1 / 77

PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK

PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK. PASAL 12 UU KUP. Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya s urat k etetapan p ajak.

stephen-black
Download Presentation

PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK

  2. PASAL 12 UU KUP • Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak • Jumlah Pajak yang terutang menurut SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. • Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut SPT tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang. 2

  3. Pembetulan SPT (1) Membetulkan SPT yang telah disampaikan • DJP belum melakukan pemeriksaan • Paling lama 2 tahun sebelum daluwarsa penetapan apabila SPT Pembetulan menyatakan rugi atau lebih bayar Sanksi 2% per bulan atas pajak yang kurang dibayar dalam Pembetulan SPT Tahunan, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir s.d tanggal pembayaran Sanksi 2% per bulan atas pajak yang kurang dibayar dalam Pembetulan SPT Masa, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran s.d tanggal pembayaran *Berdasarkan Pasal 4, 8 UU KUP 3

  4. skp SK Keberatan SK Pembetulan Putusan Banding Putusan PK Pembetulan SPT (2)(Kompensasi Kerugian) WP dapat membetulkan SPT dalam hal WP menerima: Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam SPT Tahunan yang akan dibetulkan tersebut dalam jangka waktu 3 bulan Syarat: Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan thd SPT Tahun Pajak yang dibetulkan. *Berdasarkan Pasal 8 (6) UU KUP 4

  5. Pengungkapan Ketidakbenaran(setelah menyampaikan SPT) Telah diperiksa tetapi sebelum penyidikan terkait Pasal 38 Mengungkapkan Ketidakbenaran Perbuatan Kemauan sendiri Denda 150% Telah diperiksa tetapi skp belum diterbitkan Mengungkapkan Ketidakbenaran Pengisian SPT kesadaran sendiri Denda 50% Pemeriksaan tetap dilanjutkan *Berdasarkan Pasal 4, 8 dan 37A UU KUP

  6. Pokok Pajak > Kredit Pajak PRODUK PEMERIKSAAN PAJAK SKPKB KETETAPAN Pokok Pajak < Kredit Pajak SKPLB Pokok Pajak = Kredit Pajak SKPN Ada data baru & penambahan pajak terutang SKPKBT STP Sanksi adm. DILANJUTKAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

  7. Surat Ketetapan Pajak (skp) SKPKB SKPKBT SKPLB SKPN 7

  8. STP surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. PENYEBAB DITERBITKANNYA STP (Ps.14) + SANKSI BUNGA 2%/bln PPh dalam tahun berjalan tidak atau KB Terdapat Kurang Bayar akibat Salah tulis &/hitung WP dikenai Sanksi berupa Bunga atau Denda PKP + SANKSI DENDA 2% x DPP Tidak membuat FP atau membuat FP tapi tidak tepat waktu Tidak mengisi FP secara lengkap Melaporkan FP ≠ masa penerbitan FP Gagal berproduksi & telah diberikan pengembalian PM + SANKSI BUNGA 2%/bln

  9. SENGKETA PAJAK

  10. UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK DJP PP MA Pembetulan Suatu Keputusan BANDING PENINJAUAN KEMBALI Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi GUGATAN Pengurangan/Pembatalan Ketetapan Pajak Pembatalan Hasil Pemeriksaan atau skp Hasil Pemeriksaan KEBERATAN

  11. DEFINISI Pasal 1 angka 5 UU Pengadilan Pajak SENGKETA PAJAK Sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan WP atau Penanggung Pajak (PP) vs Pejabat yang berwenang PENYEBAB keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan UUPPSP

  12. UPAYA PENYELESAIAN DI DJP PEMBETULAN SUATU KEPUTUSAN atas permohonan WP atau karena jabatan, Dirjen Pajak dapat membetulkan: Berdasarkan Pasal 16 UU KUP SKP, STP, SK Pembetulan, SK Keberatan, SK Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi, SK Pengurangan/Pembatalan Ketetapan Pajak, SKPPKP, atau SKPIB terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung,dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan per-UU-an Pajak Sifat: Tidak mengandung persengketaan antara DJP dan WP Hal-hal yang bersifat human error

