1 / 70

Oleh : Hamonangan A, SH, MH (Dosen FH UNSRI)

HUKUM BISNIS. Oleh : Hamonangan A, SH, MH (Dosen FH UNSRI). Bahan Pengajaran di Business School Multi Data Palembang (MDP). SILABUS. Pengantar Sistem Hukum Indonesia Hukum Perdata Hukum Perikatan Hukum Perusahaan Hukum Jual Beli Perusahaan

kesler
Download Presentation

Oleh : Hamonangan A, SH, MH (Dosen FH UNSRI)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. HUKUM BISNIS Oleh : Hamonangan A, SH, MH (Dosen FH UNSRI) Bahan Pengajaran di Business School Multi Data Palembang (MDP)

  2. SILABUS • PengantarSistemHukum Indonesia • HukumPerdata • HukumPerikatan • Hukum Perusahaan • HukumJualBeli Perusahaan • LembagaPembiayaan • HukumPerbankan • HukumSuratBerharga • HukumAsuransi • HakAtasKekayaanIntelektual • HukumKetenagakerjaan • MetodePenyelesaianSengketaBisnis

  3. Pertemuanke- 2PengantarSisemHukum Indonesia • Masyarakat & Hukum “Ubisocietas, ubiius” • PengertianSistemHukum • FungsiHukum : • Social control & Social Engineering • TujuanHukum : • Memberikankeadilan ; • Mewujudkankesejahteraan • SistemHukumdiDunia • EropaKontinental ; • Anglo Saxon ; • Kanonik ; • Hukum Islam ; • HukumAdat

  4. HukumSebagaiKaidah/norma • Sifataturanhukum, SubjekHukum, HubunganHukum, PeristiwaHukum. • Permasalahanhukum & Asashukum • Das Sollen- Das Sein • LexSpecialisderogatlexgeneralis • Lex priori derogatlexapriori • Lex superior derogatleximperior • SistemHukumSebelumHindiaBelanda • MasyarakatHukumAdat • Hukum Islam • SistemHukumHindiaBelanda • AsasKonkordansi • PenggolonganPenduduk (Ps.163 IS) • PenggolonganHukum (HIR, RBg, BrV, antargolongan) • SistemHukumSetelahkemerdekaan • UUD’45 Pasal II AturanPeralihan • PerubahanKonstitusi • PembagianHukum (Publik & Privat)

  5. Pertemuan ke-2HukumPerdata • Pembagian : hukum publik dan hukum privat • Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. Sejarah : • Corpus Yuris Civilis (Romawi)  • Napoleon Code (Prancis) terbagi 2 kodifikasi, code civil dan commerce  ASAS KONKORDANSI  • Belanda (BW & WvK)  ASAS KONKORDANSI  • Indonesia (terjemahan KUH Perdata & KUH Dagang)  Pasal 2 aturan peralihan UUD 1945, Penggolongan Hukum Pasl 163 IS, See

  6. SubstansiPengaturandalam KUH Perdata KUH Perdata terdiri dari 4 buku yaitu : • Buku 1 tentang Orang / Personrecht • Buku 2 tentang Benda / Zakenrecht • Buku 3 tentang Perikatan /Verbintenessenrecht • Buku 4 tentang Daluwarsa dan Pembuktian /Verjaring en Bewijs

  7. Buku 1 : tentangOrang • Nama & Catatan Sipil serta perubahannya • Domisili / tempat tinggal • Perkawinan, Anak, Pencegahan perkawinan, hak-kewajiban suami istri,harta perkawinan,perceraian , waris,perwalian

  8. Buku 2 : Tentang Benda • benda (zaken) adalah tiap barang (goederen) dan tiap hak (rechten) yang dapat menjadi obyek dari hak milik. Pembagian barang : • Ada barang yang berwujud-tak berwujud. • Ada barang yang bergerak-tak bergerak • Ada dapat dihabiskan- tak dapat dihabiskan • Cara kepemilikan hak atas tanah (milik, HGU, hak pakai, kewarisan krn meninggal,surat wasiat,gadai

