1 / 19

Pertemuan 3 PAJAK PENGHASILAN (PPh)

Pertemuan 3 PAJAK PENGHASILAN (PPh). Matakuliah : A0572/ Perpajakan Tahun : 2005 Versi : Revisi 1. Learning Outcomes. Pada akhir pertemuan ini, diharapkan mahasiswa akan mampu :

keanu
Download Presentation

Pertemuan 3 PAJAK PENGHASILAN (PPh)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Pertemuan 3PAJAK PENGHASILAN(PPh) Matakuliah : A0572/ Perpajakan Tahun : 2005 Versi : Revisi 1

  2. Learning Outcomes Pada akhir pertemuan ini, diharapkan mahasiswa akan mampu : • Mahasiswa dapat Menjelaskan Subjek dan Objek Pajak Penghasilan, Biaya Fiskal, PTKP dan Tarif Pajak yang berlaku.

  3. Outline Materi • Definisi • Subjek dan Bukan Subjek Pajak • Oejek dan bukan Objek Pajak • Jenis-jenis Pajak Penghasilan • PTKP • Tarif Pajak

  4. PAJAK PENGHASILAN • Dasar Hukum • UU No. 7 Tahun 1984 diperbaharui dengan • UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPh)

  5. DEFINISI(UU PPh pasal 4 ayat (1)) • Objek Pajak adalah Penghasilan. • Penghasilan: setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yg dpt dipakai utk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. • Asas pajak penghasilan adalah Global Taxation, artinya bahwa setiap akhir tahun pajak, setiap wajib pajak wajib menghitung kembali total keseluruhan penghasilan dari berbagai sumber untuk dihitung besarnya pajak yang seharusnya terutang. • Subjek Pajak Penghasilan: • Dalam Negeri: Orang Probadi, Badan, Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. • Luar Negeri: Orang Pribadi dan Badan. • Bentuk Usaha Tetap.

  6. BUKAN SUBJEK PAJAK(UU PPh pasal 3) • Bukan Subjek Pajak: • Badan perwakilan negara asingtermasuk pejabat diplomatik, konsulat, dan pejabat lain. Syaratnya adalah asas resiprokal (timbal balik). • Organisasi Internasional termasuk pejabat organisasi internasional (ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan). Syaratnya Indonesia sebagai anggota organisasi tersebut serta tidak menjalankan kegiatan usaha.

  7. OBJEK PAJAK • Objek pajak adalah PENGHASILAN. • Penghasilan adalah: • Tambahan kemampuan ekonomis yg diterima WP • Berasal dari Indonesia maupun luar negeri • Dapat dipakai untuk konsumsi atau • Menambah harta kekayaan WP dengan nama dan bentuk apapun.

  8. BUKAN OBJEK PAJAK(UU PPh pasal 4 (3)) • Bantuan, sumbangan, zakat yang diterima oleh BAZIS. • Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah satu derajat, badan keagamaan, pendidikan, sosial, pengusaha kecil, koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. • Warisan. • Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. • Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura/kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah. • Pembayaran dari perusahaan asuransi kpd orang pribadi sehubungan dgn asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan asuransi beasiswa. • Iuran yg diterima dana pensiun yg pendiriannya ditetapkan oleh MenKeu. • Penghasilan dari modal yang ditanam oleh dana pensiun tersebut diatas.

  9. BUKAN OBJEK PAJAK (Cont…) (UU PPh pasal 4 (3)) • Dividen atau bagian laba yang diterima perseroan terbatas sbg WP dalam negeri, koperasi, BUMN/D dr penyertaan modal badan usaha di Indonesia: • Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. • Menerima dividen minimal 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut. • Bagian laba yg diterima anggota perusahaan komanditer (CV) yg modal-nya tdk terbagi atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi. • Bunga obligasi yang diterima reksadana 5 tahun pertama. • Penghasilan yang diterima perusahaan modal ventura yang didirikan dan menjalankan usaha di Indonesia, dengan syarat badan pasangannya: • Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yg menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. • Sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia.

  10. BIAYA FISKAL & KOMERSIAL • Biaya Fiskal adalah biaya yang pengakuan dan penyusunannya berdasarkan undang undang perpajakan dan untuk keperluan perpajakan • Biaya Komersial adalah biaya yang pengakuan dan penyusunanannya sesuai dengan PSAK dan untuk keperluan manajemen, pemegang saham atau untuk umum.

  11. KOMPENSASI KERUGIAN • Apabila penghasilan bruto dari Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap setelah dilakukan pengurangan sesuai dengan pengeluaran yang diperolehkan dalam biaya fiskal didapat kerugian maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan laba fiskal selama 5 tahun berturut-turut dimulai sesjak tahun pajak berikutnya sesuai tahun terjadinya kerugian.

  12. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) • Untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah PTKP.

  13. Besarnya PTKP Sebelum tgl 1 Jan 2005 • Rp.2.880.000,- untuk diri WP pribadi. • Rp.1.440.000,- tambahan untuk WP yang kawin. • Rp.2.880.000,- tambahan untuk WP yang istrinya menerima penghasilan atau memperoleh penghasilan yang digabung dengan penghasilannya. • Rp.1.440.000,- tambahan untuk setiap keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus dan anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

  14. BESARNYA PTKP SAAT INI • Rp.12.000.000,- untuk diri WP pribadi. • Rp.1.200.000,- tambahan untuk WP yang kawin. • Rp.12.000.000,- tambahan untuk WP yang istrinya menerima penghasilan atau memperoleh penghasilan yang digabung dengan penghasilannya. • Rp.1.200.000,- tambahan untuk setiap keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus dan anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

  15. TARIF PAJAK (Pasal 17) • Ada 2 jenis tarif pajak yang dikenakan terhadap WP yaitu: • Tarif pajak untuk WP Pribadi dalam negeri • Tarif pajak untuk WP Badan.

  16. TARIF PAJAK Untuk WP PRIBADI Atas Penghasilan Kena Pajak (PKP): • Sampai dengan Rp.25 juta 5% • Diatas Rp.25 juta – Rp.50 juta 10% • Diatas Rp.50 juta – Rp.100 juta 15% • Diatas Rp.100 juta – Rp.200 juta 25% • Diatas Rp.200 juta 35%

  17. TARIF PAJAK Untuk WP BADAN Atas Penghasilan Kena Pajak (PKP): • Sampai dengan Rp.50 juta 10% • Diatas Rp.50 juta – Rp.100 juta 15% • Diatas Rp.100 juta 30%

  18. CARA MENGHITUNG PAJAK • WP Badan • PKP x tarif pasal 17 • WP Pribadi • Penghasilan Neto – PTKP = PKP • PKP x tarif pasal 17 • Untuk keperluan penghitungan PPh yang terutang, PKP dibulatkan kebawah hingga ribuan penuh.

  19. JENIS-JENIS PAJAK PENGHASILAN • PPh psl. 4 (2) • PPh psl. 24 • PPh psl. 21 • PPh psl. 25 PPh • PPh psl. 22 • PPh psl. 26 • PPh psl. 23 • PPh psl. 29

More Related