  13. PEMBETULAN SUATU KEPUTUSAN Material Formil Hakbagi WP dankewenangan DJP Bagi WP denganmengajukanpermohonan dalamhal • Terdapat: • kesalahantulis, • kesalahanhitung, dan/atau • kekeliruanpenerapanketentuantertentudalamperaturanperundang-undanganperpajakan Bagi DJP secarajabatan dalampenerbitansuratketetapanpajak, STP, SK Pembetulan, SK Keberatan, SK PenguranganSanksiAdm, SK PenghapusanSanksiAdm, SK PenguranganKetetapanPajak, SK PembatalanKetetapanPajak, SK PengembalianPendahuluanKelebihanPajak, atauSK PemberianImbalanBunga

  14. UPAYA PENYELESAIAN DI DJP RUANG LINGKUP & JANGKA WAKTU PEMBETULAN kesalahan yang dapat berupa nama, alamat,NPWP, nomor SKP, jenis pajak, Masa Pajak atau Tahun Pajak, dan tanggal jatuh tempo • SALAH TULIS • SALAH HITUNG • KELIRU PENERAPAN KETENTUAN PAJAK SALAH TULIS kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan SALAH HITUNG kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan persentase NPPN, kekeliruan penerapan sanksi administrasi, kekeliruan PTKP, kekeliruan penghitungan PPh dalam tahun berjalan, & kekeliruan dalam pengkreditan pajak KELIRU PENERAPAN KETENTUAN PAJAK

  15. UPAYA PENYELESAIAN DI DJP PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI Dirjen Pajak karena jabatan atau atas permohonan WP dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP bunga, denda, & kenaikan dalam hal Sanksi dikenakan karena kekhilafan WP atau bukan karena kesalahannya Contoh: Fiskus salah dalam menghitung jumlah bulan (sebagai faktor pengkali) dalam perhitungan sanksi administrasi berupa bunga

  16. PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA, DENDA DAN KENAIKAN Material Formil Hakbagi WP dankewenangan DJP Bagi WP denganmengajukanpermohonan dalamhal Permohonan hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali. sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya Bagi DJP secarajabatan

  17. UPAYA PENYELESAIAN DI DJP PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI SYARAT (khusus untuk SKPKB/SKPKBT) HANYA UNTUK STP SKPKB tidak diajukan keberatan SKPKBT diajukan keberatan tetapi telah dicabut oleh WP diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan

  18. UPAYA PENYELESAIAN DI DJP PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI v Dirjen Pajak secara jabatan dapat mengurangkan/ menghapuskan sanksi administrasi dalam STP yang diterbitkan sebagai akibat 1 Diterbitkannya SKP karena PKP tidak membuat FP 2 Penerapan ketentuan Pasal 19 (1) UU KUP Alasan: v Pengurangan/penghapusan sanksi administrasi dilakukan apabila diterbitkan SK-Pembetulan, SK-Pengurangan/Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar, atau SK-Keberatan, PutusanBanding, atau Putusan Peninjauan Kembali, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayarberkurang atau dibatalkan

  19. UPAYA PENYELESAIAN DI DJP PENGURANGAN/PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK Dirjen Pajak karena jabatan atau atas permohonan WP dapat mengurangkan / membatalkan skp & STP yang tidak benar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b dan c UU KUP SYARAT tidak diajukan keberatan diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan Contoh: Fiskus salah dalam menghitung jumlah bulan (sebagai faktor pengkali) dalam perhitungan sanksi administrasi berupa bunga

  20. PENGURANGAN/PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR Material Formil Hakbagi WP dankewenangan DJP Bagi WP denganmengajukanpermohonan TERHADAP Permohonan hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali. surat ketetapan pajak yang tidak benar Bagi DJP secarajabatan

  21. PENGURANGAN/PEMBATALAN SURAT TAGIHAN PAJAK YANG TIDAK BENAR Material Formil Hakbagi WP dankewenangan DJP Bagi WP denganmengajukanpermohonan TERHADAP Permohonan hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali. Surat TagihanPajak yang tidak benar Bagi DJP secarajabatan

