PENATAAN RUANG DAN PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN

1. PENATAAN RUANG DAN PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN Disusun oleh : Tim Pengajar Manajemen Hutan 2011

2. Pengertian • Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. • Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. • Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. • Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. • Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

3. Azas penataan ruang • keterpaduan; • keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; • keberlanjutan; • keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; • keterbukaan; • kebersamaan dan kemitraan; • pelindungan kepentingan umum; • kepastian hukum dan keadilan; dan • akuntabilitas.

4. Struktur & Pola Ruang dalam RTRWUU No. 26/2007 Struktur Ruang : • Sistem perkotaan nasional; • Sistem jaringan transportasi nasional; • Sistem jaringan energi nasional; • Sistem jaringan telekomunikasi nasional; dan • Sistem jaringan sumber daya air. Pola Ruang : • Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. • Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

5. Kawasan Budidaya (psl 63 pp 26/2008) • Kawasanperuntukanhutanproduksi • Kawasanperuntukanhutanrakyat • Kawasanperuntukanpertanian • Kawasanperuntukanperikanan • Kawasanperuntukanpertambangan • Kawasanperuntukanindustri • Kawasanperuntukanpariwisata • Kawasanperuntukanpemukimandanatau • Kawasanperuntukanlainnya

6. Tata Guna Kawasan Hutan dalam Pola Ruang TATA GUNA KAWASAN HUTAN POLA RUANG Hutan Konservasi KAWASAN LINDUNG Hutan Lindung KPS, gambut tebal, resapan air, rawan bencana, rawan geologi dll. Hutan Produksi (HPT/ HP/HPK) KAWASAN BUDIDAYA (Kehutanan/ Pertambangan) Kawasan Produksi

7. Hirarkhi Rencana Tata Ruang Rencana Umum Tata Ruang : • Rencana Tata Ruang Nasional (RTRN) • Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) • Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK) Rencana Rinci Tata Ruang : • RTRN : • RTR Pulau/Kepulauan, • Rencana Kawasan Strategis Nasional • RTRWP : RTR Kawasan Strategis Provinsi • RTRWK : • RTR Kawasan Strategis Kabupaten • RDTR Wilayah Kabupaten

8. Pola ruang kawasan hutan • Penatagunaan kawasan hutan (penetapan fungsi kawasan hutan)adalah bagian dari pola ruang. • Kawasan Lindung : HL , HK, KPS • Kawasan Budidaya : Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) • KBK : HPT, HP, HPK

9. Review RTRW • Jangka waktu rencana tata ruang wilayah (RTRN, RTRWP, RTRWK) adalah 20 (dua puluh) tahun. • Rencana tata ruang wilayah tersebut dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. • Review RTRW yang berimplikasi pada perubahan peruntukan atau fungsi kawasan hutan memerlukan persetujuan Menteri Kehutanan.

10. PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN

11. Dasar Hukum Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Pasal 19 UU No. 41/1999 • Ayat 1 : Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu. • Ayat 2 : Perubahan peruntukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

12. PP No. 10/2010 • Pasal 2 : Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dilakukan untuk memenuhi tuntutan dinamika pembangunan nasional serta aspirasi masyarakat dengan tetap berlandaskan pada optimalisasi distribusi fungsi, manfaat kawasan hutan secara lestari dan berkelanjutan, serta keberadaan kawasan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional. • Pasal 3 : Lingkup pengaturan dalam peraturan pemerintah ini meliputi (a) perubahan peruntukan kawasan hutan; dan (b) perubahan fungsi kawasan hutan.

13. PP No. 10/2010 • Pasal 6 : Perubahan peruntukan kawasan hutan dapat dilakukan (a) secara parsial; atau (b) untuk wilayah provinsi. • Pasal 29: Perubahan peruntukan kawasan hutan untuk wilayah provinsi dapat dilakukan pada: (a) hutan konservasi; (b) hutan lindung; atau (c) hutan produksi. • Pasal 45 : Perubahanfungsikawasanhutanuntukwilayahprovinsidapatdilakukanpadakawasanhutandenganfungsipokok : (a) hutankonservasi; (b) hutanlindung; dan (c) hutanproduksi. • Pasal 31 ayat (5) : Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), usulan perubahan peruntukan kawasan hutan berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan, wajib melaksanakan kajian lingkungan hidup strategis.

