170 likes | 342 Views
Semangat dari UU Pendidikan Tinggi. Otonomi Perluasan dan Jaminan Akses Pengembangan Tridharma secara utuh Kesetaraan Penguatan Pendidikan Vokasi Keutuhan jenjang pendidikan. Sistematika dan Ruang Lingkup RUU Pendidikan Tinggi 11 Bab dan 102 Pasal ( Draft RUU PT 9 April ).
E N D
Semangat dari UU Pendidikan Tinggi • Otonomi • Perluasan dan Jaminan Akses • Pengembangan Tridharma secara utuh • Kesetaraan • Penguatan Pendidikan Vokasi • Keutuhan jenjang pendidikan
Sistematika dan Ruang Lingkup RUU Pendidikan Tinggi 11 Bab dan 102 Pasal ( Draft RUU PT 9 April ) • Ketentuan Umum • Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi • Penjaminan Mutu • Perguruan Tinggi • Pendanaan dan Pembiayaan • Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Oleh Lembaga Pendidikan Negara Lain • Peran Masyarakat • Sanksi Administratif • Ketentuan Pidana • Ketentuan Peralihan dan Penutup
Azas-Azas Pendidikan Tinggi Kebenaran Ilmiah, Penalaran, Kejujuran, Keadilan, Manfaat, Kebajikan, Tanggung Jawab, Kebhinekaan, Keterjangkauan
Prinsip Otonomi Pengelolaan PT • Nirlaba • Akuntabel • Transparan • Mutu • Efektif dan Efisien
Otonomi Perguruan Tinggi & Kelembagaannya Otonomi Perguruan Tinggi Negeri Otonomi Bidang Akademik Otonomi Bidang Non-Akademik Otonomi Penuh (sesuai perundangan) Satker PPK-Negara (PP 66/2010) Satker PPK-BLU (PP 66/2010) Badan Hukum (akan diatur dgn PP) PPK : Pola Pengelolaan Keuangan Dengan adanya tiga macam tatakelola tersebut, berarti tidak ada penyeragaman (amar putusan MK)
Otonomi Perguruan Tinggi & Kelembagaannya Otonomi Perguruan Tinggi Swasta Otonomi Bidang Akademik Otonomi Bidang Non-Akademik Otonomi Penuh (sesuai perundangan) Ditentukan oleh Badan Penyelenggara PTS Bentuk tatakelola ditentukan oleh Badan Penyelenggara PTS masing-masing, berarti tidak ada penyeragaman (amar putusan MK)
Tata Kelola Non Akademik Perguruan Tinggi Catatan: Pola pengelolaan otonomi dan transisi dari PPK-Negara ke PPK-BLU dan dari PPK-BLU ke Badan Hukum akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
JenjangKarirAkademikDosen Pengaturaneksisting BUP PROFESOR: 70 TAHUN Pengaturanbaru
Perguruan Tinggi Asing • PerguruanTinggiAsing (negara lain) yang sudahterakreditasidan/ataudiakuidi negaranya,dapatmenyelenggarakanpendidikantinggi di wilayahNKRI. • Pemerintahmenetapkandaerah, jenis, dan program studiyang dapatdiselenggarakanPerguruanTinggiAsing. • PenyelenggarapendidikanAsing wajib: • melakukan kerjasamadenganPerguruanTinggi Indonesia atasizinPemerintah • mengangkat dosendantenagakependidikanwarganegaraIndonesia. • mengembangkanilmudasar di Indonesiadan mendukung kepentingan nasional. • Ketentuan lebih lanjut mengenai Perguruan Tinggi Asing diatur dalam Peraturan Menteri.
Pasal – Pasal Krusial Dalam RUU Pendidikan Tinggi • PasalKerjasamaInternasional • Pasal 50 • Kerjasamainternasionalpendidikantinggimerupakanprosesinteraksidalampengintegrasiandimensiinternasionalkedalamkegiatanakademikuntuk berperandalampergaulaninternasionaltanpakehilangannilai-nilaikeindonesiaan. • Kerjasamainternasionalsebagaimanadimaksudpadaayat (1) harusdidasarkanpadaprinsipbebasaktif, solidaritas, toleransi,dan rasa salingmenghormatidenganmempromosikannilai-nilaikemanusiaan yang saling memberimanfaatbagikehidupanmanusia. • Kerjasamainternasionalmencakupbidangpendidikan, penelitian, dan pengabdiankepada masyarakat. • Dst...
PasalPeran Serta Masyarakat • Pasal 95 • Masyarakatberperansertadalam pengembanganpendidikantinggi. • Peransertamasyarakatsebagaimanadimaksudpadaayat (1) dilakukan,antara lain,dengancara: • ikutmenentukankompetensilulusanmelaluiorganisasiprofesi, dunia usaha dan dunia industri; • memberikanbeasiswadan/ataubantuanpendidikankepadamahasiswa; • turut serta dalammengawasidanmenjagamutupendidikantinggimelaluiorganisasiprofesiataulembagaswadayamasyarakat; • menyelenggarakan PTS bermutu; • berpartisipasidalamlembaga semi-Pemerintah yang dibentukolehMenteri; • berpartisipasisebagai sponsor dalamkegiatanakademikdankegiatan sosialsivitasakademika; • berpartisipasidalampengembangankarakter, minat, danbakatmahasiswa; • menyediakantempatmagangdanpraktikkepada mahasiswa; • memberikanberbagaibantuanmelaluitanggungjawabsosialperusahaan; • mendukungkegiatanpenelitiandanpengabdiankepadamasyarakat; dan • berbagisumberdayauntukpelaksanaanTridharma.