  22. UPAYA PENYELESAIAN DI DJP PEMBATALAN HASIL PEMERIKSAAN atau SKP HASIL PEMERIKSAAN Dirjen Pajak karena jabatan atau atas permohonan WP dapat membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau skp dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa: Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan 1 pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan WP 2

  23. PEMBATALAN HASIL PEMERIKSAAN ATAU skp HASIL PEMERIKSAAN Material Formil Hakbagi WP dankewenangan DJP Bagi WP denganmengajukanpermohonan YANG DILAKSANAKAN TANPA Permohonan hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 1 (satu) kali. • penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau • pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak. Bagi DJP secarajabatan

  24. 6 BULAN Pembetulan Suatu Keputusan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi Pengurangan/Pembatalan Ketetapan Pajak Pembatalan Hasil Pemeriksaan atau skp Hasil Pemeriksaan sejak tgl terima surat permohonan JANGKA WAKTU PENYELESAIAN KEPUTUSAN Apabila dalam jangka waktu tersebut telah lewat & Dirjen Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan oleh WP dianggap dikabulkan dan Dirjen Pajak harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan.

  25. Pembetulan Suatu Keputusan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi Pengurangan/Pembatalan Ketetapan Pajak Pembatalan Hasil Pemeriksaan atau skp Hasil Pemeriksaan UPAYA PENYELESAIAN DI DJP BENTUK KEPUTUSAN YANG DAPAT DIBERIKAN mengabulkan seluruhnya atau sebagian menolak Wajib Pajak dapat meminta secara tertulis kepada Dirjen Pajak mengenai alasan yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan WP

  26. UPAYA PENYELESAIAN DI DJP KEBERATAN Bila WP berpendapat bahwa jumlah rugi, jumlah pajak, dan pemotongan / pemungutan pajak tidak sebagaimana mestinya, WP dapat mengajukan keberatan hanya kepada Dirjen Pajak. SKPKB SKPN KEBERATAN SK KEBERATAN SKPLB SKPKBT Pemotongan/ Pemungutan Pihak III Kecuali: SKPKB yang diterbitkan berdasarkan Pasal 13A UU KUP

  27. KEBERATAN Material Formil Hakbagi WP • Tertulis, Bhs Indonesia, mengungkapkan jmlh pajak/rugi, alasan; • Jgk waktu 3 bulan sejak tgl kirim; • Melunasi jmlh pjk ymh dibayar ug disetujui • Ditandatangani WP dalam hal bukan WP dgn surat kuasa khusus ATAS SUATU • SKPKB; • SKPKBT; • SKPLB; • SKPN; • Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga

  28. UPAYA PENYELESAIAN DI DJP KEBERATAN KONSEKUENSI BAGI WP YANG MENGAJUKAN KEBERATAN WP TIDAK BOLEH MENGAJUKAN 1 Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi 2 Pengurangan/Pembatalan skp 3 pembatalanskp dari hasil pemeriksaan

  29. UPAYA PENYELESAIAN DI DJP KEBERATAN 1 Ditulis dalam bahasa Indonesia 2 Mengemukakan jumlah pajak yg terutang atau jumlah pajak yg dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan WP dg disertai alasan-alasan yg menjadi dasar penghitungan 3 1 keberatan untuk 1 skp / pemotongan pajak / pemungutan pajak PERSYARATAN FORMAL (Bersifat kumulatif) 4 WP melunasi pajak yg masih harus dibayar minimal sejumlah yg disetujui WP dalam closing conference 5 Dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirim skp atau sejak tanggal pot/put pajak oleh pihak III kecuali force majeur 6 Ditandatangani oleh WP. Jika kuasa WP, harus dilampiri surat kuasa khusus. Permohonan yang tidak memenuhi syarat tersebut, bukan merupakan keberatan sehingga tidak dipertimbangkan

