MODUL MINGGU 12

1. MODUL MINGGU 12 PENGANTAR REAL ESTATE Pinjaman Perumahan Disusun oleh Hasan Nuryadi, M.Ec. B.Sc(Hons) 1. perumahan Perumahan dan pemukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan faktor penting dalam peningkatan harkat dan martabat manusia, maka perlu diciptakan kondisi yang dapat mendorong pembangunan perumahan untuk menjaga kelangsungan penyediaan perumahan dan pemukiman. Maka untuk itu diatur oleh undang-undang, pengaturan dan pengadaan perumahan dan pemukiman dengan dukungan fasilitas subsidi perumahan. 1.1 Kelompok Sasaran dan Pilihan Jenis Subsidi Perumahan (a) Subsidi perumahan diberikan kepada keluarga/rumah tangga yang baru pertama kali memiliki rumah dan termasuk kedalam kelompok sasaran masyarakat berpenghasilan rendah, sebagai berikut: (b) Subsidi diberikan kepada kelompok sasaran, baik yang berpenghasilan tetap maupun yang tidak berpenghasilan tetap, yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh fasilitas kredit melalui bank pelaksana atau lembaga pembiayaan lainnya yang bersedia memberikan kredit bersubsidi. http://www.mercubuana.ac.id 1

2. 2. Rumah untuk Rakyat Kecil, antara Retorika dan Komoditas Ekonomi Meski sektor properti komersial saat ini sedang bergairah, namun persoalan pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan rakyat miskin, hingga kini masih belum terpecahkan secara tuntas. Ini terjadi karena di antara para pengambil kebijakan di lingkungan pemerintahan belum memiliki pandangan dan visi yang sama tentang perlunya rumah (papan) bagi kehidupan manusia. Sampai sekarang pemerintah masih memandang kebutuhan masyarakat yang paling utama adalah soal pangan dan sandang, sedangkan rumah masih dianggap sebagai kebutuhan sekunder. Oleh karena itu, wajar kalau sampai sekarang masih banyak warga masyarakat terutama di perkotaan yang tinggal di tempat-tempat kumuh, seperti di pinggir sungai, sehingga kalau tiba musim hujan keberadaan rumah-rumah itu menjadi masalah tersendiri terutama di ibu kota Jakarta. Di negara lain yang sudah maju, pemerintah umumnya perhatian dengan rumah untuk rakyat miskin. Sementara di Indonesia, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (Depkimpraswil) memang memiliki program tentang rumah bagi masyarakat tidak mampu, tetapi program tersebut tidak bisa diimplementasikan secara penuh karena departemen lain, seperti Departemen Keuangan (Depkeu), belum memiliki pandangan yang sama soal penyediaan rumah bagi masyarakat kecil. Buktinya dalam tiga tahun terakhir ini, yang selalu menjadi masalah adalah tidak adanya jaminan dari pemerintah tentang pencairan dana Kredit Pemilikan Rumah Sederhana/Rumah Sangat Sederhana (KPRS/ RSS). Padahal, Depkimpraswil senantiasa meyakinkan pada pengembang kecil dan masyarakat berpenghasilan http://www.mercubuana.ac.id 3

3. Dana subsidi yang seharusnya diberikan kepada orang yang berpenghasilan rendah, tetapi kemudian diberikan kepada masyarakat yang relatif mampu dengan memanfaatkan dana KPRS/RSS. Pada zaman Orde Baru, sumber dana untuk KPRS/RSS diambil dari Rekening Dana Investasi (RDI) dan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) ditambah dana dari bank pelaksana, dalam hal ini Bank Tabungan Negara (BTN). Sekarang, pembiayaan KPRS/RSS tidak seperti dulu lagi, karena setelah Bank Indonesia (BI) dinyatakan independen sejak tahun 1999, KLBI sudah tidak ada lagi sehingga RDI pun lenyap. Dulu dalam pencairan dana subsidi KPRS/ RSS, komponen dana RDI yang seharusnya dibayarkan Depkeu, dalam kenyataannya menyatu atau dibayarkan oleh Bank Indonesia. Asumsinya waktu itu, pemerintah dalam hal ini Depkeu memiliki rekening di Bank Indonesia sehingga kalau RDI dicairkan, maka simpanan pemerintah di Bank Indonesia tinggal dikurangi saja. Saat ini setelah sistem lama itu tidak berlaku lagi, mekanisme pemberian dana subsidi KPRS/RSS dilakukan melalui subsidi selisih bunga yang diberlakukan mulai tahun 2002. Akan tetapi, proses pencairan dana tersebut dilakukan lebih ketat sehingga membutuhkan waktu agak lama. Pada saat yang sama, BTN yang selama ini dikenal sebagai bank pelaksana dalam penyaluran dana subsidi KPRS/RSS, sekarang harus tampil dengan paradigma baru. Sekarang bank BUMN ini tidak bisa lagi "diatur" oleh pengembang atau organisasi pengembang. Sekarang BTN harus tunduk pada prinsip pengelolaan bank yang hati- hati (prudential banking) supaya tidak terjerembap dalam lumpur kredit macet. BTN tidak bisa lagi sembarangan memberikan dana talangan terhadap dana KPRS/ RSS yang belum cair jika sekiranya akan mengganggu cash flow (arus kas) bank BUMN tersebut. Meski fokus utama BTN di bidang perumahan, namun sekarang bank pemerintah ini dituntut untuk lebih hati-hati dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat, khususnya bagi para pengembang. Jadi, meski sekarang para pengembang sudah berkomentar agar bank bisa memberikan kredit modal kerja untuk kegiatan konstruksi rumah, namun perbankan tidak akan gegabah memberikan kredit, apalagi Surat Keputusan (SK) Gubernur BI Tahun 1997 sampai sekarang masih berlaku. SK Gubernur BI No 30/46/KEP/ DIR mengatur tentang pembatasan pemberian kredit oleh bank umum untuk pembiayaan pengadaan dan atau pengolahan tanah. http://www.mercubuana.ac.id 5