  9. Buku 3 : • BUKU KETIGA KUHPERDATA:Bab I        Perikatan Pada UmumnyaBab II       Perikatan Yang Lahir Dari Kontrak atau PersetujuanBab III      Perikanan Yang Lahir Karena Undang-undangBab IV     Hapusnya PerikatanBab V      Jual BeliBab VI     Tukar MenukarBab VII     Sewa MenyewaBab VIIA  Perjanjian KerjaBab VIII   Perseroan PerdataBab IX     Badan HukumBab X      PenghibahanBab XI     Penitipan BarangBab XII    Pinjam PakaiBab XIII   Pinjam Pakai HabisBab XIV   Bunga Tetap atau Bunga AbadiBab XV    Persetujuan Untung-untunganBab XVI   Pemberian KuasaBab XVII  Penanggung UtangBab XVIII Perdamaian

  10. Buku 4 : Pembuktian & Daluwarsa Alat pembuktian meliputi: • bukti tertulis; • bukti saksi; • persangkaan; • pengakuan; • sumpah. Daluarsa : • Sarana hukum memperoleh sesuatu hak (30 tahun) • Alasan dibebaskan dari suatu kewajiban • Hutang-piutang & waris (5 tahun • Jasa buruh,penginapan, rumah makan (1 tahun) • Medis  2 tahun

  11. Sebab pencegah daluwarsa : • Suatu peringatan, suatu gugatan, dan tiap perbuatan-perbuatan berupa tuntutan hukum, dalam bentuk yang telah ditentukan, ditandatangani oleh pejabat yang berwenang • Sebab penangguhan daluwarsa : • Anak yang belum dewasa & orang-orang dibawah pengampuan, kecuali dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang.

  12. Pertemuan ke-3 Perikatan • Perjanjian : hubungan hukum yang dikendaki • Perikatan : • hubungan hukum yang dikehendaki • Hubungan hukum yang tidak dikehendaki • Perikatan adalah : • Hubungan hukum antara dua orang atau lebih • di bidang harta kekayaan • Salah satu pihak berhak atas prestasi, dan kewajiban prestasi bagi pihak lainnya

  13. Macam Prestasi • Menyerahkan sesuatu • Berbuat sesuatu • Tidak berbuat sesuatu Sumber Hukum Perikatan • Perjanjian saja • Undang-undang • Dari UU karena UU tsb sendiri yang mengatur • Dari UU karena perbuatan seseorang Wanprestasi (ingkar janji) • Melakukan, tapi Tidak sesuai dengan yang diminta • Melakukan, tapi Tidak sesuai waktu dan tempat • Tidak melakukan sama sekali • Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

  14. KonsekuensiWanprestasi Ganti Kerugian • Macam-macam Ganti kerugian : • nyata (Ganti Kerugian) • Penyerta (Ganti Biaya) • Keuntungan (Ganti Bunga) • Bentuk Kerugian : • Material  kekayaan kebendaan • Immaterial  nama baik,gelar,HAKI • Overmacht (kondisi di luar kuasa) tidak dapat dimintakan ganti kerugian. Pembatalan perjanjian

  15. PerikatansahmenurutHukum ? • Pasal 1338 KUH Perdata Jo Pasal 1320 KUH Perdata • Pasal 1338 : • perjanjian adalah UU bagi para pihak yang membuatnya. • Pasal 1320 : syarat sah perjanjian : • Cakap  dewasa / telah menikah dibawah umur tsb • Sepakat  sepakat tanpa ada paksaan, penipuan, kekhilafan • Objek Tertentu  terukur dan dapat ditentukan • Sebab yang halal  tidak bertentangan dengan hukum

  16. Jenis-jenisPerikatan • Perikatan Bersyarat, perikatan yang digantungkan pada peristiwa dikemudian hari (mungkin dilaksanakan, tidak bertentangan dengan susila,hukum) • Perikatan berdasarkan ketetapan waktu,digantungkan pada hal yang pasti terjadi dikemudian hari. • Perikatan alternatif (boleh memilih) • Perikatan tanggung-menanggung /renteng • Perikatan dengan penetapan hukum

