1 / 50

PAJAK PENGHASILAN ( PPh )

PAJAK PENGHASILAN ( PPh ). PUTU SAMAWATI, S.H.,M.H. NIP. 19800308 200212 2002. TAX OUTLINE. UU No. 28/2007 : Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan . Hitung / Potong. Wajib Pajak. Setor. Pengawasan (KPP). Penetapan. Keberatan. Lapor. Penagihan. Banding. Penelitian. Pemeriksaan.

ray
Download Presentation

PAJAK PENGHASILAN ( PPh )

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PAJAK PENGHASILAN (PPh) PUTU SAMAWATI, S.H.,M.H. NIP. 19800308 200212 2002

  2. TAX OUTLINE UU No. 28/2007 : Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan Hitung / Potong Wajib Pajak Setor Pengawasan (KPP) Penetapan Keberatan Lapor Penagihan Banding Penelitian Pemeriksaan

  3. PENGELUARAN & PAJAK Barang PPh Ps. 22/PPN OrangPribadi PPh Ps. 21 Jasa PPh Ps. 23/ PPh Ps. 4(2)/ PPN Badan Selain Tanah/Bangunan PPh Ps. 23/PPN Sewa Tanah/Bangunan PPh Final / PPN Sumbangan/Bantuan Tidakdipotongpajak

  4. PPhPasal 21

  5. PPh PASAL 21/26 PAJAK PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN - PEKERJAAN ATAU JABATAN - JASA DAN KEGIATAN , YANG DILAKUKAN WP ORANG PRIBADI PENGHASILAN BERUPA : - GAJI - TUNJANGAN, DAN - UPAH - PEMBAYARAN LAIN - HONORARIUM DENGAN NAMA DAN BENTUK APAPUN WP DALAM NEGERI WP LUAR NEGERI PPh PASAL 21 PPh PASAL 26

  6. PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21/26 GAJI/TUNJANGAN TERKAIT DG GAJI PNS SELAIN GAJI/TUNJANGAN TERKAIT DG GAJI PENERIMA PENGHASILAN PEGAWAI HONORER PENERIMA : UPAH HARIAN, UPAH MINGGUAN UPAH BORONGAN UPAH SATUAN NON PNS PENERIMA HONORARIUM, IMBALAN LAINNYA

  7. PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PENGHASILAN BRUTO GAJI, TUNJANGAN TERKAIT DGN GAJI DIKURANGI: 1. BIAYA JABATAN : 5% dari Penghasilan Bruto Maksimal Rp 6.000.000,-/Tahun atau Rp 500.000,-/Bln 2. IURAN YG TERKAIT DGN GAJI YG DIBAYAR OLEH PEGAWAI KEPADA : - DANA PENSIUN (pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan) - BADAN PENYELENGGARA TABUNGAN HARI TUA (THT) ATAU JAMINAN HARI TUA (JHT) YANG DIPERSAMAKAN DENGAN DANA PENSIUN (pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan) PENGHASILAN NETO PTKP DIKURANGI TARIF Ps. 17 UU PPh PENGHASILAN KENA PAJAK DIKALIKAN Jika WP Tidak Punya NPWP Dipotong PPh Dgn Tarif 20% Lebih Tinggi

  8. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK BERLAKU MULAI JANUARI 2009 SETAHUN SEBULAN • DIRI PEGAWAI • TAMBAHAN UNTUK PEGAWAI YANG KAWIN • TAMBAHAN UNTUK SETIAP ANGGOTA KELUARGA SEDARAH DAN SEMENDA DLM GARIS KETURUNAN LURUS SERTA ANAK ANGKAT YG DITANGGUNG SEPENUHNYA, MAKS 3 ORANG Rp 15.840.000 Rp 1.320.000 Rp 1.320.000 Rp. 1.320.000 Rp. 110.000 Rp. 110.000

  9. PTKP UTK KARYAWATI STATUS KAWIN STATUS KAWIN SUAMI TDK MENERIMA/ MEMPEROLEH PENGHASILAN STATUS TDK KAWIN HANYA UTK DIRI SENDIRI, YAITU RP 13.200.000,00 SETAHUN - UTKDIRISENDIRI - STATUS KAWIN - TANGGUNGAN MAKS 3 ORG - UTK DIRI SENDIRI - TANGGUNGAN MAKS 3 ORG SYARAT : MENUNJUKKAN KETERANGAN TERTULIS DARI PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT SERENDAH-RENDAHNYA KECAMATAN

  10. TARIFPAJAKWAJIBPAJAKORANGPRIBADI Pasal 17 ayat (1) a UUNo.36/2008 ( UUPPh) KETENTUAN BARU (Mulaitahunpajak 2009):

  11. PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, DAN UANG SAKU HARIAN > Rp 1.320.000,- dlm sebulan PPh/hari = (Upah perhari – PTKP harian) x 5 % UPAH > Rp 150.000,- per hari PPh/hari = (Upah perhari – 150.000) x 5 % < Rp 1.320.000,- dlm sebulan < Rp 150.000,- per hari Tidak dipotong PPh Pasal 21 Jika WP Tidak Punya NPWP Dipotong PPh Dgn Tarif 20% Lebih Tinggi

