1 / 10

PERKEMBANGAN PROYEK KONVERSI BATUBARA

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DIEKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI. PERKEMBANGAN PROYEK KONVERSI BATUBARA. 7 November 2013. AGENDA. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PEMANFAATAN BATUBARA Pengembangan Pemanfaatan Batubara sebagai Bahan Bakar dan Bahan Baku di Indonesia

ina
Download Presentation

PERKEMBANGAN PROYEK KONVERSI BATUBARA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DIEKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI PERKEMBANGAN PROYEK KONVERSI BATUBARA 7 November 2013

  2. AGENDA • KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PEMANFAATAN BATUBARA • Pengembangan Pemanfaatan Batubara sebagai Bahan Bakar dan Bahan Baku di Indonesia • Rencana Pengembangan Batubara • TINJAUAN HUKUM KONVERSI BATUBARA • Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 • Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2006 • Tinjauan Hukum dari sisi Minerba • Tinjauan Hukum dari sisi EBTKE • Tinjauan Hukum dari sisi Migas • KESIMPULAN

  3. KONVERSI BATU BARA RENCANA PENGEMBANGAN BATUBARA Synthetic Gas Mitshubishi (Japan) Ethanol Celanese-SMM (USA) Liquid COAL Diesel CCT (South Africa) Coal Slurry JGC (Japan) Arrtu Mega Energie (Indonesia) DME

  4. LANDASAN HUKUM PENGEMBANGAN PEMANFAATAN BATUBARA • Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional • Pasal 2 Sasaran Kebijakan Energi Nasional adalah elastisitas energi lebih kecil dari 1 (satu) pada tahun 2025, dengan konsumsi batubara yang dicairkan (liquefied coal) lebih besar dari 2% (dua persen). • Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Batubara Yang Dicairkan Sebagai Bahan Bakar Lain, dimana diinstruksikan kepada sejumlah Kementerian, para Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah dalam rangka percepatan penyediaan dan pemanfaatan batubara yang dicairkan.

  5. TINJAUAN HUKUM PENGEMBANGAN PEMANFAATAN BATUBARA SISI MINERBA • UU nomor 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara • Pasal 36 ayat 1: Izin Usaha Pertambangan (IUP) terdiri atas dua tahap: • IUP Eksplorasi • IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. • PP nomor 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara • Pasal 94: Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi batubara wajib melakukan pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah batubara yang diproduksi baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan pemegang IUP dan IUPK lainnya • Penjelasan Pasal 94: yang dimaksud kegiatan pengolahan diantaranya penggerusan batubara (coal crushing), pencucian batubara (coal washing), pencampuran batubara (coal blending), peningkatan mutu batubara (coal upgrading), pembuatan briket batubara (coal briquetting), pencairan batubara (coal liquefaction), gasifikasi batubara (coal gasification), dan coal water mixer.

  6. TINJAUAN HUKUM PENGEMBANGAN PEMANFAATAN BATUBARA SISI EBTKE • UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi • Pasal 1 ayat 4: Sumberenergibaruadalahsumberenergi yang dapatdihasilkanolehteknologibarubaik yang berasaldarisumberenergiterbarukanmaupunsumberenergitakterbarukan, antara lain nuklir, hidrogen, gas metanabatubara, batubaratercairkan (liquefied coal), danbatubaratergaskan (gasified coal). • Pasal 1 ayat 5: Energibaruadalahenergi yang berasaldarisumberenergibaru.

  7. TINJAUAN HUKUM PENGEMBANGAN PEMANFAATAN BATUBARA SISI MIGAS • UU nomor 22/2001 tentangMinyakdan Gas Bumi • Pasal 1 ayat 11: Pengolahan adalahkegiatanmemurnikan, memperolehbagian-bagian, mempertinggimutudanmempertingginilaitambahMinyakdan/atau Gas Bumitetapitidaktermasukpengolahanlapangan • PP nomor 36/2004 tentangKegiatan Usaha HilirMigas • Pasal 12 (a): Kegiatan Usaha HilirmeliputikegiatanusahaPengolahan yang meliputikegiatanmemurnikan, memperolehbagian-bagian, mempertinggimutudanmempertingginilaitambahMinyakdan Gas Bumi yang menghasilkanBahanBakarMinyak, BahanBakar Gas, HasilOlahan, LPG dan/atau LNG tetapitidaktermasukpengolahanlapangan • Permen ESDM nomor 18/2010 tentangOrganisasidan Tata KerjaKementerian ESDM • Pasal 178: SubditPengolahanMigas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Pengolahan minyak bumi, gas bumi, hasilolahandanhidrokarbonlainnyasertapelumas

  8. KESIMPULAN • Kegiatan pengembangan konversi batubara menjadi bahan bakar telah berjalan sejak 2010, diantaranya adalah: • Coal to Gas (Sumatera SNG Project) • Coal to DME • Coal to Slurry • Coal to Ethanol • Coal to Fuel • Dalam rangka mendukung upaya fasilitasi kegiatan pengembangan konversi batubara, telah dibentuk Tim Pengembangan Konversi Batubara menjadi Bahan Baku dan Bahan Bakar. Selama ini, koordinator Tim tersebut adalah Ditjen Migas • Diperlukan arahan pimpinan untuk pelaksanaan kegiatan Pengembangan Konversi Batubara ke depan • Diperlukan regulasi yang jelas untuk pedoman Badan Usaha yang akan mengembangkan konversi batubara menjadi bahan bakar.

  9. TERIMA KASIH www.migas.esdm.go.id

More Related