1 / 58

KONTRAK KINERJA PROVINSI TAHUN 2013

INDIKATOR KKP TAHUN 2013. KONTRAK KINERJA PROVINSI TAHUN 2013. BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PRA REKERNAS, 29 JANUARI 201 3. BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL. INDIKATOR KKP TAHUN 2012. INDIKATOR KKP TAHUN 2012. INDIKATOR KKP 2012 (LANJUTAN).

keefe-bradley
Download Presentation

KONTRAK KINERJA PROVINSI TAHUN 2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. INDIKATOR KKP TAHUN 2013 KONTRAK KINERJA PROVINSI TAHUN 2013 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PRA REKERNAS, 29 JANUARI 2013

  2. BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL INDIKATOR KKP TAHUN 2012

  3. INDIKATOR KKP TAHUN 2012

  4. INDIKATOR KKP 2012(LANJUTAN)

  5. SASARAN STRATEGIS 2010-2014 ( SEBAGAI IKU KORPORATE) Terkendalinyajumlahdanlajupertumbuhanpenduduk yang ditandai TFR 2,1 & NRR = 1 dengan :

  6. SASARAN (RKP) TAHUN 2013 Menurunnya Unmet need menjadi5,6 %; Menurunnya rata-rata lajupertumbuhanpendudukdanangkakelahiran total (TFR) yang ditandaidengan: Tercapainya Contraceptive Prevelance Rate (CPR) sebesar 63,8persen; Terlayaninya peserta KB baru sebanyak 7,5 juta, terdiri dari : - Peserta KB Baru Miskin 3,97 juta - Peserta KB Baru MKJP13,2% - Peserta KB Baru Pria4,6% Meningkatnya peserta KB aktif sebanyak 29 juta terdiri dari : - Peserta KB AktifMiskin12,8 Juta - Peserta KB Aktif MKJP 26,7 %

  7. SASARAN (RKP) TAHUN 2013 Lanjutan........... Meningkatnya kapasitas tenaga dan kelembagaan program KB, terutama dalam memperkuat penggerakan lini lapangan; Meningkatnya pengetahuan, sikap dan perilaku remaja dan pasangan usia subur tentang perencanaan kehidupan berkeluarga; Tersedianya sarana dan prasana pelayanan KB di klinik KB untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan KB di 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta; Meningkatnya keserasian kebijakan pembangunan dengan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk.

  8. INDIKATOR KKP TAHUN 2013

  9. INDIKATOR KKP 2013 BerdasarkanHasilRapatPimpinanantaraEselon I dan Tim KKP tahun 2013 padatanggal 28 Januari 2013 telahdisepakati 17 IndikatorKontrakKinerjaProvinsi (KKP) tahun 2013 sebagaiberikut :

  10. INDIKATOR KKP 2013(LANJUTAN)

  11. INDIKATOR KKP 2013(LANJUTAN)

  12. CATATAN YANG PERLU DIPERHATIKAN PerluReformasisistempencatatandanpelaporandanpemutihan data ; Materi RADALGRAM diarahkanpadadiskusipelaksanaanoperasionalbulanberjalandanrencanapenggarapan program bulanberikutnya; Evaluasipencapaian program dibahassetiaptriwulanAtautahunandalam RADALGRAM; Pelaporan data statistikrutin (R/R) tetapdilaporkan per bulan

  13. BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL KKP PA, PA MKJP, PA PRIA TAHUN 2013

  14. KKP PA TAHUN 2013 (NASIONAL)

  15. KKP PA MENURUT JENIS KONTRASEPSI TAHUN 2013 PER PROVINSI

  16. KKP PA MENURUT JENIS KONTRASEPSI TAHUN 2013 PER PROVINSI (LANJUTAN)

  17. BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL KKP UNMETNEEDTAHUN 2013

  18. KKP UNMETNEED TAHUN 2013

  19. PROGRAM KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA

  20. KKP TAHUN 2013 PIK-REMAJA/MAHASISWA

  21. KKP PIK REMAJA/MAHASISWA PER PROVINSI TAHUN 2013 SASARAN NASIONAL KKP 2013 (13.498 PIK Tumbuh, 3.588 PIK Tegakdan 1.809 PIK Tegar) LEBIH BESAR DARIPADA SASARAN RENSTRA (10.229 PIK Tumbuh, 2.445 PIK Tegakdan 1.467 PIK TEGAR)