  12. PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 HONORARIUM, UANG SAKU, HADIAH DAN PENGHARGAAN DGN NAMA APAPUN, KOMISI, BEASISWA DAN PEMBAYARAN LAIN DGN NAMA APAPUN WAJIB PAJAK DALAM NEGERI • SEBAGAI IMBALAN ATAS JASA DAN KEGIATAN : • Seniman, Olahragawan • Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah dan moderator • Pengarang, peneliti, dan penterjemah • Pemberi jasa dlm bidang teknik, komputer, telekomunikasi, elektronika, • fotografi, ekonomi, dan sosial • Agen iklan • Pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada kpd suatu • kepanitiaan, dan peserta sidang atau rapat • Peserta perlombaan • Petugas Dinas Luar Asuransi • Peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan bukan pegawai/calon pegawai • Distributor perusahaan MLM atau Direct Selling, atau kegiatan sejenis DITERAPKAN TARIF PSL 17 UU PPh X PENGHASILAN BRUTO Jika WP Tidak Punya NPWP Dipotong PPh Dgn Tarif 20% Lebih Tinggi

  13. PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 TENAGA AHLI YG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS Terdiri Dari : - Pengacara - Konsultan - Akuntan - Notaris - Arsitek - Penilai - Dokter - Aktuaris Perkiraan Pengh. Neto 50% dari Jumlah Bruto Tarif Pasal 17 dari Perkiraan Penghasilan Neto Jika WP Tidak Punya NPWP Dipotong PPh Dgn Tarif 20% Lebih Tinggi

  14. PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 HADIAH DAN PENGHARGAAN PERLOMBAAN DGN NAMA/BENTUK APAPUN KEPADA PESERTA PERLOMBAAN TARIF 5% DARI PENGHASILAN BRUTO BERSIFAT FINAL

  15. TATA CARA PELAPORAN PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH TDK DITANGGUNG PEMERINTAH DGN SPT MASA PPh PASAL 21 KE KPP/KAPENPA MELAPORKAN PENGHITUNGAN PPh PSL 21 DLM DAFTAR GAJI PLG LAMBAT TGL 20 BULAN TAKWIM BERIKUTNYA KPPN PD HARI KERJA BERIKUTNYA JIKA JATUH PD HARI LIBUR

  16. PPh Pasal 22

  17. PPh Pasal 22 PEMUNGUT & TARIF PAJAK PEMUNGUT PPh Ps. 22 BENDAHARAWAN PEMERINTAH BADAN-BADAN TERTENTU - BENDAHARAWAN PEMERINTAH - INSTANSIPEMERINTAH - LEMBAGAPEMERINTAH/ NEGARA - BUMN/BUMD, TERMASUK : BI, BPPN, BULOG, PT. TELKOM PT.PLN, PT GARUDA IND., PT. INDOSAT, PERTAMINA, PT. KRAKATAU STEEL BANK-BANK BUMN - BADAN SWASTA

  18. PPh Pasal 22 OBJEK PEMBELIANBARANG • PENGECUALIAN : • PEMBAYARAN ATAS PEMBELIAN BRG YG JUMLAHNYA PALING • BANYAK Rp. 1.000.000,- (TIDAK DIPECAH-PECAH) • 2. PEMBAYARAN UTK PEMBELIAN BBM, LISTRIK, GAS, • AIR MINUM/PDAM, BENDA POS • 3. PEMBAYARAN /PENCAIRAN DANA JPS • 4. PEMBAYARAN UTK PEMBELIAN GABAH/BERAS OLEH BULOG

  19. PPh Pasal 22 TARIF & SAAT PEMUNGUTAN TARIF PAJAK 1,5 % X HARGA PEMBELIAN (diluar PPN) SAAT PEMBAYARAN JIKA REKANAN TIDAK PUNYA NPWP MAKA TARIFNYA 100% LEBIH TINGGI

  20. PPh Pasal 22 PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN DIPUNGUTPADASETIAPPELAKSANAANPEMBAYARAN DISETORPADAHARI YANG SAMA KE BANK PERSEPSI/PT. POS INDONESIA SuratSetoranPajak • DIISIOLEH DAN ATASNAMAREKANAN • DITANDATANGANI OLEH PEMUNGUT

  21. PPh Pasal 22 PELAPORAN SPTMASAPPhPASAL 22 KeKPPPratama / KP2KP SELAMBAT-LAMBATNYA 14 HARISETELAH BULANTAKWIMBERAKHIR JIKAJATUHPADAHARILIBUR DILAPORKANPADAHARIKERJABERIKUTNYA

