E N D
Penggunaan dana blockgrant KKG, MGMP SMP, SMA, SMK, KKKS/MKKS/ KKPS/MKPS sepenuhnya menjadi tanggungjawab KKG, MGMP SMP, SMA,SMK,KKKS/MKKS/KKPS/MKPS yang kegiatannya mencakup pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang serta pelaporan keuangan, sehingga memudahkan proses pengawasan atas penggunaan dana.
Penyaluran dana Blockgrant sebesar Rp. 10.000.000,- dilakukan dalam dua tahap, setelah proposal disetujui oleh LPMP dilanjutkan dengan penandatangan MOU antara penerima Blockgrant dengan LPMP Jawa Tengah.
A. Pembukuan • Setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah • Dalam bukti pengeluaran harus jelas uraian mengenai barang atau jasa yang dibayar, tanggal dan nomor bukti • Seluruh penerimaan dan pengeluaran uang agar dicatat atau dibukukan dalam buku penerimaan dan pengeluaran atau Buku Kas • Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran dibukukan atau dicatat sesuai dengan urutan tanggal kejadiannya.
Menyertakansemuabuktipengeluarandanauntukverifikasikeuangan. • SemuabuktipengeluarandanaharusaslitidakbolehfotocopydandisetujuiolehKetuadanbendahara MGMP, KKKS/MKKS/KKPS/MKPS. • Setiapakhirbulanbukutersebutditutupdandihitungsaldonyauntukdicocokkandengansaldofisikbaik yang adadikasmaupundi bank, • Dalambukukastidakbolehadahalamankosong yang tidakterisi, tandabekascoretan/ hapusanatausesuatucatatanpembukuan yang membuatinterpretasiberbeda • Dana yang belumdibutuhkanharusdisimpandi bank dantidakbolehdipindahkankerekening lain ataudisimpanditempat lain.
B. Penggunaan Dana Dana blockgrant KKG, MGMP SMP,SMA,SMK,KKKS/MKKS/KKPS/MKPS digunakan untuk : 1. Kegiatan Persiapan maksimal 10%, diantaranya : • Honor dan atau transport menyusun proposal dan materi • Honor dan atau transport rapat Koordinasi awal • Membeli bahan/ ATK/ Penggandaan/ konsumsi Koordinasi awal • Transport dan uang harian konsultasi kegiatan ke LPMP
2. Pelaksanaan Program/Kegiatan dan diseminasi hasil kegiatan atau seminar minimal 85 % , diantaranya : • Honor dan atau transport narasumber/ pengarah/ panitia/peserta • Membeli bahan/ ATK/ penggandaan/ dokumentasi/konsumsi kegiatan • Kegiatan selama minimal 10 kali tatap muka dan berakhir minggu keempat bulan November 2011. • Peserta : • KKG/MGMP : 15 s.d 25 orang • KKPS/MKPS/KKKS/MKKS : 10 s.d 25 orang
Kegiatan Pemantauan dan Laporan Kegiatan maksimal 5 % • Pembuatan laporan ( fotocopy, penggandaan, penjilidan dll ) • Transport pengiriman laporan ke LPMP
Dana Blockgrant tidak boleh digunakan untuk membiayai program-program diluar pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggungjawab KKG/MGMP dan KKKS/MKKS/KKPS/MKPS seperti : a. Pembangunan/rehab fisik sanggar b. Pengadaan mebelair c. Pembelian computer/laptop/LCD dll d. Studi banding e. Pemberian insentif pengurus f. Transport rutin pengurus
Pajak • Dalam pelaksanaan program KKG/MGMP, hal-hal yang terkait dengan pajak harus mengikuti ketentuan yang berlaku. • Untuk pengadaan Bahan/ ATK/ Penggandaan dengan nilai di atas Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak dan Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh 22) sebesar 1,5% yang harus disetorkan ke kas Negara melalui kantor pos/ Bank pemerintah setempat.
Untuk konsumsi kegiatan: • Jika rekanan adalah catering: • Nilai kurang dari Rp. 1.000.000,- dikenakan • PPh Pasal 23 sebesar 2 % • Nilai lebih dari Rp. 1.000.000,- dikenakan • PPN sebesar 10 % dari dasar pengenaan pajak dan • PPh pasal 23 sebesar 2 % • Jika rekanan adalah warung makan : • Nilai dibawah Rp. 1.000.000,- tidak dikenakan pajak • Nilai diatas Rp. 1.000.000,- dikenakan PPN sebesar 10% dari dasar penenaan pajak dan PPh 23 sebesar 2%
Untuk kuitansi pengeluaran harus memperhatikan aturan tentang bea materai : - Pengeluaran s.d Rp. 250.000,- tanpa materai - Pengeluaran Rp. 250.001 s.d 1.000.000 dikenakan materai Rp. 3.000,- - Pengeluaran Rp. 1.000.001 ke atas dikenakan materai Rp. 6.000,-
Pengeluaran untuk honor dikenakan PPh 21 berdasarkan PP 80 tahun 2010 yang berlaku mulai tanggal 01 Januari 2011 : • PNS Gol. I dan II tidak dikenakan pajak • PNS Gol. III dikenakan PPh 21 sebesar 5% • PNS Gol IV dikenakan PPh 21 sebesar 15%
Bagi yang tak memiliki NPWP, gaji, uang pensiun dan tunjangan bulanan yang bersifat tetap dan teratur dikenai Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan tarif 20% lebih tinggi dari yang ditanggung pemerintah, menjadi tanggungan sendiri dan langsung dipotong pada saat pembayaran penghasilan tetap tersebut.PP ini mulai berlaku pada 01 Januari 2011 • Pemberian honor dan atau transport hanya dapat diberikan atas dasar Surat Keputusan (SK) dari Ketua KKG/MGMP/KKKS/MKKS/KKPS/MKPS
Pelaporan • Laporan pertanggungjawaban dana blockgrant KKG/MGMP dijilid terpisah dengan laporan kegiatan dan disampaikan ke LPMP Jawa Tengah, Jl. Kyai Mojo Srondol Kulon Semarang paling lambat tgl. 15 Desember 2011, dengan melampirkan: • Rencana Anggaran Biaya (RAB) • Buku Kas • Bukti-bukti pengeluaran yang sah • Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kas Negara melalui Kantor Pos/ Bank Pemerintah