta: • A. Bidang hukum keluarga (hk perorangan) • B. Bidang hukum waris • C. Bidang hukum benda • D. Bidang hukum jaminan • E. Bidang hukum perikatan (umum) • F. Bidang badan hukum • G. Bidang perjanjian-perjanjian khusus.

  32. Berlakunya hukum perdata • Berlaku artinya—diterima dan dilaksanakan. Berlakunya hukum perdata: • 1. ketentuan UU • 2. perjanjian yang dibuat para pihak • 3. keputusan hakim. • Realitas keberlakuan—pelaksanaan kewajiban hukum—yaitu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan yang ditetapkan oleh hukum—kewajiban selalu diimbangi dengan hak.

  33. Akibat berlakunya hukum perdata • Adanya pelaksanaan, pemenuhan, realisasi kewajiban hukum perdata, ada 3 (tiga) kemungkinan hasilnya yaitu: • 1. tercapai tujuan—apabila kedua pihak memenuhi kewajiban dan hak bertimbal balik secara penuh. • 2.tidak tercapai tujuan—apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban • 3. terjadi keadaan yang bukan tujuan—kerugian akibat perbuatan melanggar hukum (onrechtmatigedaad)

  34. Asas-asas hukum perdata • Pengantar Hukum Benda • 1.asas individualitas—dapat menikmati dengan sepenuhnya dan menguasai sebebas-bebasnya (hak eigendom) dan dapat melakukan perbuatan hukum, selain itu juga dapat memiliki hasil, memakai merusak dan memelihara dsb.---batasan asas tsb.: • A. hukum tata negara (campur tangan pemerintah terhadap hak milik • B.pembatasan dengan ketentuan hukum tetangga • C. tidak menyalahgunakan hak dan mengganggu kepentingan orang lain.

  35. 2. asas kebebasan berkontrak—setiap orang berhak mengadakan perjanjian apapun juga, baik yang sudah diatur dalam UU maupun yang belum (pasal 1338 KUHPerdata ayat 3) asal perjanjian tersebut tidak bertentangn dengan UU, ketertiban umum dan kesusilaan (Pasal 1337) • 3. asas monogami—pasal 3 ayat 2 UU no. 1 tahun 1974

  36. Perkembangan KUHPerdata di Indonesia • Hukum perdata Eropa (code civil des Francis) dikodifikasi tanggal 21 Maret 1804 • Tahun 1807—Code Civil des Francis diundangkan dengan nama Code Napoleon • Tahun 1811—Code Napoleon berlaku di Belanda • KUHPerdata Indonesia berasal dari Hukum Perdata Belanda, “Burgerlijke Wetboek” (BW) dikodifikasi pada tanggal 1 Mei 1848. • Seteleh merdeka—KUHPerdata tetap berlaku—Pasal II AP UUD 45 “segala badan negara dan peraturan yang ada masih tetap berlaku selama belum ada peraturan yang baru menurut UUD ini.

  37. Perubahan yang terjadi pada KUHPerdata Indonesia • Tahun 1960—UU No. 5 tahun 1960 mencabut ketentuan Buku II KUHPerdata sepanjang mengatur tentang bumi,air, serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya kecuali Hipotik. • SEMA No. 3 tahun 1963 ditujukan—kpd semua Ketua PT dan Ketua PN di seluruh Indoensia—bahwa MA menganggap tidak berlaku lagi antara lain pasal-pasal: • 1. psl 108 dan 110—wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan mengahadap di pengadilan tanoa izin atau bantuan suaminya (tidak ada lagi) • Psl 284 ayat 3—pengakuan anak di luar kawin oleh seorang perempuan Indonesia asli—tidak ada • Psl 1682—harus ada penghibahan dengan akta notaris. • Psl 1579—sewa menyewa pemilik tidak dapat menghentikan penyewaan dengan alasan akan memakai sendiri, kecuali sudah diperjanjikan sebelumnya. • Tahun 1974—UU No. 1tahun 1974—mencabut ketentuan pasal 108 tentang kedudukan wanita tidak cakap bertindak.

  38. Buku I tentang Orang(Van personen) • Hukum perorangan—subyek hukum—segala sesuatu yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban:terdiri dari: • 1. orang / natuurlijke person • 2. badan hukum / recht person • Yang membatasi kewenangan berhak orang sebagai subyek hukum: • A. tempat tinggal • B. umur • C. nama • D. perbuatan seseorang • E. kedudukan/jabatan • F. jenis kelamin, hal tiada ditempat.

