Pendidikan Kewarganegaraan dan Otonomi Daerah

1. Pendidikan Kewarganegaraan dan Otonomi Daerah

2. Anggota Kelompok 9 1. Zaimmatun Nafi’ah 1301412001 2. Bekti Sri Mulyani 1301412014 3. Dwi Fitria Sari 1301412093 4. Yuni Kusumastuti 1511412099 5. Duwi Susanti 3401412103

3. Pengertian Otonomi • Otonomi bahasa yunani autonomos/autonomia keputusan sendiri /self ruling hak memerintah dan menentukkan nasibnya sendiri

4. Desentralisasi pelimbahan kewenangan dari pemerintah pusat pada pemerintah daerah. kehidupan berbangsa dan bernegara pusat pemerintahannya di Jakarta pembagian kekayaan tidak merata dan kurang adil adanya kesenjangan sosial antar satu daerah dengan daerah lain sangat mencolok.

5. Visi Otonomi Daerah • Di bidang politik, untuk melahirkan pemerintah daerah yang dipilih secara demokrasi, penyelenggaraan pemerintah yang yang responsif terhadap masyarakat luas • Di bidang ekonomi, menjamin lancarnya pelaksanaan ekonomi nasional di daerah, pemerintah daerah dapat mengembangkan kebijakan lokal kedaerahan untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya, lahirnya prakarsa pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas investasi,memudahkan perizinan usaha

6. Di bidang sosial dan budaya, memelihara dan mengembangkan nilai, tradisi, karya seni, karya cipta, bahasa, dan karya sastra lokal untuk merespon positif dinamika kehidupan disekitarnya dan kehidupan global.

7. Prinsip-prinsip Pelaksanaan Otonomi Daerah • Memperhatikan aspek demokrasi, keadilan pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman budaya • Didasarkan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab • Otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada kabupaten dan kota, pada provinsi merupakan otonomi terbatas • Harus sesuai dengan konstitusi negara • Harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom

8. Lanjutan... • Harus meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah ( fungsi anggaran, pengawasan dan legislasi ) • Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi untuk melaksanaan kewenangan pemerintah tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur. • Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari pemerintah kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah dan daerah kepada desa.

9. Kesalahpahaman terhadap Otonomi Daerah • Pertama, otonomi dikaitkan semata-mata dengan uang. Otonomi diguanakan untuk memenuhi dan mencakupi kehidupannya sendiri. • Kedua, daerah belum siap dan belum mampu. Hal ini keliru, karena pemerintah daerah sudah terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam waktu yang sudah sangat lama dan berpengalaman dalam administrasi pemerintahan .

10. Lanjutan.. • .Ketiga, Pemerintah pusat akan melepaskan tanggung jawabnya untuk membantu dan membina daerah. Pendapat ini salah, pemerintah pusat tetap bertanggung jawab memberi dukungan dan bantuan kepada daerah, baik dukungan keuangan maupun penyelenggaraan pemerintah. • Keempat, Daerah dapat melakukan apa saja. Daerah dapat menempuh segala bentuk kebijakan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan UU yang berlaku secara nasional. • Kelima, Otda akan menciptakan raja-raja kecil di daerah dan memindahkan korupsi kedaerah.Hal ini benar, jika pemerintah daerah menempatkan diri dalam kerangka sistem politik orde baru

11. Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah • Fasilitas • Pemerintah daerah harus kreatif • Politik lokal yang stabil • Pemda harus menjamin kesinambungan berusaha

12. SEKIAN      WASSALAMUALAIKUM WR. WB