1 / 22

UPAYA HUKUM

UPAYA HUKUM. MOHAMMAD HAMIDI MASYKUR. UPAYA HUKUM BIASA. 1. BANDING Dasar Hukum : Pasal 199 s.d . 205 RBg ( untuk daerah di luar Jawa dan Madura). Pasal 188 s.d . 194 HIR ( untuk daerah Jawa dan Madura) dan dalam

xena
Download Presentation

UPAYA HUKUM

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. UPAYA HUKUM MOHAMMAD HAMIDI MASYKUR

  2. UPAYA HUKUM BIASA 1. BANDING DasarHukum: • Pasal 199 s.d. 205 RBg (untukdaerahdiluarJawadan Madura). • Pasal 188 s.d. 194 HIR (untukdaerahJawadan Madura) dandalam • Pasal 3 Jo pasal 5 UU No. 1/1951 (UU-Darurat No. 1/1951), pasal188 s.d. 194 HIR dinyatakantidakberlakulagidandigantidengan UU Bo. 20/1947 tentangPeraturanPeradilanUlangandiJawadan Madura.1][1] RiduanSyahrani, HukumAcaraPerdatadiLingkunganPeradilanUmum,cet. 1, (Jakarta :Sinar Grafika,1994), hal. 94,

  3. www.themegallery.com SyaratMengajukan Banding Pasal 6 UU No 20 Tahun 1947 “perkara yang dapatdimintakan banding adalahapabilabesarnilaigugatan yang diputusitulebihdari 100, (seratus rupiah)

  4. PROSEDUR MENGAJUKAN BANDING • DiajukankepadaPengadilansetempat, bisasecaralisanmaupuntertulisdalamtenggangwaktu 14 hari. Dan 30 hariapabilapemohon banding berdiamdiluardaerahHukumpengadilannegeri yang bersidang • UntukpengadilanLuarjawa Madura tenggangwaktunyaadalah 6 bulan. • Permohonan banding disertaidenganPembayaranbiaya banding yang ditaksirolehpeniterapengadilanberdasarjumlahpihakdanjauhdekatnyajaraktempattinggalparapihak yang bersengketa Tenggangwaktupernyataanmengajukan banding adalah 14 harisejakputusandibacakanbilaparapihakhadiratau 14 haripemberitahuanputusanapabilasalahsatupihaktidakhadir. Ketentuaninidiaturdalampasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 20/1947 jopasal 46 UU No. 14/1985. Dalampraktekdasarhukum yang biasadigunakanadalahpasal 46 UU No. 14 tahun 1985.

  5. PROSEDUR MENGAJUKAN PERMOHONAN BANDING • DiajukandiPanitera PN dimanaputusantersebutdijatuhkan, denganterlebihdahulumembayarlunasbiayapermohonan banding. • Permohonan banding dapatdiajukantertulisataulisan (pasal 7 UU No. 20/1947) olehybsmaupunkuasanya. • Panitera PN akanmembuatakte banding yang memuatharidantanggalditerimanyapermohonan banding danditandatanganiolehpaniteradanpembanding. Permohonan banding tersebutdicatatdalam Register IndukPerkaraPerdatadan Register Banding PerkaraPerdata.

  6. Lanjutan .. Permohonan banding tersebutolehpaniteradiberitahukankepadapihaklawan paling lambat 14 harisetelahpermohonan banding diterima. Para pihakdiberikesempatanuntukmelihatsuratsertaberkasperkaradiPengadilanNegeridalamwaktu 14 hari. Walautidakharustetapipemohon banding berhakmengajukanmemori banding sedangkanpihakTerbandingberhakmengajukankontramemori banding. UntukkeduajenissuratinitidakadajangkawaktupengajuannyasepanjangperkaratersebutbelumdiputusolehPengadilanTinggi. (Putusan MARI No. 39 k/Sip/1973, tanggal 11 September 1975). Pencabutanpermohonan banding tidakdiaturdalamundang-undangsepanjangbelumdiputuskanolehPengadilanTinggipencabutanpermohonan banding masihdiperbolehkan.

  7. www.themegallery.com BagaimanakahProsesPemerikasaandalamtingkat Banding • PemeriksaanUlangterhadapputusanPengadilannegeri (Judexfacti) • PutusanPengadilanTinggiberupa: • MenguatkanPutusanPengadilanNegeri • Memperbaiki • Membatalkan

  8. 2.KASASI • ALASAN-ALASAN MENGAJUKAN KASASI • Diaturdalampasal 30 UU No. 14/1985 jopasal 30 UU No.5 Tahun 2005 Tentang MA jo ps. 30 UU No.4/2004 antara lain : • TidakberwenangataumelampauibatasWewenang. • Salahmenerapkanataumelanggarhukum yang berlaku. • Lalaimemenuhisyarat-syarat yang diwajibkanolehperaturanperundang-undangan