  17. Cara HapusnyaPerikatan Pasal 1381 KUH Perdata, antara lain : • Pembayaran • Perjumpaan Hutang (kompensasi) • Pembebasan hutang • Musnahnya barang terhutang • Pembatalan • Lewat waktu

  18. Pertemuanke 4Hukum Perusahaan • Berbadan Hukum  Perseroan • Tidak Berbadan Hukum  CV, Firma, PD BentukBadanHukum TanggungjawabHukum

  19. Pertemuanke 5HukumJualBeli Perusahaan Sumber Hukum : • UU • Traktat (perjanjian Internasional) • Doktrin • Yurisprudensi • Kebiasaan Ekspor-impor • Pembayaran (international terms of payment) • Pengiriman (international commercial terms)

  20. International Chamber of Commerce (ICC)  International Commercial terms (Incoterm 2000) • kumpulan istilah yang dibuat untuk menyamakan pengertian antara penjual dan pembeli dalam perdagangan internasional. • menjelaskan hak dan kewajiban pembeli dan penjual yang berhubungan dengan pengiriman barang. • Hal-hal yang dijelaskan meliputi • proses pengiriman barang, penanggung jawab proses ekspor-impor, penanggung biaya yang timbul dan penanggung risiko • bila terjadi perubahan kondisi barang yang terjadi akibat proses pengiriman.

  21. IstilahIncoterm 2000 : • EXW (nama tempat): Ex Works, pihak penjual menentukan tempat pengambilan barang. • FCA (nama tempat): Free Carrier, pihak penjual hanya bertanggung jawab untuk mengurus izin ekspor dan meyerahkan barang ke pihak pengangkut di tempat yang telah ditentukan. • FAS (nama pelabuhan keberangkatan): Free Alongside Ship, pihak penjual bertanggung jawab sampai barang berada di pelabuhan keberangkatan dan siap disamping kapal untuk dimuat. Hanya berlaku untuk transportasi air.

  22. FOB (nama pelabuhan keberangkatan): Free On Board, pihak penjual bertanggung jawab dari mengurus izin ekspor sampai memuat barang di kapal yang siap berangkat. Hanya berlaku untuk transportasi air. • CFR (nama pelabuhan tujuan): Cost and Freight, pihak penjual menanggung biaya sampai kapal yang memuat barang merapat di pelabuhan tujuan, namun tanggung jawab hanya sampai saat kapal berangkat dari pelabuhan keberangkatan. Hanya berlaku untuk transportasi air.

  23. CIF (nama pelabuhan tujuan): Cost, Insurance and Freight, sama seperti CFR ditambah pihak penjual wajib membayar asuransi untuk barang yang dikirim. Hanya berlaku untuk transportasi air. • CPT (nama tempat tujuan): Carriage Paid To, pihak penjual menanggung biaya sampai barang tiba di tempat tujuan, namun tanggung jawab hanya sampai saat barang diserahkan ke pihak pengangkut. • CIP (nama tempat tujuan): Carriage and Insurance Paid to, sama seperti CPT ditambah pihak penjual wajib membayar asuransi untuk barang yang dikirim.

  24. DAF (nama tempat): Delivered At Frontier, pihak penjual mengurus izin ekspor dan bertanggung jawab sampai barang tiba di perbatasan negara tujuan. Bea cukai dan izin impor menjadi tanggung jawab pihak pembeli. • DES (nama pelabuhan tujuan): Delivered Ex Ship, pihak penjual bertanggung jawab sampai kapal yang membawa barang merapat di pelabuhan tujuan dan siap untuk dibongkar. izin impor menjadi tanggung jawab pihak pembeli. Hanya berlaku untuk transportasi air.

