7. KRITERIA PROFESIONAL terdapat ijin anggota organisasi anggaran dasar anggaran rumah tangga

1. 7. KRITERIA PROFESIONAL terdapat ijin anggota organisasi anggaran dasar anggaran rumah tangga kecakapan ilmu yang khusus dimiliki profesional otonomi dalam pekerjaan mengucapkan janji atau sumpah dimuka publik tanggung jawab kode etik profesi profesi merupakan kebutuhan publik standard kualifikasi honorarium

2. PERBUATAN, ETIKA PROFESI HUKUM, ORGANISASI • ETIKA PROFESI PADA AWALNYA TERBENTUK GUNA KEPENTINGAN KELOMPOK PROFESI ITU SENDIRI DENGAN MENGACU PADA PERMASALAHAN-PERMASALAHAN YANG TIMBUL. • PERKEMBANGANNYA SESUAI DENGAN SITUASI DAN KONDISI ILMU PENGETAHUAN FILSAFAT YANG TERKAIT DENGAN ETIKA MAKA BERKEMBANG MENJADI LEBIH MAJU SESUAI DENGAN HASIL PENELITIAN EMPIRIS YANG DIKAITKAN DENGAN NORMA YANG ADA DIPEROLEH SUATU HIPOTESA DAN SAMPAILAH PADA KESIMPULAN PROFESI GUNA KEPENTINGAN DAN KEBUTUHAN MASYARAKAT.

3. # • ETIKA MERUPAKAN BAGIAN DARI FILSAFAT YANG SELALU BERUPAYA MENUJU PADA KEBAIKAN KEHIDUPAN MANUSIA BAIK SECARA LAHIR MAUPUN BATIN. • HUKUM DAN ETIKA MEMILIKI NILAI KEMANFAATAN YANG SAMA YAITU MENCITA-CITAKAN TERTIB KEHIDUPAN MASYARAKAT SERTA MEMBERI JAWABAN ATAS KEBUTUHAN KEADILAN MASYARAKAT DENGAN PENEGAKAN NILAI-NILAI KEBENARAN. • ETIKA DALAM PERKEMBANGANNYA DIKODIFIKASIKAN DALAM BENTUK KODE ETIK OLEH SETIAP KELOMPOK SOSIAL BAHKAN DIDUKUNG BERLAKUNYA OLEH PERATURAN PERUNDANGAN SEHINGGA KODE ETIK TELAH MENYATU (HUKUM).

4. ******************* • SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK SESUAI DENGAN KESEPAKATAN KELOMPOK YANG DITUANGKAN DALAM KODE ETIK SECARA SISTEMATIS, PADA UMUMNYA SANKSI ADMINISTRATIF. • PENEGAKAN TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK SECARA KONSEKUEN DILAKUKAN OLEH ORGANISASI PROFESI. • ORGANISASI PROFESI DIPANDANG PENTING UNTUK MENJATUHKAN SANKSI BAGI PELANGGAR KODE ETIK. • KEWENANGAN ORGANISASI PROFESI SELAIN DIBERIKAN OLEH PARA ANGGOTANYA YANG DITUANGKAN DALAM KODE ETIK, JUGA DIBERIKAN OLEH UNDANG-UNDANG, BAHKAN ORGANISASI DIBERI KEWENANGAN MEMBERIKAN IJIN PRAKTEK, SEHINGGA SEKALIGUS DAPAT MENCABUT IJIN PRAKTEK TERSEBUT.

5. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ • MENURUT E.HOLLOWAY DIKUTIP DARI SIDHARTA, KODE ETIK ITU MEMBERI PETUNJUK HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT: • HUBUNGAN ANTARA KLIEN DAN PENYANDANG PROFRSI; • PENGUKURAN DAN STANDAR EVALUASI YANG DIPAKAI DALAM PROFESI; • PENELITIAN DAN PUBLIKASI/PENERBITAN PROFESI; • KONSULTASI DAN PRAKTIK PRIBADI; • TINGKAT KEMAMPUAN KOMPETENSI YANG UMUM; • ADMINISTRASI PERSONALIA; • STANDAR-STANDAR UNTUK PELATIHAN.

