200 likes | 648 Views
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KPP-PA TAHUN 2013. Jakarta, 4 Februari 2014. Evaluasi AKIP mencakup 5 aspek manajemen kinerja: Perencanaan kinerja Pengukuran kinerja Pelaporan kinerja Evaluasi kinerja Capaian kinerja. Fokus penilaian:
E N D
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KPP-PA TAHUN 2013 Jakarta, 4 Februari 2014
Evaluasi AKIP mencakup 5 aspek manajemen kinerja: Perencanaan kinerja Pengukuran kinerja Pelaporan kinerja Evaluasi kinerja Capaian kinerja
Fokus penilaian: Ketersediaan Kualitas Implementasi
Evaluasi pelaksanaan dan pengembangan AKIP KPP-PA Tahun 2013 • Hasil evaluasi AKIP KPP-PA telah dikirim melalui surat MENPAN-RB No.:B-3783/ M.PAN-RB/11/2013, tgl. 22 November 2013. • KPP-PA mendapatkan nilai 65,07 atau dengan predikat B (Baik).
Kekurangan pada komponen perencanaan kinerja: • Target jangka menengah dlm Renstra belum dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan. • Belum seluruh unit kerja melaksanakan monitoring pencapaian secara berkala terhadap rencana aksi atas kinerja dan belum dimanfaatkan sebagai alat untuk mengendalikan dan memperbaiki kinerja.
Kekurangan pada komponen pengukuran kinerja: • Hasil pengukuran kinerja belum dimanfaatkan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala. • Belum mengembangkan indikator kinerja indivdu yang mengacu pada IKU. • Sistem pengumpulan data kinerja yang baru dibangun (SIMONA) belum diimplementasikan secara penuh, sehingga belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal dalam penyusunan LAKIP.
Kekurangan pada komponen pelaporan kinerja: • LAKIP unit kerja belum seluruhnya menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja secara memadai. • LAKIP belum menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai sehingga belum menggambarkan informasi kinerja KPP-PA. • LAKIP belum dimanfaatkan secara optimal untuk memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan organisasi serta untuk penilaian kinerja.
Kekurangan pada komponen evaluasi kinerja: • hasil evaluasi internal belum dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan, penerapan manajemen kinerja, dan mengukur keberhasilan unit kerja.
Kekurangan pada komponen capaian kinerja: • Capaian kinerja outcome belum sesuai harapan. Disebabkan perumusan indikator outcome tidak memadai sehingga capaian kinerja dalam LAKIP belum menggambarkan kinerja yang sesungguhnya.
Rekomendasi: • Monitoring pencapaian target-target menengah dalam Renstra sampai dengan tahun berjalan. • Monitoring pencapaian secara berkala terhadap rencana aksi atas kinerja dan manfaatkan rencana aksi sebagai alat untuk mengendalikan dan memperbaiki kinerja. • Manfaatkan hasil pengukuran kinerja untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.
..lanjut... : • Menyiapkan indikator kinerja individu mengacu pada IKU KPP-PA. • Mengimplementasikan sistem pengumpulan data kinerja yang sedang dibangun, shg dapat dimanfaatkan secara optimal dalam penyusunan LAKIP. • Menyempurnakan penyajian informasi dalam LAKIP mengenai evaluasi dan analisis pencapaian sasaran strategis serta pembandingan data kinerja.
..lanjut... : • Memanfaatkan informasi kinerja dalam LAKIP untuk meningkatkan kinerja KPP-PA secara keseluruhan. • Melakukan evaluasi atas program strategis KPP-PA untuk menjawab apakah ada perubahan (dampak) yang terjadi selama program dijalankan. • Memanfaatkan hasil evaluasi internal untuk perbaikan perencanaan, penerapan manajemen kinerja dan pengukuran keberhasilan unit kerja. • Meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel.
Membaiknya akuntabilitas kinerja menunjukan: • peningkatan komitmen pimpinan untuk penguatan dan peningkatan akuntabilitas organisasi. • upaya penguatan akuntabilitas kinerja berjalan secara benar dan berkelanjutan. • ada keselarasan antara rencana dengan yang dicapai.
Tindak lanjut: Sosialisasi SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) untuk menjawab Indikator Kinerja Individu yang dipertanyakan Kemen. PAN-RB. Sosialisasi Sistem AKIP untuk menjawab kebutuhan peningkatan kapasitas SDM tentang akuntabilitas kinerja. Inspektorat dan Biroren menyusun agenda sosialisasi AKIP dan jadwal penyusunan LAKIP Kementerian, menyusun Tim Penulis LAKIP Kementerian. Penyusunan LAKIP Unit Kerja melibatkan seluruh Eselon II dan III.