Kebijakan Kompensasi Subsidi BBM Dalam Perspektif Masyarakat Konsumen

1. Kebijakan Kompensasi Subsidi BBMDalam Perspektif Masyarakat Konsumen Oleh: M. Said Sutomo Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jawa Timur Disampaikan: Dalam Forum Konsultasi Publik“Pola Kompensasi Subsidi BBM Lansung Kepada Rakyat Miskin yang Efektif dan Tepat Sasaran” Diselenggarakan oleh PP Lembaga Perekonomian NU di Hotel Equator Surabaya, 30 September 2005

2. Segmentasi Konsumen Konsumen Antara : Pemakai barang/jasa yang digunakan sebagai komponen proses produksi barang/jasa yang akan diperdagangkan. Konsumen Akhir: Pemakai barang/jasa yang digunakan untuk kebutuhan konsumsi dirinya atau lainnya tidak untuk diperdagangkan.

3. Manufaktur barang dan jasa Industri transportasi publik Pemilik Kendaraan pribadi roda 4 Pemilik kendaraan pribadi roda 2 Konsumen Antara & Konsumen Akhir Penikmat Subsidi Harga BBM

4. Para buruh tani dan petani miskin generasi ke-2 yang memiliki sawah 4000-5000 m2 Para buruh/pembantu rumah tangga Para buruh nelayan/bangunan Para buruh perusahaan swasta kontrakan yang sewaktu-waktu di-PHK dll. Konsumen Akhir Bukan Penikmat Subsidi Harga BBM

5. Pencuri BBM di Lawe-Lawe Penyelundup BBM Pengaplos BBM Penimbum BBM Dll. Perampok Subsidi Harga BBM

6. Tepat waktu dan tepat jumlah dana antara yang dialokasikan dengan yang diterima langsung. Tepat sasaran terhadap orang yang berhak menerima. Tersedianya manajemen respons komplain. Dampak positifnya mudah diukur oleh publik. Efektifitas Bantuan (Subsidi) Langsung

7. Ainal mafar? Isu kenaikan BBM awal September 2005 telah terjadi kenaikan harga 20% Menjelang bulan suci Ramadhon terjadi kenaikan harga 20% Dampak pasca kenaikan tarif BBM awal Oktober 2005?% Menghadapi lebaran?% Beban Kenaikan Harga Barang/Jasa Akibat mekanisme Pasar

8. Tuntutan tarif ke depan dan kondisi real pendapatan masyarakat Tarif BBM, telepon, listrik bahkan air minum menuntut tarif standar internasional. Sementara pendapatan penduduk kita masih berstandar lokal.

9. Asumsi Kenaikan Tarif BBM Sumber: Bahan Rapat Menteri Perhubungan pada acara rapat dengan para Gubernur seluruh Indonesia, 23 September 2005.

10. Kritik dan saran • UUD 1945 beserta perubahannya dalam Pasal 34 ayat (1) menyatakan: Fakir miskin dan anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Ayat (2)menegaskan: Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ayat (3) menetapkan: Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Sedangkan konotasi kompensasi sifatnya sementara. Jika konsekwen, kompensasi diberikan kepada semua rakyat yang terkena dampak kenaikan tarif BBM. • Kebijakan kenaikan tarif BBM dengan kebijakan kompensasi subsidi BBM langsung bagi rakyat miskin merupakan dua hal yang terpisah. Pola kompensasi subsidi BBM dilaksanakan secara sporadis ini merupakan salah satu bentuk eksploitasi terhadap kemiskinan. Tanpa adanya kebijakan kenaikan tarif BBM pemerintah berkewajiban membantu fakir miskin dari kesulitan kehidupan mereka secara berkelanjutan dalam memerangi kemiskinan di atas bumi nusatanra serta menyediakan fasilitas kesehatan dan pelayanan umum yang layak.

11. Kasih Terima