MODUL 12 PENGERTIAN PENJAMINAN MUTU

1. MODUL 12 PENGERTIAN PENJAMINAN MUTU Telah diuraikan sebelumnya bahwa memenuhi persyaratan mutu merupakan sasaran pengelolaan proyek disamping biaya dan jadwal. Dalam hubungan ini, suatu peralatan, material dan cara kerja dianggap memenuhi persyaratan mutu apabila dipenuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam kriteria dan spesifikasi. Dengan demikian, instalasi yang dibangun atau produk yang dihasilkan, yang terdiri dari komponen peralatan dan material yang memenuhi persyaratan mutu, dapat diharapkan berfungsi secara memuaskan selama kurun waktu tertentu atau dengan kata lain siap untuk dipakai (fitness for use). Untuk mencapai tujuan tersebut secara efektif dan ekonomis tidak hanya diperlukan pemeriksaan ditahap akhir sebelum diserahterimakan kepada pemilik proyek, tetapi juga diperlukan serangkaian tindakan sepanjang siklus proyek mulai dari penyusunan program, perencanaan, pengawasan, pemeriksaan, dan pengendalian mutu. Kegiatan tersebut dikenal dengan penjaminan mutu (quality assurance-QA). Kegiatan QA menjadi topik modul ini diawali dengan meletakkan dasar pengertian tentang mutu dan pengelolaan mutu, dilanjutkan dengan menyusun program QA dan QC (quality control) suatu proyek. Program ini merupakan rencana dan pedoman kegiatan QA/QC selama proyek berlangsung. 12.1 MUTU DAN PENGELOLAAN MUTU Dalam arti yang luas, mutu atau kualitas bersifat subyektif. Suatu barang yang amat bermutu bagi seseorang belum tentu bermutu bagi orang lain. Oleh karena itu, dunia usaha dan industri mencoba memberikan batasan yang dapat diterima oleh kalangan yang berkepentingan, misalnya dari ISO 8402 (1986): “Mutu adalah sifat dan karakteristik produk atau jasa yang membuatnya memenuhi kebutuhan pelanggan atau pemakai (customers).” Dari definisi diatas, langkah pertama untuk mengetahui mutu suatu objek adalah mengidentifikasi objek, kemudian mengkaji sifat objek tersebut agar memenuhi keinginan pelanggan. Jadi setelah diidentifikasi materi produknya, selanjutnya dipertanyakan lebih jauh mengenai bentuk, ukuran, warna, berat, ketahanan, kinerja, dan lain-lain dari produk itu. Setelah jawaban dari pertanyaan tersebut memenuhi keinginan pelanggan, maka produk yang dimaksud dianggap memenuhi mutu. Definisi lain untuk mutu yang sering diasosiasikan dengan proyek adalah fitness of use. Istilah ini disamping mempunyai arti seperti yang diuraikan di atas, http://www.mercubuana.ac.id