14. PP No. 10/2010 Terkait dengan Pasal 19 ayat 1 UU 41/1999 : • Pasal 48 ayat (1) : Perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis merupakan perubahan peruntukan kawasan hutan yang menimbulkan pengaruh terhadap (a) kondisi biofisik atau (b) kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. • Pasal 48 ayat (2) : Perubahan yang menimbulkan pengaruh terhadap kondisi biofisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perubahan yang mengakibatkan penurunan atau peningkatan kualitas iklim atau ekosistem dan/atau tata air.

15. UU 32/2009 • UU 32/2009 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup • PP No. 10/2009 mengadopsi ketentuan dalam UU No. 32/2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup  KLHS : Kajian Lingkungan Hidup Strategis • KLHS : kajian pengaruh dari Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) terhadap lingkungan hidup • Dapat dilakukan sebelum, bersamaan, atau setelah KRP disusun.

16. Prosedur Perubahan Kawasan Hutan Dalam Rangka Revisi RTRWP • Gubernur membuat usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan • Menteri Kehutanan membentuk Tim Penelitian Terpadu yang terdiri dari otoritas ilmiah dan perwakilan instansi yang berkompeten. • Hasil Penelitian Terpadu dilaporkan kepada Menteri Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. • Jika perubahan peruntukan dipandang berdampak penting, memiliki cakupan luas, serta bernilai strategis, maka perlu persetujuan DPR-RI (Komisi IV). • Setelah mendapatkan persetujuan DPR-RI, Menteri Kehutanan dapat menetapkan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan. • Perubahan kawasan hutan dituangkan dalam Perda RTRWP.

17. ALUR PROSES PERUBAHAN KAWASAN HUTAN UU 26/2007 Tidak ada Perubahan Kawasan Ranperda RTRW Gubernur Ada Perubahan Kawasan Persetujuan Substansi Kehutanan UU 41/1999 Tim Terpadu Menteri Kehutanan Menteri Kehutanan Persetujuan Hasil Penelitian Terpadu DPR RI

18. PERUBAHAN PERUNTUKAN YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN DPR Perubahan Fungsi Analisis Tim Terpadu Keputusan Menteri Kehutanan Perubahan Peruntukan Berdampak penting, bernilai strategis, dan cakupan luas NO YES Persetujuan DPR RI

19. PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN AN HUTAN

20. LANDASAN HUKUM • UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan • PP No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan • PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan • PP No. 3 Tahun 2008 tentang perubahan atas PP No. 6 Tahun 2007

21. Pengurusan & Pengelolaan Hutan

22. PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN Wilayah Pengelolaan Hutan : • Tingkat Provinsi • Tingkat Kabupaten/Kota • Tingkat Unit Pengelolaan Hutan  Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)  KPH : wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.  Idealnya, seluruh kawasan hutan terbagi habis dalam KPH

23. KESATUAN PENGELOLAAN HUTANPP No. 6/2007 • KPH : wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. • KPH menurut fungsi utamanya : a. KPH Konservasi (KPHK) b. KPH Lindung (KPHL) c. KPH Produksi (KPHP) • Dalam satu KPH dapat terdiri dari lebih satu fungsi hutan, penamaannya tergantung fungsi yg dominan.

