1 / 12

PEMBAYARAN PAJAK

PEMBAYARAN PAJAK. V. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Bersama Anda membangun Bangsa. Pembayaran Pajak. Jatuh Tempo Pembayaran Pajak. PPh Pasal 4(2) PPh Pasal 15 PPh Pasal 25. tanggal 15 bulan berikutnya. Wajib Pajak. PPh Pasal 29. sebelum SPT Tahunan disampaikan.

jersey
Download Presentation

PEMBAYARAN PAJAK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PEMBAYARAN PAJAK V DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

  2. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Bersama Anda membangun Bangsa Pembayaran Pajak Jatuh Tempo Pembayaran Pajak PPh Pasal 4(2) PPh Pasal 15 PPh Pasal 25 tanggal 15 bulan berikutnya Wajib Pajak PPh Pasal 29 sebelum SPT Tahunan disampaikan PPh Pasal 4(2) PPh Pasal 15 PPh Pasal 21 PPh Pasal 23/26 tanggal 10 bulan berikutnya Pemotong/ Pemungut PPh Pasal 25 bagi WP usaha kecil atau WP di daerah tertentu (melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 SPT Masa) paling lama pada akhir Masa Pajak terakhir *Berdasarkan Pasal 9 UU KUP dan PMK 184/PMK.03/2007

  3. Pembayaran Pajak Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Wajib Pajak Akhir bulan berikutnya selain bend./Pemungut PPN & PPnBM Bendahara tanggal 7 bulan berikutnya Pemungut tanggal 10 bulan berikutnya Importir (WP) saat penyelesaian doc. PPh Pasal 22 DJBC 1 hari kerja Bendahara hari yg sama Pemungut tanggal 10 bulan berikutnya

  4. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Bersama Anda membangun Bangsa Pembayaran Pajak Jatuh Tempo Pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT, SK Keberatan, SK Pembetulan, Putusan Banding, & Putusan PK 1 bulan sejak tanggal diterbitkan *Berdasarkan Pasal 9 UU KUP dan PMK 184/PMK.03/2007

  5. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Bersama Anda membangun Bangsa Angsuran & Penundaan WP dapat mengajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dalam: -STP, SKPKB, SKPKBT -SK-Keberatan, SK-Pembetulan, Putusan Banding atau Putusan PK, yg menyebabkan jumlah pajak yg terutang bertambah 9 hari kerja sebelum jatuh tempo sanksi bunga 2% per bulan (kecuali untuk STP) alasan & jumlah pembayaran pajak PPh Pasal 29 * Apabila ternyata batas waktu 9 hari kerja tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan di luar kekuasaannya, permohonan WP masih dapat dipertimbangkan oleh Dirjen Pajak *Berdasarkan Pasal 9 & 19 UU KUP, PMK 184/PMK.03/2007& PER-38/PJ/2008

  6. TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK Pasal 9 ayat (1) UU KUP jis. PERMENKEU No.184 /PMK.03/2007 Catatan : Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran/penyetoran bertepatan dengan hari libur (termasuk hari libur Pemilu dan cuti bersama yg ditetapkan Pemerintah), maka pembayaran/penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya

  7. BATAS WAKTU PELUNASAN PPh PASAL 29 KEKURANGAN BAYAR PPh BERDASARKAN SPT TAHUNAN PPh (Ps.29) TAHUN BUKU = TAHUN PAJAK TAHUN BUKU ¹ TAHUN PAJAK HARUS DILUNASI PALING LAMBAT SEBELUM SPT TAHUNAN DISAMPAIKAN

  8. SANKSI ADMINITRASIKETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 9 ayat (2a) dan (2b) UU KUP PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAK SETELAH TGL JATUH TEMPO PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAK DIKENAKAN SANKSI ADIMINITRASI SPT TAHUNAN PPh SPT MASA BERUPA BUNGA 2% PER BULAN YG DIHITUNG DARI TGL JATUH TEMPO PEMBAYARAN SAMPAI DENGAN TGL PEMBAYARAN (DAN BAGIAN DARI BULAN DIHITUNG PENUH 1 BULAN) BERUPA BUNGA 2% PER BULAN YG DIHITUNG MULAI DARI BERAKHIRNYA BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN SAMPAI DENGAN TGL PEMBAYARAN (DAN BAGIAN DARI BULAN DIHITUNG PENUH 1 BULAN)

  9. JATUH TEMPO PEMBAYARAN KETETAPAN PAJAK Pasal 9 ayat (3) dan (3a) UU KUP PAJAK TERUTANG ATAS : • STP • SKPKB • SKPKBT • SK PEMBETULAN • SK KEBERATAN • PUTUSAN BANDING • PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI YG MENGAKIBATKAN PAJAK YG HARUS DIBAYAR BERTAMBAH HARUS DILUNASI PALING LAMBAT 1 BULAN SEJAK TANGGAL DITERBITKAN, KECUALI WP USAHA KECIL DAN WP DI DAERAH TERTENTU DPT DIPERPANJANG PALING LAMA 2 BULAN

  10. PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 9 ayat (4) UU KUP DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAPAT MEMBERIKAN PERSETUJUAN ATAS PERMOHONAN WP UNTUK MENGANGSUR/MENUNDA PALING LAMA 12 BULAN PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG ATAS : • STP • SKPKB • SKPKBT • PPh Pasal 29 • SK PEMBETULAN • SK KEBERATAN • PUTUSAN BANDING • PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI • Yang mengakibatkan pajak yg harus dibayar bertambah Dikenakan sanksi bunga sebesar 2% sebulan

  11. SYARAT PENGAJUAN PERMOHONAN PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK PERMENKEU No. 184/PMK.03/2000 PERMOHONAN PENGANGSURAN/PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK syarat • Diajukan secara tertulis kepada Kepala KPP tempat WP terdaftar; • Diajukan paling lama 9 hari sebelum jatuh tempo pembayaran utang pajak berakhir, kecuali dalam hal WP mengalami keadaan diluar kekuasaannya; • Disertai alasan dan jumlah pembayaran pajak yang dimohon diangsur/ditunda Keputusan menerima atau menolak diberikan dalam waktu paling lama 7 hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan lengkap, lebih dari jangka waktu tersebut permohonan dianggap diterima .

  12. SARANA DAN TEMPAT PEMBAYARAN/PENYETORAN PAJAK Pasal 10 ayat (1),(1a) dan (2) UU KUP jo. PERMENKEU No. 184/PMK.03/2000 PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAK MENGGUNAKAN SURAT SETORAN PAJAK (SSP) ATAU SARANA ADMINISTRASI LAIN YG DISAMAKAN DENGAN SSP MELALUI TEMPAT PEMBAYARAN/PENYETORAN BANK YANG DITUNJUK OLEH MENTERI KEUANGAN KANTOR POS SSP ATAU SARANA ADMINISTRASI LAIN YG DIPERSAMAKAN DENGAN SSP DIANGGAP SAH SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN PAJAK APABILA DISAHKAN OLEH PEJABAT KANTOR PENERIMAAN PEMBAYARAN YG BERWENANG ATAU APABILA TELAH DIVALIDASI DENGAN NOMOR TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA (NTPN)

More Related