  25. DEQ (nama pelabuhan tujuan): Delivered Ex Quay, pihak penjual bertanggung jawab sampai kapal yang membawa barang merapat di pelabuhan tujuan dan barang telah dibongkar dan disimpan di dermaga. Izin impor menjadi tanggung jawab pihak pembeli. Hanya berlaku untuk transportasi air. • DDU (nama tempat tujuan): Delivered Duty Unpaid, pihak penjual bertanggung jawab mengantar barang sampai di tempat tujuan, namun tidak termasuk biaya asuransi dan biaya lain yang mungkin muncul sebagai biaya impor, cukai dan pajak dari negara pihak pembeli. Izin impor menjadi tanggung jawab pihak pembeli.

  26. DDP (nama tempat tujuan): Delivered Duty Paid, pihak penjual bertanggung jawab mengantar barang sampai di tempat tujuan, termasuk biaya asuransi dan semua biaya lain yang mungkin muncul sebagai biaya impor, cukai dan pajak dari negara pihak pembeli. Izin impor juga menjadi tanggung jawab pihak penjual. Contoh penggunaan Incoterms 2000: • FCA Jakarta Incoterms 2000 • FOB Liverpool Incoterms 2000 • DDU Frankfurt Incoterms 2000

  27. International Terms of Payment The basic methods of payment are: • Cash in advance; • Documentary letter of credit; • Documentary collection or draft; • Open account; and • Other payment mechanisms, such as consignment sales.

  28. Cash in Advance • Receiving payment by cash in advance of the shipment might seem ideal. • Many exporters accept credit cards in payment for exports of consumer and other products, generally of a low follar value, sold directly to the end user. • Merchants should determine the validity of transactions and obtain the proper authorizations. • Buyers are often concerned that the goods may not be sent if payment is made in advance.

  29. Letter of Credit & document draft • A letter of credit adds a bank's promise to pay the exporter to that of the foreign buyer provided that the exporter has complied with all the terms and conditions of the letter of credit. The foreign buyer applies for issuance of a letter of credit from the buyer's bank to the exporter's bank and therefore is called the applicant; the exporter is called the beneficiary. • Step of Letter of Credit

  30. Document Draft • A draft, sometimes also called a bill of exchange, is analogous to a foreign buyer's check. Like checks used in domestic commerce, drafts carry the risk that they will be dishonored. However, in international commerce, title does not transfer to the buyer until he pays the draft, or at least engages a legal undertaking that the draft will be paid when due.

  31. Sample of Irrevocable Letter of Credit

  32. Open Account • In a foreign transaction, an open account can be a convenient method of payment if the buyer is well established, has a long and favorable payment record, or has been thoroughly checked for creditworthiness. • With an open account, the exporter simply bills the customer, who is expected to pay under agreed terms at a future date. Some of the largest firms abroad make purchases only on open account. • However, there are risks to open account sales. The absence of documents and banking channels might make it difficult to pursue the legal enforcement of claims.

  33. Pertemuan ke 6Lembaga Pembiayaan Lembaga Keuangan : • Lembaga Pembiayaan  dana/peralatan modal • Lembaga Perbankan  Pendanaan uang Dasar Hukum nya : Peraturan Presiden No.9 tahun 2009 • Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. • Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit

  34. Lembaga Pembiayaan meliputi: • a. Perusahaan Pembiayaan; • b. Perusahaan Modal Ventura; dan • c. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. Kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan meliputi: • a. Sewa Guna Usaha (leasing) ; • b. Anjak Piutang (factoring); • c. Usaha Kartu Kredit; dan/atau • d. Pembiayaan Konsumen

  35. Lembaga Pembiayaan dilarang menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk: • a. Giro; • b. Deposito; • c. Tabungan Kegiatan lain : • Pasar Modal, Pasar Uang, Pegadaian, Koperasi, Asuransi Lembaga Pembiayaan Internasional : • Bank Dunia • IMF & ADB

  36. Pertemuan ke 7Hukum Perbankan Bank adalah : • badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat • dalam bentuk simpanan dan menyalurkan nya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya • dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Dasar Hukum nya : • UU No.7 tahun 1992 jo UU No.10 tahun 1998  Perbankan Umum • UU No. 21 tahun 2008  Perbankan Syariah

  37. Peristilahan • Merger adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya dengan atau tanpa melikuidasi; • Konsolidasi adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut dengan atau tanpa melikuidasi; • Akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan suatu bank; • Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanandan simpanannya."

