DUKUNGAN PEMETAAN PARTISIPATIF DALAM PENYUSUNAN DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN RUANG

1. DUKUNGAN PEMETAAN PARTISIPATIF DALAM PENYUSUNAN DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN RUANG Disampaikan Oleh : Dirjen Penataan Ruang Pada Seminar dan Lokakarya “Pemetaan Partisipatif: Peluang dan Tantangan menuju Kedaulatan atas Ruang” di Cisarua-Bogor, 31Maret - 2 Aprill 2003

2. L A T A R B E L A K A N G • Pertumbuhan penduduk perkotaan lebih tinggi (4,76%) dari nasional (1,7%) • Diperkirakan akhir 2018, sekitar 52% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan • Konversi lahan pertanian ke non pertanian mencapai 30,000 hektar pertahun • Perubahan fungsi hutan (lindung jadi budidaya) mencapai 3,4 juta hektar per tahun, sehingga menambah luasan lahan kritis 1-2% per tahun

3. L A T A R B E L A K A N G(Lanjutan) • Keberadaan data dan informasi yang akurat, mudah diakses dan up to date menjadi penting guna mewujudkan penataan ruang yang efisien dan efektif. • Tidak dilibatkannya pelaku pembangunan mendorong duplikasi data dan ketidak cocokan informasi sehingga menghambat pengambilan keputusan yang obyektif.

4. ISU / PERMASALAHAN • Masih rendahnya akses masyarakat terhadap peta-peta yang dihasilkan • Masih terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam pengadaan peta • Masih lemahnya sistem pengaturan dan standarisasi dalam pemetaan. • Kurangnya keterlibatan stakeholder / masyarakat dalam penyusunan peta khususnya untuk skala detil / besar

5. ISU DAN PERMASALAHAN(lanjutan) • Terbatasnya prasarana/infrastruktur untuk proses pemetaan. • Masih rendahnya sumber daya manusia (SDM) yang menangani pemetaan • Lemahnya sistem input dalam pemetaan.

6. KONSEP PEMETAAN PARTISIPATIF DALAM PENATAAN RUANG • Setiap proses penataan ruang memerlukan peta yang akurat (juga partisipatif –user oriented tetapi terstandarisasikan). • Pemetaan partisipatif bermanfaat sekali untuk RTRWK (Ditjen & Dinas sbg usernya) • Peningkatan kemitraan dengan swasta dan masyarakat • Pemerintah sebagai fasilitator dengan menyusun NSPM (sesuai dgn hak dan kewajibannya –PP 69/96 sejauh mengikuti PP 10/2000)

7. KONSEP PEMETAAN PARTISIPATIF DALAM PENATAAN RUANG (lanjutan) • “Pemetaan partisipatif” merupakan metode alternatif dalam rangka penyediaan informasi spasial

8. HAK DAN KEWAJIBAN ATAS RUANG(PP 69/1996 tentang RANMASY pasal 2) HAK MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG • Berperan serta dalam proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. • Mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah, rencana tata ruang kawasan, dan rencana rinci ruang kawasan. • Menikmati manfaat ruang dan pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang. • Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang.

9. HAK DAN KEWAJIBAN ATAS RUANG(PP 69/1996 tentang RANMASY pasal 6) KEWAJIBAN MASYARAKAT DALAM TARU • Berperan serta dalam memelihara kualitas ruang. • Berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan. • Berperanserta dalam pembangunan, pemanfaatan, dan pengelolaan ruang publik termasuk perbaikan dan pemeliharaan prasarana olah raga (*).

10. KEBIJAKAN PEMETAAN PARTISIPATIF DALAM PENATAAN RUANG • Meningkatkan sumber daya pendukung pemetaan yang meliputi sumber daya manusia, perangkat keras, piranti lunak, dan sistem kelembagaan, sehingga proses partisipatif dapat dilaksanakan. • Melibatkan stakeholder professional dalam pemetaan partisipatif. • Diarahkan supaya proses pemetaan dapat dilakukan oleh komunitas di daerah masing-masing, dengan demikian karakteristik lokal dapat dijabarkan kedalam informasi spasial.

11. STRATEGI PEMETAAN PARTISIPATIF DALAM PENATAAN RUANG • Meningkatkan “marketing system” baik melalui media cetak dan elektronik (radio, TV dan internet) maupun seminar / workshop • Menggalakkan sistem pemetaan partisipatif, melalui peningkatan kemitraan dengan swasta dan masyarakat • Menumbuhkan kepedulian tentang pentingnya infrastruktur pemetaan melalui dukungan bantuan teknis • Melakukan pembinaan teknis kepada daerah melalui penyedian pedoman-pedoman dalam bidang pemetaan dan pelatihan SDM.

12. STRATEGI PEMETAAN PARTISIPATIF DALAM PENATAAN RUANG (lanjutan) • Melakukan jejaring kelembagaan masyarakat di bidang pemetaan untuk melakukan proses updating dan evaluasi terhadap muatan petanya . • Melakukan koordinasi dengan institusi terkait bidang pemetaan yang dikoordinasikan oleh Bakosurtanal. • Meningkatkan upaya sosialisasi pemetaan (partisipatif) melalui public campaign

13. PENUTUP • Pemetaan Partisipatif sebagai alternatif pengadaan peta untuk penataan ruang • Pelaksanaan Pemetaan Partisipatif perlu dilakukan secara professional dan melibatkan seluruh stakeholder • Pelaksanaan pemetaan partisipatif dapat meningkatkan kinerja (transaction cost jadi rendah) dan kepedulian masyarakat • Pemetaan Partisipatif perlu terus ditingkatkan guna mendukung Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota