110 likes | 273 Views
Pengaturan IP Domestic Backbone dan Internet Exchange di Indonesia. ISMAIL Kasubdit Akses Protokol Internet Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi. FAKTA (1). Sumber : Laporan tahunan 2005 dan RECON. FAKTA (2). FAKTA (3). Sumber : Laporan tahunan 2005 dan RECON. Sumber : APJII.
E N D
Pengaturan IP Domestic Backbone dan Internet Exchange di Indonesia ISMAIL Kasubdit Akses Protokol Internet Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi
FAKTA (1) Sumber : Laporan tahunan 2005 dan RECON
FAKTA (3) Sumber : Laporan tahunan 2005 dan RECON Sumber : APJII Sumber : APJII * Detik.com 18 Desember 2006
Perlunya Regulasi INTERNET EXCHANGE • Key faktor dalam industri internet untuk meningkatkan efisiensi ruting bandwidth nasional yang berujung pada peningkatan kualitas dan penurunan tarif • Kondisi saat ini sebagai sebuah elemen yang sangat penting dalam industri internet, posisi internet exchange dalam peta industri telekomunikasi belum jelas • Terkait dengan upaya pencegahan dan penanggulangan ancaman dan gangguan internet • Perlunya jaminan bahwa internet exchange dikelola secara equal level playing field dalam lingkungan multi player • Dapat berkembang mengikuti pertumbuhan trafik di kawasan regional
Semangat Pengaturan INTERNET EXCHANGE • Tidak menghambat pengembangan industri Internet di Indonesia • Mengatur hal-hal yang memang perlu diatur • Penjaminan equal treatment antar pemain dalam industri • Keberpihakan pada industri dalam negeri dengan memberikan limitasi pada kepemilikan saham asing • Mendapat dukungan dari stakeholder (walaupun belum tentu akan menyenangkan semua pihak)
Usulan HAL-HAL yang akan diatur • Persyaratan pengelola (siapa, kualifikasi minimum) • Badan hukum Indonesia, • Memiliki IP Exchange (Independent dari ISP), • Memiliki fasilitas data center dan exchange, • Didukung oleh SDM yang Qualified. • Izin atau endorsement ? • Masuk dalam struktur perijinan telekomunikasi • Kepemilikan • Kepemilikan asing dibatasi sesuai komitmen kita di WTO • Menghindari isu monopoli • Hak dan Kewajiban Pengelola • Hak • Berhak menyelenggarakan Internet Exchange • Apakah ada hak komersialisasi?
Usulan HAL-HAL yang akan diatur • Kewajiban • Membuat prosedur dan tata laksana yang transparan • QoS & SLA • Upaya pemerataan internet exchange di seluruh daerah • Harus tersedia di beberapa daerah (?.) • Service Level • Parameternya Harus jelas dan terukur • DLL.
IP Backbone • Ketersediaan IP Backbone secara Nasional merupakan prasyarat untuk pengembangan internet exchange • Memfasilitasi pembangunan IP Backbone FO bagi para investor yang berminat • Inisiatif Pemerintah, mempercepat pembangunan PALAPA RING