  9. TENGGANG WAKTU KASASI • Pasal 46 Ayat 1 & 2 • 14 harisetelahputusan/penetapandiberitahukan • Lewat 14 hariuntukmembuatmemorikasasisejakpernyataankasasi UU NO 14 TAHUN 1985 TENTANG MA • Pasal 47Ayat 1 • 14 hariuntukmembuatmemorikasasisejakpernyataankasasi • Pasal 1 Ayat (a) • Persyaratan formal adalahpersyaratan yang wajibdipenuhiolehpemohonkasasidalammengajukanpermohonankasasi (Pasal 46-47 UU NO 14/1985 PERMA NO 1 TAHUN 2001 TENTANG PERMOHONAN KASASI PERKARA PERDATA • Pasal 2 Ayat (1) • Paniterapengadilantingkatpertama yang memutusperkara yang dimohonkasasi, tidakmeneruskankepada MA permohonankasasi yang tidakmemenuhisyarat formal.

  10. PROSEDUR MENGAJUKAN PERMOHONAN KASASI • Permohonankasasidisampaikanolehpihak yang berhakbaiksecaratertulisataulisankepadaPaniteraPengadilanNegeri yang memutusperkaratersebutdenganmelunasibiayakasasi. • PengadilanNegeriakanmencatatpermohonankasasidalambukudaftar, danhariitujugamembuataktapermohonankasasi yang dilampirkanpadaberkas (pasal 46 ayat (3) UU No. 14/1985) • Paling lambat 7 harisetelahpermohonankasasididaftarkanpaniteraPengadilanNegerimemberitahukansecaratertuliskepadapihaklawan (pasal 46 ayat (4) UU No. 14/1985)

  11. Lanjutan.. • Dalamtenggangwaktu 14 harisetelahpermohonankasasidicatatdalambukudaftarpemohonkasasiwajibmembuatmemorikasasi yang berisialasan-alasanpermohonankasasi (pasal 47 ayat (1) UU No. 14/1985) • PaniteraPengadilanNegerimenyampaikansalinanmemorikasasipadalawan paling lambat 30 hari (pasal 47 ayat (2) UU No. 14/1985). • Pihaklawanberhakmengajukankontramemorikasasidalamtenggangwaktu 14 harisejaktanggalditerimanyasalinanmemorikasai (pasal 47 ayat (3) UU No. 14/1985) • Setelahmenerimamemoridankontramemorikasasidalamjangkawaktu 30 hariPaniteraPengadilanNegeriharusmengirimkansemuaberkaskepadaMahkamahAgung (pasal 48 ayat (1) UU No. 14/1985)

  12. www.themegallery.com BentukPutusanKasasi PermohonanKasasitidakdapatditerima PermohonanKasasi Di tolak PermohonanKasasidiKabulkan/ditolak

  13. 3. VERZET PENGERTIAN • Verzetmerupakansalahsatuupayahukumbiasa yang dapatdimintaolehsalahsatuataukeduabelahpihak yang berperkaraterhadapsuatuputusanPengadilanNegeri yang diputusVerstek. PROSEDUR MENGAJUKAN VERZET ,pasal 129 HIR/153 Rbg • Dalamwaktu 14 harisetelahputusanverstekitudiberitahukankepadatergugatsendiri; • BilamemungkinkandiperiksaolehMajelis Hakim yang sama. • Pembuktianberdasakan SEMA No.9/1964, walaupunsebagaiPelawanbukansbgPenggugattapitetapTerlawansehingga yang membuktikanduluadalahTerlawan/Penggugatasal. • [1]Supomo, Prof. Dr. , S.H., HukumAcaraPerdataPengadilanNegeri, (Jakarta, Pradnjaparamita, 1967) hal 39.

  14. UPAYA HUKUM LUAR BIASA1. PENINJAUN KEMBALI • Upayahukumpeninjauankembali (request civil) merupakansuatuupaya agar putusanpengadilanbaikdalamtingkatPengadilanNegeri, PengadilanTinggi, maupunMahkamahAgung yang telahberkekuatanhukumtetap (inracht van gewijsde). • PermohonanPeninjauanKembalitidakmenangguhkanataumenghentikanpelaksanaanputusanpengadilan (eksekusi). • Menurut Prof. Dr. SudiknoMertokusumo, S.H., merupakanupayahukumterhadapputusantingkatakhirdanputusan yang dijatuhkandiluarhadirtergugat (verstek), dan yang tidaklagiterbukakemungkinanuntukmengajukanperlawanan. [1] • [1] R. Soeroso,PraktikHukumAcaraPerdata, Tata Cara, ProsesPersidangan, cet. 1,(Jakarta: SinarGrafika, 1994),hal.92.

