1 / 12

Undang Undang No 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Undang Undang No 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dasar Ps 18 B UUD 1945 “ negara mengakui dan menghormati satuan satuan pemrintahan daerah yg bersifat khusus atau istimewa yg diatur dg UU.

lee
Download Presentation

Undang Undang No 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. UndangUndang No 13 Tahun 2012 TentangKeistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

  2. Dasar Ps 18 B UUD 1945 “ negaramengakuidanmenghormatisatuansatuanpemrintahandaerahygbersifatkhususatauistimewaygdiatur dg UU. • UU No 3 tahun 1950 TtgPembentukan DIY belummengatursecaralengkapmengenaikistimewaan DIY.

  3. TujuanPengaturanKeistimewaan • Mewujudkanpemrtygdemokratis • Mewujudkankesejhtraandanketentramanmasyarakat. • Mewujudkanpemrtdantatanansosialygmenjaminkebhinekatunggalikaandlmkerangka NKRI • Menciptakanpemrtygbaik • Melembagakanperankasultanan & kadipatenutkpengembbudayabangsa.

  4. Kewenanganistimewa • Kewenangan Istimewa diPropinsi ( Ps 6 ) • Kewenanganistimewameliputi : • 1. Tata carapengisianjabt,kedudukantugasdanwwnangGub & wklgub • 2. kelembagaanPemrt Daerah • 3. Kebudayaan • 4. Pertanahan • 5. Tata ruang.

  5. KetentuanlebihlanjutmengenaikewenangandiaturlebihlanjutdiaturdenganPerdais. ( Ps 7 ayat 2 )

  6. KeistimewaanGubernur DIY • DilakukandenganPenetapanbukanpemilihan. ( Ps 24 ayat (4) • Gubernuradalah Sultan yang bertahtadanwakilGubadalahAdipatiPakuAlam yang bertahta.(Ps 18 ayat(1) huruf c. • MasajabtGubdanWklGubselama 5 tahunsejakpelantikan ( Ps 25 ayat (1) . Dan tidakterikatmasa 2 X priodisasi ( Ps 25 ayat (2)

  7. PelantikanGubdanatauWklGubdilakukanolehPresiden Ps 27 ayat (1). Dalamhal Pres berhalangandilantikolehWapres ( 2 ).Dalamhal Pres & Wkl Pres berhalangandilakukanolehMendagri (3). Perpres Nomor 85 Tahun 2012 berisi tentang Pelantikan Gubernur DIY, apabila yang melantik Presiden atau Wakil Presiden tidak dalam sidang Paripurna Istimewa • Gubernur dan Wakil Gubernur DIY bukan berasal dari Partai Politik

  8. KEBUDAYAAN • Kewenangankebudayaandiselenggarakanutkmemeliharadanmengembangkanhasilcipta, rasa , karsadankaryaygberupanilai – nilai, pengetahuan, norma, adatistiadat, benda, seni, dantradisiluhurygmengakardalammasy DIY.

  9. PERTANAHAN • KasultanandanKadipaten PA dengan UU inidinyatakansebagaiBadanHukum. Ps 32 ayat (1) danmerupakansubjekhak yang mempunyaihakmilik ( Ps 32 ayat (2). • Tanah kasultanandanKadipatenmeliputitanahKeprabondanbukantanahkeprabon. • PemanfaatandanpengelolaantanahkasultanandanKadipatenditujukansebesarbesarnyautkpengembkebud, kepentingansosial, kesejhtmasy.

  10. TATA RUANG • Kewenangan Tata ruangterbataspadapengldanpemanfaatantanahkasultanandanKadipaten. Pasal 34 ayat (1) • Pengaturan Tata ruangdisesuaikandengantataruangNasionaldan DIY. Pasal 34 ayat (3).

  11. DANA KEISTIMEWAAN • Penerintahmenyediakanpendanaandalamrangkapenyelenggaraanurusankeistimewaandalam APBN sesuaikebutuhan DIY dankemampuankeuangannegara ( Pasal 41 ayat (1) • Tata pengalokasiandanpenyalurandanakeistimewaandiaturdalamPermenkeu.

  12. MATUR NUWUN

More Related