6. (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( • HOLLOWAY, KODE ETIK MENGANDUNG BEBERAPA TUJUAN SEKALIGUS, YAITU UNTUK: • MENJELASKAN DAN MENETAPKAN TANGGUNG JAWAB KEPADA KLIEN, LEMBAGA (INSTITUTION), DAN MASYARAKAT PADA UMUMNYA; • MEMBANTU PENYANDANG PROFESI DALAM MENENTUKAN APA YANG HARUS MEREKA PERBUAT KALAU MEREKA MENGHADAPI DILEMA-DILEMA ETIS DALAM PEKERJAANNYA; • MEMBIARKAN PROFESI MENJAGA REPUTASI (NAMA BAIK) DAN FUNGSI PROFESI DALAM MASYARAKAT MELAWAN KELAKUAN BURUK DARI ANGGOTA-ANGGOTA TERTENTU DARI PROFESI ITU; • MENCERMINKAN PENGHARAPAN MORAL DARI KOMUNITAS MASYARAKAT (ATAS PELAYANAN PENYANDANG PROFESI ITU KEPADA MASYARAKAT); • MERUPAKAN DASAR UNTUK MENJAGA KELAKUAN DAN INTEGRITAS ATAS KEJUJURAN DARI PENYANDANG PROFESI ITU SENDIRI.

7. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// • PENEGAKAN KODE ETIK MERUPAKAN TUJUAN DARI HUKUM POSITIF • PENEGAKAN KODE ETIK SELAIN HARUS MEMAHAMI HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA PENYANDANG PROFESI DAN PIHAK YANG DILAYANI. • HAK DAN KEWAJIBAN TERSEBUT LAHIR DARI HUBUNGAN HUKUM. • HUBUNGAN HUKUM KEPERDATAAN YANG TERJADI MERUPAKAN PERIKATAN, DAPAT DIKATEGORIKAN MENJADI DUA: • PERIKATAN YANG MENJANJIKAN SUATU HASIL (RESULTAATSVERBINTENIS); • PERIKATAN HUBUNGAN PADA PROFESI LUHUR ADALAH PERIKATAN YANG MENJANJIKAN USAHA (INSPANNINGVERBINTENIS).

8. @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ • PROFESI YANG TERIKAT DALAM HUBUNGAN HUKUM YANG MENJANJIKAN USAHA DITUNTUT MEMILIKILANDASAN INTELEKTUAL DAN STANDAR KUALIFIKASI SERTA MORAL YANG LEBIH TINGGI, SEHINGGA PENGHARGAAN YANG DIBERIKAN OLEH MASYARAKAT LEBIH TINGGI. • ORGANISASI MERUPAKAN KELOMPOK DARI SEBAGIAN MASYARAKAT YANG MEMPUNYAI TUJUAN YANG SAMA SERTA BERINTERAKSI SOSIAL DALAM ORGANISASI DENGAN DIDUKUNG OLEH PERANGKAT ATURAN DEMI KEPENTINGAN ORGANISASI MAUPUN KEPENTINGAN MASYARAKAT.

9. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ • MAX WEBER (DIKUTIP MIFTAH TOHA) SEBAGAI BERIKUT: ORGANISASI ATAU KELOMPOK KERJA SAMA MERUPAKAN SUATU HUBUNGAN SOSIAL YANG DIHUBUNGKAN DAN DIBATASI OLEH ATURAN-ATURAN. ATURAN-ATURAN SEJAUH MUNGKIN DAPAT MEMAKSA SESEORANG UNTUK MELAKUKAN KERJA SEBAGAI SUATU FUNGSI YANG AJEK, BAIK DILAKUKAN OLEH PIMPINAN MAUPUN OLEH PEGAWAI-PEGAWAI ADMINISTRASINYA. • AMITAI ETZIOMI (MIFTAH TOHA) : ORGANISASI SEBAGAI PENGELOMPOKKAN ORANG-ORANG YANG SENGAJA DISUSUN UNTUK MENCAPAI TUJUAN TERTENTU. KELOMPOK SEMACAM INI MEMPUNYAI KARAKTERISTIK SEBAGAI BERIKUT:

10. ++++++++++++++++++++++ • MEMPUNYAI PEMBAGIAN KERJA, KEKUASAAN,DAN PERTANGGUNGAN JAWAB YANG DIKOMUNIKASIKAN. PEMBAGIAN INI TIDAKLAH DIKOMUNIKASIKAN.PEMBAGIAN INI TIDAK DILAKUKAN SECARA ACAK (RANDOM) MELAINKAN SENGAJA DILAKUKAN UNTUK MENINGKATKAN USAHA MENCAPAI TUJUAN TERTENTU; • ADANYA SATU ATAU LEBIH PUSAT KEKUASAAN YANG DAPAT DIPERGUNAKAN UNTUK MENGENDALIKAN USAHA-USAHA ORGANISASI YANG TELAH DIRENCANAKAN DAN YANG DAPAT DIARAHKAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN. PUSAT KEKUASAAN INI JUGA HARUS DAPAT DIPERGUNAKAN UNTUK MENILAI KEMBALI SECARA AJEK PELAKSANAAN ORGANISASI,