  39. Buku I • Wujud subyek hukum: • 1. orang (natuurlijke persoon) • 2. badan hukum (recht persoon) • Sebagai pendukung/ pelaksana hak dan kewajiban—berlaku sejak dilahirkan sampai meninggal dunia, pengecualian (pasal 2 KUHPerdata—recht fictie) jika: • A. lahir hidup • B. ada kepentingan yang menghendaki

  40. Subyek hukum: • 1. pendukung hak dan kewajiban ( syahrani) • 2. pembawa hak dan kewajiban • 3. segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum (sudikno mertokusumo)

  41. Wujud subyek hukum • Orang dan badan hukum—kewenangan menyandang hak dan kewajiban—kewenangan menyandang hukum • Hal-hal yang membatasi kewenangan hukum: • Keadaan, tempat tinggal, umur, status, perbuatan seseorang, kewarganegaraan

  42. Badan hukum • Badan hukum—subyek hukum ciptaan manusia pribadi berdasarkan hukum, yang diberi hak dan kewajiban seperti manusia pribadi. • Diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban seperti halnya orang • Persoon—subyek hak, pendukung hak—orang / naturlijk persoon) yang meliputi juga badan hukum (recht persoon)—atau badan pribadi—purusan kodrat—kedudukan sebagai subyek hukum karena pemberian oleh hukum—atau orang yang diciptakan oleh hukum.

  43. Badan hukum/perkumpulan • KUHperdata memandang “perkumpulan” sebagai suatu perjanjian—diaturu dalam Buku III KUHPerdata (pasal 1653 s/d 1665) • Pengaturan itu tidak tepat karena badan hukum merupakan badan pribadi, maka diatur dalam Buku I. • Badan hukum—suatu badan yang disamping manusia perorangan juga dapat bertindak dalam hukum dan mempunyai hak dan kewajiban, kepentingan-kepentingan hukum terhadap orang lain atau badan lain. • Kumpulan dari orang-orang yang bersama-sama mendirikan suatu badan (perhimpunan) dan kumpulan harta kekayaan, yang tersendiri untuk tujuan ttt.

  44. Badan hukum—subyek hukum berarti ia melakukan perbuatan hukum untuk mencapai tujuan ttt. Yang dilakukan oleh para pengurusnya (organ badan hukum) • Bila menimbulkan kerugian maka dapat dipertanggungjawabkan (digugat) sebaliknya juga dapat menggugat pihak lawan.

  45. Teori badan hukum • Teori fiksi (Von Savigny)—hanya manusia yang menjadi subyek hukum, sedang badan hukum menjadi subyek hukum hanyalah fiksi—yang sebenarnya tidak ada tetapi orang menghidupkannya dalam bayangan.—semata-mata buatan negara, ada subyek hukum tetapi wujudnya tidak nyata namun dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum (melalui wakilnya).

  46. Teori organ (otto van gierke)—organ seperti halnya manusia yg menjelma dalam pergaulan hukum, yg dapat menyatakan kehendak melalui alat-alat/ organ/pengurus, anggota)—jadi badan hukum bukan suatu hak yg abstrak atau ada dalam anggapan /alam pikiran tetaoi suatu realita. • Teori harta kekayaan bertujuan----bdn hukum merupakan kekayaan yg bukan merupakan kekayaan perseorangan tetapi terikat tujuan ttt. Bdn hukum mempunyai pengurus, yg berhak dapat berkehendak—ambtelijk vermogen

  47. Teori kekayaan bersama—Planiol dan Molengraaf—apa yg merupakan hak dan kewajiban badan hukum pada hakikatnya juga merupakan hak dan kewajiban para anggota bersama-sama.—makak kekayaan badan hukum merupakan kekayaan bersama-sama (milik seluruh anggota) • Teori kenyataan yuridis—Meijers—Paul Scholten—badan hukum merupakan kenyataan/realita/konkrit dan riil yuridis. Hendaknya dalam mempersamakan badan hukum dengan manusia terbatas sampai pada bidang hukum saja.

  48. Teori kekayaan bersama—Planiol dan Molengraaf—apa yg merupakan hak dan kewajiban badan hukum pada hakikatnya juga merupakan hak dan kewajiban para anggota bersama-sama.—makak kekayaan badan hukum merupakan kekayaan bersama-sama (milik seluruh anggota) • Teori kenyataan yuridis—Meijers—Paul Scholten—badan hukum merupakan kenyataan/realita/konkrit dan riil yuridis. Hendaknya dalam mempersamakan badan hukum dengan manusia terbatas sampai pada bidang hukum saja.

  49. Nama, kewarganegaraan, domisili • Nama—suatu tanda yang diperlukan untuk membedakan orang yang satu dengan orang lain, serta untuk mengetahui apa hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. • Sebagai tanda diri, identifikasi seseorang sebagai subyek hukum. • Untuk mengetahui seseorang itu keturunan siapa—untuk kepentingan warisan (kekeluargaan)—Buku I KUHPerdata, pasal 5a s/d 12.

  50. kewarganegaraan • --merupakan satu faktor yang mempengaruhi kewenangan berhak seseorang (pasal 21 (1) UUPA-hanya WNI yang dapat mempunyai hak milik. • Berkaitan dengan: • Cara memperoleh kewarganegaraan, hapusnya, hak dan kewajiban WN.

More Related