1 / 13

OTONOMI, DESENTRALISASI, DAN FEDERASI

OTONOMI, DESENTRALISASI, DAN FEDERASI. KELOMPOK 1 OLEH : EPRITAMALA PRADIKA PUTRI 115030100111012 DORINDA NUR A’INI 115030100111009 INDIRA ARUNDINA SARI 115030101111008 MICKA CITRA RAKASIWI 115030100111004 NINDICHA RIZKY DWITANANDA 115030107111017

hans
Download Presentation

OTONOMI, DESENTRALISASI, DAN FEDERASI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. OTONOMI, DESENTRALISASI, DAN FEDERASI KELOMPOK 1 OLEH : EPRITAMALA PRADIKA PUTRI 115030100111012 DORINDA NUR A’INI 115030100111009 INDIRA ARUNDINA SARI 115030101111008 MICKA CITRA RAKASIWI 115030100111004 NINDICHA RIZKY DWITANANDA 115030107111017 GIRINDRA BELLA DWIUTAMA 115030107111074 ROHMANSYAH 115030107111077

  2. FEDERALISME DAN FEDERASI Federalisme (Daniel J. Elazar) “satubentukasosiasipolitikdanorganisasi yang menyatukan unit-unit politik yang terpisahkedalamsuatu system yang lebihkomprehensif, danmengizinkanmasing-masing unit politiktersebutuntuktetapmemilikiataumenjagaintegritaspolitiknyasecara fundamental “

  3. negara-negara yang menganutfederalisme

  4. Enamprinsipbagiberlakunyafederalisme (Elazar) • Noncentralization • Demokrasi • Check and Balances • Open Bargaining • Constitualism • Fixed Unit

  5. Permasalahandalamfederasi • Bagaimanamenjagakeutuhanfederasitersebut. • Bagaimanamemberimaknaterhadappemahaman yang menyangkut “pemerintahansendiri” darimasyarakatdi Negara bagian, sertabagaimanamemformulasikan “berbagaikekuasaan” antarapemerintah federal dengan Negara bagian/state.

  6. DESENTRALISASI DAN OTONOMI argumentasidalammemilihdesentralisasi/ otonomi (Selazar) • Efisiensi-efektivitaspenyelenggaraanpemerintahan • Pendidikanpolitik • Pemerintahandaerahsebagaipersiapanuntukkarirpolitiklanjutan • Stabilitaspolitik • Kesetaraanpolitik • Akuntabilitaspublik

  7. 14 alasanrasionalitasdesentralisasi (ShabbirCheema and Rondinelli) 1. Cara mengatasiketerbatasankarenaperencanaan yang bersifatsentralistik 2. Dapatmemotongjalurbirokrasi yang rumit 3. tingkatpemahamandansensitivitasterhadapkebutuhanmasyarakatdaerahmeningkat 4. mengakibatkanterjadinyapenetrasi yang lebihbaikdaripemerintahpusatbagidaerahterpencil 5. representasiyang lebihluasdariberbagaikelompokdalamperencanaanpembangunan 6. meningkatkankapasitaspemerintahandanlembagaprivatdidaerah 7. meningkatkanefisiensipemerintahandipusat 8. menyediakanstruktur yang dapatterjadikoordinasiantarapemerintahpusat, daerah, dan NGOs diberbagaidaerah

  8. Lanjutan… 9. Strukturpemerintahan yang didesentralisasikandiperlukanuntukmelembagakanpartisipasimasyarakatdalamperencanaandanimplementasi program 10. meningkatkanpengaruhataupengawasanatasberbagaiaktivitas yang dilakukanoleh elite local 11. menghantarkankepadaadministrasipemerintahan yang mudahdisesuaikan, inovatif, dankreatif 12. Desentralisasiperencanaandanfungsimanajemendapatmemungkinkanpemimpindidaerahmenetapkanpelayanandanfasilitassecaraefektifdimasyarakat 13. memantapkanstabilitaspolitikdankesatuannasional 14. Desentralisasidapatmeningkatkanpenyediaanbarangdanjasaditingkatlokaldenganbiaya yang lebihrendah.

  9. INDONESIA: OTONOMI NEGARA KESATUAN • Adabeberaparasionalitastentangpemerintahandaerah yang menekankankepadadesentralisasi • Persiapankearahfederasi Indonesia masihbelummemungkinkan • 2. Pilihanotonomiluasmerupakanpilihan yang sangatstrategisdalamrangkamemeliharanation state ( Negara bangsa). • 3. Sentralisasi/ dekonsentrasiterbuktigagalmengatasikrisisnasional. • 4. Pemantapandemokrasipolitik. • 5. Keadilan

  10. ReformasiPemerintahan Daerah di Indonesia Tuntutanreformasiterhadap UU No. 5 tahun 1974 bertalianeratdenganketidakpuasanmasyarakatmengenaikondisiotonomidanpenyelenggaraanpemerintahandaerahdibawah UU No. 5 Tahun 1974. Ketidakpuasanmasyarakattersebutsangatberalasan. Kondisiotonomidanpenyelenggaraanpemerintahandaerahtersebutsecarasignifikanbertalianerat model-model penyelenggaraandekonsentrasidandesentralisasisertaparadigmapenyelenggaraanpemerintahan yang dianutoleh UU No 5 tahun 1974

  11. MODEL DEMOKRASI(GERRY STOKER, 1990) • Didasarkanataskepercayaanadanyanilaidalampenyebaraankekuasaandanketerlibatandalammengambilberbagaikeputusandidaerah. • Pandanganmengenaikekuatandalamkeanekaragamantanggapanterhadapkemajemukantuntutan. • Pemerintahandaerahbersifat local yang dapatmemfasilitasiaksesdantanggapmasyarakatsetempatkarenapemerintahantersebutdekatdenganmasyarakat. • Penyebarankekuasaanmerupakannilai yang fundamental danpemerintahan yang didasarkanataslembaga-lembaga yang didasarkanataspemilihan yang dapatmewakilipenyebarankekuasaanpolitik yang abash dalammasyarakat.

  12. TERIMA KASIH

More Related