11. 8888888888888888888888888888888888888888 DAN MENYEMPURNAKAN STRUKTUR YANG DIANGGAP PERLU UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI; DAN • ADANYA SUATU PERGANTIAN KEPEGAWAIAN, MISALNYA SESEORANG YANG CARA KERJANYA TIDAK MEMUASKAN DAPAT DIPINDAHKAN DAN DIGANTI OLEH ORANG LAIN. DALAM ORGANISASI JUGA DAPAT DILAKUKAN USAHA MEMADUKAN KEMBALI KEGIATAN KEPEGAWAIAN DENGAN CARA PEMINDAHAN ATAU PROMOSI. • PELAKSANAAN ORGANISASI BAIK STRUKTUR MAUPUN SISTEM KERJA ORGANISASI DIARAHKAN PADA TUJUAN ORGANISASI YANG MERUPAKAN KEHENDAK DARI PARA ANGGOTANYA.

12. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! • KRITERIA ORGANISASI MENURUT BEBERAPA AHLI DAPAT DISIMPULKAN SEBAGAI BERIKUT: • ADANYA BATAS-BATAS YANG JELAS; • ADANYA ATURAN-ATURAN YANG NORMATIF; • ADANYA JENJANG OTORITAS; • ADANYA SUATU SISTEM KOMUNIKASI; DAN • ADANYA SUATU SISTEM INSENTIF YANG MAMPU MENDORONG BERBAGAI TIPE PARTISIPASI DALAM USAHA BEKERJA SAMA UNTUK MENCAPAI TUJUAN TERTENTU; • ADANYA SISTEM PENGAWASAN.

13. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> • SHIDARTA : SECARA JUJUR HARUS DIAKUI, BAHWA PENGEMBANGAN ETIKA PROFESI HUKUM DI INDONESIA KURANG BERJALAN DENGAN BAIK DALAM DUNIA HUKUM KITA. BANYAK PELANGGARAN ETIKA PROFESI YANG TIDAK MENDAPAT PENYELESAIAN SECARA TUNTAS, BAHKAN TERKESAN DIDIAMKAN. LEMBAGA SEMACAM DEWAN ATAU MAJELIS PERTIMBANGAN PROFESI YANG BERTUGAS MENILAI PELANGGARAN ETIKA, MASIH BELUM BERWIBAWA DIMATA PARA ANGGOTANYA. KONDISI DEMIKIAN MENYEBABKAN BAHWA KAJIAN ETIKA PROFESI HUKUM DI INDONESIA MENJADI SANGAT KERING DAN BERHENTI PADA KETENTUAN-KETENTUAN NORMATIF YANG ABSTRAK.

14. ////////////////////////////////////////////////// • ABDUL KADIR MUHAMAD : SAMA HALNYA DENGAN PENEGAKAN HUKUM ADALAH PENEGAKAN KODE ETIK. PENEGAKAN KODE ETIKADALAH USAHA MELAKSANAKAN KODE ETIK SEBAGAIMANA MESTINYA, MENGAWASI PELAKSANAANNYA SUPAYA TIDAK TERJADI PELANGGARAN,DAN JIKA TERJADI PELANGGARAN MEMULIHKAN KODE ETIK YANG DILANGGAR ITU SUPAYA DITEGAKKAN KEMBALI, KARENA KODE ETIK ADALAH BAGIAN DARI HUKUM POSITIF, MAKA NORMA-NORMA PENEGAKAN HUKUM UNDANG-UNDANG JUGA BERLAKU PADA PENEGAKAN KODE ETIK.

15. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ • SUPRIADI: DALAM KENYATAANNYA, DITENGAH-TENGAH MASYARAKAT SERING TERJADI PENYALAHGUNAAN PROFESI HUKUM OLEH ANGGOTANYA SENDIRI. TERJADINYA PENYALAHGUANAAN PROFESI HUKUM TERSEBUT DISEBABKAN ADANYA FAKTOR KEPENTINGAN • SUMARYONO: BAHWA PENYALAHGUNAAN DAPAT TERJADI KARENA ADANYA PERSAINGAN INDIVIDU PROFESIONAL HUKUM ATAU TIDAK ADANYA DISIPLIN DIRI. DALAM PROFESI HUKUM DAPAT DILIHAT DUA HAL YANG SERING BERKONTRADIKSI SATU SAMA LAIN. YAITU DISATU SISI, CITA –CITA ETIKA YANG TERLALU TINGGI, DAN DISISI LAIN, PRAKTEK PENGEMBALAAN HUKUM YANG BERADA JAUH DIBAWAH CITA-CITA TERSEBUT.

16. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| SELAIN ITU PENYALAHGUANAAN PROFESI TERJADI KARENA DESAKAN PIHAK KLIEN YANG MENGINGINKAN PERKARANYA CEPAT SELESAI DAN TENTUNYA INGIN MENANG. • TANTANGAN ORGANISASI PROFESI BUKAN HANYA PENINDAKAN PENYALAHGUNAAN PROFESI, AKAN TETAPI DITUNTUT MAMPU MENGAWASI KINERJA PROFESI AGAR TIDAK MELAKUKAN PELANGGARAN TERHADAP KODE ETIK PROFESI. • PERBUATAN YANG TERKAIT DENGAN ETIKA PROFESI SELAIN DITERANGKAN DIATAS JUGA TERKAIT PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANGAN. • HUBUNGAN HUKUM PENYANDANG PROFESI DENGAN KLIEN ADALAH HUBUNGAN HUKUM KEPERDATAAN.

17. }}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} • HUBUNGAN HUKUM KEPERDATAAN ADALAH PERIKATAN YANG DILAHIRKAN DARI PERJANJIAN, TENTUNYA DENGAN RAMBU-RAMBU TIDAK MELANGGA R ETIKA PROFESI HUKUM. • SYARAT SAHNYA PERJANJIAN: • SEPAKAT MEREKA INTUK MENGIKATKAN DIRINYA; • KECAKAPAN UNTUK MEMBUAT SUATU PERIKATAN; • SUATU HAL TERTENTU; • SUATU SEBAB YANG HALAL. • SYARAT PERJANJIAN TERPENUHI MAKA BERLAKULAH PACTA SUNT SERVANDA (PS1338 BW), YAITU SEMUA PERJANJIAN YANG DIBUAT SECARA SAH BERLAKU SEBAGAI UNDANG-UNDANG BAGI MEREKA YANG MEMBUATNYA.

18. 1233 BURGERLIJK WETBOEK: TIAP-TIAP PERIKATAN DILAHIRKAN KARENA PERSETUJUAN, BAIK KARENA UNDANG-UNDANG. • 1234 BW : TIAP-TIAP PERIKATAN ADALAH UNTUK MEMBERIKAN SESUATU, UNTUK BERBUAT SESUATU, ATAU UNTUK TIDAK BERBUAT SESUATU. • MEMBERIKAN SESUATU DAPAT BERUPA TINDAKAN PELAYANAN HUKUM BERUPA KONSULTASI HUKUM YANG PROFESIONAL DAN PROPORSIONAL. • UNTUK BERBUAT SESUATU DALAM TINDAKAN PENGURUSAN ATAU PEMBELAAN YANG PROFESIONAL DAN PROPORSIONAL. • UNTUK TIDAK BERBUAT SESUATU, TIDAK BERBUAT YANG MERUGIKAN KLIEN ATAU MELANGGAR HUKUM.

19. PERBUATAN TERKAIT ETIKA PROFESI • PERBUATAN YANG TERKAIT DENGAN ETIKA PROFESI BAGI SEORANG ADVOKAT MELIPUTI : • MENJAGA CITRA DAN KEHORMATAN DAN KEPRIBADIAN ADVOKAT (OFFICIUM NOBILE) DALAM MENJALANKAN PROFESINYA; • MENJUNJUNG TINGGI SUMPAH JABATAN, KODE ETIK, UNDANG-UNDANG; • BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP KLIEN,PENGADILAN, NEGARA ATAU MASYARAKAT DAN DIRINYA SENDIRI; • KEJUJURAN, KEMANDIRIAN, KERAHASIAAN, KETERBUKAAN, MEMPERTAHANKAN KEADILAN DAN KEBENARAN DILANDASI MORAL YANG TINGGI, LUHUR DAN MULIA;