  30. UPAYA PENYELESAIAN DI DJP HAL-HAL sehubungan dengan pengajuan KEBERATAN 1 WP dapat meminta keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi DPP, penghitungan rugi, atau pemotongan atau pemungutan pajak. 2 Jumlah pajak yang belum dibayar tertangguh hingga 1 bulan sejak tanggal penerbitan SK-Keberatan 3 Bila diajukan Banding, denda 50% tidak dikenakan Pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan Kecuali pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain tersebut berada di pihak III dan belum diperoleh WP pada saat pemeriksaan

  31. UPAYA PENYELESAIAN DI DJP KEBERATAN mengabulkan seluruhnya atau sebagian SANKSI DENDA Jumlah pajak dalam SK Keberatan - pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan KEPUTUSAN KEBERATAN menolak 50% menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar

  32. ILUSTRASI Asumsi: Wajib Pajak tidak mengajukan Banding SEBELUM KEBERATAN SK KEBERATAN SANKSI DENDA 50% PAJAK YG MASIH HARUS DIBAYAR SKPKB 1.000.000.000 DIBAYAR 100.000.000 MENERIMA SELURUHNYA 0 0 0 MENERIMA SEBAGIAN 600.000.000 50% x 500.000.000 750.000.000 MENOLAK 1.000.000.000 50% x 900.000.000 1.350.000.000 MENAMBAH 1.200.000.000 50% x 1.100.000.000 1.650.000.000

  33. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN 12 BULAN KEBERATAN SEJAK PERMOHONAN DITERIMA Apabila jangka waktu tersebut terlampaui dan Dirjen Pajak tidak memberikan suatu keputusan, Keberatan WP dianggap dikabulkan.

  34. JANGKA WAKTU PELUNASAN PAJAK 1 bulan (tanpa adanya Keberatan) Jatuh Tempo Skp Sejak skp diterbitkan WP mengajukan Keberatan 1 bulan Jatuh Tempo skp SK KEBERATAN Sejak SK Keberatan diterbitkan Jangka waktu pelunasan pajak tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan SK Keberatan

  35. PENGADILAN PAJAK JANGKA WAKTU PELUNASAN PAJAK Jatuh Tempo Bila WP mengajukan banding BANDING SK KEBERATAN 1 bulan Sejak Putusan Banding Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan Dalam hal WP mengajukan permohonan banding, sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% tidak dikenakan.

  36. PRACTICE MAKES PERFECT Setelah dilakukan pemeriksaan atas SPT PPh Badan tahun 2008 atas nama PT STAN diterbitkan SKPKB tanggal 10 Oktober 2008 dengan rincian sebagai sbb: Dalam pembahasan akhir, PT STAN hanya menyetujui membayar sebesar Rp.5.000.000,-. Keberatan PT STAN diterima sebagian menjadi sebesar Rp 20.000.000,- dengan SK Keberatan tanggal 20 Februari 2009, Hitung Jumlah pajak yang masih harus dibayar !

  37. SENGKETA PAJAK BANDING DAN GUGATAN

  38. PENGADILAN PAJAK UPAYA PENYELESAIAN DI PENGADILAN PAJAK BANDING BANDING SKPKB SK KEBERATAN SKPN SKPLB SKPKBT Pemotongan/ Pemungutan Pihak III

  39. UPAYA PENYELESAIAN DI PENGADILAN PAJAK BANDING Pasal 1 angka 6 UUPP upaya hukum yang dapat dilakukan oleh WP atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku

  40. UPAYA PENYELESAIAN DI PENGADILAN PAJAK BANDING 1 Ditulis dalam bahasa Indonesia 2 Mengemukakan alasan yang jelas PERSYARATAN FORMAL 3 Dalam jangka waktu 3 bulan sejak SK Keberatan diterima 4 Dilampiri dengan salinan SK Keberatan Apabila diminta oleh WP untuk keperluan pengajuan permohonan banding, Dirjen Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar SK-Keberatan yang diterbitkan