  22. INDIKATOR KKP UNTUK KETAHANAN KELUARGA

  23. KKPKELOMPOK KETAHANAN BALITA DAN ANAK PER PROVINSI TAHUN 2013 SASARAN NASIONAL KKP 2013 (14.552 KLMPK) LEBIH BESAR DARIPADA SASARAN RENSTRA (13.000 KLMPK)

  24. KKP KELOMPOK KETAHANAN REMAJA PER PROVINSI TAHUN 2013 SASARAN NASIONAL KKP 2013 (6.784 KLMPK) LEBIH BESAR DARIPADA SASARAN RENSTRA (6.500 KLMPK)

  25. KKP KELOMPOK KETAHANAN LANSIA PER PROVINSI TAHUN 2013 SASARAN NASIONAL KKP 2013 (48.095 KLMPK) LEBIH BESAR DARIPADA SASARAN RENSTRA (6.500 KLMPK)

  26. INDIKATOR KKP UNTUK PEMBERDAYAAN KELUARGA

  27. KKP JUMLAH KELOMPOK UPPKSPER PROVINSI TAHUN 2013

  28. KKP JUMLAH KELUARGA PRA KS DAN KS I ANGGOTA KELOMPOK UPPKS YANG MENJADI PESERTA KB ,PER PROVINSI TAHUN 2013

  29. INDIKATOR KKP UNTUK PENGENDALIAN PENDUDUK

  30. KKP JUMLAH PROFIL DAN PARAMETER KEPENDUDUKAN KEPENDUDUKAN DI PROVINSI ,PER PROVINSI TAHUN 2013

  31. KKP JUMLAH KERJASAMA PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN DI PROVINSI PER PROVINSI TAHUN 2013

  32. INDIKATOR KKP BARU TAHUN 2013

  33. KKP JUMLAH PPKS (PUSAT PELAYANAN KELUARGA SEJAHTERA) DI KABUPATEN DAN KOTA ,PER PROVINSI TAHUN 2013

  34. KKP PERSENTASE TINDAK LANJUT TEMUAN PENGAWASAN INTERN DAN EKSTERN PER PROVINSI TAHUN 2013

  35. INDIKATOR KKP PER PROVINSI TAHUN 2013 YANG BELUM MASUK DAN LAPOR DATANYA

  36. PPM PB (KOREN II FINAL) TAHUN 2013

  37. ARAH KEBIJAKAN PPM 2013 • Memperhatikan sasaran program pembangunan kependudukan dan KB Nasional yang tertuang dalam Renstra dan RPJMN yang harus dicapai pada tahun 2013 dan tahun 2014 yaitu Total PA sebanyak 29,0 jutadan 29,8 jutadanPA MKJPsebanyak 26,7% dan 27,5%. • Memperhatikan kondisi pencapaian sasaran program pembangunan kependudukan dan KB Nasional yang tertuang dalam Renstra dan RPJMN seperti pencapaian PA MKJP, PA Pria tahun 2010,2011 dan 2012, sehingga perlu dilakukan penyesuaian PPM 2013. • Memperhatikan peningkatan pemeratan akses dan kualitas pelayanan KB yaitu kesiapan provider dalam pelayanan KB melalui pelatihan CTU bagi Bidan dan Dokter, MOP dan MOW bagi Dokter dan Timnya. • Meperhatikan peraturan Kepala BKKBN Nomor 78/PER/E3/2011Tentang Kebijakan Alokon Gratis untuk seluruh PUS di 7 Provinsi yaitu Aceh, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat Gratis untuk seluruh PUS di 7 Provinsi yaitu Aceh, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. • Meperhatikan Peraturan Kepala Nomor : 165/PER/E1/2011, tentang Pelayanan KB untukPeserta KB MKJP

  38. KEBIJAKAN PENYESUAIAN MIX KONTRASEPSI DARI TAHUN 2010-2013 • PPM-KB tahun 2013 tingkatprovinsisudahmengalamipenyesuaiandengantidakmerubah PPM-KB secaranasional; • PenyesuaiantersebutpadaPPM PB MKJP (MOP, MOW, IMPLANT dan IUD) dengantetap memperhatikan kenaikan kesertaan KB Pria (kondom dan MOP) • Penyesuaian PPM tersebutdalamrangkaPercepatan Pencapaian Sasaran Program KKB yang tertuang dalam Renstra dan RPJMN 2010-2014