20. PERBUATAN TERKAIT ETIKA PROFESI • MEMBERI NASIHAT DAN BANTUAN HUKUM KEPADA SETIAP ORANG YANG MEMERLUKAN JASA DAN ATAU BANTUAN HUKUM SESUAI DENGAN KEAHLIANNYA; • BERKEWAJIBAN MEMPERJUANGKAN HAK-HAK ASASI MANUSIA; • MEMBERI BANTUAN DAN PEMBELAAN HUKUM KEPADA TEMAN SEJAWAT YANG DIDUGA ATAU DIDAKWA DALAM SUATU PERKARA PIDANA ATAS PERMINTAANNYA ATAU PENUNJUKKAN ORGANISASI PROFESI; • TIDAK DIBENARKAN UNTUK MELAKUKAN PEKERJAAN LAIN YANG DAPAT MERUGIKAN KEBEBASAN, DERAJAT DAN MARTABAT ADVOKAT; • BERSIKAP SOPAN SELAMA MENJALANKAN PROFESINYA;

21. PERBUATAN TERKAIT ETIKA PROFESI • MENDUDUKI SUATU JABATAN NEGARA TIDAK DIBENARKAN PRAKTEK ATAU DICANTUMKAN NAMANYA DALAM SUATU PERKARA YG DIPROSES; • MENANGANI PERKARA-PERKARA PERDATA HARUS MENGUTAMAKAN PENYELESAIAN SECARA DAMAI; • TIDAK MENJAMIN KEPADA KLIENNYA PERKARA YANG DITANGANINYA AKAN MENANG; • MENOLAK MENGURUS PERKARA YANG MENURUT KEYAKINANNYA TIDAK ADA DASAR HUKUMNYA; • TIDAK MELEPAS TUGAS PADA SAAT TIDAK MENGUNTUNGKAN KLIEN; • MENGURUS KEPENTINGAN BERSAMA DUA PIHAK ATAU LEBIH HARUS MENGUNDURKAN DIRI GUNA MENGINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN;

22. PERBUATAN, ETIKA PROFESI,ORGANISASI • HUBUNGAN DENGAN TEMAN SEJAWAT HARUS DILANDASI SIKAP SALING MENGHORMATI, SALING MENGHARGAI DAN SALING MEMPERCAYAI; • JIKA MEMBICARAKAN TEMAN SEJAWAT ATAU JIKA BERHADAPAN DALAM SIDANG PENGADILAN TIDAK MENGGUNAKAN KATA-KATA YANG TIDAK SOPAN BAIK SECARA LISAN ATAUPUN TERTULIS; • KEBERATAN-KEBERATAN TERHADAP TINDAKAN TEMAN SEJAWAT YANG DIANGGAP BERTENTANGAN DENGAN KODE ETIK HARUS DIAJUKAN KEPADA DEWAN KEHORMATAN UNTUK DIPERIKSA DAN TIDAK DIBENARKAN UNTUK DISIARKAN MELALUI MEDIA MASSA ATAU CARA LAIN; • TIDAK MENARIK ATAU MEREBUT SEORANG KLIEN DARI TEMAN SEJAWAT;

23. ```````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````` • SURAT YANG DIKIRIM ADVOKAT KEPADA TEMAN SEJAWATNYA DALAM SUATU PERKARA DAPAT DITUNJUKKAN KEPAD HAKIM APABILA DIANGGAP PERLU KECUALI DIBUBUHI SANS PREJUDICE; • ISI PEMBICARAAN ATAU KORESPONDENSI DALAM UAPAYA PERDAMAIAN ANTAR ADVOKAT AKAN TETAPI TIDAK BERHASIL, TIDAK DIBENARKAN UNTUK DIGUNAKAN SEBAGAI BUKTI DIMUKA PENGADILAN; • DALAM PERKARA PERDATA, ADVOKAT DAPAT MENGHUBUNGI HAKIM APABILA BERSAMA-SAMA DENGAN ADVOKAT PIHAK LAWAN, TERMASUK MENGIRIMKAN SURAT TEMBUSAN SURAT WAJIB DISERAHKAN ATAU DIKIRIMKAN KEPADA ADVOKAT PIHAK LAWAN.