  38. Menurut jenisnya bank terdiri dari : • a.Bank Umum (Konvensional & Syariah) • b.Bank Perkreditan Rakyat. Usaha Bank Umum meliputi :   a. menghimpun dana dari masyarakat, b. menerbitkan surat berharga, c. membeli, menjual, menerima pembayaran, menjamin resiko atas permintaan nasahab atau sendiri. Bank Umum dilarang :   a. melakukan penyertaan modal, b. melakukan usaha perasuransian;   c.melakukan usaha lain di luar izin Bank Indonesia

  39. Bank Perkreditan Rakyat dilarang : • a.menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran; • b.melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing; • c.melakukan penyertaan modal;d.melakukan usaha perasuransian; Izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat diberikan oleh Menteri setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.

  40. Bentuk Hukum Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa salah satu dari : • a.Perusahaan Perseroan (PERSERO); • b.Perusahaan Daerah;c.Koperasi;d.Perseroan Terbatas. Bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat berupa : a.Perusahaan Daerah; b.Koperasi; c.Perseroan Terbatas; d.Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

  41. Kepemilikan Bank Umum hanya dapat didirikan oleh : • a.Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; atau • b.Bank yang pendirinya sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan bank yang berkedudukan di luar negeri. • Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama diantara ketiganya.

  42. RAHASIA BANK • Bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, tanpa terkecuali. • Untuk kepentingan perpajakan Menteri berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada Bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah tertentu kepada pejabat pajak • Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Menteri dapat memberi izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank tentang keadaan keuangan tersangka/terdakwa pada bank atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung • Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut.

  43. Pertemuan ke 8Hukum Surat Berharga (Commercial Paper) Pengertian : • sebagai alat pembayaran, yang kedudukannya menggantikan uang. • Pasal 1 angka 10 UU Perbankan menyatakan Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang. • Abdulkadir Muhammad : Surat berharga adalah surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi yang berupa pembayaran sejumlah uang. Fungsi Surat Berharga ; 1. Sebagai alat pembayaran (alat tukar uang) 2. Sebagai alat untuk memindahkan hak tagih (diperjualbelikan dengan mudah atau sederhana) 3. Sebagai surat bukti hak tagih (surat legitimasi)

  44. Pengaturan Surat berharga : • KUHD, Pengaturan dalam KUHD yang terdapat dalam buku I titel 6 dan titel 7 KUHD tentang wesel, surat sanggup, cek, kwitansi dan promes atas tunjuk. • SK. Direksi BI No. 21/48/KEP/DIR/, dan Surat Edaran BI No. 21/27/UPG, tanggal 27 oktober 1988 tentang Sertifikat Deposito • SKBI No. 21/52/KEP/ DIR/ dan SEBI No.21/30/UPG, tanggal 27 oktober 1988 tentang Penerbitan dan Perdagangan sertfikat bank Indonesia (SBI) • - SKBI No.22/27/UPG/ tanggal 16 September 1989 tentang Lelang SBI dan Surat Berharga Pasar Uang. • - SK Direktur BI No. 28/52/KEP/DIR/ dan SEBI No. 28/49/UPG, tanggal 11 Agustus 1995 tentang Persyaratan Penerbitan dan Perdagangan Surat berharga Komersial.(saham, Obligasi, Bonds) • - SKBI No. 28/32/KEP/DIR/1995, tanggal 14 juliu 1995 tentang Bilyet Giro