  39. TREND PENCAPAIAN PB BARU TAHUN 2009-2013 (NASIONAL)

  40. PERKEMBANGAN PPM PB BARU TAHUN 2011-2013 (NASIONAL)

  41. PPM PB MENURUT JENIS KONTRASEPSI TAHUN 2013 PER PROVINSI

  42. PPM PB MENURUT JENIS KONTRASEPSI TAHUN 2013 PER PROVINSI (LANJUTAN)

  43. KKP PB FINAL TAHUN 2013 (KOREN II FINAL)

  44. KEBIJAKAN PENETAPAN KKP 2013 • Peraturan Kepala Tentang MKJP Nomor 165/PER/E1/2011; • Kebijakan Kepala BKKBN dukungan pembiayaan penggerakan harus mencakup seluruh KKP PB MKJP (MOW, MOP, IMPLANT dan IUD), sehingga provinsi tidak mengalami kesulitan dalam pencapaiannya. • BerdasarkanKesepakatanantaraEselon I dan II padasaatKoren II diBatamtahun 2012, makadisepakatibahwa KKP PB tahun 2013, semuaprovinsiDinaikan 2 % dari PPM PB 2013; • Memperhatikan kondisi jumlah PUS dan Potensi PUS menjadi peserta KB baru dari masing-masing provinsi dari berbagai sumber (pendataan keluarga, pengendalian lapangan dan hasil proyeksi berdasarkan hasil sensus 2010); • Memperhatikan peningkatan pemerataan akses dan kualitas pelayanan KB yaitu kesiapan provider dalam pelayanan KB melalui pelatihan CTU bagi Bidan dan Dokter, MOP dan MOW bagi Dokter dan Timnya;

  45. KEBIJAKAN PENETAPAN KKP 2013 (LANJUTAN) • Untuk meningkatkan Kualitaspencapaian peserta KB baru pada tahun 2013, maka yang dinaikan hanya peserta KB BaruMKJP sedangkanuntukPeserta KB baru Non MKJP tetap seperti PPM 2013 kecuali peserta KB baru Kondom dilakukan penyesuaian akan tetapi tetap memperhatikan sasaran PB pria yang harus dicapai; • Pembiayaanuntukpenggerakan MKJP tahun 2013 tidakhanya PPM akantetapi KKP jugadansudahmasukkedalam RKAKL-DIPA tahun 2013.

  46. DASAR SIMULASI PERHITUNGAN KKP TAHUN 2013 Menggunakandasar PPM PB tahun 2013; Kenaikan KKP PB 2013 hanyapadaPeserta KB Baru MKJP; Tetapmempertimbangkancapaian PB pria; Untuk KKP PB 2013 non MKJP (pildansuntik) tetapsesuaidengan PPM PB 2013; Dilakukanpenyesuaian PB kondom; Sudahmemperkirakankebutuhanpembiyaaanalokontahunanggaran 2013.

  47. KETENTUAN PENETAPAN KKP PB TAHUN 2013 • Dasar-dasar penetapan KKP 2013 untuk PB MKJP Kontrasepsiadalah berdasarkan PPM PB Tahun 2013 dengan kriteria sebagai berikut: • KKP PB IUD SETIAP PROVINSI DINAIKAN 2 % DARI PPM PB IUD TAHUN 2013 • KKP PB IMPLANT SETIAP PROVINSI DINAIKAN 2 % DARI PPM PB IMPLANT TAHUN 2013 • KKP PB MOW SETIAP PROVINSI DINAIKAN 2 % DARI PPM PB MOW TAHUN 2013 • KKP PB MOP SETIAP PROVINSI DINAIKAN 2 % DARI PPM PB MOP TAHUN 2013 • KKP 2013 PB PER MIX KONTRASEPSI TIDAK BOLEH LEBIH RENDAH DENGAN PPM 2013 • KKP 2013 PB (SUNTIKAN DAN PIL ) SAMA DENGAN PPM 2013 • KKP 2013 PB MKJP DAN KONDOM TIDAK BOLEH LEBIH RENDAH DENGAN PPM 2013

  48. PPM PB DAN KKP MENURUT JENIS KONTRASEPSI TAHUN 2011-2013 PER PROVINSI

  49. ALOKASI TAMBAHAN ANGGARAN UNTUK PENGGERAKAN KKP PB MENURUT JENIS KONTRASEPSI TAHUN 2013 PER PROVINSI

  50. KKP PB MENURUT JENIS KONTRASEPSI TAHUN 2013 PER PROVINSI

More Related