24. “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””“””””””””””””””””””””””””””””””””””””” • DALAM PERKARA PIDANA YANG SEDANG BERJALAN ADVOKAT HANYA DAPAT MENGHUBUNGI HAKIM APABILA BERSAMA-SAMA DENGAN JAKSA PENUNTUT UMUM; • TIDAK DIBENARKAN MENGAJARI ATAU MEMPENGARUHI SAKSI PIHAK LAWAN; • SESEORANG TELAH MENUNJUK ADVOKAT MENGENAI SUATU PERKARA TERTENTU, MAKA HUBUNGAN DENGAN ORANG ITU HANYA BOLEH DILAKUKAN MELALUIADVOKAT TERSEBUT; • KEWAJIBAN MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA BAGI ORANG YG TIDAK MAMPU; • WAJIB MEMBERITAHUKAN PUTUSAN PENGADILAN KEPADA KLIEN PADA WAKTUNYA;

25. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; • DILARANG MEMASANG IKLAN UTK PERHATIAN ORANG, TERMASUK PEMASANGAN PAPAN NAMA DENGAN UKURAN DAN/ATAU BENTUK YANG BERLEBIH-LEBIHAN; • KANTOR ADVOKAT DAN CABANGNYA TIDAK DIBENARKAN DISUATU TEMPAT YG DAPAT MERUGIKAN KEDUDUKAN DAN MARTABAT ADVOKAT; • TIDAK MENGIJINKAN ORANG YG BUKAN ADVOKAT MENCANTUMKAN NAMANYA DI PAPAN NAMA KANTOR ADVOKAT ATAU MEMPERKENALKAN DIRINYA SEBAGAI ADVOKAT; • TIDAK DIBENARKAN MENGIJINKAN KARYAWAN YANG TIDAK BERKWALITAS UTK MENGURUS PERKARA ATAU NASIHAT HUKUM;

26. ===================== • TIDAK DIBENARKAN MELALUI MEDIA MASAMENCARIPUBLISITAS, KECUALI BERTUJUAN UNTUK MENEGAKKAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM. • ORGANISASI, MAJELIS/KOMISI PENGAWAS (ADVOKAT): • PENGAWASAN DILAKUKAN OLEH ORGANISASI ADVOKAT; • PENGAWASAN SEHARI-HARI OLEH KOMISI PENGAWAS; • KEANGGOTAAN KOMISI PENGAWAS TERDIRI DARI UNSUR ADVOKAT SENIOR, PARA AHLI/AKADEMISI, DAN MASYARAKAT; • PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN KODE ETIK DILAKUKAN OLEH DEWAN KEHORMATAN;

27. <><><><><><><><><><><><> • DEWAN KEHORMATAN BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PELANGGARAN KODE ETIK YANG DILAKUKAN OLEH ADVOKAT; • PEMERIKSAAN SUATU PENGADUAN DAPAT DILAKUKAN MELALUI DUA TINGKAT YAITU: DEWAN KEHORMATAN CABANG/DAERAH , DEWAN KEHORMATAN PUSAT; • DEWAN KEHORMATAN CABANG/DAERAH MEMERIKSAN PENGADUAN PADA TINGKAT PERTAMA DAN DEWAN KEHORMATAN PUSAT PADA TINGKAT TERAKHIR;

28. %%%%%%%%%%%%%%%%% • PENGADUAN DAPAT DIAJUKAN OLEH PIHAK-PIHAK YANG BERKEPENTINGAN DAN MERASA DIRUGIKAN YAITU: • KLIEN; • TEMAN SEJAWAT ADVOKAT; • PEJABAT PEMERINTAHAN; • ANGGOTA MASYARAKAT; • DEWAN PIMPINAN PUSAT/CABANG/DAERAH DARI ORGANISASI PROFESI DIMANA TERADU MENJADI ANGGOTA. • DPP,DPD,DPC BERTINDAK SEBAGAI PENGADU UNTUK KEPENTINGAN ORGANISASI, KEPENTINGAN HUKUM, UMUM, DAN YANG DIPERSAMAKAN UNTUK ITU.

29. $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ • HUKUMAN YANG DIBERIKAN DALAM KEPUTUSAN DAPAT BERUPA: • PERINGATAN BIASA; • PERINGATAN KERAS; • PEMBERHENTIAN SEMENTARA UNTUK WAKTU TERTENTU; • PEMECATAN DARI KEANGGOTAAN PROFESI; • UNDANG-UNDANG TENTANG ADVOKAT MENGATUR DAPAT DIBERHENTIKAN OLEH ORGANISASI ADVOKAT.