  15. ALASAN PENINJAUAN KEMBALI ( pasal 67 UU No. 14/1985, jo Per MA No. 1/1982). • Apabilaputusandidasarkanpadasuatukebohonganatautipumuslihatpihaklawan yang diketahuisetelahperkaranyadiputus, ataudidasarkanpadabukti-bukti yang kemudianoleh hakim pidanadinyatakanpalsu. • Apabilasetelahperkaradiputus, ditemukansurat-suratbukti yang bersifatmenentukan yang padawaktuperkaradiperiksatidakditemukan. • Apabilatelahdikabulkansuatuhal yang tidakdituntutataulebihdaripada yang dituntut.

  16. Lanjutan … Apabilaantarapihak-pihak yang samamengenaisuatusoal yang samaatasdasar yang sama, olehpengadilan yang samaatausamatingkatannya, telahdiberikanputusan yang bertentangansatudengan yang lain. Apabilamengenaisesuatubagiandarituntutanbelumdiputustanpadipertimbangkansebab-sebabnya. Apabiladalamsuatuputusanterdapatsuatukekhilafan hakim atausuatukekeliruan yang nyata.

  17. TENGGANG WAKTU PK TenggangWaktu (Pemohon PK) : 180 hr-ps.69 • Ad.1: semenjakputusanPerdatadiberitahukan. • Ad.2: dihitungsejakditemukannyasuratbuktibarutsbdimanaharidantgl. Dinyatakandibawahsumpahdandisahkanolehpihak yang berwenang. • Ad.3,4,5 dan 6 sejakPutusanmempunyaikekuatanhukum yang tetapdandiberitahukankepadaparapihak. TenggangWaktuTermohon PK (ps.72 UU No.14/1985) • 30 harisetelahadapemberitahuan.

  18. PROSEDUR PENGAJUAN PK • Permohonankembalidiajukanolehpihak yang berhakkepadaMahkamahAgungmelaluiKetuaPengadilanNegeri yang memutusperkaradalamtingkatpertama. • Membayarbiayaperkara. • PermohonanPengajuanKembalidapatdiajukansecaralisanmaupuntertulis. • Bilapermohonandiajukansecaratertluismakaharusdisebutkandenganjelasalasan yang menjadidasarpermohonannnyadandimasukkankekepaniteraanPengadilanNegeri yang memutusperkaradalamtingkatpertama (Pasal 71 ayat (1) UU No. 14/1985)

  19. BiladiajukansecaralisanmakaiadapatmenguraikanpermohonannyasecaralisandihadapanKetuaPengadilanNegeri yang bersangkutanataudihadapan hakim yang ditunjukKetuaPengadilanNegeritersebut, yang akanmembuatcatatantentangpermohonantersebut (Pasal 71 ayat (2) UU No. 14/1985) Hendaknyasuratpermohonanpeninjauankembalidisusunsecaralengkapdanjelas, karenapermohonaninihanyadapatdiajukansekali.

  20. Lanjutan... • SetelahKetuaPengadilanNegerimenerimapermohonanpeninjauankembalimakapaniteraberkewajibanuntukmemberikanataumengirimkansalinanpermohonantersebutkepadapihaklawanpemohon paling lambat 14 haridengantujuan agar dapatdiketahuidandijawabolehlawan (pasal 72 ayat (1) UU No. 14/1985) • Pihaklawanhanyapunyawaktu 30 harisetelahtanggalditerimasalinanpermohonanuntukmembuatKontraMemori PK bilalewatmakajawabantidakakamdipertimbangkan (pasal 72 ayat (2) UU No. 14/1985). • KontraMemori PK diserahkankepadaPengadilanNegeri yang olehpaniteradibubuhi cap, harisertatanggalditeimanyauntukselanjutnyasalinanjawabandisampaikankepadapemohonuntukdiketahui (pasal 72 ayat (3) UU No. 14/1985). • PermohonanpeninjauankembalilengkapdenganberkasperkarabesertabiayanyadikirimkankepadaMahkamahAgung paling lambat 30 hari (pasal 72 ayat (4) UU No. 14/1985). • Pencabutanpermohona PK dapatdilakukansebelumputusandiberikan, tetapipermohonanpeninjauankembalihanyadapatdiajukansatu kali (pasal 66 UU No. 14/1985)

  21. 3.Derden Verzet(PerlawananPihakKetiga) • Mnrt ps. 1917 KUHPerdata : pts hakim hanyamengikatparapihakygberperkara. • Ps. 378 Rv: Pihak ke-3 ygmerasadirugikanoleh pts aquodapatmengajukanperlawanan. • Ps.382 Rvbilaperlawanandikabulkanmaka pts tsb. Direvisisepanjangkerugianpihak ke-3 tsb. • Perlawananthd CB, RB danSitaEksekusi hrs diajukanPemilikkePengadilanNegri yang secaranyatamenyita (ps. 195 (6) HIR, ps.206 (6) Rbg). • PerlawanantidakmenundaEksekusi, namunbilaadaalasan yang essensilmaka KPN harusmenunda.

  22. Thank You ! Click to edit subtitle style

More Related