2. Setelah program QA/QC selesai disusun, implementasi program tersebut dilaksanakan sepanjang siklus proyek. Agar diperoleh hasil yang efektif, perlu diselesaikan terlebih dahulu langkah-langkah persiapan, seperti melatih personil, menyusun organisasi, serta menyebarluaskan arti dan maksud program QA/QC kepada semua pihak yang berkepentingan untuk proyek E-MK, implementasi ini dilaksanakan terutama pada kegiatan-kegiatan desain-engineering, pembelian (pengadaan), manufaktur (konstruksi). Gambar 12.1 memperlihatkan hubungan dan pembentukan program QA perusahaan, program QA proyek, dan QC proyek yang merupakan unsur-unsur pengelolaan mutu proyek. 12.2 PENJAMINAN MUTU (QUALITY ASSURANCE) Salah satu bagian pengelolaan mutu proyek yang penting adalah menyusun serta menerapkan program penjaminan mutu. Tujuan utama kegiatan penjaminan mutu adalah mengadakan tindakan-tindakan yang dibutuhkan untuk memberikan kepercayaan kepada semua pihak yang berkepentingan (pelanggan) bahwa semua tindakan yang dipergunakan untuk mencapai tingkat mutu objek (produk) telah dilaksanakan dengan berhasil. Ini semua dapat ditunjukkan dengan catatan dan dokumen yang berkaitan dengan QA/QC. Munculnya kegiatan QA/QC dapat ditelusuri dengan adanya hubungan aktif dari pihak pemasok yang berbeda dari kebiasaan masa lalu. Pada masa lalu hubungan pemasok – pelanggan dari segi mutu mengikuti pola dimana pemasok mempunyai peranan yag lebih aktif dibandingkan ketentuan atau keinginan khusus pelanggan. Pelanggan menyatakan garis besar keinginannya, kemudian pemasok membuat barang tersebut yang menurut anggapannya akan memenuhi kebutuhan pelanggan. Selanjutnya pada waktu produk telah jadi atau dalam taraf hampir jadi, baru ditentukan (misalnya dengan uji coba), apakah produk tersebut memenuhi keinginan pelanggan. Hal ini memungkinkan penolakan produk yang telah siap 100%, atau dalam keadaan pabrikasi sudah sampai tahap tertentu, sehingga pekerjaan ulang (rework) perlu dilakukan. Pekerjaan ulang ini sering kali cukup mahal. Pola pendekatan demikian dewasa ini tidak dapat dipertahankan, terutama dibidang industri konstruksi dimana teknologi dan proses manufaktur dan konstruksi peralatan atau produk amat kompleks, ditambah lagi dengan situasi pasar yang sangat kompetitif. Faktor-faktor tersebut mendorong dicarinya cara yang lebih efektif dan ekonomis. Oleh karena itu, masalah perhatian terhadap mutu bila hanya diandalkan pada kegiatan-kegiatan inspeksi dan uji coba pada titik-titik atau tahap-tahap http://www.mercubuana.ac.id

3. Adapun program penjaminan mutu proyek disusun sesuai dengan kepentingan masing-masing proyek yang berbeda dalam lingkup dan intensitasnya. Program QA juga menampung keinginan dan persyaratan yang diberlakukan oleh badan atau organisasi yang berwenang, misalnya pemerintah. Suatu program mutu yang tersusun dalam dokumen minimal meliputi hal-hal berikut:  Perencanaan yang sistematis yang merinci dan menjabarkan pada setiap tahap proyek langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mencapai sasaran mutu.  Penyusunan batasan dan kriteria spesifikasi dan standar mutu yang akan digunakan dalam desain engineering, pembelian material, dan konstruksi.  Penyusunan organisasi dan pengisian personil untuk melaksanakan kegiatan penjaminan mutu.  Pembuatan prosedur pelaksanaan kegiatan pengendalian mutu, yang meliputi pemantauan, pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan pelaporan hasil- hasilnya.  Identifikasi peralatan yang akan digunakan.  Identifikasi bagian kegiatan yang memerlukan bantuan dari pihak ketiga maupun peranan dan persetujuan dari pemerintah. Dari gambar 12-1 terlihat bagaimana langkah yang harus ditempuh dalam merencanakan sasaran mutu proyek yang kemudian harus dicapai dengan rangkaian program inspeksi dan pengujian. Berdasarkan asumsi bahwa perusahaan telah memiliki program mutu untuk mendukung operasinya yang disusun dengan memperhatikan keinginan perusahaan yang bersangkutan dan persyaratan peraturan dari instansi yang berwenang, misalnya Pemerintah atau Departemen yang terkait. Selanjutnya dari program mutu perusahaan dan dari buku pedoman (manual) mutu proyek dan prosedur proyek disusun perencanaan sasaran mutu proyek (project quality plan). Sewaktu proses perencanaan dan penentuan sasaran mutu proyek, baik bagi peralatan, maupun unit secara keseluruhan, lazimnya disusun tim yang terdiri dari pemilik dan kontraktor pelaksana. Disini kontraktor mengembangkan rencana dan program QA/QC yang telah dimiliki dengan menampung keinginan dan filosofi pihak pemilik dan pemesan. Buku Pedoman dan Prosedur Perusahaan tentang Mutu Program QA Perusahaan http://www.mercubuana.ac.id Persyaratan menurut Peraturan Instansi yang Berwenang Persyaratan Perusahaan tentang Mutu