  45. Dasar tertikatnya debitur dengan kreditur surat berharga 1. Teori kreasi Terikat karena tanda tangannya dalam SSB 2. Teori perjanjian Kesepakatan kedua belah pihak yang menyebabkan penghutang untuk membayar 3. Teori Kepantasan teori kreasi + subjek pembawa dokumen, maka barulah sah. 4. Teori penunjukan Orang-orang tersebut terikat membayar kepada penghutang, disebut dengan nilai jatuh tempo atau hari bayar

  46. Bentuk-Bentuk Surat Berharga Surat berharga yang diatur dalam KUHD meliputi : • - Surat Wesel : adalah surat yang memuat kata-kata wesel di dalamnya, ditanggali dan ditandatangani di suatu tempat, penerbit memberi perintah tanpa syarat kepada tersangkut untuk pada hari bayar membayar sejumlah uang kepada orang (penerima) yang ditunjuk oleh penerbit atau penggantinya di suatu tempat tertentu. • - Surat Sanggup : adalah surat berharga yang memuat kata aksep atau promes, penerbit menyanggupi untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang disebutkan dalam surat saanggup itu atau pengantinya atau pembawanya pada hari bayar. • - Surat Cek adalah surat berharga yang memuat kata cek, penerbitnya memerintahkan kepada bank tertentu untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang namanya disebut dalam cek, pengantinya atau pembawanya pada saat diunjukkan. • - Carter partai adalah surat berharga yang memuat kata charter partai, yang membuktikan tentang adanya perjanjian pencarteran kapal, dalam mana si penandatangan mengikatkan diri untuk menyerahkan sebagian atau seluruh ruangan kapal kepada pencarter untuk dioperasikan, sedangkan pencarter mengikatkan diri untuk membayar uang carter. • - Konosemen, adalah surat berharga yang memuat kata konosemen atau bill of lading, yang merupakan tanda bukti penerima barang dari pengirim, ditandatangani pleh pengangkut dan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menuntut penyerahan barang-barang yang disebutkan dalam konosemen itu. • - Delivery-order adalah surat berharga yang mencantumkan kata delivery-order (d/o) di dalamnya dan merupakan surat perintah dari pemegang konosemen kepada pengangkut agar kepada pemegang d/o diserahkan barang-barang sebagai yang disebut dalam d/o, yang diambil dari konosemennya. • - Surat Saham • - Promes atas unjuk atau promes pembawa adalah surat berharga yang ditanggali dimana penandatangannya sendiri berjanji akan membayar sejumlah uang yang ditentukan di dalamnya kepada tertunjuk, pada waktu diperlihatkan pada suatu waktu tertentu

  47. Syarat-syarat Surat Berharga a. Syarat Umum • - Nama Surat berharga seperti : Wesel, Cek, dll • - Perintah/ janji tak bersyarat • - Nama orang yang harus membayar • - Penunjukan hari gugur • - Penunjukan tempat, dimana pembayaran • harus dilakukan • - Nama orang, kepada siapa atau kepada pengantinya pembayaran itu harus dilakukan • - Penyebutan tanggal, tempat surat berharga diterbitkan • - Tanda tangan penerbit

  48. Syarat Khusus • Dapat dilihat dari ciri khas yang dimiliki setiap surat berharga • Dapat kita ketahui dari setiap surat berharga adalah “Nomor seri”. Setiap surat berharga apapun bentuknya memiliki nomor seri penerbitan sendiri. Adanya nomor seri pada surat berharga adalah untuk alat kontrol baik bagi penerbit maupun tersangkut.

  49. Pertemuan ke-11HukumAsuransi • Asuransi atau Pertanggungan • Dasar Hukum : UU No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Asuransi • Asuransi adalah : • Perjanjian antara tertanggung dan penanggung atas suatu prestasi • Penanggung bertangung jawab atas suatu pengalihan resiko kerugian material dari pihak tertanggung • Akibat suatu peristiwa ketidakpastian atau belum terjadi di kemudian hari diluar prediksi (evenement) Ketidapastian yang menimbulkan kerugian = RESIKO

More Related