24. KPH ? (Penjelasan Pasal 17 UU No 41 Th 1999) Kesatuan Pengelolaan Hutan terkecil yang dapat dikelola secara efisien dan lestari Kesatuan Unit / Sistem Pengelolaan 5 Kegiatan Terkecil Luas sesuai tujuan organisasi Efisien Input/Output (Rasio Finansial : IRR dsb.), cost effectiveness Lestari Standing Stock Tegakan baik

25. Gambaran Spasial Wilayah Kelola KPH Pemanfaatan - IUPK - IUPJL - IUPHHK - IUPHHBK - IPHHK - IPHHBK Konservasi Kemitraan H. Desa IUPHHK HA Tambang Wil Ttt CA Penggunaan HL IUPK H. Desa IUPHHK HTI HTR HKm HTR HTR HL Gerhan Kemitraan HTR HKm HKm • Pemberdayaan: • Hutan Desa • HKm • Kemitraan Rehabilitasi

26. Kewenangan Pengelolaan KPH • Penjelasan Ps 21 UU 41 Th 1999 dan PP 6/2007 Pengelolaan hutan pada dasarnya menjadi kewenangan Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah, yang dalam kondisi tertentu dapat dilimpahkan kepada BUMN

27. Prakondisi Pembangunan KPH (PP 44 Th 2004) • Pembentukan unit wilayah pengelolaan hutan (KPH) (Pasal 29, 30,dan 31)  Rancang Bangun KPH • Pembentukan institusi/kelembagaanpengelola KPH (Pasal 32)  Organisasi dan Regulasi KPH • Tata hutandan penyusunan rencanapengelolaan hutan pada KPH (Pasal 37)  Penataan Areal Kerja dan Perencanaan Pengelolaan Hutan KPH

28. Hirarki Wilayah Pengelolaan Wilayah Pengelolaan Provinsi • Perencanaan • Kehutanan • 2. Pengelolaan • 3. Litbang, Diklat • Luh • 4. Pengawasan Pengurusan Wilayah Pengelolaan Kabupaten • Tata hutan & RP • Pemanfaatan • Penggunaan • Rehabilitasi • Perlindungan & • Konservasi Unit Pengelolaan Pengelolaan POAC IUPHHK & Ijin Lain Institusi pengelola

29. Pengertian dan Posisi KPH, serta Pelimpahan Wewenang Pengelolaan : • Kesatuan Pengelolaan Hutan selanjutnya disingkat KPH, adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. • Kepala KPH adalah pimpinan, pemegang kewenangan dan penanggung jawab pengelolaan hutan di dalam wilayah yang dikelolanya. • Seluruh kawasan hutan terbagi dalam KPH, yang menjadi bagian dari penguatan sistem pengurusan hutan nasional, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. • Pemerintah dapat melimpahkan penyelenggaraan pengelolaan hutan kepada BUMN bidang kehutanan. • Direksi BUMN yang mendapat pelimpahan membentuk organisasi KPH dan menunjuk kepala KPH. • Penyelenggaran pengelolaan hutan oleh BUMN, tidak termasuk kewenangan Publik.

30. Tupoksi Organisasi KPH Pasal 9 PP No. 6/2007 • Menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi : tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, dan perlindungan hutan dan konservasi alam; • Menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten/kota bidang kehutanan untuk diimplementasikan; • Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian; • Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya; • Membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan.

31. Kewenangan Publik KPHPenjelasan Pasal 4 ayat 3 PP 6/2007 • Penunjukan dan penetapan kawasan hutan; • Pengukuhan kawasan hutan; • Pinjam pakai kawasan hutan; • Tukar menukar kawasan hutan; • Perubahan status dan fungsi kawasan hutan; • Proses dan pembuatan berita acara tukar menukar, pinjam pakai kawasan hutan; • Pemberian izin pemanfaatan hutan kepada pihak ketiga atas pengelolaan hutan yang ada di wilayah kerjanya; • Kegiatan yang berkaitan dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan.

32. Kasus di Perum Perhutani • KPH di Perum Perhutani  Kesatuan Pemangkuan Hutan (unit penguasaan kawasan, bukan unit pengelolaan hutan spt yang dimaksud pada PP 6/2007). • Kesatuan Pengelolaan Hutan menurut pengertian PP 6/2007 ada pada posisi Unit. • Jabatan ADM/KKPH : ADM  pelaksana kegiatan pemanfaatan hutan. KKPH  pelaksana kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan hutan, serta konservasi alam.