KOTA BARU

1. KOTA BARU I. LATAR BELAKANG 1. KEBUTUHAN RUMAH • Growth penduduk perkotaan mengakibatkan perubahan kebutuhan pembangunan perumahan (formal) terutama di perkotaan. • Back Lock kebutuhan rumah di Indonesia (2003) 6,2 juta unit (KK). Kebutuhan rumah pertahun 800.000 unit. • Penyediaan rumah di Indonesia 15% dilaksanakan sektor formal (Swasta, Perumnas, Koperasi/Masyarakat) 2. KEBIJAKAN PEMERINTAH • Sejak Pelita IV pemerintah mengarahkan partisiasi swasta dalam pembangunan perumahan dan pembangunan kota2 baru di Fast Growing Area. • UU4/82 ‘Lingkup Hidup’, UU 4/92 ‘Perumahan dan Pemukiman, GBHN ’93 dapat di implementasikan dengan pembangunan kota baru mandiri berwawasan lingkungan.

2. II. MAIN ISSUES PEMBANGUNAN KOTA BARU 1. Heterogenitas/Social Mixed • Jenis Hunian 1:3:6 dan RSS (Hunian Berimbang) • Facility Mixed • Subsidi silang 2. Kerjasama pelaku Pembangunan • Swasta – Pemerintah – Masyarakat • Komplementer & Synergis 3. Skala Besar • Pengadaan Lahan • Biaya prasarana & utilitas skala kota • Kondisi Makro Ekonomi 4. Konsistensi Komitmen Pemerintah • Implementasi PUTR • Pembangunan prasarana utama • Proses Perijinan • Peraturan vs. kebijaksanaan • Insentif dan Dis-Insentif 5. Pengelolaan Kota • Lembaga pengelolaan kota • Biaya pengelolaan kota 6. Level of Product • Rumah & non rumah • Fasilitas & Infrastruktur • Town Management

3. III. TIPOLOGI KOTA 1. Jumlah Penduduk/jumlah rumah 2. Kemandirian Kota • 60-70% kesempatan kerja bagi angkatan kerja sebagai ‘economic base’ • Kelengkapan sarana & prasarana 3. Rasio Guna Lahan • Perumahan: 1:3:6 • Non Perumahan • Fasilitas Umum • Non Development 4. Pentahapan Pembangunan 5. Sektor Informal

4. IV. PROSES PENGEMBANGAN KOTA BARU (lihat Proses Pengembangan Kawasan Hunian) V. KOTA BARU DI INDONESIA 1. Kebayoran Baru –1948: Tempat tinggal nyaman pekerja di Jakarta, satelite town concept,100,000 penduduk, prasarana pemerintah pusat (Dep. PU), selfcontained settlement. Sekarang: bagian Metropolitan Jakarta, mixed kampung & formal residential, poppulation meledak, infrastruktur kurang. 2. Cibinong & Tigaraksa: - Ibukota kabupaten pindah dari Kodya konsep self contained new town. - Sekarang: Gagal, lokasi ditetapkan secara politik, kapasitas teknis & kelembagaan pembangunan kota lemah, partisipasi swasta & anggaran pemerintah kurang. 3. CilegonLhoksemawe/Bontang akibat pembangunan industri, berkembang alami karena ada ‘economic base’, aggolomerasi kebutuhan (rumah, jasa, kantor). Sekarang: Tak terintegrasi dengan masyrakat asli, jadi enclave. 4. Palangkaraya (1955) & Pekanbaru (1962): - Kebutuhan ibukota propinsi baru, support ekonomi hintrland (kehutanan, minyak) 5. Bumi Serpong damai: Paska SKB Tiga Mentri (1985), akomodasi ‘spill over’ Jakarta akibat urbanisasi, 6000 ha, 530.000 penduduk (25 tahun), konsorsium swasta, 40% commuters. 6. Driorejo: 1000ha, akomodasi urbanisasi Surabaya, 100.000 penduduk, Perumnas 300 ha dan Swasta 700 ha. 7. Kemayoran: 450 ha, strategis, infrastruktur eks airport, sekneg, CBD/Superblok. 8. Lippo Karawaci: 1500 ha, Supply Driven, high value added dulu, akses bagus, industri sebagai hinterland. 9. Kotabaru Cikarang, jababeka, Bukit Sentul, kota Wisata, Bukit Jonggol Asri, kotabaru Parahyangan.

5. PKS, IZIN LOKASI & HAK ATAS TANAH RUTR & AMDAL METODOLOGI MASTER PLAN KOTA BARU ANALISA STRATEGIS PASAR DALAM KONTEKS REGIONAL PERATURAN & KEBIJAKAN PEMERINTAH LEGAL/PERIJINAN/INSTITUSI KONDISI TAPAK SKENARIO PENGEMBANGAN POSISI PROYEK DALAM KONTEKS REGIONAL STRATEGI PROMOSI • V I S I • Pemegang Saham • Mandiri • Kemitraan • Kelayakan • Orientasi kedepan • & • Inovasi KONSEP MASTERPLAN Tata Guna Tanah Infrastruktur Fasilitas Tahapan Pengembangan RENCANA PEMBANGUNAN FASE-1 Penentuan Lokasi & Sektor Perencanaan Detail/Rekayasa Fase-1 & Inftra Makro KONSTRUKSI PEDOMAN IMPLEMENTASI PEROLEHAN (PENGAMANAN) LAHAN PEMASARAN FINANSIAL HUKUM & PERIJINAN PENGEMBANGAN BISNIS MANAJEMEN KOTA/KAWASAN PROGRAM PENGEMBANGAN PENDUDUK SETEMPAT PENGEMBANGAN ORGANISASI PEROLEHAN LAHAN & RENCANA BISNIS