  41. UPAYA PENYELESAIAN DI PENGADILAN PAJAK HAL-HAL sehubungan dengan pengajuan BANDING 1 WP dapat meminta keterangan secara tertulis mengenai dasar keputusan 2 Jumlah pajak yang belum dibayar tertangguh hingga 1 bulan sejak tanggal Putusan Banding 3 Jumlah pajak yang diajukan banding belum merupakan utang pajak sehingga tidak ditagih dengan surat paksa

  42. UPAYA PENYELESAIAN DI PENGADILAN PAJAK BANDING SANKSI DENDA Jumlah pajak dalam Putusan Banding - Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan dikabulkan seluruhnya atau sebagian PERMOHONAN BANDING 100% ditolak

  43. ILUSTRASI SKPKB hasil pemeriksaan Rp100.000.000,00 Setuju Hasil Pemeriksaan Rp 30.000.000,00 Keputusan Keberatan, SKPKB menjadi Rp 80.000.000,00 Pajak Kurang Dibayar (80.000.000 - 30.000.000) Rp 50.000.000,00 Mengajukan Banding [Tidak ada keharusan membayar sejumlah yang tidak disetujui (Ps.27 (5a)] Putusan Banding, SKPKB menjadi Rp 65.000.000,00 Pajak Kurang Dibayar (65.000.000 - 30.000.000) Rp 35.000.000,00 Sanksi Denda (100% X Rp35.000.000) Rp 35.000.000,00 Harus Dilunasi Rp 70.000.000,-

  44. DJP vs Pengadilan Pajak DISPUTES KEPUTUSAN YANG DAPAT DIAJUKAN BANDING DJP PP SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN Keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan & dalam rangka pelaksanaan UU PPSP SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, dan Pemotongan/Pemungutan Pihak III SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, STP, Pemotongan/Pemungutan Pihak III dll.

  45. PENGADILAN PAJAK UPAYA PENYELESAIAN DI PENGADILAN PAJAK GUGATAN GUGATAN PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK Pelaksanaan Surat Paksa, SPMP, atau Pengumuman Lelang Keputusan pencegahan keputusan yg berkaitan dg pelaksanaan keputusan perpajakan, selain SK-Keberatan Penerbitan skp atau SK-Keberatan yg tak sesuai prosedur yg berlaku

  46. UPAYA PENYELESAIAN DI PENGADILAN PAJAK GUGATAN Pasal 1 angka 7 UUPP Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh WP atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku

  47. SENGKETA PAJAK UPAYA PENYELESAIAN DI MAHKAMAH AGUNG

  48. PENGADILAN PAJAK UPAYA PENYELESAIAN DI MAHKAMAH AGUNG DJP PK BANDING MA Keputusan yg dapat diajukan Banding GUGATAN Keputusan yg dapat diajukan Gugatan Pasal 77 (3) UUPP: Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan PK atas putusan PP kepada MA SKPKBT Pemotongan/ Pemungutan Pihak III

  49. UPAYA PENYELESAIAN DI MAHKAMAH AGUNG Alasan-alasan yang harus dipenuhi PENINJAUAN KEMBALI 1 Putusan PP didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu 2 Terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda 3 Dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut 4 Suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya 5 Terdapat suatu putusan yg nyata-nyata tidak sesuai dg ketentuan yg berlaku

  50. Imbalan Bunga Diberikan dalam hal: • keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak [Pasal 11 (3) UUKUP] • keterlambatan penerbitan SKPLB [Pasal 17B (3) UUKUP] • kelebihan pembayaran pajak yg dilakukan pemeriksaan bukti permulaan [Pasal 17B (4) UUKUP] • kelebihan pembayaran pajak karena pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali[Pasal 27A (1) UUKUP] • kelebihan pembayaran pajak karena SK Pembetulan, SK Pengurangan Ketetapan Pajak, atau SK Pembatalan Ketetapan Pajak atas skp atau STP mengabulkan sebagian atau seluruhnya [Pasal 27A (1A) UUKUP] • kelebihan pembayaran sanksi administrasi denda Ps.14 (4) dan/atau bunga Ps.19 (1) [Pasal 27A (2) UUKUP] *Berdasarkan PMK 195/PMK.03/2007

More Related