  22. PPh Pasal 23

  23. PPh Pasal 23 PERUBAHANTARIFPPHPASAL 23 Berlaku 1 Mei 2002 Berlaku 1 Januari 2007 Berlaku 9 April 2007 Berlaku 1 Januari 2009

  24. PPh Pasal 23 OBJEK DAN TARIF PAJAK HADIAH DAN PENGHARGAAN, DEVIDEN, BUNGA DAN ROYALTI SEWA (Selain tanah/bangunan) DAN JASALAINNYA TARIF 15 % TARIF 2 % PENGHASILAN BRUTO JIKA REKANAN TIDAK PUNYA NPWP MAKA TARIFNYA 100% LEBIH TINGGI

  25. PPh Pasal 23 JENIS JASA LAINNYA

  26. PPh Pasal 23 JENIS JASA LAINNYA

  27. PPh Pasal 23 JENIS JASA LAINNYA Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

  28. PPh Pasal 23 JENIS JASA LAINNYA

  29. PPh Pasal 23 TATACARA PEMOTONGAN DILAKUKAN PADA SAAT MEMBAYARKAN PENGHASILAN OLEH PEMOTONG BUKTI PEMOTONGAN BUKTI POTONG UNTUK REKANAN LAMPIRAN SPT MASA PPh PSL 23 ARSIP PEMOTONG

  30. PPh Pasal 23 TATACARA PENYETORAN JUMLAHKAN PPh PSL 23 BERDASARKAN BUKTI PEMOTONGAN SELAMA SATU BULAN TAKWIM DISETORKE BANK PERSEPSIATAU KANTOR POS DAN GIRODGNMENGGUNAKANSSP PALING LAMBATTGL 10 BULANTAKWIM BERIKUTNYASETELAHBULANSAAT TERUTANGNYAPAJAK APABILATGL 10 JATUH PD HARILIBUR, MAKAPENYETORAN DILAKUKANPADAHARIKERJABERIKUTNYA

  31. PPh Pasal 23 TATACARA PELAPORAN MENGISIDGNLENGKAP DAN BENAR SPTMASAPPhPSL 23/26 RANGKAP 2 LAMPIRAN * LEMBAR KE-3 SSP BUKTI SETORAN PPh PSL 23/26 * DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PSL 23/26 * LEMBAR KE-2 BUKTI PEMOTONGAN SELAMBAT-LAMBATNYA 20 HARISETELAH BULANTAKWIMBERAKHIR KEKPPPRATAMA/ KP2KP PD HARI KERJA BERIKUTNYA JIKA JATUH PD HARI LIBUR

  32. PPh Final PPh Pasal 4 (2)

  33. PengertianPPh Final : Pendapatan yang menjadi Objek Pemotongan PPh tidak perlu dihitung kembali pada akhir tahun pajak dalam menghitung PPh Badan dan PPh yang dipotong tidak dapat dijadikan Kredit Pajak dalam menghitung PPh Badan PengertianPPhTidak Final : Pendapatan yang menjadi Objek Pemotongan PPh dihitung kembali pada akhir tahun pajak dalam menghitung PPh Badan dan PPh yang dipotong dapat dijadikan Kredit Pajak dalam menghitung PPh Badan

  34. PPh Pasal 4 (2) /FINAL OBJEK DAN TARIF PAJAK JASA PELAKSANAAN : 2 %, 3 %, 4 % JASA KONSTRUKSI JASA PERENCANAAN/ : 2 % JASA PENGAWASAN SEWA TANAH/ BANGUNAN 10 % PENGALIHAN HAK ATAS TANAH/BANGUNAN • % Nilai diatas Rp. 60 jt HADIAH UNDIAN 25 %

  35. PPh Pasal 4 (2) /FINAL BUKAN OBJEK PAJAK PENGHASILAN PELAYANAN YANG DISEDIAKAN HOTEL DAN RESTORAN (PAJAK DAERAH) • FASILITASPENGINAPANATAUFASILITASTINGGALJANGKAPENDEK; • PELAYANANPENUNJANGSBGKELENGKAPANFASILITASPENGINAPANATAUTINGGALJANGKAPENDEKYGSIFATNYAMEMBERIKANKEMUDAHAN DAN KENYAMANAN • JASAPERSEWAANRUANGUNTUKKEGIATANACARAATAUPERTEMUAN HOTEL

  36. PPh Pasal 4 (2) /FINAL PELUNASAN PAJAK PENYEWA ORANG PRIBADI ORANGPRIBADI YANG DITETAPKANOLEHDIRJENPAJAK (KEP-50/PJ/1996) * BADANPEMERINTAH * SUBJEKPAJAKBADANDALAMNEGERI * PENYELENGGARAKEGIATAN * BENTUK USAHA TETAP * KERJASAMAOPERASI * PERWAKILAN PERUSAHAAN LUARNEGERI BUKAN SUBJEK PAJAK PEMBAYARANSENDIRI PEMOTONGAN OLEH PENYEWA OLEH YANG MENYEWAKAN

  37. KPP Pratama Jambi

More Related